cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zahri Nasution
Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 20896980     EISSN : 25273280     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Environmental Science
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011" : 7 Documents clear
ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN PERIKANAN PELAGIS DI KABUPATEN BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN Dwi Rosalina
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v1i1.9255

Abstract

Kajian ini merupakan analisa pengembangan strategi perikanan pelagis di Kabupaten Banyuasin. Kajian ini bertujuan untuk (i) menentukan teknologi penangkapan ikan pelagis yang efektif, efisien dan berkelanjutan berdasarkan aspek biologi, teknis, sosial, ekonomi, dan keramahan lingkungan; (ii) menentukan alokasi jumlah unit penangkapan ikan pelagis yang optimum; dan (iii) menentukan strategi pengembangan alat tangkap ikan pelagis. Kajian ini menggunakan metode pemeringkatan (scoring), analisa optimum, analisa finansial usaha serta analisa SWOT. Hasil kajian menunjukkan bahwa rawai hanyut merupakan teknologi penangkapan ikan yang relatif lebih efektif, efisien dan berkelanjutan daripada alat tangkap jaring insang hanyut dan bagan tancap. Alokasi unit penangkapan rawai hanyut yang direkomendasikan sebanyak 51 unit. Hasil analisis kelayakan usaha alat tangkap rawai hanyut di Kabupaten Banyuasin menunjukkan keuntungan Rp. 18.767.666, nilai NPV Rp. 55.855.075, Net B/C sebesar 2,22 dan nilai BEP untuk nilai produksi per tahun Rp. 39.055.258 dan volume produksi per tahun 23.669 kg, nilai ROI 41 %, nilai IRR 48 %. Strategi pengembangan alat tangkap pelagis kecil di Kabupaten Banyuasin yangdisarankan adalah (i) optimalisasi usaha perikanan pelagis; (ii) pengembangan usaha perikanan pelagis di jalur 6 – 10 mil laut; (iii) peningkatan manajemen usaha perikanan pelagis; (iv) peningkatan skala usaha armada penangkapan ikan pelagis; dan (v) pembenahan fasilitas sarana dan prasarana perikanan.Title: Analysis of Strategy for Pelagic Fishery Development in the Banyuasin Regency of South Sumatera Province This research is an analysis strategy for pelagic fishery development in the Banyuasin Regency of South Sumatera Province. The objectives of the research (i) to determine more effective, efficient and sustainable fishing technology for pelagic fish based on biological, technical, social, economic and environment aspects; (ii) to assess optimum allocation for pelagic fish catching unit; and (iii) to determine development strategy of pelagic fisheries. This research used scoring method, optimum allocation, financial and SWOT analysis. This research results indicated that drift long-line fishing technology is more effective, efficient and sustainable than drift gillnet and lift-net. Suggested numbers of optimum allocation of fishing unit consist of 51 unit drift long-line. Output of feasibility analysis of drift long-line fishery indicated profit of IDR 18,767,666, NPV value was IDR 55,855,075, Net B/C was 2.22, the BEP value was IDR 39,055,258 that equal to production 23,669 kg, the ROI and IRR value were 41% and 48. This research suggested following development strategies of pelagic fisheries in Banyuasin Regency namely (i) optimization of drift long-line for pelagic fishery, (ii) focussing development pelagic fish fishery in 6-12 mile zone; (iii) increasing management effort of fisheries business; (4) revitalization of fisheries infrastructures and facilities; and (v) empowering scale of fishing fleet and its technology.
KESIAPAN PROGRAM DAN STRATEGI PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP LAUT PADA KAWASAN MINAPOLITAN Armen Zulham; Subhechanis Saptanto
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v1i1.9275

Abstract

Program minapolitan merupakan salah satu program pembangunan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan pada kawasan berbasis kelautan dan perikanan. Pada perikanan tangkap laut, pelabuhan perikanan dijadikan zona inti dari program minapolitan dengan tujuan untuk merevitalisasi dan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh infrastruktur yang terdapat pada kawasan tersebut. Pemanfaatan infrastruktur itu diharapkan dapat menstimulasi tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi disekitar kawasan pelabuhan perikanan. Tulisan ini didasarkan pada hasil mail survey dari 67 pelabuhan perikanan dan studi mendalam pada 9 (sembilan) pelabuhan perikanan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menilai kesiapan pelabuhan perikanan dalam melaksanakan program minapolitan dari aspek sosial ekonomi dan menganalisis strategi pelaksanaan program pembangunan pada kawasan minapolitan. Tujuan pertama diperoleh dengan teknik pembobotan berdasarkan 6 (enam) pilar minapolitan, tujuan kedua diperoleh dengan analisis SWOT. Hasil analisis data menunjukkan: 5 (lima) pelabuhan perikanan masuk dalam kategori mandiri, 20 pelabuhan perikanan masuk dalam kategori maju, 22 pelabuhan perikanan masuk dalam kategori pemula dan 8 (delapan) pelabuhan perikanan masuk dalam kategori perintis. Pelaksanaan program minapolitan harus dikonsentrasikan pada pelabuhan perikanan mandiri dan pelabuhan perikanan maju. Strategi pengembangan minapolitan pada pelabuhan perikanan katagori mandiri adalah strategiST (Strengths-Threats). Strategi ini dilakukan dengan memobilisasi infrastruktur yang ada, diikuti dengan berbagai inovasi kebijakan untuk mengendalikan ancaman agar tujuan program minapolitan dapat terwujud. Pada pelabuhan perikanan maju didorong dengan strategi SO (Strengths-Opportunities). Strategi SO dilakukan melalui peningkatan kerjasama dengan Pemda untuk memperbaiki kualitas infrastruktur pelabuhan perikanan. Pengembangan program minapolitan kedepan harus dilakukan dengan konsep klasterisasi pelabuhan perikanan, untuk menghindari persaingan tidak sehat antara pelabuhan perikanan. Title: The Development Strategy of Marine Fisheries in “Minapolitan” Areas Minapolitan known as one of the marine and fisheries development program in order to stimulate the economic growth in the fisheries areas. In the marine fisheries, the fishing port were chozen as the main location to the implementation of minapolitan program. The aims are to revitalisation and to optimize the infrastructure in fisheries fishing ports. This research was used the data from 67 fishing port in all part of Indonesia. Indept studies were conducted in 9 (nine) fishing ports. The main findings of the research revealed the readiness of fishing port to implementing the minapolitan program classified into for categories; 5 (five) fishing port classified as self developed, 20 fishing port classified as developped, 22 fishing ports remain developing and 8 (eight) fishing ports classified as under developing. Based on SWOT analysis, recommendation for the implementation of minapolitan program should be focused on the fishing ports which were classified as self developed and developed. The development strategy to carry out the minapolitan program in the fishing port under self developed categories was ST (Strengths-Threats) strategy. Main while, the strategies to implement minapolitan program in the fishing ports under developed category was SO (Strengths-Opportunities) strategy. This research also recommended that implementation of minapolitan program among fishing ports should be conduct under cluster policy to avoid the unfair competition among fishing ports.
PENEBARAN IKAN BANDENG DI WADUK JATILUHUR: Analisis Dampak dan Kebijakan Pengembangan Sonny Koeshendrajana; Tenny Apriliani; Maulana Firdaus; Zahri Nasution; Amula Nurfiarin
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v1i1.9251

