cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hendra Try Ardianto
Contact Email
htardianto@live.undip.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
politika@live.undip.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Politika: Jurnal Ilmu Politik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : 20867344     EISSN : 2502776X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences
Politika: Jurnal Ilmu Politik (e-ISSN 2502-776X) (p-2086-7344) is a multi-disciplined journal focused on the study of political science, governance issues and public policy in and on Indonesia and Asia. The journal publishes theoretical and empirical research articles with an aim to promote and disseminate academic atmosphere in and on the region. The journal has areas of concern that includes political science, Indonesian politics, Asian politics, governance issues in Indonesia and Asia, public policy in Indonesia and Asia, decentralization, political parties and national and local election. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Politika is published on April and October every year.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8, No 2 (2017)" : 7 Documents clear
URGENSI PROTEKSI PEMERINTAH TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH: Studi kasus di Desa Pledokan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah M. Munadi
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (12760.048 KB) | DOI: 10.14710/politika.8.2.2017.30-41

Abstract

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia memiliki potensi laten atau tersembunyi yang sangat besar untuk bisa dikembangkan lebih jauh lagi. Berkaca dari sejarah, UKM menjadi salah satu sektor yang mampu bertahan dari deraan krisis ekonomi 1998 yang pernah melanda Indonesia. Ketika banyak perusahaan besar gulung tikar, UKM justru semakin banyak bermunculan. UKM bisa ikut mendorong pertumbuhan potensi ini dengan menyediakan pembiayaan yang diperlukan. Selama ini pinjaman yang diberikan oleh Bank, misalnya, kepada UKM cukup besar. Para pelaku usaha juga tidak memiliki kredit macet yang besar perputaran uang bisa terus berjalan dengan baik. Metode penelitian yang digunakan dalam riset ini adalah deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan. Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap UKM di Desa Pledokan Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang ini menunjukkan bahwa Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya. Pengembangan terhadap sektor swasta merupakan suatu hal yang tidak diragukan lagi perlu untuk dilakukan. Pemerintah pada intinya memiliki kewajiban untuk turut melindungi UKM dengan memecahkan tiga hal masalah klasik yang kerap kali menerpa mereka, yakni akses pasar, modal, dan teknologi yang selama ini kerap menjadi pembicaraan di seminar atau konferensi. Perlu disadari, UKM berada dalam suatu lingkungan yang kompleks dan dinamis. Jadi, upaya mengembangkan UKM tidak banyak berarti bila tidak mempertimbangkan pembangunan (khususnya ekonomi) lebih luas. Konsep pembangunan yang dilaksanakan akan membentuk ‘aturan main’ bagi pelaku usaha (termasuk UKM) sehingga upaya pengembangan UKM tidak hanya bisa dilaksanakan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi nasional dan dilaksanakan secara berkesinambungan. 
PENYELESAIAN KONFLIK PERBATASAN "UN-RESOLVED" DAN "UN-SURVEYED" SEGMEN BIJAELSUNAN-SUBINA-OBEN MELALUI PENDEKATAN BUDAYA Yakobus Kolne
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10090.237 KB) | DOI: 10.14710/politika.8.2.2017.42-51

Abstract

Perjanjian perbatasan antar negara merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional, yang tentu saja dalam pelaksanaannya mengikuti asas-asas dan kaidah yang lazim dalam hukum internasional. Doktrik hukum internasional mengajarkan bahwa perjanjian tentang batas negara bersifat final sehingga tidak dapat diubah. Berkaitan dengan perjanjian perbatasan antarnegara, masalah krusial yang sering muncul adalah terbentunya negara baru, baik dalam rangka pelaksanaan right for self determination maupun akibat proses separasi lainnya, seperti halnya Timor-Timur melepaskan diri dari Indonesia sebagai akibat jajak pendapat yang dilaksanakan september 1999, dimana mayoritas rakyat Timor-Timur menginginkan lepas dari Indonesia dan berdiri sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Secara umum, doktrin yang berlaku adalah clean slate dimana negara baru tidak memiliki keterikatan untuk mempertahankan perjanjian yang dibuat sebelumnya sehingga posisi negara baru vis is vis perjanjian tersebut sepenuhnya bebas menerima atau menolak eksistensi perjanjian. Berdasarkan perspektif hukum perjanjian internasional hal tersebut dianggap wajar, karena perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga yang tidak bersedia menundukkan diri pada obyek yang diatur di dalamnya. Permasalahan yang dihadapi kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste khususnya di kabupaten Timor Tengah Utara dengan distric Oecuse berbeda sifat dan kondisinya dengan wilayah lain. Permasalahan-permasalahan yang terjadi dikawasan perbatasan dipengaruhi oleh faktyor yang berbeda seperti faktor goegrafis, ketersediaan sumber daya manusia dan alam, kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya serta tingkat kesejahteraan masyarakat negara tetangga. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh seluruh kawasan perbatasan di Indonesia adalah kemiskinan serta ketersediaan sarana prasarana dasar sosial dan ekonomi. Oleh karena itu sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat yang bersengketa secara rutin,  perlu adanya sosialisasi secara terus menurus kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman mengenai perjanjian perbatasan baik secara hukum, sosial dan budaya sehingga mereka bisa saling menerima dengan tetap menghargai nilai-nilai adat istiadat yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu juga dibutuhkan suatu komitmen sehingga masalah perbatasan itu dapat diselesaikan secara damai.
POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 2013 DI KOTA KUPANG Yohanes Yoelvan Negong
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9235.793 KB) | DOI: 10.14710/politika.8.2.2017.52-63

