Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik
Jurnal Pro Hukum hanya menerima naskah asli yang belum pernah diterbitkan. Naskah dapat berupa hasil penelitian, konsep-konsep pemikiran inovatif hasil tinjauan pustaka, kajian, dan analitis di bidang Ilmu Hukum yang bermanfaat untuk menunjang kemajuan ilmu, pendidikan dan praktik.
Articles
36 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 3 (2022)"
:
36 Documents
clear
<![CDATA[Perlindungan Hukum Investor Terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan Pada PT. Suria Lintas Gemilang ]]>
<![CDATA[Kurniadi Nur]]>;
<![CDATA[Juwita Juwita]]>;
<![CDATA[Kemala Atmojo]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Salah satu indikator perkembangan ekonomi Indonesia adalah Investor. Investor merupakan aktor yang memiliki peran untuk memberdayakan dan mengelola sumber daya yang potensial untuk dijadikan sebagai kekuatan ekonomi negara. Penanaman modal (investasi) yang sangat berperan penting dalam kelangsungan pertumbuhan perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Faktor perlindungan dan kepastian hukum, konsistensi perundang-undangan, maupun kebijakan industri pertambangan di Indonesia tergolong paling banyak disoroti. Banyak investor asing menilai bahwa investasi di Indonesia sulit dijamin keamanan serta perlindungan hukumnya dikarenakan kepastian hukumnya yang dinilai tidak stabil dan konsisten melindungi para investor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum investor terhadap wilayah izin usaha pertambangan pada PT. Suria Lintas Gemilang. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dan melalui pendekatan studi kepustakaan dengan pengkajian bahan hukum sekunder dan analisis data yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait Investor di bidang pertambangan saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. yang dianggap oleh Pemerintah sebagai dasar regulasi yang masih sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, khususnya terkait perlindungan hukum Investor di sektor pertambangan mineral dan batubara.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Non-Retroaktif dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ni Putu Desi Ariyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Asas Legalitas, Asas tidak berlaku surut (non-retroaktif) menjadi landasan penting dalam penegakan hukum di Indonesia dan sebagai jaminan dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Asas non retroaktif berlaku secara universal dan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam hukum pidana. Asas non retroaktif tidak dapat disimpangi untuk menjaga hak asasi manusia kecuali dalam hal terjadinya pelanggaran yang berat terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Asas ini harus ditaati oleh negara-negara hukum atau oleh negara-negara yang menganut asas non retroaktif, untuk menjamin hak dari setiap individu agar dapat terhindar dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa sehingga dengan demikian kepastian hukum dapat tercapai. Penerapan Asas Non-Rektroaktif menjadi suatu langkah yang tepat terhadap tindak pidana terorisme khususnya pada kasus bom bali I pada terdakwa yang tertangkap setelah munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 013/PUU-I/2003, untuk aksi terorisme yang terjadi sebelum adanya Perpu No. 1 Tahun 2002 jo. Undang-undang No 15 Tahun 2003. Tulisan ini akan melihat bagaimana penerapan asas non-rektroktif dalam kajian keadilan serta hak asasi manusia.]]>
<![CDATA[Tanggungjawab Organisasi Profesi Advokat Terhadap Anggotanya yang Berhadapan Dengan Hukum Didalam Menjalankan Profesinya Dengan Iktikad Baik ]]>
<![CDATA[Ristan BP Simbolon]]>;
<![CDATA[Juwita Juwita]]>;
<![CDATA[Yusuf Gunawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Konsep Negara hukum berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat dirumuskan baik secara materiil maupun yuridis formal. Rumusan secara materiil Negara hukum pancasila didasarkan cara pandang (paradigm) bangsa Indonesia dalam bernegara yang bersifat integralistik khas Indonesia, dengan melakukan pengawasan dan monitoring terhadap anggotanya akan memastikan kualitas pelayanan para advokat terhadap kliennya sesuai dengan peraturan perundang undangan, menjaga integritas profesi dimata masyarakat dan turut membela kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu, jangan sampai kemudian organisasi advokat malah sebaliknya sibuk mencari anggota sebanyak-banyaknya sebagai legitimasi dari organisasi advokat yang dipimpinnya. Perlindungan hukum melalui Hak imunitas pada dasarnya tidak berlaku mutlak dan pada dasarnya advokat tidak kebal hukum apabila ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh advokat seperti menghalangi proses persidangan, melakukan penyuapan kepada hakim yang bertujuan memenangkan kliennya dan tujuan lain dengan maksud tidak memiliki itikad baik dalam memberikan bantuan hukum.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Pemutusan Kerjasama Pengelolaan Air Minum Antara Perumda Air Minum Jaya Dengan PT. Aetra dan PT. Palyja ditinjau dari hukum kontrak ]]>
