cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amalia Setiasari
Contact Email
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jkpi.puslitbangkan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 19796366     EISSN : 25026550     DOI : -
Core Subject : Agriculture,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry
Indonesian Fisheries Policy Journal present an analysis and synthesis of research results, information and ideas in marine and fisheries policies.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017)" : 6 Documents clear
MODEL KONSEPTUAL UNTUK PEMECAHAN PERMASALAHAN PADA KEGIATAN PEMANFAATAN IKAN TUNA DI NUSA TENGGARA Soraya Gigentika; Tri Wiji Nurani; Sugeng Hari Wisudo; John Haluan
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (184.121 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.9.1.2017.1-10

Abstract

Wilayah perairan sekitar Nusa Tenggara merupakan bagian dari wilayah perairan yang menjadi lokasi ruaya ikan tuna sehingga memberikan peluang terjadinya persaingan dalam pemanfaatan ikan tuna sehingga dalam jangka panjang cenderung menimbulkan permasalahan di kawasan ini. Tujuan penelitian ini adalah mendefinisikan permasalahan pada pemanfaatan sumberdaya ikan tuna di Nusa Tenggara dan membuat model konseptual untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pada kegiatan penangkapan ikan tuna di Nusa Tenggara adalah menurunnya produktivitas unit penangkapan ikan tuna dan penangkapan ikan tuna yang belum matang gonad atau masih fase juvenile/yuwana. Permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan model konseptual untuk menjamin keberlanjutan sumberdaya ikan tuna dan model konseptual untuk pembatasan penangkapan yuwana ikan tuna. Nusa Tenggara waters and its adjacent known as tuna’s migration area. That condition caused the high competition of tuna utilization in Nusa Tenggara waters.The research to define the issues of tuna utilization activities and to formulate the conceptual models to solve the problems. The results showed that the decreasing productivity of tuna fishing unit and undersized catch of tuna (juvenile) are the major concern that should be considered on arranging the management measures. Those problems could be solved by considering the conceptual model on the optimizing of productivity and limiting the catch of juvenile tuna.
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT PERIKANAN DALAM PEMANFAATAN POTENSI DUA DANAU DI KABUPATEN SIMEULUE Armen Zulham
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.833 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.9.1.2017.21-30

Abstract

Danau Laulo dan Danau Lauik Tawar adalah dua danau di Simeulue yang informasinya belum tersedia secara memadai. Akibatnya program pembangunan untuk masyarakat disekitar danau itu belum dapat diwujudkan. Tulisan ini, mempelajari tingkat partisipasi pemangku kepentingan di Desa Amabaan dan Desa Bulu Hadek dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi kedua danau tersebut. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Nopember 2015 dengan mewawancara secara acak 20 responden di Desa Amabaan dan 20 responden di Desa Bulu Hadek. Pengumpulan data kedua dilakukan pada Oktober 2016 melalui diskusi dengan tokoh masyarakat setempat. Hasil penelitian menggungkapkan tingkat partisipasi masyarakat memanfaatkan potensi danau, belum mencapai tingkat partisipasi mandiri. Tingkat partisipasi pedagang hanya pada tingkat partisipasi informatif (di Desa Bulu Hadek) dan tingkat partisipasi interaktif (di Desa Amabaan). Tingkat partisipasi masyarakat membiayaai usaha di Amabaan adalah tingkat partisipasi interaktif dan di Desa Bulu Hadek adalah tingkat partisipasi insentif. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemupukan modal melalui tabungan adalah tingkat partisipasi pasif. Tulisan ini merekomendasikan, untuk peningkatan pemanfaatan potensi danau perlu dilakukan intervensi pemerintah dengan membentuk pasar informal dan mengembangkan inkubator bisnis pada kedua lokasi tersebut. Dampak dari rekomendasi itu akan mendorong perubahan sosial dalam masyarakat, sehingga dapat membuat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan potensi danau, perdagangan dan pemupukan modal menuju tingkat partisipasi mandiri. There is limited information related to Laulo and Lauik Tawar Lakes located in Simeulue. As a consequences, the economic development program for the community cannot be appropriately implemented. This paper aims to investigate the level of participation among stakeholders in the community of Amabaan and Bulu Hadek Villages. Data was collected in November 2015 by interviewing 20 respondents in both villages randomly. The second data collection was conducted in October 2016 by discussing with the local public figures. The results showed that the community has not reached independent level in utilizing the lakes potency. The level of traders’ participation only reached the informative participation and the interactive participation in Bulu Hadek Village and Amabaan Village repectively. The level of participation in community in funding the business in Amabaan and Bulu Hadek Village are interactive and incentive, respectively. The level of participation by community on capital formation by savings is passive. The government intervention needed to increase participation level, such as creating informal market or market day (farmers market) and creating business incubator on both locations. Those activities will encourage social change to make the community participate in utilizing lake potency, trade, and capital growth through independent level of participation. 
PENGELOLAAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus) YANG BERKELANJUTAN BERDASARKAN ASPEK BIOEKOLOGI DI TELUK LASONGKO, SULAWESI TENGGARA Abdul Hamid Lakudo; Yusli Wardiatno Wardiatno; Djamar T.F Lumban Batu; Etty Riani Riani
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2120.213 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.9.1.2017.41-50

Abstract

Status perikanan rajungan di Teluk Lasongko saat ini telah overfishing dan kritis, sehingga perlu dikelola dengan baik. Makalah ini bertujuan untuk menentukan potensi dan permasalahan keberlanjutan pemanfaatan rajungan serta menyusun strategi pengelolaan rajungan di Teluk Lasongko berdasarkan pada aspek bioekologi. Data ekobiologi dikumpulkan sejak tahun 2006, dan 2013 sampai 2014 di Teluk Lasongko. Hasil penelitian menunjukkan potensi dan keberlanjutan pemanfaatan perikanan rajungan di Teluk Lasongko tergolong tinggi. Permasalahan yang timbul yang mengancam keberlanjutan rajungan adalah overfishing, penangkapan rajungan berukuran kecil dan rajungan betina ovigerous, daerah penangkapan rajungan yang tidak merata, dan kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan. Beberapa strategi pengelolaan harus dilakukan untuk mendukung dan memastikan pengelolaan berkelanjutan rajungan di Teluk Lasongko, yaitu penetapan ukuran terkecil yang boleh ditangkap (untuk jantan >109,8 mm-CW dan betina >115,7 mm-CW), pelarangan penangkapan rajungan betina ovigerous, dan mengurangi upaya penangkapan dengan bubu sampai 50%. Selain itu, restocking dan pembentukan suaka rajungan juga harus dilakukan.  The status of blue swimming crab (Portunus pelagicus) fishery in Lasongko Bay is detected overfishing and critical, so it needs to be managed properly. This paper was aimed to determine the potential and problems of sustainability use of the crab and establish strategic management based on bioecology aspects. Bioecological data on the crab were collected in 2006, and from 2013 to 2014 in Lasongko Bay. Research result of indicated high potential and sustainable of use of crab fishery in the bay. Arising problems to threat the sustainability were over-fishing, small size crab and ovigerous female catch, localized fishing ground, and unfriendly environmentally fishing activities. Some management strategies must be done to support and ensure the sustainability management of the crab in Lasongko Bay, i.e. the minimum legal size (for males >109.8 mm-CW and females >115.7 mm-CW), not catching ovigerous female crabs, and reducing use of traps up to 50%. Restocking and establishing crab sanctuary could be also important to enhance the aforesaid management strategies.
DAMPAK PEMASANGAN HUNIAN IKAN BUATAN SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN HABITAT SUMBERDAYA IKAN DEMERSAL DI PERAIRAN PANTAI BREBES, JAWA TENGAH R Thomas Mahulette; Anthony S Panggabean; Duto Nugroho; Nasrul Rizal Azhar Lubis
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.926 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.9.1.2017.31-40

