cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syofyan Hadi
Contact Email
syofyan@untag-sby.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalhls@untag-sby.ac.id
Editorial Address
Jalan Semolowaru Nomor 45 Surabaya
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Hukum Magnum Opus
Published by Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ISSN : 26231603     EISSN : 2623274X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022" : 11 Documents clear
Analisis Yuridis Penyerahan Protokol Notaris Oleh Ahli Waris Dengan Lewatnya Batas Waktu kepada Notaris Penerima Protokol
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6358

Abstract

Notaries play an important role for the parties in making agreements based on civil law. In carrying out its role, a notary is obliged to emphasize the principles of thoroughness and prudence, to ensure justice without discrimination, thereby providing legal certainty and protection of the rights of interested parties. In accordance with the provisions of Article 63 of the Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary (hereinafter referred to as Law No. 2/2014 in conjunction with Law No. 30/2004) only stipulates the deadline for submission. However, there is no legal certainty regarding the procedure for submitting the protocol that is carried out after the deadline, there are no arrangements related to the legal consequences of the Notary protocol if it is submitted after the deadline and there are no sanctions for heirs for the late submission of the Notary protocol. This article aims to find out and further analyze the legal consequences of the Notary protocol if it is submitted more than 30 (thirty) days after the Notary's death and sanctions for heirs related to the late deadline for submitting the protocol to the Notary receiving the protocol. Departing from these provisions, legal problems arise, namely: what are the legal consequences for the Notary protocol if it is submitted more than 30 (thirty) days after the Notary's death and whether the heirs can be subject to sanctions related to the passing of the deadline for submitting the protocol of the Deceased Notary. The type of research used to achieve the objectives of this legal research uses normative juridical legal research due to the absence of norms. The results showedthat the submission of the Notary protocol with the passing of the deadline resulted in several legal consequences, namely uncertainty regarding the storage of the protocol of the deceased Notary, damage to the protocol that resulted in losses for the parties and uncertainty related to liability for the issuance of a copy of the minuta deed, therefore, arrangements regarding sanctions for the heirs of the Notary to ensure legal certainty which is clear and konstan. The heirs of the Notary May be sanctioned, if they commit unlawful acts and harm the parties. The sanctions that can be imposed on the heirs for the passage of the deadline for the delivery of the protocol are administrative sanctions in the form of fines in accordance with the losses suffered by the parties, because they are related to administrative disciplinary measures thus, it is necessary to play a proactive role from the Regional Supervisory Assembly in assisting the heirs in carrying out the process of submitting the protocol of the Deceased Notary but on the other hand related to the sanctions given to the heirs in the event of damage and loss of part or all of the Notary protocol, civil sanctions and criminal sanctions, where the heirs abandon the inheritance of the heir in the form of a Notary protocol which should be handed over to the Notary Protocol receiver. Keywords: notary heirs; notary protocol submission; past the deadline; protocol recipient notary Abstrak Notaris berperan penting bagi para pihak dalam pembuatan perjanjian bersumber pada hukum perdata. Dalam menjalankan peranannya, notaris wajib menekankan prinsip ketelitian serta kehati-hatian, untuk menjamin keadilan tanpa diskriminasi, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi para pihak yang berkepentingan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU No. 2/2014 jo UU No. 30/2004) hanya mengatur batas waktu penyerahannya saja, akan tetapi belum ada kepastian hukum mengenai prosedur penyerahan protokol yang dilakukan lewat batas waktu, tidak adanya pengaturan terkait dengan akibat hukum protokol Notaris apabila diserahkan dengan lewat batas waktu dan tidak adanya sanksi bagi ahli waris atas lewatnya batas waktu penyerahan protokol Notaris tersebut. Artikel ini, bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut terkait dengan akibat hukum terhadap protokol Notaris apabila diserahkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari semenjak Notaris meninggal dunia serta sanksi bagi ahli waris terkait lewatnya batas waktu penyerahan protokol kepada Notaris penerima protokol. Bertolak dari ketentuan tersebut, maka timbul masalah-masalah hukum yaitu: apa akibat hukum terhadap protokol Notaris apabila diserahkan lebih dari 30 (tiga puluh) hari semenjak Notaris meninggal dunia dan apakah ahli waris dapat dikenai sanksi terkait lewatnya batas waktu penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia. Jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif karena adanya kekosongan norma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerahan protokol Notaris dengan lewatnya batas waktu menghasilkan beberapa akibat hukum, yaitu ketidakpastian perihal penyimpanan protokol Notaris yang telah meninggal dunia, kerusakan pada protokol yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan ketidakpastian terkait dengan pertanggungjawaban atas penerbitan salinan minuta akta maka dari itu, diperlukan adanya pengaturan mengenai sanksi bagi ahli waris Notaris untuk menjamin kepastian hukum yang jelas dan konstan. Ahli waris Notaris dapat diberi sanksi, apabila melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan para pihak. Sanksi yang dapat dikenakan kepada ahli waris atas lewatnya batas waktu penyampaian protokol tersebut adalah sanksi administratif berupa denda sesuai dengan kerugian yang diderita para pihak, karena berkaitan dengan penertiban administratif sehingga, perlu peran proaktif dari Majelis Pengawas Daerah dalam membantu ahli waris dalam melakukan proses penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia namun disisi lain terkait dengan sanksi yang diberikan kepada ahli waris apabila terjadi kerusakan dan hilangnya sebagian atau seluruh protokol Notaris maka sanksi perdata serta sanksi pidana, yang mana ahli waris menelantarkan harta peninggalan pewaris berupa protokol Notaris yang harusnya diserahkan kepada Notaris Penerima protokol. Kata kunci : ahli waris notaris; lewatnya batas waktu; notaris penerima protokol; penyerahan protokol notaris
A Power Of Attorney Legality For Indonesian Citizens From Overseas To Proceed In Indonesian Courts
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6407