<![CDATA[Ismail Ismail]]>;
<![CDATA[Juwita Juwita]]>;
<![CDATA[Papang Sapari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negara sebagai pemegang kekuasaan atas air wajib menyelenggarakan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan air bagi setiap orang yang tinggal di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa aturan hukum terhadap pemutusan kontrak kerjasama pengelolaan air bersih antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT. Aetra dan PT. Palyja ditinjau dari hukum kontrak. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Persfektif. Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Empiris. Pengakhiran kontrak kerjasama adalah berakhirnya kontrak dan hapusnya sebuah kontrak yang telah dibuat antara keduabelah pihak, dalam arti kata bahwa suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya dan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya, berakibat berakhirnya perikatan dan dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus, sebagaimana yang diatur dalam KUHPerdata bahwa berakhirnya kontrak diatur pada pasal 1381 KUHPerdata dan penggolongan berakhirnya kontrak yang terdiri dari 12 macam, maka pada kontrak kerjasama yang dilakukan antara Perumda Air Minum Jaya dengan PT. Aetra dan PT. Palyja terdapat pada point ke 8 (delapan) yaitu Jangka waktu kontrak telah berakhir, dimana dalam kontrak kerjasama ini para pihak telah mengetahui berakhirnya kontrak kerjasama ini.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kredit Secara Daring Berdasarkan Pasal 1365 Kuhperdata Mengenai Perbuatan Melawan Hukum ]]>
<![CDATA[Muhammad Arif Kurniawan]]>;
<![CDATA[Ardiansyah Ardiansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemberian kredit dari bank kepada nasabah debitur didasarkan pada perjanjian kredit, perjanjian kredit berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara bank dengan nasabah debitur, yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai dengan yang disepakati bersama. “Dalam praktik perbankan perjanjian kredit di buat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku.” Perjanjian kredit secara daring pada dasarnya dipandang serupa dengan perjanjian yang ada didalam perspektif KUHPerdata, sebab secara substansial unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian kredit daring pada dasarnya tidak bertentangan dan memenuhi unsur-unsur sahnya suatu perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum terhadap debitur kredit secara daring dapat dilihat dari aspek hukum perdata dengan mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum serta perlindungan hukum yang diberikan dalam POJK No.77 dan UU ITE.]]>
<![CDATA[Kriteria Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhan Terhadsp Merek Yutaka Indonesia dan Yutika India Berdasarkan UU No. 20/2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ]]>
<![CDATA[Wahyudi Setiawan]]>;
<![CDATA[Juwita Juwita]]>;
<![CDATA[Abunawas Abunawas]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pihak Merek Yutaka pada dasarnya tidak mengetahui bahwa terdapat merek Yutika dengan kelas yang sama yang berasal dari India, karena Pihak Merek Yutaka merasa bahwa dari logonya saja berbeda, pengertiannyapun berbeda, pengucapannya pun berbeda, namun menurut keterangan pihak kuasa hukum merek Yutika bahwa telah mendaftarkan mereknya tersebut di Indonesia pada tanggal 7 Januari 2021 dengan permohonan No. DID2021001324 di kelas 03, dan merek Yutika keberatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Kriteria Persamaan Pada Pokoknya atau Keseluruhan Terhadap Merek Yutaka Indonesia dan Yutika India berdasarkan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bentuk penelitian pada proposal Tesis ini adalah penelitian deskriptif evaluatif. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Pemahaman persamaan pada pokoknya dapat diartikan adalah ketika adanya dua buah merek yang memiliki kemiripan disandingkan, dalam prakteknya hal ini sering terjadi ketika merek yang satu dianggap melanggar ketentuan merek yang lain dan suatu merek dapat dikatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain apabila memenuhi kriteria yaitu adanya persamaan elemen secara keseluruhan, adanya Persamaan wilayah jenis atau produksi kelas barang atau jasa, adanya persamaan wilayah dan segmen pasar, adanya persamaan cara dan perilaku pemakaian dan adanya persamaan pada pemeliharaan.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ]]>
<![CDATA[Andika Nur Abdi]]>;
