cover
Contact Name
Edwin Yulia Setyawan
Contact Email
edwin.yulia.setyawan@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalsosek.kp@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
ISSN : 20888449     EISSN : 25274805     DOI : -
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi.
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015)" : 11 Documents clear
ANALISIS MANAJEMEN RANTAI PASOK LOBSTER (Studi Kasus di Kabupaten Simeulue, Aceh) Riesti Triyanti; Risna Yusuf
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3445.729 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v10i2.1260

Abstract

Kabupaten Simeulue sebagai daerah kepulauan memiliki potensi perikanan yang cukup besar namun pemanfaatannya masih tergolong rendah. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Simeulue hanya mencapai 2,20 persen selama tujuh tahun terakhir meskipun dari sisi nilai laju pertumbuhan naik secara signifikan (19,12 %). Penelitian ini bertujuan untuk memetakan rantai pasok lobster di Kabupaten Simeulue yang meliputi interaksi sosial ekonomi dan kontribusi antar pelaku usaha yang terlibat. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap pelaku usaha yang terlibat serta Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP) Wilayah Kerja Simeulue. Data hasil wawancara dilengkapi hasil observasi dan dokumentasi, selanjutnya diolah dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai pasok lobster terdiri dari nelayan/ pembudidaya (100%) → supplier (100%) → eksportir (90%) dan konsumen lokal (10%) → konsumen luar negeri (100%) serta terdiri dari tujuh pemetaan dalam manajemen rantai pasok. Permasalahan yang terjadi adalah makin menurunnya volume lobster yang di pasok, adanya monopoli harga oleh eksportir, aksesilibitas pasar yang terbatas pada produsen, penerapan teknologi (penyimpanan dan pengiriman) hanya pada eksportir, dan belum adanya kelembagaan keuangan formal yang menjamin harga lobster lebih tinggi. Manajemen rantai pasok lobster dapat menjadi bahan kebijakan untuk pemerintah daerah Kabupaten Simeulue dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan maupun pembudidaya lobster. (Analysis of Lobster Supply Chain Management (Case Study in Simeulue District, Aceh))Simeulue islands have a large fisheries potential, but its use is still relatively low. Contribution of the fisheries sector to Simeulue’s GDP only reached 2.20 per cent over the last seven years despite of the value of the growth rate increased significantly (19.12%). The aim of this studi is to map lobster supply chain in Simeulue Island which includes economic and social interaction among business actors involved. Data collected through interviews with businesses and Agency for fish quarantine, quality control and safety of fish product work area in Simeulue District. Interviewed data are compounded by the results of observation and documentation. Data were processed and presented descriptively. Results of the study showed that the supply chain lobster consists of: fishers/farmers (100%) → supplier (100%) → exporters (90%) and local consumers (10%) → consumers abroad (100%) and consists of seven mapping in management supply chain. The problem that occurs is decreasing of volume supplied lobster, pricing monopoly by exporters, limited market accessibility by producer, application of technology (storage and delivery) only on exporters, and financial institution that guarantees higher lobster prices are not available. Lobster supply chain management can be a policy concern for the local government district of Simeulue in increasing the income and prosperity lobster fishers and farmers.
FrontBackMatter Ilham Ferbiansyah
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3170.68 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v10i2.1265

Abstract

STATUS BIO-EKONOMI SUMBERDAYA UDANG DI KABUPATEN CILACAP Triono Probo Pangesti; Eko Sri Wiyono; Mulyono S. Baskoro; Tri Wiji Nurani; Budy Wiryawan
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1115.461 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v10i2.1256