Abstract

Surat kuasa dapat diberikan kepada orang lain sebagai delegasi untuk melakukan sesuatu. Penelitian ini membahas tentang Surat Kuasa yang Diberikan WNI dari luar negeri untuk beracara di pengadilan Indonesia. Ini juga membahas validitas dokumen surat kuasa warga negara Indonesia dari Indonesia untuk beracara di pengadilan luar negeri. Penelitian menggunakan data sekunder dari jurnal, artikel, buku, dan situs web sebagai referensi. Syarat surat kuasa yang dibuat di luar negeri adalah untuk menyerahkan dan berpartisipasi dalam ketentuan pengadilan di mana gugatan dapat diterima atau diajukan atau dikenal dengan nama dasar lex fori. Selain itu, surat kuasa luar negeri juga dapat dianggap sah jika dilegalkan oleh Kedutaan Besar setempat, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Legalisasi dilakukan sebagai jaminan hukum bagi pengadilan di Indonesia bahwa memang benar bahwa pembentukan surat kuasa di negara yang bersangkutan agar tidak menimbulkan keraguan. Kita perlu memperhatikan empat persyaratan mutlak yang terkandung dalam SEMA No.2 tahun 1959. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa dianggap tidak sah. Itu sebabnya kami merekomendasikan persyaratan tersebut untuk mendapatkan legalisasi surat kuasa. Kata kunci : legalitas; luar negeri; pengadilan Indonesia; surat kuasa; WNI Abstract A power of attorney can be given to others as a delegation to do things. It is discussed about Indonesian citizens from abroad to be valid to appear in the Indonesian Court. It also discusses the validity of the power of attorney documents of Indonesian citizens from Indonesia to appear in foreign courts. Uses secondary data from journals, articles, books, and internet sites as references. The terms of a power of attorney made abroad are to submit and participate in the provisions of the court where the lawsuit can be received or filed or known by the basic name lex fori. In addition, overseas power of attorney can also be considered valid if legalized by the local Embassy, the Ministry of Foreign Affairs, and the Ministry of Law and Human Rights. Legalization is done as a legal assurance for the court in Indonesia that it is true that the creation of a power of attorney in the country concerned so as not to raise doubts. We need to be concerned about the four absolute requirements contained in SEMA No.2 of 1959. If one of the conditions is not fulfilled, then the power of attorney is considered invalid. That's why we recommend filling the conditions to get the legalization of a power of attorney. Keywords: foreign; Indonesian citizens; Indonesian courts; legality; power of attorney
Analisis Kebijakan Penundaan Pembayaran Kewajiban Hutang Masa Pandemi COVID-19
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6471