Abstract

Identity politics is a concept and a political movement which the attention focus is difference as a major political category. In Indonesia the identity politics is more related to ethnicity, religion, ideology, and local interests that are generally represented by elites with their respective articulations, respectively. The direct local elections since 2005 have created an interesting phenomenon, when religious and ethnic-based politics are considered the strategic in attracting sympathy and support from the community. This research is aimed to find out the religion influence and ethnic on the voting behavior by Kupang society in the East Nusa Tenggara Governor and Vice Governor Election 2013. In this research is used Ethnic especially primordial theory by the instrumentalist approach, and religion especially religious and voting behavior approach in psychological and rational. The research method used is quantitative research method with multistage random sampling technique, with the primary data collection method using survey and document analyses as well as literature for secondary data. The results showed that religion and ethnic influence on the Kupang people voting behavior in the East Nusa Tenggara Governor and Vice Governor election 2013.
PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PARTISIPATIF DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN KOLABORATIF DI KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT Willy Mulyadi
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (16364.77 KB) | DOI: 10.14710/politika.8.2.2017.5-18

Abstract

Convensional model of public policy makings in Sambas district, West Borneo Province, so far rely more on the strength of institutional structures and elites with less open processes. The impact in many case of planning has failed to identify and accommodate governance issues. This research uses qualitative explorative methods which are assisted with soft system methodology as suggester by Checkland (1999). Analysis of research uses collaborative governance theory in looking at the process of preparation of regional medium term development plan (RPJMD) of 2016-2021. Result of this research illustrates that the failure in the preparation of planning for this is caused by access to stakeholder involvement that is limited, the role of the government is very dominant so that RPJMD is not considered as a shared commitment and responsibility, the implication of each party working independently in accordance with their respective interest. It is also apparent that the process of preparing planning has not been sufficient to meet accessability and drivers in the form of citizen's education and lack of seriousness in the implementation of bureaucratic reform to become an implementative reference for the formation of participatory policy making according to the perspective of collaborative governance in regions with similar characteristics.
SOSIALISME PASAR DI CINA Fuad Hasan Lubis
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13647.022 KB) | DOI: 10.14710/politika.8.2.2017.64-75

Abstract

Keadaan dunia yang dewasa ini sudah sangat maju dalam segala aspek, memang memaksa negara untuk menyesuaikan iklimnya dengan iklim dunia. Kemajuan dunia ini secara ideologi adalah kemenangan kelompok demokrasi – liberal yang semakin jauh menyebarluaskan pengaruhnya di dunia. Hal ini tentunya membuat negara-negara yang masih berhaluan sosialis tidak stabil. Mereka terpaksa menggadai ideologinya agar dapat bertahan dalam kondisi dunia yang seperti ini. Tetapi tetap ada juga negara yang masih mengedapankan ideologinya sembari melakukan beberapa penyesuaian dengan kondisi dunia demi kepentingan negaranya. Cina yang dikenal sebagai negara Sosialis-Komunis menjadi contoh dari hal ini. Dimana mereka tetap konsisten dengan ideologinya, kecuali pada aspek ekonomi. Mereka menerapkan sistem keterbukaan pasar sebagai usaha untuk mencapai kemajuan ekonomi bagi negaranya. Saat ini Cina telah membuktikan diri sebagai negara maju dan mampu mempengaruhi dunia lewat kemajuan ekonominya.
PROSES FORMULASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN: Studi kasus Unit Pelaksana Teknis Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sragen Irwan Abdu Nugraha
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10872.178 KB) | DOI: 10.14710/politika.8.2.2017.19-29

