Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Articles
36 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 2 (2022)"
:
36 Documents
clear
<![CDATA[CORAK DAN MEREK BATIK TULIS TALUNOMBO WONOSOBO (Suatu Perlindungan Hukum berdasarkan UU HAK CIPTA) ]]>
<![CDATA[Handayani, Emy]]>;
<![CDATA[Suparno, Suparno]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i2.1880
<![CDATA[Hak Cipta atau karya cipta melekat pada diri seseorang pencipta atau pemegang hak cipta. Hak Cipta untuk melindungi produk batik tulis Talunombo Wonosobo agar tidak terjadi pelanggaran atas hak cipta tersebut. Konsep hak cipta mewadahi perlindungan hukum terhadap batik dilihat dari estetisnya. Melalui perlindungan hak cipta, Batik Tulis Talunombo Wonosobo diharapkan dapat menghasilkan kreasi budaya batik tulis dalam ekspresi budaya tradisional/flokfore yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta yakni UU Nomer 19 Tahun 2002. Pendekatan yang digunakan pendekatan komparatif antropologi hukum yang mengacu pada peraturan perundangan dengan realitas yang terjadi di masyarakat yakni dalam melindungi plagiarisme motif batik tulis dalam produksi batik tulis Talunombo Wonosobo berdasarkan UU Hak Cipta Nomer 19 Tahun 2002. Saran yang digunakan hendaknya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo melindungi produk batik tulis Talunombo dan dapat bersinergi untuk mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat melalui peningkatan kapasitas dan produktivitas produk batik tulis Talunombo sebagai upaya peningkatan kesejahteraan perekonomian masyarakat Talunombo Wonosobo. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dalam melindungi secara hukum terhadap ciptaan motif batik tulis Talunombo dengan cara menciptakan kemandirian wilayah yang berbasis pada pengangkatan citra dan potensi dalam pengembangan batik tulis Talunombo sebagai produk batik tulis unggulan Wonosobo yang mendapat pengakuan masyarakat setempat, nasional dan internasional.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA BERITA DALAM JARINGAN (DARING) TERHADAP PENGUMPUL (AGGREGATOR) BERITA ]]>
<![CDATA[Usman, Usman]]>;
<![CDATA[Rumainur, Rumainur]]>;
<![CDATA[Nugraha, Agus Bambang]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i2.1918
<![CDATA[Kemajaun teknologi telah menggeser kebiasaan masyarakat global, termasuk cara masyarakat mengakses sebuah informasi berita yang kini dengan mudah dapat dilakukan kapanpun secara daring. Hal ini membuat banyak pers memuat hasil jurnalistiknya kedalam media digital yang siapapun bisa mengakses, membaca, bahkan mengcopynya, termasuk yang dilakukan oleh Aggregator berita. Kini aggregator berita lebih diminati oleh pembaca lantaran adanya penyederhanaan informasi yang disajikan, singkat dan hanya pada poin-poin pentingnya saja. Jenis, kategori hingga cakupan berita dapat disesuaikan (sort) dan dibatasi (filter) sesuai keinginan. Hal ini membuat konten aggregator berita lebih digemari masyarakat dibandingkan portal berita yang dibuat langsung oleh para pers, sehingga aggregator berita dianggap telah melanggar hak cipta. Penelitian tentang perlindungan hak cipta berita terhadap pengumpul berita atau anggregator berita ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yakni pendekatan terhadap perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode yang digunakan adalah library research, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka hukum sebagai bahan primer. Adapun hasil dari penelitian ini adalah aggregator berita telah melanggar hak cipta yang diatur oleh UU Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, meski aggregator berita telah mencantumkan sumber berita dalam konten yang ia kutip, akan tetapi keuntungan ekonomi dari hasil publikasi berita oleh aggregator berita, telah melanggar hak ekonomi dari pencipta berita itu sendiri. Sehingga aggregator berita daring dalam praktiknya adalah melanggar hukum. Diperlukan kesadaran dari berbagai pihak agar tidak terjadi kerugian akibat dari kemajuan teknologi, khususnya dalam proses publikasi berita oleh aplikasi pengumpul berita (aggregator) yang kian marak.]]>
<![CDATA[PERNIKAHAN PAKSA ANAK DI BAWAH UMUR STUDI PERBANDINGAN ANTARA FIKIH ISLAM DENGAN HUKUM POSITIF INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nugraha, Agus Bambang]]>;