Abstract

The purpose of this study is to examine how the policy of delaying payment of debt obligations during the COVID-19 pandemic. The research method used is juridical normative with the statutory approach. Delaying debt and bankruptcy obligations is a solution to the economic problem for business owners but this has a less good impact on debtors. The government issued a restructuring policy in order to assist debtors and creditors during the COVID-19 Pandemic. One of the policies issued is installment restructuring. Use monitors the application, POJK No. is issued. 11/POJK. 03/2020. OJK oversees the bank to provide information. Midway through 2020, participating banks had 96 conventional banks including sharia. There are 5.33 million debtors worth Rp.517.2 Trillion, as well as 4.55 Million with Small and Medium Micro Business debtors ( MSM ) worth Rp.250.65 Trillion. The non-bank financial industry also participated in as many as 183 financing industries with 2.4 Million with amounts valued at Rp.75.08 Trillion. If it is compared to the pattern of accounts receivable debt regulated by POJK No.11/POJK.03/2020, the more profitable for debtors, cause financial restructuring is intervened by the state by distributing interest assistance to debtors The conclusion of this study is the policy of delaying the debt repayment obligation set by the government to solve economic problems for business owners and less good impact on debtors. Keywords: debt; delay of payment; procrastination policy Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana kebijakan penundaan pembayaran kewajiban hutang pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang gunakan ialah yuridis normative dengan tata cara pendekatan perundang-undangan. Penundaan kewajiban pembayaran hutang serta kepailitan menjadi pemecahan masalah perekonomian bagi para pemilik usaha tetapi hal ini berdampak kurang baik untuk debitur. Pemerintah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi dalam rangka membantu debitur dan kreditur pada masa Pandemi COVID-19. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu restrukturisasi angsuran. Guna memantau penerapan itu, maka dikeluarkan POJK No. 11/POJK. 03/ 2020. OJK mengawasi bank buat memberikan informasi. Pertengahan tahun 2020, perbankan yang ikut serta terdapat 96 bank konvensional termasuk syariah. Ada 5,33 juta debitur senilai Rp.517,2 Triliun, serta 4,55 Juta dengan debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) senilai Rp.250,65 Triliun. Industri finansial non bank pun mengikuti berpartisipasi yaitu sebanyak 183 industri pembiayaan dengan 2,4 Juta dengan jumlah senilai Rp.75,08 Triliun. Apabila dibanding dengan pola penindakan hutang piutang yang diatur oleh POJK No.11/POJK.03/2020, semakin profitabel untuk debitur, sebab restrukturisasi keuangan diintervensi oleh negara dengan membagikan bantuan bunga kepada debitur Kesimpulan penelitian ini yaitu kebijakan penundaan kewajiban penundaan pembayaran hutang yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi pemecahan masalah perekonomian bagi para pemilik usaha dan berdampak kurang baik untuk debitur. Kata kunci: hutang; kebijakan penundaan; penundaan pembayaran
Konstruksi Asas Peraturan Daerah Kota Madiun Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6509