Abstract

All this time poverty reduction policy is partial, it’s so hard to combine all of the perception about poverty reduction because of poverty data is unintegrated, usually data in local government and BPS is different and not synchronous, moreover the poverty services partially will extended the bureaucracy. Sragen create a policy that be a solution to handle poverty problem with established an integrated unit that handle the poverty services like free health services for poor people, scholarship for smart poor student, rebuild the house uninhabitable (RTLH), and usually called by Integrated Services Unit Poverty (UPTPK). In this research, investigator interest to make analysis about how UPTPK can form and who is the actor that most contribute then how is the political intrigues that happened so can formed this UPTPK. The thing that more interested is now all of the policies in Sragen always nuances about poverty reduction. And to answer those questions, using research methods with descriptive approach, that is illustrating the formulation process with analyze data from interviews with relevant parties concerned. Based on research can found some facts, there are from the problem formulation, the issues that developed not only about poverty, but also about bureaucracy in the earlier policies are difficult for the poor people, then the issue policies that appear is caused the campaign from Sragen regent, Agus Faturahman that lift theme about poverty reduction. Society admitted, poverty is a problem that should be solved, but the issue can interested the society when regent campaign. Based on the research there are many factors that influence the policies, and most dominant is economic and political factors. Economic factor are about the budget deficit in the earlier regent leadership that impact the minimum budget to do development policies, so the budget are used for poverty reduction policies. From the policies agenda, there are demand from some group for the regent to realized the promises when his campaign that is Mbelo Wong Cilik. So the demand indirectly is focused to the poverty problem. Furthermore, determination the policies agenda not through DPRD because UPTPK there’s no in SOTK Sragen government, so there’s no discussion about UPTPK legality with DPRD. From the policy determining, UPTPK established just by a regent with the legal basis only a regent decree. Because of UPTPK isn’t in the SOTK Sragen government, as a consequence UPTPK yet manage their own budgeting.Keywords: 
DAMPAK SOSIAL EKONOMI PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN BANDAR UDARA (NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT) Nur Azizah
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (13312.438 KB) | DOI: 10.14710/politika.8.2.2017.76-91

Abstract

Yogyakarta Merupakan daerah yang memiliki banyak potensi, baik potensi ekonomi, pariwisata dan budaya. Berbagai potensi yang dimiliki oleh Yogyakarta menjadikan daerah tersebut sebagai daerah yang memiliki kemajuan ekonomi dan pariwisata yang sangat pesat. Dengan demikian, daerah ini dapat mendatangkan wisatawan baik regional maupun internasional. Akibatnya, Bandara Adi Sucipto menjaid sangat padat. Oleh karena itu pemeirntah daerah Yogyakarta mengeluarkan kebijakan untuk membangun bandara baru dan menetapkan lokasi penetapan lahan pembangunan berada di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo. Pembangunan bandara ini juga merupakan proyek MP3EI (Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Setiap kebijakan sudah pasti memiliki kekurangan dan kelebihan begitu juga dengan pro dan kontra yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Temon, sebagai warga terdampak dari implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini pemerintah juga perlu memperhatikan tingkat keefektivan dari kebijakan tersebut, menyingkat implementasi kebijakan ini mengangkut hajat hidup orang banyak. Pembangunan bandara NYIA merupakan suatu pembangunan yang bersifat mendesak dan diperuntukkan sebagai kepentingan umum.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 16, No 1 (2025) Vol 15, No 2 (2024) Vol 15, No 1 (2024) Vol. 14, No 2 (2023) Vol 14, No 1 (2023) Vol 13, No 2 (2022) Vol 13, No 1 (2022) Vol 12, No 2 (2021) Vol 12, No 1 (2021) Vol 11, No 2 (2020) Vol 11, No 1 (2020) Vol 10, No 2 (2019) Vol 10, No 1 (2019) Vol 9, No 2 (2018) Vol 9, No 1 (2018) Vol 8, No 2 (2017) Vol 8, No 1 (2017) Vol 7, No 2 (2016) Vol 7, No 1 (2016) Vol 6, No 2 (2015) Vol 6, No 1 (2015): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 5, No 2 (2014): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 5, No 1 (2014): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 4, No 2 (2013): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 4, No 1 (2013): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 3, No 2 (2012): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 3, No 1 (2012): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 2, No 2 (2011): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 2, No 1 (2011): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 2 (2010): Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 1, No 1 (2010): Politika: Jurnal Ilmu Politik More Issue