Abstract

Teknologi hunian ikan buatan (Fish shelter) telah banyak digunakan di berbagai perairan dan telah berkontribusi pada perbaikan kualitas habitat pada kawasan yang telah terdegradasi akibat faktor-faktor antropogenik. Perairan pantai Brebes merupakan kawasan dengan aktivitas perikanan padat tangkap yang telah beroperasi sejak lama. Tujuan utama penerapan teknologi tersebut untuk memperbaiki habitat ikan demersal yang terdegradasi oleh aktivitas perikanan tangkap yang telah berjalan. Pada tahun 2013–2014 telah dilakukan upaya penerapan teknologi hunian ikan buatan melalui penenggelaman sejumlah modul bangunan bawah air di kawasan tersebut. Desain dan konstruksi hunian ikan buatan mengikuti bentuk kubus terbuat dari beton berongga dan disusun bertingkat dalam air berbentuk piramida. Diharapkan bangunan yang dibentuk akan menjadi habitat buatan untuk memperbaiki ketersediaan dan kelimpahan ikan di sekitar kawasan tersebut. Hasil pengamatan secara kualitatif selama 1 tahun penenggelaman memberikan informasi bahwa terjadi peningkatan kelimpahan ikan demersal (kakap dan kerapu) yang dibuktikan dengan data hasil tangkapan nelayan yang beroperasi disekitar kawasan tersebut. Manfaat lain adalah mulai berkembangnya perikanan rekreasi dengan alat tangkap pancing. Tulisan ini disusun sebagai bagian dari awal keberhasilan penenggelaman bangunan bawah air sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki habitat di kawasan padat tangkap. Upaya mengubah pola pemanfaatan sumberdaya menjadi lebih bertanggung jawab telah disosialisasikan. Kesejahteraan masyarakat pesisir dalam jangka panjang sangat perlu didukung oleh pengelolaan dan kebijakan pemanfaatan ekosistem dalam jangka panjang.  The fish shelter has been widely used and contributed on restoring the healthiness level of demersal coastal habitat in degraded areas due to anthropogenic factors. Brebes coastal waters is an area with dense capture fisheries activities that have been operating since decades. The research aims to apply this technology for recovering the fish habitat that has been degraded by demersal fishing activities. In 2013 – 2014, the fish shelters have been deployed to address those issues. The design and construction of fish shelters following the a cubical shapes made by concrete and placed in an underwater pyramid-shaped. It is expected that the underwater construction will become artificial habitat to improve the availability and abundance of fishes in the surrounding area. The observations were carried out to monitor the fish shelters within 1 year. The result indicates that the large demersal fish (snapper and grouper) found in relatively high around the shelter. It also proved by landing data fishers that operated around the fish shelters. Moreover, the recreational fishing with line have been developed after the deployments. This paper deal with the initial success of the installment underwater building as part of the efforts for restoring the habitat in the area. The campaign on sustainable fishing technique also have been disseminate to the fishers community. This is important  since long-term well-being of coastal communities in the region should be supported by a better fisheries system including healthy ecosystem. 
KONSEP HAK PENGELOLAAN PERIKANAN SEBAGAI ALAT PENGELOLAAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA Abdul Halim; Budy Wiryawan; Neil R Loneragan; M. Fedi A Sondita; Adrian Hordyk; Dedi S Adhuri; Tukul R Adi; Luky Adrianto
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3530.693 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.9.1.2017.11-20