Abstract

Enforcement of environmental crimes is a serious problem to be tackled. Enforcement will be carried out based on what basic construction is built on environmental regulations. This study will discuss what the basic construction was built on the Madiun City Perda No.19/2011, whether the basic construction built in the Madiun City Regulation No.19/2011 was in accordance with the basic construction in Law No.32/2009 and whether the basic construction Madiun City Regulation No.19/2011 may have implications for the successful achievement of the objectives of the regulation. This research is a normative legal research using secondary data consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials, namely literature. The results of the study stated that the basic construction that was built in the Regional Regulation of the City of Madiun No.19/2011 was the primum remedium principle. This principle is constructed in the Regional Regulation of the City of Madiun No.19/2011 based on the condition of the City of Madiun which is based on economic, legal and cultural factors. The basic construction that was built is used for law enforcement purposes and makes it easier to achieve the objectives of environmental enforcement in Madiun City which is contained in Article 3 of the Madiun City Regulation No.19/2011. Despite the construction of the primum remedium principle, its application is not normatively applied because it can result in disruption of the economy, law and culture which are the basis for constructing this principle. The persuasive approach is preferred because it provides more benefits for the government, society and development actors. However, the Madiun City Regulation No.19/2011 still applies the principle of primum remedium if the development carried out results in intolerable adverse impacts and as a form of support for the Madiun City Government in carrying out the mandate of the 1945 Constitution Article 28H paragraph (1) to create a good living environment. and healthy. However, the construction of the primum remedium principle cannot be applied in all regions of Indonesia due to different economic, legal and cultural factors in each region. Keywords: development; environment; primum remedium Abstrak Penegakan kejahatan lingkungan hidup menjadi masalah serius untuk ditangani. Penegakan akan dilakukan berdasarkan konstruksi asas apa yang dibangun pada peraturan tentang lingkungan hidup. Penelitian ini akan membahas tentang konstruksi asas apa yang dibangun pada Perda Kota Madiun No.19/2011, apakah konstruksi asas yang dibangun pada Perda Kota Madiun No.19/2011 telah sesuai dengan konstruksi asas pada UU No.32/2009 serta apakah konstruksi asas Perda Kota Madiun No.19/2011 dapat berimplikasi terhadap pencapaian keberhasilan tujuan dari Perda tersebut. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undang dan bahan hukum sekunder yakni literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa konstruksi asas yang dibangun pada Perda Kota Madiun No.19/2011 adalah asas primum remedium. Asas tersebut dikonstruksikan pada Perda Kota Madiun No.19/2011 berdasarkan kondisi Kota Madiun yang berdasarkan pada faktor ekonomi, hukum dan budaya. Konstruksi asas yang dibangun digunakan untuk tujuan penegakan hukum dan mempermudah mencapai tujuan penegakan lingkungan hidup Kota Madiun yang terdapat pada Pasal 3 Perda Kota Madiun No.19/2011. Meski berkonstruksi asas primum remedium, penerapannya tidak secara normatif diterapkan lantaran dapat berakibat terganggungnya ekonomi, hukum dan budaya yang menjadi dasar untuk mengkonstruksikan asas ini. Pendekatan secara persuasif lebih dipilih lantaran lebih memberikan manfaat bagi pemerintah, masyarakat serta pelaku pembangunan. Meski demikian, Perda Kota Madiun No.19/2011 tetap memberlakukan asas primum remedium jika pembangunan yang dilakukan mengakibatkan dampak buruk yang tidak dapat ditoleransi serta sebagai bentuk dukungan Pemkot Madiun dalam menjalankan amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Meski demikian, konstruksi asas primum remedium tidak dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesi karena faktor ekonomi, hukum dan budaya yang berbeda disetiap wilayah. Kata kunci: lingkungan hidup; pembangunan; primum remedium
Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Debt Collector Di Yogyakarta
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6517