Abstract

Cilacap adalah salah satu sentra perikanan di Indonesia dengan salah satu produk utamanya adalah udang dan alat tangkap utama yang digunakan adalah trammel net. Penelitian ini bertujuan untuk menduga status tingkat pemanfaatan stok sumberdaya udang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dan studi pustaka. Analisis data melalui pendekatan model bioekonomi Gordon- Schaefer. Pemanfaatan stok udang pada tahun 2003-2011 berada di bawah kondisi tingkat kelestarian sumberdaya, sedangkan tahun 2012-2013 telah melampaui tingkat kelestarian sumberdaya. Hasil tangkapan tahun 2011 masih di bawah kondisi tingkat kelestarian sumberdaya, namun telah melampaui jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa status pemanfaatan sumberdaya udang terkini sudah overfishing baik secara biologi maupun ekonomi. Jika hal ini terus dibiarkan maka berpotensi merusak kelestarian sumberdaya udang dan mengancam keberlanjutan usaha perikanan tangkap udang yang menjadi mata pencaharian nelayan. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang mengatur tingkat pemanfaatan sumberdaya udang sehingga sumberdaya udang tetap lestari dan usaha perikanan udang tetap menguntungkan nelayan. (Bio-economic Status of Shrimp Resources in Cilacap District)Cilacap is one of Indonesian fisheries centre with shrimp as one of its main commodity with trammel net as the main fishing gear that used in the site. The objective of this study was estimating the status of shrimp fisheries in the area. Survei and literature study were used to collect data, while Gordon- Schaefer bioeconomic model was used to analyze them. Results indicated that shrimp yield in 2003-2011 was still under sustainable level; however in 2012-2013 had already exceeded it. Total production in 2011 was also still under sustainable yield but had exceeded its Total Allowable Catch (TAC). Furthermore, it was also indicated that the current status of shrimp fisheries had been overfishing both biologically and economically. This situation could not only potentially undermine shrimp fisheries sustainability but also threaten shrimp business sustainability as fishers’ livelihood if it continued. Therefore, fisheries management which manage the shrimp yield level was needed to not only keep shrimp resources sustained but also profitable for fishers.
ANALISIS USAHA PETAMBAK GARAM DAN PERANANNYA DALAM PEREKONOMIAN TAHUN 2012 (Studi Kasus Petambak Garam PUGAR) Akhmad Mun’im
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.207 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v10i2.1261

Abstract

Peningkatan produksi garam menjadi penting seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan tumbuhnya sektor industri pengolahan di Indonesia. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) yang dicanangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan ketersediaan garam di masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengetahui struktur biaya usaha petambak garam serta faktor-faktor yang memengaruhi pendapatannya yang akan berdampak pada penciptaan nilai tambah petambak garam. Penelitian dilakukan dengan  enggunakan metode Partial Least Square Path Modelling (PLS-PM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan output petambak garam sebesar satu persen akan meningkatkan nilai tambah petambak garam sebesar 0,911 persen, sedangkan peningkatan input antara (intermediate input) sebesar satu persen akan memberikan dampak secara tidak langsung terhadap nilai tambah petambak garam sebesar 0,775 persen. Selain itu, peranan komoditas garam terhadap perekonomian terus meningkat selama program PUGAR digulirkan. Hal ini ditunjukkan oleh kontribusi dan laju pertumbuhan PDB berbasis garam yang selalu meningkat selama periode tersebut. (Salt Farmers Business Analysis and Its Role in The Economy, 2012 (Case Study: PUGAR Salt Farmers))Increasing production of salt has become important due to the increasing population and the growth of the manufacturing sector in Indonesia. Empowerment of People’s Salt (PUGAR) Program launched by the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (MMAF) is intended to maintain and improve the availability of salt in the community. This research aims at finding cost structure and factors that effect the income of salt farmers by which will lead to impacted to the generating of salt farmers value added. This research uses a Partial Least Square Path Modelling (PLS-PM) as analytical method. Based on the research results, an increase in output of salt farmers by one percent will increase the value added of salt farmers by 0,911 percent. While the increase in intermediate inputs by one percent would provide indirectimpact on the value added of salt farmers by 0,775 percent. In addition, the role of salt commodities on the economy continued to increase throughout the PUGAR program rolled. This phenomenon showed by the contributions and growth rate of based on the continum growth rate of based-salt GDP during the period.
KAPASITAS ADAPTIF INSTITUSI FORMAL PENGELOLA KAWASAN PERAIRAN DALAM MENDUKUNG RESILIENSI SOSIAL EKOSISTEM TERUMBU KARANG Andrian Ramadhan; Agus Heri Purnomo; Siti Hajar Suryawati; Maulana Firdaus
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1116.664 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v10i2.1257