<![CDATA[Erwin Syahruddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Criminal law policy essentially contains state policies in regulating and limiting power. In anticipating efforts to tackle the crime of Illegal Logging , it is very important to carry out a criminal law policy, especially legislative policy (formulation policy), namely how to formulate an act that is considered a criminal act of illegal logging. The research method used is the normative juridical method.crimes illegal logging according to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry is listed in Article 50 while the criminal provisions are listed in Article 78. The criminal law policy in tackling the crime of illegal logging at this time is by carrying out a formulation policy against theCriminal illegal logging, Code, Law Number 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, Law Number 41 of 1999 as amended by Law Number 19 of 2004 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2004 concerning Amendment to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry into Law and Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication Forest Destruction.]]>
<![CDATA[Pengaruh Minuman Keras Terhadap Terjadinya Penganiayaan ]]>
<![CDATA[Jumrah Jumrah]]>;
<![CDATA[Rika Damayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengaruh minuman keras ilegal dapat berdampak mengganggu ketertiban umum dan terjadinya kriminalitas. Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki peran untuk memelihara ketertiban masyarakat. Salah satu yang dapat dilakukan oleh Polisi dalam penanganan tindak pidana minuman keras adalah melakukan diskresi demi terjaminnya penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang Pengaruh Minuman Keras Terhadap Terjadinya Penganiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh minuman keras terhadap terjadinya penganiayaan di Kabupaten Bone dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan akibat pengaruh minuman keras. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pengaruh dari minuman keras terhadap timbulnya kejahatan dikarenakan pelaku yang meminum minuman keras tidak dapat mengendalikan diri sehingga mudah melakukan suatu kejahatan. Hal ini dapat diketahui degan yang terjadi di Kabupaten Bone. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras dikambinghitamkan sebagai sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perkelahian antar kampung, marak juga terjadi aksi panah wayer bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan. Pengumpulan data melalui studi pustaka, dan wawancara serta analisis data secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian mengenai pengaruh minuman keras terhadap terjadinya penganiayaan di Kabupaten Bone.]]>
<![CDATA[Peran Widyaiswara Dalam Memberikan Motivasi Pembelajaran Agenda I (Sikap Prilaku Bela Negara) Bagi Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Papua ]]>
<![CDATA[Watungadha, Financia Emilia]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i3.2029
<![CDATA[Penyelenggaraan Pelatihan yang dilaksanakan oleh BPSDM Daerah, salah satunya adalah Pelatihan Dasar CPNS Pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi untuk membangun mewujudkan PNS yang profesional dan berkarakter khususnya CPNS Provinsi Papua. Pembelajaran pada agenda I tentang Sikap Perilaku Bela Negara merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap Perilaku CPNS Provinsi Papua yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Adapun Tujuan Penulisan untuk membahas Peran Widyaiswara dalam memotivasi pembelajaran pada Pelatihan Dasar CPNS khususnya pada Agenda I Sikap Perilaku Bela Negara di BPSDM Provinsi Papua sehingga melahirkan sumber daya manusia yang berkarakter dan Manfaat Pembelajaran Agenda I bagi Latsar CPNS Provinsi Papua. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Simpulan peranannya tersebut dalam memberikan motivasi pembelajaran peserta latsar CPNS akan dapat memperoleh hasil yang diharapkan yaitu peserta latsar CPNS akan mampu menjadi aparatur yang profesional dan berkarakter didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di instansinya masing masing.]]>
<![CDATA[Prpoblematika Hukum Keluarga Islam: Perkawinan Beda Agama ]]>
<![CDATA[Putra, Adji Pratama]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 11 No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55129/.v11i3.2058
<![CDATA[Faktanya dalam kehidupan bermasyarakat bahwa perkawinan merupakan hal penting untuk mengikat dua insan yang ingin hidup bersama. Pada perkembangannya perkawinan bukan didasarkan pada agama maupun komitmen dalam menjalin hubungan, akan tetapi sering kali perkawinan hanya untuk memenuhi hasrat seseorang untuk hidup bersama dalam satu rumah tanpa ada agama yang melatarbelakangi perkawinan. Hal inilah yang kemudian memunculkan kasus-kasus perkawinan beda agama, perkawinan sesama jenis, perkawinan sedarah dan lain sebagainya. Suatu perkawinan tentunya selalu menghasilkan akibat hukum baik orang yang melakukan perkawinan dan keturunannya kelak tidak terkecuali perkawinan beda agama. Tentunya perkawinan beda agama lebih rentan degan akibat hukum yang akan diterima. Kemungkinan masalah-masalah baru akan selalu ada mengingat perbedaan pendapat dan cara mengajarkan mengenai ketuhanan kepada anak-anak para pelaku perkawinan beda agama akan berbeda pula yang akhirnya mencetuskan suatu problematika dalam keluarga.]]>