Abstract

The purpose of this study was to determine the policy of police countermeasures against violent crimes committed by debt collectors in Yogyakarta. Various acts of violence committed by debt collectors also occurred in the Special Region of Yogyakarta, when there was a seizure of motorbikes belonging to online motorcycle drivers. If the action meets the elements as a criminal act, then the customer who is harmed can report it to the police. This study was arranged using empirical juridical research. Primary data, obtained by interviews at the Yogyakarta Special Region Police, while secondary data was obtained by literature review of legal materials related to this research. This paper has its own characteristics that are different from previous similar studies, because it provides an in-depth analysis of the efforts that can be made by the police to countermeasures of violence committed by debt collectors by referring to the role of the DIY POLDA. This study shows that violence committed by debt collectors have various types, in this case, the police have a strategic function and role to overcome violence committed by debt collectors. The conclusions are the violence committed by debt collectors tends to be overt and covert, to overcome this, there are at least three efforts that the Yogyakarta Special Region Police can take, including pre-emptive efforts, preventive efforts, and repressive efforts. Keywords: countermeasures policy; debt collector; police; violence Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan penanggulangan oleh kepolisian terhadap tindak pidana kekerasaan yang dilakukan oleh debt collector di Yogyakarta. Beragam tindakan kekerasan yang dilakukan debt collector juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya ketika terjadi perampasan terhadap sepeda motor milik driver ojek online. Terhadap perbuatan tersebut apabila memenuhi unsur sebagai tindak pidana, maka bagi nasabah yang dirugikan dapat melaporkan kepada kepolisian. Penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian yuridis empiris. Data primer, diperoleh dengan melakukan wawancara di Kepolisian Daerah Istimewa, sedangkan data sekunder diperoleh dengan melakukan kajian pustaka terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Tulisan ini memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kajian serupa sebelumnya, karena memberikan analisa yang mendalam tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menanggulangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh debt collector dengan merujuk pada peran POLDA DIY. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara teoritis tindak kekerasan yang dilakukan oleh debt collector memiliki beragam jenis, selain itu kepolisian memiliki fungsi dan peran strategis dalam menanggulangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh debt collector. Adapun kesimpulan yang didapatkan, kekerasan yang dilakukan oleh debt collector cenderung kekerasan yang bersifat terbuka (overt) dan bersifat tertutup (covert), sehingga untuk menanggulangi hal tersebut setidaknya ada tiga upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, antara lain upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif. Kata kunci: debt collector; kebijakan penanggulangan; kekerasan; kepolisian
Pengaruh Kebijakan Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kain
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6667

Abstract

This study aims to examine the effect of the policy of imposing security measures on imports of fabric products. This study uses a normative juridical research method using secondary data. The novelty element in this research lies in the focus of the discussion which specifically discusses the influence of the policy of imposing security measures on imports of fabric products. The research discussion states that the principles of international trade adopted by the Indonesian state, namely the protection of domestic products, and the imposition of security measures on imports of fabric products, are the embodiment of the principle of trade in the Indonesian state. Based on the results of the study, it was concluded that the effect of imposing additional import duties in the form of security measures through the Minister of Finance Regulation No.55/PMK.010/2020 on the import of fabric products is less effective because it will only burden local entrepreneurs who need material products from abroad. Even though there have been restrictions on the volume of imports of textiles and textile products, so that these inter-ministerial regulations have not been able to synergize, the existence of legal rules regarding the imposition of BMTP makes the Ministry of Finance seem to doubt the Ministry of Trade's policy to suppress imports of fabric products in the free market era. Keywords: import duty security measures; cloth; liberalization; international trade Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk kain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Unsur kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya yang secara spesifik membahas tentang pengaruh kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kain. Pembahasan penelitian menyatakan bahwa prinsip perdaganagan internasional yang dianut negara Indonesia yaitu perlindungan produk dalam negeri, dan pengenaan Bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk kain merupakan perwujudan dari prinsip perdagangan negara Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pengaruh pengenaan bea masuk tambahan berupa bea masuk tindakan pengamanan melalui Permenkeu No.55 /PMK.010/2020 terhadap impor produk kain kurang efektif karena hanya akan memberatkan pengusaha lokal yang membutuhkan produk bahan dari luar negeri. Padahal telah dilakukan pembatasan volume impor tekstil dan produk tekstil, sehingga peraturan antar Kementerian ini belum dapat bersinergi, dengan adanya aturan hukum mengenai pengenaan BMTP menjadikan Kementerian Keuangan seolah-olah meragukan kebijakan Kementerian Perdagangan untuk menekan impor produk kain di era pasar bebas. Kata kunci : bea masuk tindakan pengamanan; kain; liberalisasi; perdagangan internasional
Sistem Hukum Hak Cipta Yang Terintegrasi Untuk Memberantas Perdagangan Buku Bajakan Pada Lokapasar Daring
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6676