<![CDATA[Safari, Erik]]>;
<![CDATA[Wahhab, Abdul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i2.1919
<![CDATA[Sebagaimana yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa pernikahan merupakan akad yang kuat dan mitsaq qalizha yang terjalin dari kedua mempelai sebagai wujud menjalankan perintah Allah dan beribadah kepadaNya. Pernikahan ditujukan pula untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan untuk merealisasikan tujuan tersebut maka hendaknya pernikahan dibangun di atas dasar keridaan dari kedua belah pihak, yaitu pihak calon mempelai pria dan pihak calon mempelai wanita. Dari sini kemudian timbul pertanyaan, apakah perkawinan paksa yang dilakukan oleh para ayah atau wali kepada anak laki-laki maupun perempuan mereka dapat menafikan sisi keridaan sehingga hilanglah tujuan dari pernikahan tersebut. Lalu bagaimana pandangan para ulama, baik dulu maupun sekarang, dalam menyikapi hal ini. Dan bagaimana pula hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dalam memandang hal ini. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dengan melakukan penelaahan melalui buku, literatur, serta berbagai macam catatan berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Hasil yang didapat dari penelitian ini bahwa di sana terdapat pendapat-pendapat ulama yang sejalan dengan undang-undang positif di Indonesia dimana dalam pernikahan tidak boleh ada unsur paksaan, dan ini merupakan sanggahan banyak pihak bahwa pernikahan sepenuhnya merupakan hak orang tua, sehingga anak seolah tidak memiliki hak pilih.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PEMUNGUTAN BPHTB TERHADAP HARGA JUAL TANAH DI KABUPATEN GRESIK ]]>
<![CDATA[Sri Peni, Arum]]>;
<![CDATA[Huda, Miftakhul]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i2.1942
<![CDATA[Dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti problematika yang terjadi atas pemungutan pajak BPHTB terhadap harga jual tanah di Kabupaten Gresik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan analisa deskriptif analitis. Problematika pemungutan pajak BPHTB di Kabupaten Gresik terjadi terhadap objek tanah yang berlokasi di Desa Betoyokauman, Kec. Manyar, Kab. Gresik. Wajib pajak (pembeli) merasa keberatan atas nilai BPHTB yang diperoleh dari perhitungan nilai transaksi yang dilakukan oleh DPPKAD Gresik. Pemungutan pajak BPHTB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sedangkan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 39 Tahun 2019. Adanya proses validasi berdampak pada berubahnya nilai BPHTB terhadap objek tanah di Desa Betoyokauman, Kec. Manyar, Kab. Gresik. Sehingga terdapat kontradiksi dalam sistem pemungutan pajak BPHTB, yang mulanya didasarkan atas sistem self assessment, menjadi sistem official assessment. Dampak lainnya timbul pada terhambatnya sertifikasi tanah dikarenakan wajib pajak (objek tanah Desa Betoyokauman, Gresik) keberatan untuk membayar besarnya nominal pajak BPHTB yang ditentukan dari proses validasi lapangan oleh DPPKAD Gresik.]]>
<![CDATA[ANALISA HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1117/PID.SUS/2019/PN. JKT.PST) ]]>
<![CDATA[Hartandi, Dharma]]>;
<![CDATA[W Prabandani, Hendra]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i2.1958
<![CDATA[Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran, salah satu jenis tindak pidana tersebut adalah tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP, yaitu yang seringkali terjadi dilingkungan suatu instansi yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki suatu jabatan dan memiliki intelektual tinggi, memiliki gelar sarjana dan memiliki kekuasaan dalam jabatannya, yang mencari kesempatan untuk berbuat tidak jujur demi menguntungkan diri sendiri, seperti yang yang dilakukan oleh terdakwa Rohmad, SE bin Karsono, atas perbuatannya sebagaimana putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst dijatuhi sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Adapun Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan dalam Jabatan berdasarkan Studi Kasus Putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Pst, dan Pertimbangan Hakim berdasarkan putusan Nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan suatu pengkajian bersumber pada peraturan perundang undangan, putusan, buku-buku, jurnal ilmiah dan juga dokumen lainnya yang dapat diterapkan dalam penelitian ini. Simpulan pada penelitian ini adalah bahwa penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa ROHMAD, SE bin KARSONO yang terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan adalah pasal 374 KUHP, Kemudian dalam pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan berdasarkan putusan nomor 1117/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst terdiri atas pertimbangan secara yuridis dan filosofis.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JOMBANG NOMOR 24/PID.SUS-ANAK/2020/PN. JBG. ]]>
<![CDATA[Simatupang, Gloria Oktaviani]]>;
<![CDATA[Kartika, Tantri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i2.1959
<![CDATA[Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam dan tidak hanya terjadi di kota kota besar saja, tetapi juga terjadi dilingkup kabupaten seperti kasus yang terjadi di kabupaten Jombang ini sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. JBG, bahwa anak didakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan. Adapun Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Tindak Pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan Pertimbangan Hakim berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. JBG. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu Penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan tentang penemuan-penemuan, norma-norma, asas-asas hukum positif, sistematika hukum, norma-norma, asas-asas hukum positif, sistematika hukum yang telah tersedia dan terkandung di dalam data sekunder. Simpulan pada penelitian ini adalah Penerapan sanksi pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak tidak dapat diselesaikan secara diversi namun diselesaikan melalui persidangan, sehingga sanksi hukuman terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa anak terhadap anak dengan menerapkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pertimbangan Hakim dalam putusan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Jbg adalah dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan.]]>
<![CDATA[STRATEGI DAN MANAGEMENT PEMERINTAH DAERAH FREIES ERMESSEN DALAM KONSEP NEGARA SEJAHTERA ]]>
<![CDATA[Agustiwi, Asri]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i2.1961
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada dua asas mengenai kebijakan administrasi yang didasarkan pada hukum dan kebijakan administrasi yang tidak didasarkan pada hukum (deviasi terhadap hukum) sebagai upaya membuat konsep negara kesejahteraan. Metode yang digunakan tentu saja jenis peniltian logis yang berinduk pada penelitian normatif, yaitu yang berpusat pada Peraturan-perundang-undangan. Hasil penemuan menunjukan bahwa strategi dan menagemen pemerintah daerah kaitannya dengan freies ermessen dengan asas legalitas yaitu legitimasi yang terletak pada asas legalitas menjadi dasar atas tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan hak rakyat. Namun pejabat pemerintah cenderung menggunakan freies ermessen sebagai jalan pintas dikarenakan tanpa melalui lembaga parlemen, terlebih freies ermessen memberi kekuasaan pada tindakan diskresi pejabat pemerintah. Meskipun freies ermessen memiliki legitimasi berdasarkan Undang-Undang tetapi juga perlu untuk meninjau cara pengujiannya dari kewenangan bebas saat menerbitkan keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan yang berkaitan. Maka dari itu diharapkan Tindakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan perekonomian rakyat dengan UMKM sehingga menuju Negara Sejatera.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS HUKUM INVESTASI TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN INVESTASI ILLEGAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Suvinah, Suvinah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i2.1968
<![CDATA[Saat ini masyarakat sering diramaikan dengan berita mengenai “investasi illegal. Otoritsi Jasa Keuangan atau OJK mencatat total kerugian akibat investasi ilegal di Indonesia yaitu mencapai Rp. 117,41 Triliun sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2021. Kasus investasi yang ditemukan rata-rata bukan terkait sektor jasa keuangan, tapi kebanyakan berupa kasus penipulan multilevel marketing (MLM), crypto currency, dan kasus-kasus investasi ilegal yang berupa kegiatan yang tidak memiliki izin atau punya izin tapi kegiatannya tidak sesuai dengan izin tersebut. Rumusan Masalah : 1) Bagaimana pengaturan hukum investasi di Indonesia di sektor perbankan terkait investasi ilegal?, 2) Bagaimana upaya hukum dalam penegakan hukum terhadap kegiatan investasi ilegal?, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.Kesimpulan Penulis adalah Pengaturan hukum investasi terdapat pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Pengaturan hukum investasi secara khusus, terdapat pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, maupun menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan selanjutnya penegakan hukum yang dilakukan yaitu melalui pencabutan izin usaha dan melalui tindakan represifr]]>
<![CDATA[PERGESERAN KEBIJAKAN HUKUM PENATAAN RUANG PASCA PEMBANGUNAN KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG YANG BERDAMPAK PADA WILAYAH PERTAHANAN ]]>
<![CDATA[SUCIPTO, SUCIPTO]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i2.1969
<![CDATA[Penyelenggaraan penataan ruang merupakan suatu pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna. Diharapkan dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang, kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai landasan konstitusional UUD NRI 1945. Pada hakekatnya permasalahan- permasalahan pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Hal ini terjadi di kawasan pertahanan halim Perdana Kusuma yang merupakan wilayah pertahanan udara sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara. Adanya pembangunan infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Bandung di kawasan halim Perdana Kusuma menjadi permasalahan serius yang perlu di teliti karena dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 terjadi pergeseran kebijakan hukum penataan ruang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji hubungan peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya pergeseran hukum penataan ruang tidak sesuai dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang, tidak mengakomondir unsur-unsur kepastian hukum, jauh dari tujuan filosofis yang memberikan perlindungan khususnya keamanan, secara norma hukum bertentangan dengan norma diatasnya, dan menimbulkan dampak yuridis, sosiologis, dampak lingkungan, dan dampak terhadap wilayah pertahanan. Upaya yang ditempuh adalah dengan rekostruksi kebijakan hukum penataan ruang agar sesuai dengan tujuan dan norma hukum penataan ruang]]>
<![CDATA[POLA HUBUNGAN HUKUM DALAM PELAYANAN PENGOBATAN TRADISIONAL ]]>
<![CDATA[Yefta, Yefta]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i2.1973
<![CDATA[Manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kesehatan terjalin hubungan antar pelayanan kesehatan dengan pasien. Manusia melakukan berbagai upaya demi mewujudkan hidup yang sehat. Pasal 47 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa: upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satu bentuk penyedia layanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan pengobatan tradisional. Tujuan literatur ini adalah mengkaji bentuk hubungan hukum dan substansi materi yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan pengobatan tradisional. Metode yang digunakan adalah library research, atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka hukum sebagai bahan primer.Adapun hasil dari penelitian ini adalah pengobatan tradisional merupakan hubungan terapeutik yang bentuknya inspanningverbintenis. Sifat hubungannya adalah suatu persetujuan dan adanya suatu kepercayaan, maka hubungan kontrak tersebut berdasarkan saling percaya mempercayai satu sama lain. Berdasarkan hal tersebut, maka disarankan bahwa penyedia pelayanan kesehatan tradisional harus berhati-hati dalam bertindak terutama menyangkut kesehatan terhadap pasien sebagai penerima pengobatan, dengan menerapkan standar kompetensi dan bertindak sesuai kode etik masing-masing penyedia pelayanan kesehatan pengobatan tradisional.]]>
