cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizanizarli
Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Editorial Address
Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran
Published by Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
ISSN : 14126303     EISSN : 2549001X     DOI : 10.18592/sjhp.v22i1.4843
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Syariah specializes on Law and Islamic law, and is intended to communicate original research and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 20, No 1 (2020)" : 14 Documents clear
At-Tafrîq Al-Qadhâ’i And The Religious Courts’ Authority In Deciding A Divorce A. Zamakhsyari Baharuddin; Rifqi Qowiyul Iman
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.66 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v20i1.3493

Abstract

AbstractOne of the reasons for the broken marriage is a talaq as a husband's prerogative right. However, in some conditions the talaq is not done by the husband even though the marriage relationship has lost its essence and has gone bad. It is called at-tafrîq al-qadhâ'i which is a way out for the husband's arbitrariness that the Judge is given the authority to terminate the marriage relationship even without the husband’s willingness. This research used a library research method. This research was normative juridical law research and it was analyzed using descriptive-analytic methods. From this research it was found that the Judiciary was authorized to break the rope of marriage through at-tafriq al-qadha’i under certain circumstances to protect the wives’ rights. The authority was not only legally valid in the state law but also had its legitimacy regulated in fiqh.Keywords: tafriq, authority, divorce, judge, the religious courtAbstrakDiantara sebab terputusnya tali pernikahan adalah dikarenakan talak yang merupakan hak prerogatif suami. Namun dalam beberapa kondisi, ternyata talak tidak kunjung dijatuhkan oleh suami meski hubungan pernikahan telah hilang kemaslahatannya bahkan membawa kepada kemudharatan. At-tafrîq al-qadhâ’i yang merupakan jalan keluar dari kesewenangan suami dimana Hakim diberi kewenangan untuk memutuskan hubungan pernikahan tersebut meski tanpa adanya kerelaan dari pihak suami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research). Sedangkan bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normatif yang dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa Peradilan berwenang untuk memutus tali pernikahan melalui at-tafriq al-qadha’i dalam keadaan tertentu dalam rangka melindungi hak-hak istri. Bahwa kewenangan tersebut selain sah secara hukum negara ia juga memiliki legitimasinya sendiri yang diatur dalam fikih.Kata kunci: tafriq, kewenangan, perceraian, hakim, pengadilan agama 
Analysis Of Electric Bicycles As A Vehicle In Indonesia: A Normative Legal Review Febrina Gladys Elvira; Sri Sukmana Damayanti; Gavrilla Theodora; Olga Nadina
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.457 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v20i1.3571

Abstract

Abstrak:Dalam perkembangannya terdapat kendaraan berupa sepeda listrik yang notabene memiliki dua sumber energi yaitu energi manusia dan energi listrik. Kendaraan yang memiliki dua sumber energi penggerak ini disebut juga sebagai hybrid vehicle. Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan hybrid vehicle, yang notabene memiliki dua sumber energi, seperti sepeda listrik yang menggabungkan energi manusia dan listrik tidak terdapat pengaturan. Hal ini menimbulkan problematika terkait dengan legalitas sepeda listrik yang ada di masyarakat. Ketidakjelasan legalitas sepeda listrik ini memiliki problematik hukum yaitu 1) kedudukan hukum sepeda listrik di Indonesia dan 2) akibat hukum sepeda listrik sebagai kendaraan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa sepeda listrik t tergolong sebagai kendaraan tidak bermotor. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa sumber utama tenaga penggerak sepeda listrik adalah tenaga manusia dan dengan penafsiran ekstensif sepeda listrik merupakan perluasan dari sepeda pada umumnya. Akibat hukum yang muncul ketika sepeda listrik tergolong sebagai kendaraan tidak bermotor, berarti terdapat hak dan kewajiban hukum bagi pengendara sepeda listrik tersebut. Terdapat dua klasifikasi kewajiban bagi pengemudi sepeda listrik, dimana terdapat kewajiban yang hanya bersifat anjuran karena tidak memiliki sanksi ketika tidak dilaksanakan dan kewajiban yang memiliki sanksi ketika tidak dilaksanakan. Adapun hak-hak bagi pengemudi sepeda listrik adalah terdapat fasilitas-fasilitas khusus bagi pengendara sepeda listrikKata Kunci: sepeda listrik, legalitas, kendaraan.  Abstract: In its development, there is a vehicle in the form of electric bicycles which incidentally has two sources of energy namely human energy and electrical energy. This vehicle that has two sources of propulsion energy is also called hybrid vehicles. Though, there is not yet an Indonesian regulations related to hybrid vehicles, which has two energy sources, such as electric bicycles that combine human energy and electricity. This raises problems related to the legality of electric bicycles in the society. The unclear legality of electric bicycles has legal problems namely 1) the legal standing of electric bicycles in Indonesia and 2) legal consequences of electric bicycles as vehicles in Indonesia. This research is a normative legal research with a statutory and conceptual approach. Based on this research, it was found that electric bicycles are classified as non-motorized vehicles. This is based on the argument that the main source of electric bicycle driving force is human power and with an extensive interpretation of electric bikes as an extended version ofa bicycle in general. The legal consequences that arise when electric bicycles are classified as non-motorized vehicles are the legal rights and obligations for the electric cyclist. There are two classifications of liabilities for electric bicycle riders, where there are obligations that are in the form of cautionary suggestions because they do not have sanctions or punishment for not implementing the recommendationand ones that have sanctions when not applied. One of the rights received byelectric bicycle drivers are special facilities for electric bicycle ridersKeywords: electric bicycle, legality, vehicle.
Siri Marriage Practices In Makmur Village Community, In Gambut, Banjar District Rahmiyati Rahmiyati; Diana Rahmi; Nadiyah Nadiyah
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (635.711 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v20i1.3738

Abstract

AbstractThis research is motivated by the existence of the practice of marriage series in the Makmur Village community, Gambut  Banjar District, South Borneo. The procession of a marriage contract at a series of marriages conducted by the people of Makmur Village was carried out without the attendance of the Registrar of Marriage and the knowledge of the Religious Affairs Office (KUA). Even so, it turned out that after the marriage contract took place it was held at Siri marriage. This research is empirical legal research which is a case study, using a qualitative approach. The author delves into the data needed by conducting in-depth interviews with the subject under study. The findings of this study are that the marriage of Siri which is practiced by the people of Desa Makmur is held like the official marriage ceremony. Walimah was held openly by inviting family and surrounding communities. Holding a Siri marriage is an act that is usually done, therefore if Siri marriage is done continuously it will result in more siri marriages occurring in the community, especially in Makmur Village. AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik walimah pernikahan siri pada masyarakat Desa Makmur Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar. Prosesi akad nikah pada pernikahan siri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Makmur dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tanpa sepengetahuan pihak KUA. Meskipun begitu, ternyata setelah akad nikah berlangsung diadakanlah walimah pada pernikahan siri tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat studi kasus, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menggali data yang diperlukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap subjek yang diteliti. Hasil temuan dari penelitian ini adalah walimah pernikahan siri yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Makmur diselenggarakan seperti walimah pernikahan yang resmi. Walimah tersebut diselenggarakan secara terang-terangan dengan mengundang keluarga dan masyarakat sekitar. Mengadakan walimah pernikahan siri merupakan suatu perbuatan yang sudah biasa dilakukan (kebiasaan), oleh karena itu apabila walimah pernikahan siri terus menerus dilakukan maka akan berakibat bertambah banyak terjadi pernikahan siri pada masyarakat, khususnya di Desa Makmur.    
Social And Security Impact Of Covid-19 Outbreak In West Kalimantan Based On The Police Law Perspective Yusuf Setyadi
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 20, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.73 KB) | DOI: 10.18592/sjhp.v20i1.3771

Abstract

AbstractThere is a dilemma in implementing social distancing as a government policy program to stay at home. For this, the author analyzed the police law perspective, especially the role of the National Police in overcoming the problems during the enactment of government regulations. The study was conducted using primary and secondary data. Primary data obtained through observation and interview, while secondary data obtained through library research. The data was then analyzed qualitatively and presented descriptively. From the results, it was concluded that the impact of the Covid-19 outbreak in the area of West Kalimantan Province was relatively safe and well-controlled which was indicated by no extraordinary crimes there. Polices had carried out their duties in all aspects both in maintaining security and public, law enforcement, protection, guard, and community services.Keywords: Social and Security Impacts; Police Law Perspective; Main Duties of Police. AbstrakAda dilema dalam pelaksanaan social distancing sebagai program kebijakan pemerintah untuk berdiam di rumah saja. Dalam menyikapi dilema tersebut, penulis menganalisis dalam perspektif hukum kepolisian. yaitu peran Polri dalam mengatasi permasalahan selama diberlakukannya peraturan pemerintah. Kajian dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara di lapangan, sedangkan data sekunder didapatkan melalu penelitian kepustakaan. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa dampak wabah Covid-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Barat relatif aman dan terkendali dengan baik yang ditandai dengan tidak ada kejahatan luar biasa. Polri telah melakukan tugasnya dalam segala aspek baik dalam aspek pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam aspek penegakkan hukum, dan dalam aspek perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.Kata Kunci: Dampak Sosial dan Keamanan; Perspektif Hukum Kepolisian; Tugas Pokok Kepolisian

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 25 No 2 (2025): Rekonstruksi dan Integrasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Hukum Kontempore Vol 25 No 1 (2025) Vol 24 No 2 (2024) Vol 24 No 1 (2024) Vol 23 No 2 (2023) Vol 23, No 1 (2023) Vol 23 No 1 (2023) Vol 22, No 2 (2022) Vol 22, No 1 (2022) Vol 21, No 2 (2021) Vol 21 No 1 (2021) Vol 21, No 1 (2021) Vol 20, No 2 (2020) Vol 20, No 1 (2020) Vol 19, No 2 (2019) Vol 19, No 1 (2019) Vol 19, No 1 (2019): (in Press) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 2 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 18, No 1 (2018) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 2 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 17, No 1 (2017) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 2 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 16, No 1 (2016) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 2 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 15, No 1 (2015) Vol 14, No 2 (2014) Vol 14, No 1 (2014) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 2 (2013) Vol 13, No 1 (2013) More Issue