Abstract

Pirated books are still widely traded by merchants through online marketplaces. Trade in pirated books through online marketplaces is a criminal violation of book copyright. In addition, it also has a negative impact on the book ecosystem in Indonesia. Thus, the trade must be eradicated. In an attempt to find answers to the problems, the researchers used normative legal research methods. The data that the author uses are primary, secondary, and secondary legal materials. The aim of the research is to provide an understanding of the integrated copyright law system and public compliance. The novelty of this research is the use of legal systems theory and integrative legal theory in problem analysis. Judging from the theory of the legal system, the elements of legal substance and legal structure of copyright on books are adequate, but the legal culture of Indonesian society is not strong enough. Meanwhile, from the aspect of integrative legal theory, the value system and legal norm system of copyright on books have been integrated, but the system of public behavior is not in accordance with the values and norms of copyright law on books. Some Indonesians still like to plow books and trade them through online marketplaces. On the other hand, some Indonesians still buy pirated books through online marketplaces. This is due to economic capacity and lack of understanding of the benefits of copyright law protection for books. Bookkeepers who are harmed by the trade in pirated books at online marketplaces need to jointly report to the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or the State Police of the Republic of Indonesia, and the Ministry of Information and Electronic Transactions of the Republic of Indonesia. Keywords: eradicate; merchants; online marketplace; pirated books Abstrak Buku bajakan masih marak diperdagangkan oleh merchant melalui lokapasar daring. Perdagangan buku bajakan melalui lokapasar daring merupakan pelanggaran pidana terhadap hak cipta buku. Selain itu juga berdampak negatif terhadap ekosistem perbukuan di Indonesia. Dengan demikian perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring harus diberantas. Dalam upaya menemukan jawaban terhadap permasalahan, maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan yang peneliti gunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan sekunder. Tujuan penelitian adalah memberikan pemahaman mengenai sistem hukum hak cipta yang terintegrasi dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hak cipta atas buku. Kebaruan penelitian ini adalah dalam hal penggunaan teori sistem hukum dan teori hukum integratif dalam menganalisis permasalahan. Dilihat dari teori sistem hukum, maka unsur substansi hukum dan struktur hukum hak cipta atas buku telah memadai, namun kultur hukum masyarakat Indonesia belum cukup kuat. Sedangkan dari aspek teori hukum integratif, sistem nilai dan sistem norma hukum hak cipta atas buku telah terintegrasi, namun terdapat kekurangan pada sistem perilaku masyarakat. Sebagian masyarakat Indonesia masih gemar membajak buku serta memperdagangkannya melalui lokapasar daring. Di sisi lain, sebagian masyarakat indonesia masih banyak yang membeli buku bajakan melalui lokapasar daring. Hal tersebut disebabkan kemampuan ekonomi dan ketidakpahaman sebagian masyarakat Indonesia mengenai manfaat perlindungan hukum hak cipta atas buku. Pelaku perbukuan yang dirugikan dari adanya perdagangan buku bajakan pada lokapasar daring perlu melapor secara bersama-sama kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Kementerian Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia. Kata Kunci: berantas; buku bajakan; lokapasar daring; pedagang
Eksekusi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Anak Ditinjau Dari Perspektif Restorative Justice
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6808