Abstract

Perairan pada dua lokasi penelitian yaitu di Kepulauan Spermonde dan Laut Sawu dalam kondisi terancam keberlanjutannya akibat kerusakan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh rusaknya ekosistem terumbu karang akibat pemanfaatan sumberdaya yang tidak ramah lingkungan. Pada kedua lokasi diketahui bahwa penggunaan bom ikan, potasium dan sianida masih banyak terjadi. Kapasitas adaptif menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pengelola untuk mewujudkan tercapainya resiliensi sosial ekosistem terumbu karang yang dalam hal ini telah mengalami gangguan dan kerusakan. Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas adaptif pengelola kawasan perairan khususnya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang digunakan untuk mengukur kapasitas adaptif mengikuti model yang dikembangkan oleh Gupta et al. dan Furqon. Data primer diperoleh melalui focus group discussion sementara data sekunder diperoleh dari laporan berbagai instansi dan publikasi hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik content analysis yang kemudian ditabulasikan dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas adaptif pengelola perairan laut sawu lebih baik jika dibandingkan dengan pengelola kawasan perairan kepulauan spermonde karena didukung oleh eksistensi Balai Konservasi Kawasan Perairan Nasional (BKKPN). Kehadiran BKKPN terbukti memiliki arti strategis dalam hal peningkatan kapasitas intelektual, kapasitas sosial dan kapasitas politik. Selain itu juga membuat ruang koordinasi pengelolaan perairan yang lebih baik sehingga mengurangi terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan kawasan perairan. (Adaptive Capacity of The Water Management Authorities in Endorsing The Social Resilience of Coral Reef Ecosystem)The water condition of Spermonde Islands and Sawu Sea is threatened by environmental degradation. The main problem is the damage of coral ecosystem caused by destructive fishing activities. In both locations, utilization of fishing bomb, potassium and cyanide is commonly used by the societies. Therefore this research was conducted to assessing the adaptive capacity of authorities involved in management. Adaptive capacity used to address the ability of authorities in obtaining ecosystem resilience. Method used in this research based on a framework developed by Gupta et al. dan Furqon. Primary data was obtained through focus group discussion, while secondary was collected from various institutions and research publications. Content and descriptive analysis are used to explore the performace of institutions. Results show that the adaptive capacity of authorities in Sawu Sea is better than in Spermonde Islands. Existence of Water Conservation National Office in Kupang has a strategic value in enhancing intellectual, social and political capacityies. It becomes an institution which synchronize water area management so that overlapping authority can be reduced.
DAMPAK EKONOMI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN (PUMP) PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Yayan Hikmayani; Maharani Yulisti
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (488.272 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v10i2.1262

Abstract

Sejak tahun 2011 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menggulirkan program Pengembangan Usaha Mina Pedesaaan-Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (PUMP-P2HP) untuk membantu mengembangkan usaha pengolahan dan pemasaran ikan, namun begitu belum banyak penelitian mengenai dampak program tersebut terhadap kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan (Poklahsar) penerima bantuan. Untuk itu penting dilakukan penelitian dampak program PUMP-P2HP sebagai bahan infomasi untuk perbaikan program secara lebih akurat, efektif dan efisien. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2014 di 9 lokasi penerima bantuan yaitu Kab. Pesisir Selatan, Kab. Cirebon, Kota Makasar, Kab. Tangerang, Kota Banda Aceh, Kab. Banjar, Kab. Sukabumi, Kota Sibolga, dan Kab.Lombok Timur. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang berusaha membandingkan kondisi Poklahsar sebelum dan sesudah program PUMP-P2HP yang dijalankan pada tahun 2012. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposif terhadap daerah yang menerima bantuan PUMP-P2HP dengan keterwakilan antara wilayah barat dan timur. Pengambilan sampel dilakukan secara acak terhadap 30 responden di tiap lokasi melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Analisis data menggunakan uji-t untuk menganalisa signifikansi perubahan antara tahun sebelum implementasi program dan setelah implementasi program terhadap responden yang sama. Hasil penelitian menunjukkan produksi rata-rata Poklahsar sebelum mendapatkan bantuan adalah 192 kg/siklus dengan rata-rata produktivitas 17 siklus/bulan. Produktivitas terkecil terjadi di Kota Makasar dengan angka 50 kg/siklus. Setelah mendapatkan bantuan program PUMP-P2HP, terdapat peningkatan produksi olahan ikan sebesar 66,5% pada setiap unit pengolahan dengan rata-rata produksi sebesar 320 kg/siklus. Selain itu, terdapat perbedaan pendapatan yang signifikan antara sebelum dan sesudah program PUMP. Ratarata pendapatan olahan ikan dan pemasaran perikanan sebelum adanya program PUMP-P2HP adalah Rp. 2.470.233 dan meningkat menjadi Rp. 3.727.666 setelah adanya program tersebut. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pendapatan pada usaha pengolahan ikan dan pemasaran perikanan di Indonesia, meskipun tidak diikuti dengan peningkatan yang signifikan pada penggunaan tenaga kerja. (Economic Impacts of PUMP Program to The Fish Processor and Marketing Enterprise)Since 2011 The Ministry of Marine Affairs and Fisheries has been implementing Program of Rural Fisheries Businesses – Processing and Marketing of Fisheries Products (PUMP-P2HP) since to develop fisheries processing and marketing businesses. However, there are limited studies on the impact to the program recipients (fish processor groups). Therefore, it is important to study the impact of the PUMPP2HP program to obtain the improvement program information more accurately, effectively and efficiently. The study was conducted in 2014 in 9 region beneficiaries: Pesisir Selatan District, Cirebon District, Makasar Municipality, Tangerang District, Banda Aceh Municipality, Banjar District, Sukabumi District, Sibolga Municipality, and Lombok Timur District. Qualitative and quantitative approaches were used on this study to compare the conditions before and after program implemented in 2012. Research location was selected purposively towards districts which received the program with representation between western and eastern regions. Sampling was collected randomly to 30 respondents in each location by using structured questionnaires. T-test was used to analyze the changes of respondents performance due to the implemented program. Results showed that the average production of fish processing groups before program was 192 kg/cycle with average production 17 cycles/month, the smallest production was in Makasar Municipality (50 kgs/cycle). There was an increasing on production of fish processing products in every recipient business unit after receiving the program (66.5%) with average production was 320 kgs/ cycle. Furthermore, there was a significant difference in income between before and after the program implemented. The average income of the fish processor before the program was IDR 2,470,233 and increased to IDR 3,727,666 after the program. It can be concluded that the revenue of fish processors increased significantly, whereas the use of labor did not improve.
DINAMIKA DAYA SAING USAHA RUMPUT LAUT Mira Mira; Riesti Triyanti; Yayan Hikmayani
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (764.923 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v10i2.1258

Abstract

Program revitalisasi pada sektor perikanan telah berjalan sejak 8 tahun yang lalu dan telah berdampak pada usaha budidaya dan daya saing rumput laut di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika daya saing rumput laut yang banyak dibudidayakan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey dan wawancara dengan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida dan Lombok Timur. Metode analisis data yang digunakan adalah Policy Analysis Matrix (PAM) dengan membandingkan daya saing rumput laut tahun 2005 dan 2013. Hasil analisis mengindikasikan bahwa di dua lokasi penelitian dengan adanya intervensi pemerintah dari tahun ke tahun menyebabkan keuntungan yang diterima pembudidaya pada tahun 2013 rumput laut lebih besar (PC (Profitabity Coofficient) > 1)) jika dibandingkan tanpa kebijakan (PC < 1) (tahun 2005). Keefektifan perhatian pemerintah tersebut bisa dilihat dari nilai SRP (Subsidy Ratio to Producers) dan EPC (Effective Protection Coofficient) yang berubah dari tahun 2005 dan 2013, bila pada tahun 2005 nilai SRP bertanda negatif dan EPC < 1, yang artinya subsidi dan kebijakan pemerintah belum efektif melindungi usaha rumput laut. Tahun 2013, nilai SRP bertanda positif dan EPC ) > 1 di masing-masing lokasi penelitian, yang artinya kebijakan pemerintah dan subsidi efektif mengembangkan usaha rumput laut. Dalam kurun waktu 8 tahun usaha rumput laut memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang bisa dilihat dari nilai DRC dan PCR (Private Cost Ratio), meskipun ada tren penurun keungulan kompetitif, karena pada tahun 2013 di Nusa Penida menggunakan BBM yang memiliki komponen impor yang lebih besar. Implikasi kebijakan pemerintah (kebijakan input) di dua lokasi penelitian yang diindikasikan dengan nilai NPCI (Nominal Protection Coofficient on Input) yang semakin meningkat maka keberpihakan pemerintah Nusa Penida lebih tinggi dibandingkan keberpihakan pemerintah Lombok Timur terhadap input usaha rumput laut baik itu tahun 2005 maupun pada tahun 2013. (Competitive and Comparative Dinamics of the Seaweed Busineses)Revitalization policy programs in the fisheries sector which has been creating since 8 years ago have the impact on the competitiveness seaweed at Small Islands. The purpose of this study examines competitive and comparative of seaweed. Survey and interview with seaweed cultivators were conducted at The Eastern Nusa Penida and The Eastern Lombok. Data analysis method uses a Policy Analysis Matrix (PAM). Results of the analysis indicate that in the two study sites government intervention have a positive impact. Benefits received by farmers in 2013 (PC (Profitabity Coofficient) > 1) greater than without a policy of revitalization in 2005 ( PC <1). The effectiveness of government policies showed by SRP (Subsidy Ratio to Producers) and EPC (Effective Protection Coofficient) values were changed from 2005 and 2013. The value of the SRP in 2005 is negative and EPC <1, it means subsidies and government policies have not been effective in protecting the seaweed business. SRP value is positive and EPC)> 1 in each of the research sites after 8 years of revitalization was launched (2013), it means government policies and subsidies effectively develop seaweed business. Seaweed business has also a competitive advantage and comparative advantages, it shown the DRC (Dosmetic Cost Ratio) and PCR (Private Cost Ratio) value. There is trend-lowering competitive advantage in Nusa Penida, because farmers in 2013 using a fuel that has a greater import components. Intervention of government (in terms of policy input) at two study sites increases the value of NPCI (Nominal Protection Coofficient on Input). The concern of Nusa Penida government on input seaweed business is higher than in the Eastern Lombok government.
PERAN ISTRI NELAYAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Desa Penjajab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas) Maulana Firdaus; Rikrik Rahadian
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.815 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v10i2.1263