Abstract

Pengelolaan perikanan di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mampu mengatasi motivasi perlombaan menangkap ikan. Kondisi yang dikenal sebagai open access ini, perlu segera diatasi untuk mencegah berlanjutnya tangkap lebih. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep Hak Pengelolaan Perikanan (HPP), yang berpotensi diterapkan sebagai alat pengelolaan perikanan termasuk yang berada dekat pantai di Indonesia untuk mengatasi masalah perikanan open access. Metoda qualitative content analysis yang ditriangulasi melalui diskusi kelompok terfokus melibatkan para ahli, pengambil keputusan dan praktisi, digunakan untuk menjelaskan konsep HPP di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan HPP melegitimasi entitas pemegang HPP mengamankan kesempatannya menangkap ikan secara ekslusif dengan mencegah pihak lain mengeksploitasi sumber daya ikan secara berlebihan. Pembelajaran dari negara lain menunjukkan bahwa HPP yang diintegrasikan kedalam kerangka rencana pengelolaan perikanan, bisa mengatasi permasalahan perikanan open access, karena mampu meredam motivasi dan tindakan nelayan dalam melakukan perlombaan menangkap ikan. Penggunaan ilmu pengetahuan kontemporer dan kearifan lokal dalam menentukan batasan tangkapan lestari dibarengi dengan upaya pemantauan dan penegakan aturan menentukan keberhasilan penerapannya. Terlihat juga bahwa praktek tradisional seperti Sasi di Maluku yang dimungkinkan oleh adanya pengakuan hak ulayat ‘petuanan laut’ merupakan konsep pemanfaatan sumber daya alam secara eksklusif yang selaras dengan esensi dari HPP. Direkomendasikan agar model pengelolaan berbasis HPP ini dilegitimasi kedalam peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Perikanan Republik Indonesia. The existing management measures of Indonesian fisheries has not yet successfully resolved the overfishing. Fishers are still motivated to race for fish resources as typically occurs in an open access fisheries. This circumstance must be addressed immediately to prevent fisheries collapse. This research aims to describe a concept of Fisheries Management Rights (FMRs) as a management tool. This concept is potentially applicable in Indonesia, especially for near-shore fisheries. A qualitative content analysis method, triangulated through focus group discussions that involved experts, decision makers and practitioners was used to describe FMRs concept. The results indicated that this approach legitimizes the entities of the right holders to secure their exploitation right and to prevent others from over exploiting their fisheries resources. Lessons learnt from other countries showed that this approach that have been  integrated within fisheries management plan, successfully addressed open access problem as it prevents fishers’ motivation to the race for fish. This approach need the contemporary and traditional sciences to inform allowable catch to ensure the success implementation. For instance, “Sasi”, traditional fishing right in Maluku  is have similar framework with the contemporary FMRs. Therefore, FMRs should be acknowledged and adopted into Indonesian’ regulations to prevent the over-exploitation
ANALISIS SISTEM BUDIDAYA UNTUK MENDUKUNG KEBIJAKAN KEBERLANJUTAN PRODUKSI UDANG Wartono Hadie; Lies Emmawati Hadie
Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017)
Publisher : Pusat Riset Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (584.89 KB) | DOI: 10.15578/jkpi.9.1.2017.51-60