Abstract

Circulation of Drug Trafficking has arisen largely and many can be seen from the increasing number of drug users by 0.15 percent from 2019 to 2021, these increasing number of users threatening the society in Indonesia. Drugs not only ensnare adults but also children can become victims of these addictive substances, because drugs are considered extraordinary crimes as such they later will be prosecuted, but doing so can cause both physical and psychological burdens on children due to the severity of the judicial process and criticism from the public on their status as a suspect, so other efforts are needed for drug cases in children. The purpose of this study was to analyze the execution of rehabilitation in child drug addicts and to analyze the execution of rehabilitation as a form of restorative justice. The legal research method used in this paper is normative research method by using statute approach, conseptual approach and fenomenologi approach. The changing concept of this paper relied on restorative justice concept whereas in children drug addict cases based on UU No.11/2012 which limited restorative justice concept only on diversion while restorative justice gets an extensive approach in Perkapolri. Based on the current regulation, the drug cases on children found better way in drug cases by rehabilitation outside the justice system which also complies with restorative justice and involves all parties to resolve the case fairly and restoring the children drug addict. Keywords: children drug addict; rehabilitation; restorative justice Abstrak Peredaran narkotika yang semakin luas dan banyak dilihat dari meningkatnya jumlah pengguna narkotika sebanyak 0,15 persen dari tahun 2019sampai dengan tahun 2021, hal ini semakin mengancam masyarakat di Indonesia. Narkotika tidak hanya menjerat orang dewasa namun juga anak-anak menjadi korban dari zat adiktif tersebut, karena narkotika merupakan kejahatan luar biasa maka mereka akan di proses secara peradilan, namun hal itu dapat menyebabkan beban baik fisik maupun psikis anak terhadap beratnya proses peradilan dan kecaman dari masyarakat atas statusnya yang menjadi tersangka, maka diperlukan upaya lain untuk kasus narkotika pada anak-anak. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis terkait eksekusi rehabilitasi pada pecandu narkotika anak dan menganalisis terkait eksekusi rehabilitasi sebagai bentuk restorative justice. Dalam penelitian hukum ini menggunakan metode Penelitian Normatif yang dilakukan dengan cara pendekatan undang-undang (statute approach) pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan fenomenologi. Kebaruan dari penelitian ini menitikberatkan pada konsep restorative justice, pada kasus anak khususnya pecandu anak melihat pada UU No.11/2012 di mana restorative justice hanya terbatas pada diversi sedangkan restorative justice mendapat perluasan konsep tersebut yang diatur pada Perkapolri. Dari pengaturan yang ada, pada kasus pecandu anak menemukan jalan yang lebih baik untuk anak-anak yang terkait kasus narkotika, yaitu berupa Rehabilitasi yang diberikan di luar proses peradilan, yang memenuhi juga dari segi restorative justice, serta melibatkan semua pihak untuk menyelesaikan masalah secara adil dan melakukan pemulihan terhadap anak tersebut. Kata Kunci: keadilan restorasi; pecandu anak; rehabilitasi
Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Tindakan Mogok Kerja (Putusan PHI Serang : 173/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg Dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung : 1079K/Pdt.Sus-PHI/2021)
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6899

Abstract

This paper aims to analyze and determine the disparity of judges' decisions in cases of layoffs due to workers going on strike, as well as to identify and analyze the validity of a strike that results in layoffs. The research method used is legal research using a statutory and conceptual approach. Strikes carried out by workers or trade unions, sometimes there are still differences in interpretation as to whether or not the strike is legal. In fact, the strike arrangement is regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower as amended in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation jo. Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia Number: KEP.232/MEN/2003 concerning the Legal Consequences of an Unlawful Strike. The facts on the ground show that there is a disparity in judges' decisions on strikes that result in termination of employment, namely the decision of the Serang Industrial Relations Court with case number: 173/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg and the Supreme Court cassation decision with case number. 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2021. The results of the study show that a strike that is carried out legally in accordance with the laws and regulations on strikes does not justify the employer giving sanctions to workers due to the action of striking. Thus, the cassation decision of the Supreme Court which gave the decision in favor of it has had a positive impact on the meaning of the layoff sanctions for workers who carry out strikes. Keywords: disparity; layoff; legality; strike Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui disparitas putusan hakim dalam perkara PHK akibat pekerja melakukan mogok kerja, serta untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan melakukan mogok kerja yang mengakibatkan PHK. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja atau serikat pekerja, terkadang masih terjadi perbedaan penafsiran mengenai sah atau tidaknya mogok kerja yang dilakukan. Padahal, pengaturan mogok kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP.232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah. Fakta dilapangan, menunjukkan adanya disparitas putusan hakim terhadap mogok kerja yang berakibat pada pemutusan hubungan kerja, yaitu pada putusan pengadilan hubungan industrial serang dengan nomor perkara: 173/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg dan putusan kasasi mahkamah agung dengan nomor perkara 1079 K/Pdt.Sus-PHI/2021. Hasil penelitian menunjukan, bahwa mogok kerja yang dilakukan secara sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang mogok kerja, tidak membenarkan jika pengusaha memberikan sanksi kepada pekerja akibat tindakan melakukan mogok kerja. Sehingga, putusan kasasi mahkamah agung yang memberikan amar putusan mengabulkan telah memberikan dampak positif terhadap pemaknaan sanksi PHK terhadap pekerja yang melakukan tindakan mogok kerja. Kata Kunci: disparitas; keabsahan; mogok kerja; PHK
Ketentuan Pemecahan Tanah Kavling Perorangan Dan Penjualan Tanah Kavling Perorangan Di Kabupaten Jombang
Jurnal Hukum Magnum Opus Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30996/jhmo.v5i2.6904

Abstract

Prohibition of the practice of splitting and selling mature plots of land without a house individually in the Jombang area without a clear legal basis. This happens because the split and the sale of plots of land that are carried out individually is equated with the prohibition of lisiba, even though if you look at it, it is very important. So this research is expected to answer the prohibition against this practice. The type of research used in this study is empirical juridical research, using the legal approach method, meaning that the study in this study uses applicable legal provisions and occurs in real society, or in other words, this research is conducted on actual conditions or real conditions. that occurs in the community with the intention of knowing and finding the facts and data needed. The practice of splitting and selling plots of land in a mature manner in Jombang Regency cannot run as well as it should. This prohibition is due to the equating of the prohibition on building lisiba with the split and sale of plots of land in a mature manner. This is very contradictory between the rule of law in the existing law and its application in the field. Keywords: breaking the ground; individual plots of land; sale of individual plots of land Abstrak Larangan praktik pemecahan serta penjualan tanah kaveling matang tanpa rumah secara perorangan di daerah Jombang tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Hal ini terjadi karena pemecahan yang serta penjualan tanah kaveling yang dilakukan secara individu ini disamakan dengan aturan larangan lisiba, pdahal jika ditinjau hal tersebut sangat. Sehingga penelitian ini diharapkan menjawab larangan terhadap praktik tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang, artinya pengkajian dalam penelitian ini menggunakan ketentuan hukum yang berlaku serta terjadi secara nyata dalam masyarakat, atau dengan kata lain penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Praktik pemecahan dan penjualan tanah kaveling secara matang di Kabupaten Jombang ini tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Larangan ini disebabkan adanya penyamaan larangan dalam membangun lisiba dengan pemecahan dan penjualan tanah kaveling secara matang. Hal ini sangat bertentangan antara aturan hukum dalam undang-undang yang ada dengan penerapannya dilapangan. Kata kunci : pemecahan tanah; penjualan tanah kavling perorangan; tanah kavling perorangan

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2002 2002


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 8 No. 2 (2025): Agustus 2025 Vol. 8 No. 1 (2025): Februari 2025 Vol. 7 No. 2 (2024): Agustus 2024 Vol. 7 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol 6 No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 6 No 1 (2023): Februari 2023 Vol 5 No 1 (2022): Februari 2022 Vol 4 No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 4 No 1 (2021): Februari 2021 Vol 3 No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 3 No 1 (2020): Februari 2020 Vol 2 No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 2 No 1 (2019): Februari 2019 Vol 1 No 1 (2018): Agustus 2018 Vol 5 No 2 (2002): Agustus 2022 More Issue