cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Res Judicata
Contact Email
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Res Judicata
Published by Universitas Muhammadiyah Pontianak
ISSN : 26221888     EISSN : 26211602     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Res Judicata ialah Jurnal Ilmiah Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Res Judicata terbit secara berkala 2 (dua) kali dalam satu tahun, pada bulan Juni dan Oktober. Res Judicata merupakan sarana publikasi hasil riset di bidang Hukum yang memiliki kontribusi bagi pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan serta praktik di bidang hukum. ISSN : 2621-1602 (media online) ISSN : 2622-1888 (media cetak).
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2019)" : 6 Documents clear
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI KABUPATEN KUBU RAYA M Fajrin; Anshari ,
Res Judicata Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.468 KB) | DOI: 10.29406/rj.v2i1.1484

Abstract

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Corporate Sosial Responbility (CSR) merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh perusahaan pengelola sumber daya alam.Perusahaan Pengelola Sumber Daya Alam diberikan kewenangan melalui peraturan perundangan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di wilayah yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Sebagai pengelola Sumber Daya Alam, Perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas (PT) memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan secara langsung tanpa melalui mekanisme atau persetujuan penyelenggaraan dari pemerintah daerah.Kabupaten Kubu Raya sebagai salah satu daerah otonomi yang berada di Provinsi Kalimantan Barat memmiliki sejumlah lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan perkebunan. Adanya investasi perusahaan dalam bidang perkebunan memberikan banyak dampak kepada masyarakat. Dampak dari pembangunan perkebunan tersebut tidak hanya kepada pemasukan/pendapatan bagi pemerintah saja. Dampak secara fisik dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang mendiami sekitar lokasi perusahaan perkebunan.Dengan adanya kewajiban melaksanakan kegiataan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Kubu Raya juga memikul tanggung jawab tersebut. Sehingga besar harapan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan di lakukan secara konsisten dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA (Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia) Anggie Rizqita Herda Putri; Ridwan Arifin
Res Judicata Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (483.269 KB) | DOI: 10.29406/rj.v2i1.1340

Abstract

Maraknya kasus perdagangan orang (human trafficking) di Indonesia bukan hanya menyasar pada umur dan gender tertentu, namun juga hampir semua umur baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan beberapa kasus perdagangan orang sudah terorganisir dan menjadi kejahatan yang melintasi batas negara. Hukum pidana dan aturan hukum terkait perdagangan manusia baik secara nasional maupun internasional telah berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat, namun demikian, fakta di lapangan membuktikan bahwa aturan hukum tersebut belum cukup memberikan efek jera bagi pelaku. Bahkan, aturan-aturan tersebut hanya fokus kepada pemidanaan pelaku namun mengesampingkan sisi hak-hak dan perlindungan korban. Padahal, dalam setiap kejahatan yang terjadi, selalu ada dua pihak, pelaku dan korban. Perlindungan korban dianggap penting dalam pemenuhan hak-hak asasi manusia. Tulisan ini menganalisis bagaimana perlindungan korban dalam kasus perdagangan manusia di Indonesia baik dari segi aturan hukum nasional maupun internasional. The rise of cases of human trafficking in Indonesia not only targets certain age and gender, but also almost all ages, both men and women. Even some cases of trafficking in persons have been organized and become crimes that cross national borders. Criminal law and the legal rules relating to human trafficking both nationally and internationally have been in force and have binding legal powers, however, the facts in the field prove that the rule of law is not enough to provide a deterrent effect for the perpetrators. In fact, these rules only focus on the conviction of the perpetrator but override the side of the rights and protection of the victim. In fact, in every crime that occurs, there are always two parties, the perpetrator and the victim. Protection of victims is considered important in fulfilling human rights. This paper analyzes how to protect victims in the case of trafficking in Indonesia both in terms of national and international legal rules.
Efektivitas Penggunaan Video sebagai Media Pembelajaran pada Perguruan Tinggi (Studi Kasus pada Mata Kuliah Hukum Acara Perdata) Tri Atika Febriany; Heru Yudi Kurniawan
Res Judicata Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.826 KB) | DOI: 10.29406/rj.v2i1.1485

