cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Asrizal
Contact Email
asrizalsaiin@umri.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalequitable@umri.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pekanbaru,
Riau
INDONESIA
JOURNAL EQUITABLE
Published by Universitas Muhammadiyah Riau
ISSN : 25417037     EISSN : 26142643     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JOURNAL EQUITABLE is a scientific journal for the field of Law published by the Law Study Program of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Riau. Journal Equitable has the content in the form of research results and reviews in selected fields of study covering various branches of law, such as criminal law, civil law, constitutional law, agrarian law, and others. In the Journal Equitable also contains fields of study related to law in a broad sense.
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2019)" : 14 Documents clear
KEWENANGAN HAKIM PRAPERADILAN MENETAPKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN KEKUASAAN KEHAKIMAN Tabah Santoso
JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v4i1.1374

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk megetahui kewenangan dan konsep ideal Hakim Praperadilan dalam memutus memerintahkan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus korupsi dana Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FJPP) Bank Century. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewenangan hakim praperadilan sesuai dengan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 KUHAP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 mengenai objek praperadilan dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah sah hakim praperadilan memutus memerintahkan penyidik KPK untuk melanjutkan proses hukum dan menetapkan tersangka baru kasus korupsi bank century sepanjang putusan itu tidak dimaknai sebagai upaya / tindakan mencampuri kewenangan masing-masing lembaga penegak hukum.
PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA V PADA MASYARAKAT DESA SENAMANENEK Sampe Sitorus
JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v4i1.1375

Abstract

Salah satu Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan milik BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang merupakan realisasi dari Pelaksanaan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 88 ayat (1) UU BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Dalam hal ini PTPN V telah melaksanakan Tanggung Jawab Sosial didalam masyarakat sekitar perusahaan. Rumusan masalah dalam hal penyaluran PKBL adalah apakah penerapan PKBL telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan dan apakah penerapan PKBL oleh PTPN V dapat meningkatkan ekonomi sosial masyarakat. Dalam penulisan artikel ini menggunakan metode penilitian sosiologis. Penelitian ini dilakukan di sekitar Kebun Sei Kencana yaitu Desa Senamanenek. Dimana dalam penyaluran PKBL oleh PTPN V kepada Masyarakat Desa Senamanenek telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.
USIA MINIMAL MENIKAH BAGI PEREMPUAN PASCA-PUTUSAN MK PERSFEKTIF HAK ASASI MANUSIA Raihana Raihana; Tri Wahyuni Lestari; Asrizal Asrizal
JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v4i1.1376

Abstract

Tulisan ini akan membahas bagaimana pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan dan pertimbangan dalam nilai-niali hak asasi manusia. Tulisan ini bertujuan: memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya memperhatikan usia menikah sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak, dan sebagai salah satu upaya pencegahan tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi usia minimal menikah bagi perempuan 19 (sembilan belas) tahun syarat dengan pertimbangan nilai-niali hak asasi manusia, dan ini merupakan salah satu bentuk kesadaran masyarakat dan tanggungjawab negara atas perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi (hak-hak anak, dan prinsip non diskriminasi) dan hak konsitusi. Persoalan ini lebih jauh melihat kedepan dampak dari perkawinan usia anak bagi perempuan dapat menimbulkan tindakan diskriminasi terhadap perempuan terkait dengan persoalan kedudukan hukum antara laki-laki dan perempuan yang secara langsung akan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak.
PEMBARUAN HUKUM PIDANA MELALUI PROSES DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Nurafriani Putri
JOURNAL EQUITABLE Vol 4 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v4i1.1377

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembaruan terhadap penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses diversi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, serta implikasi penerapan diversi terhadap tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Pembaruan hukum pidana melalui proses diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan mulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga penyelesaian di pengadilan. Implikasi dari diversi ini untuk mengalihkan proses peradilan pidana, dan peningkatan penyelesaian kasus anak dengan mengutamakan restorative justice.

Page 2 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 3 (2025) Vol 10 No 2 (2025) Vol 10 No 1 (2025) Vol 9 No 3 (2024) Vol 9 No 2 (2024) Vol 9 No 1 (2024) Vol 8 No 3 (2023) Vol 8 No 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 2 (2022) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021) Vol 6 No 1 (2021) Vol 5 No 2 (2020) Vol 5 No 1 (2020) Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 2 No 1 (2017) More Issue