Abstract

Ketidakpastian pendapatan yang diperoleh oleh kepala keluarga sebagai nelayan mendorong anggota rumah tangga lainnya seperti istri dan anak untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran istri nelayan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga menurut jenis pekerjaan yang dilakukan dan pendapatan yang diperoleh serta besarnya sumbangan pendapatan tersebut untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Penelitian dilakukan pada tahun 2013 di Desa Penjajab, Kabupaten Sambas. Metode penelitian menggunakan metode survei. Pengambilan responden dilakukan secara purposive sampling. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar istri nelayan di Desa Penjajab memiliki pekerjaan sebagai pengolah produk perikanan (kerupuk, ikan kering dan terasi). Rataan besarnya nilai pendapatan istri nelayan adalah Rp.372.400,-/bln. Kontribusi pendapatan istri terhadap total pendapatan rumah tangga adalah sebesar 24,04%. Pekerjaan yang dilakukan oleh istri dan kepala keluarga dalam rumah tangga nelayan memiliki karakteristik yang sama, sangat tergantung pada musim. Ketika pendapatan kepala keluarga meningkat maka kecenderungan pendapatan pada istri nelayan juga meningkat. Hal ini dikarenakan bahan baku ikan olahan berasal dari hasil tangkapan suami. Meningkatkan partisipasi istri dan anggota keluarga dalam bekerja merupakan salah satu usaha strategis saat ini untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Pengembangan usaha diluar sektor perikanan sangat penting dilakukan, mengingat tingkat pendapatan dari sektor perikanan masih rendah karena sangat dipengaruhi oleh musim. (Role of Fisher’s Wife to Increase the Household Income (Case study in the Penjajab Village, Pemangkat Sub District of Sambas))Uncertainty income earned by the head of the family as a fisher push other household members, such as wives and children to work in order to meet the household needs. This study was conducted to determine the role of the fisher’s wife to increasing household incomes in terms of the type of work and the income earned as well as the contribution of such the revenues to increase household income. Study was conducted in 2013 in Penjajab village of Sambas Regency. Survey method was used in this study. The selection of respondents used a purposive sampling. Data were analyzed descriptively. Results showed that most of the fisher’s wife in the Penjajab Villages has a job as a processing fishery products (crackers, dried fish and shrimp paste). Average income of the fisher’s wife is Rp.372.400, - / month. Wife revenue contribution to total household income is equal to 24.04%. Work performed by the wife and the head of the family in the fisher households have the same characteristics, is highly dependent on the season. When the head of the family income increases, the tendency of the fishers wife revenue also increased. This is because the raw material processed fish catch comes from the husband. Increasing the participation of wife and family members in work is one of the current strategic effort to increase the househods revenue. Business development outside of the fisheries sector is very important because the level of income from the fisheries sector is still low and heavily depend on season.
DUKUNGAN ASPEK PRODUKSI DALAM SISTEM LOGISTIK IKAN NASIONAL (SLIN) DI KOTA KENDARI, SULAWESI TENGGARA Rismutia Hayu Deswati; Muhadjir Muhadjir
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (822.094 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v10i2.1259

Abstract

Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) merupakan salah satu kebijakan nasional yang diluncurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka untuk menanggulangi ketimpangan ketersediaan ikan dan harga antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Salah satu penyebab terjadinya ketimpangan ketersediaan dan harga ikan adalah masih kurang memadainya infrastruktur dalam pemasaran ikan dari daerah produksi menuju konsumen. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dukungan dari sektor produksi dalam implementasi SLIN serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh sektor produksi dalam mendukung keberhasilan SLIN. Penelitian ini menggunakan metode survey pada daerah yang ditetapkan sebagai daerah hulu untuk program SLIN yaitu Kendari, Sulawesi Tenggara yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku ikan pindang secara nasional sebesar 3.945 ton setiap hari sementara yang sudah terpenuhi sebesar 2.367 ton (60 %) dari total kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi kekurangan pasokan bahan baku ikan pindang tersebut, dalam mendukung program SLIN, Kendari harus meningkatkan pasokan ikannya setidaknya sebanyak 1500 ton/hari. Hingga saat ini, Kendari baru bisa memproduksi maksimal sebanyak 375 ton/ hari yang disebabkan diantaranya oleh kemampuan dan peralatan nelayan Kendari kalah dibandingkan nelayan luar, adanya persaingan harga domestik antara nelayan mandiri dan nelayan binaan, tidak adanya jaminan harga dari operator SLIN dan pengurusan ijin kapal yang berbelit serta mahal. Oleh karena itu perlu adanya komitmen dari PT. Komira sebagai operator SLIN, KKP dan nelayan yang tegas untuk bisa mendukung keberhasilan program SLIN dan tercapainya tujuan. (Support of Production Aspect in National Fish Logistics System (SLIN) in the Kendari City, Southeast Sulawesi)National Fish Logistics System (SLIN) is one of the national policy launched by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries in order to cope with a fish availability and price imbalances between the western and eastern part of Indonesia. One of the causes of this inequality is because of an inadequate infrastructure in the marketing of fish from production areas to consumers. Based on these problems, this research aims to identify and analyze the support of the production sector in the implementation of the SLIN program and also identify obstacles and challenges to be faced b on the area designated as the center for SLIN program that Kendari, Southeast Sulawesi, which is then to be analyzed descriptively. Results showed that the raw material needs for pindang (preserved fish) are 3.945 tons per day while already available by 2,367 tonnes (60%) of the total requirement. To meet the shortage of supply of raw material, in support the SLIN program, Kendari should increase the fish supply at least amounted for 1.500 tonnes/day. Up to now, Kendari could only produce 375 tons/day because the lack of ability and fishing equipment, competition in domestic prices between independent fishers and patron-client fisher, there was also no guarantee the price from the SLIN operator and some obstacles in ships licensing. Therefore, the commitment of PT. Komira as SLIN operator, MMAF and fisher are needed to support the program’s success and the achievement of SLIN program objectives.
PENGEMBANGAN KAPASITAS DIRI NELAYAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP BERKELANJUTAN DI PPN PALABUHAN RATU Rinda Noviyanti; Sugeng Hari Wisudo; Eko Sri Wiyono; Mulyono S. Baskoro; Budi Hascaryo
Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 10, No 2 (2015): Desember (2015)
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Eonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1280.751 KB) | DOI: 10.15578/jsekp.v10i2.1264