Abstract

Hukum Acara merupakan salah satu mata kuliah yang mendukung kemahiran calon sarjana hukum dalam tata cara beracara. Sebagai mata kuliah pembuka yang kemudian akan dilanjutkan dengan Praktek Latihan Kemahiran Hukum atau PLKH mahasiswa dapat memahami bagaimana teori serta praktik beracara. Timbul suatu persoalan yang mana dalam suatu teori beracara yang panjang tetapi tidak dapat memiliki suatu visualisasi yang baik. Untuk itu dirasa perlu memberikan gambaran bagaimana jalannya persidangan, dengan pemberian media berlajar dalam bentuk Video. Melakukan perekaman pada jalannya persidangan diperbolehkan sebagaimana pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan. Sesungguhnya memperoleh Video Persidangan tidaklah sukar di zaman sekarang, kemudahan akses internet dan media sosial “youtube” telah memberikan akses secara gratis, akan tetapi hal ini tidak akan menambah khazanah keotentikan hak cipta, serta tidak dapat memberikan kesempatan calon sarjana hukum UM Pontianak menambah dan mengasah kemampuan kemahiran dibidang beracara dimuka pengadilan.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PELANGGARAN ATAS KETENTUAN HONORARIUM AKTA NOTARIS Imam Suko Prayitno
Res Judicata Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.545 KB) | DOI: 10.29406/rj.v2i1.1441

Abstract

The increasing number of Notaries in Indonesia has resulted in violations of the honorarium provisions for Notary services that have been determined in the Notary Position Act (UUJN and Notary Ethics Code. The author in this study wants to examine and analyze further ratios regarding regulation of honorarium provisions Notary and legal consequences for Notaries for violating honorarium provisions in making deeds. The research method used is normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary legal materials while the problem approach is carried out using a statute approach and conceptual approach The results of the study showed that the ratio of the regulation regarding the Notary honorarium as regulated in UUJN and the Notary Code of Ethics was to avoid unfair competition among Notaries. Violations committed by Notaries relating to honorariums. The arium making of the deed can result in a Notary being sanctioned based on the Notary Code of Ethics and based on UUJN in the form of verbal reprimand, written warning and temporary dismissal.
AKIBAT HUKUM PENYALAHGUNAAN KEADAAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN Rezky Muharjo; Habib Adjie
Res Judicata Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.585 KB) | DOI: 10.29406/rj.v2i1.1442

Abstract

Problems that often occur in making contracts are the presence of one party who is in a strong economic position and seeks to gain dominance over the other party resulting in misuse of the situation (misbruik van omstandigheden) which is one example found in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3182 K / PDT / 2010. The author in this study wants to examine and analyze further the legal basis of abuse of circumstances in the law of engagement in Indonesia and the ratio decidendi of the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3182 K / PDT / 2010. The research method used is normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary legal materials while the problem approach is done using the law approach, conceptual approach and case approach. The results of the study indicate that the teachings of misuse of the state (misbruand van omstandigheden) in Indonesia cannot be found in the Law, but have been accepted in jurisprudence as a fourth form of disability. On the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 3182 K / PDT / 2010 there are two elements of misuse of the situation as a basis for judges, namely strong parties can impose their will on weak parties, so that weak parties follow the terms of the contracts submitted to them and power it is used to impose the will so that it brings benefits to it so that it is contrary to fair rules.
TANGGUNG JAWAB MANTAN KARYAWAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI AKTA TERHADAP KERAHASIAN AKTA Hatta Isnaini Wahyu Utomo; Imam Safi'i
Res Judicata Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.673 KB) | DOI: 10.29406/rj.v2i1.1444

Abstract

Witness Notary deed are the witnesses who participated in the making of the deed (instrument), Task instrumentarir witness is his signature, bear witness of the truth of the deed and the fulfillment of the formalities required by the Act. In the manufacture of authentic deed Notary often use employees to witness the deed given witness notary deed should have been known, especially to do with confidence. Generally occurs when there are people who have become former employees, or did not work in places where he used to work would have thought that any liability related to previous work has been completed because there is no relationship of interdependence in such work. This resulted confidentiality deed known by former employees who witnessed the deed leaked to unauthorized parties. Until now Notary Public Functional Position (Undang-Undang Jabatan Notaris) has not been set on the responsibility of the witness and former employee of the notary deed as witnesses deed

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue