cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Res Judicata
Contact Email
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.resjudicata@unmuhpnk.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Res Judicata
Published by Universitas Muhammadiyah Pontianak
ISSN : 26221888     EISSN : 26211602     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Res Judicata ialah Jurnal Ilmiah Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak. Res Judicata terbit secara berkala 2 (dua) kali dalam satu tahun, pada bulan Juni dan Oktober. Res Judicata merupakan sarana publikasi hasil riset di bidang Hukum yang memiliki kontribusi bagi pembaharuan, perkembangan ilmu pengetahuan serta praktik di bidang hukum. ISSN : 2621-1602 (media online) ISSN : 2622-1888 (media cetak).
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2019)" : 6 Documents clear
KEDUDUKAN HARTA PERKAWINAN SETELAH PERCERAIAN DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM Iskandar Laka
Res Judicata Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.347 KB) | DOI: 10.29406/rj.v2i2.1750

Abstract

The definition of property in marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage is abbreviated (Law No. 1 Year 1974) in Article 35 states that the property obtained in marriage becomes a joint asset, while the subordinate assets of each husband or wife and property acquired by each husband or wife as a gift or inheritance under their respective supervision insofar as the parties do not determine otherwise. According to Article 37 of Law Number 1 Year 1974 concerning abbreviated marriage (Law No. 1 Year 1974), it is explained that: "If marriage breaks out due to divorce, joint assets are regulated according to their respective laws, while for legal matters this marriage property often gets less attention in a marriage. The law of marital property has only recently received attention after a dispute between husband and wife who have broken up in marriage, so that in order to solve the problem of the marriage property an institution which is in it is needed to solve the problem, namely the Religious Court.
EKSISTENSI PENGADILAN NEGERI DALAM PENYELESAIAN SENGEKETA ADAT DI BALI Mita Dwijayanti
Res Judicata Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.174 KB) | DOI: 10.29406/rj.v2i2.1751

Abstract

Customary disputes are part of customary conflicts, whether the subjects are individuals or groups of people as a community, known as indigenous peoples in the form of traditional banjars. Based on article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) that the Indonesian nation is a rule of law, the consequence of a rule of law in Indonesia is that everything must be regulated in law. The enactment of written law in Indonesia causes the recognition of the rights of indigenous peoples in Indonesia to be recognized in writing in the Constitution, namely Article 18 B of the 1945 Constitution. If referring to article 18B paragraph (2) which formulates "the State recognizes and respects traditional law units along with their traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the unitary state of the Republic of Indonesia, which are regulated by Law then basically customary law community unit is a legal subject that can carry out legal actions. The ability to carry out legal actions by indigenous peoples has an impact on the legal consequences.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR ATAS JAMINAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG BERDIRI DI ATAS HAK PENGELOLAAN Rangga Dwi Prasetya; Hatta Isnaini Wahyu Utomo
Res Judicata Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.226 KB) | DOI: 10.29406/rj.v2i2.1752

Abstract

Management Rights Title is the right to control over the land from the state authority delegated to the holder partial implementation. Land with Management Rights Title may be granted to another party one through Building Rights Title. The whole provisions governing Building Rights Title generally applies to Building Rights Title on the land Management Right Title. No Regulation Legislation that specifically regulates the building standing on the Management Rights raises the issue of how if Building Rights Title will serve as collateral and then how protection for creditors at the time of going to execute if the party becomes the debtor defaults.
PERGESERAN KONSEP NARKOTIKA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Rifqi Ridlo Phahlevy; Maghfiroh .
Res Judicata Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.011 KB) | DOI: 10.29406/rj.v2i2.1551

Abstract

The regulation of narcotics in Indonesia began in the New Order era with the enactment of Law No. 22/1997 concerning Narcotics. However, in the reform era, there were revisions to the narcotics law with the enactment of the new narcotics law, which was Law No. 35/2009 concerning narcotics. This study applies a normative method based on the statutory approach and conceptual approach. This study aims to understand the shift in the concept of narcotics in Indonesia after the enactment of law 35/2009 and the concept of narcotics in Islamic law. After the enactment of law No. 35/2009 concerning narcotics, there was a shift in the concept of narcotics, which are substantial and essential in the form of changes and additions to the law No 35/2009 concerning narcotics. The amendment is related to several definitions that exist in the narcotics law, along with the addition of existing definitions in general provisions such as the definition of narcotics precursors and the definition of narcotics abuse. The concept of narcotics in Indonesia has an essential closeness to the concept of narcotics in Islamic law because narcotics and chemistry have similarities in terms of illat (legal reasons).Keywords: Narcotics, Shariah Perspectives, Shifting concepts.
PRODUKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA DI DESA-DESA PESISIR KABUPATEN KUBU RAYA Denie Amiruddin; Nina Niken Lestari
Res Judicata Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.537 KB) | DOI: 10.29406/rj.v2i2.1791

Abstract

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah memberikah hak otonomi kepada Pemerintahan Desa berdasarkan hak asal usul sesuai dengan adat istiadat dan tradisi desa yang bersangkutan. Sebagai pemerintah desa, salah satu wewenang kepala desa adalah menetapkan Peraturan Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berhak mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa (Pasal 26 ayat (3) huruf b UU Desa). Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.Bersandar dari apa yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang: Bagaimana peraturan desa itu dibentuk, apakah sudah memenuhi asas formal dan asas material hukum? Seberapa banyak peraturan desa itu dibentuk dalam satu tahun? Dan peraturan dalam bidang-bidang apa saja yang diatur? Dan bagaimana proses pembentukan peraturan desa yang telah dilakukan?Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris (sosiologis), hal ini disebabkan karena objek penelitian ini merupakan kajian hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer, data yang diperoleh langsung dari aparat perangkat pemerintahan desa dengan cara wawancara (deep interview), observasi, kuesioner, dan lain-lain. Tujuan kajian hukum empiris ini nanti adalah deskriptif, ekplanatif (memahami), prediktif, dengan bentuk analisis kuantitatif (kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk angka).Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah memberikah hak otonomi kepada Pemerintahan Desa berdasarkan hak asal usul sesuai dengan adat istiadat dan tradisi desa yang bersangkutan. Sebagai pemerintah desa, salah satu wewenang kepala desa adalah menetapkan Peraturan Desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berhak mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa (Pasal 26 ayat (3) huruf b UU Desa). Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.Bersandar dari apa yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang: Bagaimana peraturan desa itu dibentuk, apakah sudah memenuhi asas formal dan asas material hukum? Seberapa banyak peraturan desa itu dibentuk dalam satu tahun? Dan peraturan dalam bidang-bidang apa saja yang diatur? Dan bagaimana proses pembentukan peraturan desa yang telah dilakukan?Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris (sosiologis), hal ini disebabkan karena objek penelitian ini merupakan kajian hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Sedangkan data yang digunakan adalah data primer, data yang diperoleh langsung dari aparat perangkat pemerintahan desa dengan cara wawancara (deep interview), observasi, kuesioner, dan lain-lain. Tujuan kajian hukum empiris ini nanti adalah deskriptif, ekplanatif (memahami), prediktif, dengan bentuk analisis kuantitatif (kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk angka).
KONTROL PEMERINTAH TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Ihwanul Muttaqin
Res Judicata Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.017 KB) | DOI: 10.29406/rj.v2i2.1749

Abstract

Government control against corruption eradication in Indonesia is a form of overall supervision by the government of corruptors who want to undermine the country's finances, and can be as an effort to eradicate corruption in Indonesia to its roots. This study analyzes government control in the fight against corruption. This research is a normative legal research using a statutory approach and conceptual approach. The results showed that corruption should be classified as a crime whose eradication must be carried out extraordinarily. The function of government control in eradicating corruption is very much expected in the eradication of corruption in Indonesia, which is already rampant, namely the formation of the Corruption Eradication Commission (KPK).

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 2 (2018) Vol 1, No 1 (2018) More Issue