Abstract

PPN Palabuhan Ratu terletak di Teluk Palabuhan Ratu yang merupakan kawasan yang memiliki potensi perikanan yang penting di wilayah selatan Jawa Barat serta memiliki arti penting terkait kapasitas diri nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat peran faktor internal, eksternal dan etika diri dalam pengembangan kapasitas diri nelayan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 126 nelayan responden diambil secara sengaja berdasarkan konten penilaian sesuai persyaratan. Metode analisis Structural Equation Modelling (SEM) digunakan dalam penelitian ini. Analisa terkait pengembangan kapasitas diri nelayan di Teluk Palabuhan Ratu, Sukabumi menunjukan bahwa pengetahuan, keterampilan, kompetensi, mental, dan komitmen merupakan indikator-indikator penting. Faktor internal yang berpengaruh terhadap pengembangan kapasitas diri nelayan adalah pendidikan formal dan etos kerja nelayan; sedangkan faktor eksternal adalah pemahaman terhadap peraturan perundangan perikanan, penyuluhan dan keberadaan koperasi. Dasar pembuatan kebijakan (bottomup) pengembangan kapasitas diri nelayan di kawasan Teluk Palabuhan Ratu menuju perikanan tangkap berkelanjutan adalah melalui pengembangn sistem pendidikan dan pelatihan berbasis pengembangan kapasitas diri (capacity development) serta pelayanan penyuluhan dengan materi yang sesuai dengan kondisi, karakteristik dan kebutuhan nelayan lokal. (Capacity Building of Fishers in the Sustainable Fishery Development in PPN Palabuhan Ratu)PPN Palabuhan Ratu is located in the Palabuhan Ratu Bay which is an area that has potential important fishery in the southern region of West Java and has significance related to the capacity of the fishers themselves. This study aimed to analyze the role of internal factors, external and ethics in developing the capacity of self-fishers. Primary data were used in this study based on 126 respondents with appropriate assessment requirements (purposive sampling). Structural Equation Modeling (SEM) was used in this study. Analysis related to the self-capacity development of fishers in the Palabuhan Ratu Bay, Sukabumi shows that the knowledge, skills, competencies, mental, and commitment are important indicators. Internal faktors that influence the self-capacity development of fishers are formal educationand work ethic; whereas the external factors are the understanding of the laws and regulations relating to fisheries, education and the existence of the cooperative. Basis for policy making (bottom-up) on selfcapacity development of fishers in the region of Palabuhan Ratu Bay towards the sustainable capture fisheries is through the progression education and training system based on the development of selfcapacity as well as extension services to the material in accordance with the conditions, characteristics and needs of local fishers.

Page 1 of 2 | Total Record : 11