Abstract

Volume ekspor udang Indonesia masih tergolong fluktuatif, namun komoditas udang tetap menjadi salah satu komoditas andalan ekspor perikanan Indonesia yang meliputi 40% hasil ekspor perikanan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggambarkan status keberlanjutan sistem budidaya udang dan merumuskan opsi rekomendasi kebijakannya. Analisis secara deskriptif dan analisis ordinasi Rap-SISDITA yang berbasis metode dimensional scalling digunakan untuk mengevaluasi keberlanjutan beberapa sistem budidaya udang vaname yang berkembang di masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1). Dalam mendukung Inpres Nomor 7 tahun 2016 tentang percepatan industrialisasi perikanan, maka sub sektor budidaya perlu mengimplementasikan hasil penelitian untuk mendukung keberlanjutan produksi udang vaname. Dimensi yang perlu diperhatikan adalah kebijakan pemerintah, teknologi budidaya, dan nilai ekonomi; 2). Membentuk program budidaya udang vaname berkelanjutan dan ramah lingkungan. Hal itu bisa dicapai melalui regulasi dengan penerapan model teknologi budidaya udang vaname yang ideal, berbasis lingkungan yang sehat, teknologi tepat guna, dan berorientasi pasar. Kebijakan pemerintah perlu berfokus pada pemberdayaan petambak pada berbagai sistem budidaya dengan dimensi pendukungnya yang tepat. Regulasi ini dapat ditetapkan oleh pihak Pemerintah beserta Pemerintah Daerah; 3). Pemanfaatan sentra budidaya udang vaname secara terintegrasi melalui diseminasi teknologi yang menjangkau daerah-daerah yang berpotensi untuk budidaya udang vaname dan melalui multimedia yang lebih luas; 4). Pemerintah Pusat menugaskan lembaga penelitian, perguruan tinggi, penyuluh perikanan, produsen benih, pengusaha pakan, dan kelompok pembudidaya untuk mengambil langkah persiapan hingga pelaksanaan program.  Indonesian shrimp export volume is fluctuating, yet the shrimp commodities remains main commodity of Indonesian export which covers 40% of export proceeds fishery. This research aims to to describe the sustainability status of shrimp aquaculture system and to formulate management options. A descriptive analysis and Rap-SISDITA ordination analysis based on dimensional scaling method were used to evaluate the sustainability of vaname shrimp farming systems. The results show that: 1). In support of Presidential Instruction No. 7 in 2016 on the acceleration of the industrialization of fisheries, aquaculture sub-sector, research urgently needed to support the sustainability of vaname shrimp production. A public policy should focus on aquaculture technology, and economic value; 2). A program of shrimp farming should be built in a sustainable and ecofriendly. This can be achieved through applying regulation with ideal technology for vaname shrimp farming, based on a healthy environment, appropriate technology, and market-oriented. A public policy should focus on empowering farmers on various farming systems with the exact dimensions. This regulation can be determined by the Central Government and Local Government; 3). Optimizing the vaname shrimp farming centers are integrated through the dissemination of technologies that reach potential areas for vaname shrimp cultivation through effective communication media; 4). A Central Government should asked research institutes, universities, fisheries extension institutions, seed producers, feed businesses, and farmer groups to arrange doable action plan to implement the program.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): (November) 2025 Vol 17, No 1 (2025): (Mei) 2025 Vol 16, No 2 (2024): (November) 2024 Vol 16, No 1 (2024): (Mei) 2024 Vol 15, No 2 (2023): (November) 2023 Vol 15, No 1 (2023): (Mei) 2023 Vol 14, No 2 (2022): (November) 2022 Vol 14, No 1 (2022): (Mei) 2022 Vol 13, No 2 (2021): (November) 2021 Vol 13, No 1 (2021): (Mei) 2021 Vol 12, No 2 (2020): (November) 2020 Vol 12, No 1 (2020): (Mei) 2020 Vol 11, No 2 (2019): (November) 2019 Vol 11, No 1 (2019): (Mei) 2019 Vol 10, No 2 (2018): (November) 2018 Vol 10, No 1 (2018): (Mei 2018) Vol 9, No 2 (2017): (November, 2017) Vol 9, No 1 (2017): (Mei 2017) Vol 8, No 2 (2016): (November, 2016) Vol 8, No 1 (2016): (Mei 2016) Vol 7, No 2 (2015): (November 2015) Vol 7, No 1 (2015): (Mei 2015) Vol 6, No 2 (2014): (November 2014) Vol 6, No 1 (2014): (Mei 2014) Vol 5, No 2 (2013): (November 2013) Vol 5, No 1 (2013): (Mei 2013) Vol 4, No 2 (2012): (November 2012) Vol 4, No 1 (2012): (Mei 2012) Vol 3, No 2 (2011): (November, 2011) Vol 3, No 1 (2011): (Mei 2011) Vol 2, No 2 (2010): (November, 2010) Vol 2, No 1 (2010): (Mei 2010) Vol 1, No 2 (2009): (November, 2009) Vol 1, No 1 (2009): (Mei 2009) More Issue