Abstract

Penebaran ikan bandeng merupakan salah satu opsi pengelolaan yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas perairan yang semakin menurun di Waduk Jatiluhur. Penebaran ikan bandeng ke perairan waduk Jatiluhur secara sistematis telah dilakukan sejak tahun 2008, namun demikian, manfaat yang dapat dirasakan belum banyak mendapat perhatian. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi secara sosial ekonomi dampak penebaran ikan bandeng di perairan Waduk Jatiluhur sebagai basis pengembangan di masa mendatang telah dilakukan. Penelitian di lapang menunjukkan bahwa penebaran bandeng memberikan dampak bagi kualitas sumberdaya perairan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka beberapa rumusan kebijakan yang perlu ditindak lanjuti adalah: (i) mengkaji dampak penebaran ikan bandeng terhadap pertumbuhan ikan budidaya dalam karamba; (ii) melakukan ujicoba penebaran dengan jenis ikan lainnya yang mampu bereproduksi secara alamiah di perairan waduk dan tidak menganggu kestabilan dinamika populasi ikan; (iii) penguatan kelembagaan penebaran ikan, serta; (iv) melakukan sosialisasi lebih intensif mengenai perlunya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian sumber daya perairan.Title: Introducing Milkfish in the Jatiluhur Reservoir: Analysis of Impacts and Policies Development.Introducing milkfish is considered one of management options to improve water quality in the Jatiluhur reservoir. This activity has been systematically carried out since 2008; however, tangible benefits from this activity are less coverage. This research aimed to evaluate socio-economic impacts of milkfish stocking in the Jatiluhur reservoir that can be used as a basis for future fisheries development in this reservoir. Results of this research show that milkfish-stocking in the Jatiluhur reservoir contributed to the improvement of its aquatic resources environment and socio-economic conditions of the society. Based on these findings, several policies recommendation should be followed up and implemented, namely (i) immediately assess the impact of milkfish stocking to the growth of fish cultured in the cage; (ii) stocking different fish species that enable to reproduce naturally in the reservoir waters without disturbing population dynamic of fish stock; (iii) strengthening institution of the fish stocking program, and (iv) intensify dissemination and people awareness to conserve aquatic resources.
ANALISIS KEBIJAKAN INTRODUKSI SPESIES IKAN ASING DI PERAIRAN UMUM DARATAN PROVINSI ACEH Z. A. Muchlisin
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v1i1.9256

Abstract

Provinsi Aceh memiliki potensi perikanan perairan umum daratan yang besar dengan berbagai spesies lokal. Potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan baik untuk perikanan tangkap maupun budidaya. Di sisi lain, tekanan terhadap perairan umum daratan semakin meningkat terutama disebabkan oleh kerusakan lingkungan, pencemaran, pemanasan global dan introduksi spesies ikan asing yang mengancamkomunitas ikan lokal. Introduksi spesies ikan asing menjadi isu penting, baik di tataran global maupun lokal. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengadvokasi awal kebijakan introduksi spesies ikan asing di Provinsi Aceh. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kajian ini menggunakan studi kasus introduksi spesies ikan asing di Danau Laut Tawar. Kajian ini menggunakan metode analisis deskriptif-eksploratif dan studi literatur sebagai basis kebijakan introduksi spesies ikan asing yang perlu mendapatkan perhatian. Hasil kajian menunjukkan sebanyak sembilan spesies ikan asing telah ada diperairan Aceh. Dari jumlah tersebut, tujuh spesies diantaranya telah hadir di Danau Laut Tawar. Saat ini Pemerintah Provinsi Aceh belum memiliki kebijakan untuk mengatur introduksi spesies ikan asing ke perairan Aceh. Hal ini dapatmenyebabkan ancaman terhadap spesies ikan lokal. Karena itu kebijakan berupa peraturan daerah yang mengatur hal tersebut sangat diperlukan. Title: Policy Analysis of Introducing Alien Species of Fish in Inland Waters of Aceh Province Aceh Province has abundance of inland fishery resources with various indigenous species. These resources are still underutilized both for aquaculture or capture fisheries. On the other hand, environmental pressures and threats to these resources are emerging due to ecological devastation, pollution, introduced alien species and global warming. Introduction of alien species of fish become a popular issue in local orglobal contexts. The objective of this research was to analyze and initiate advocacy on introduction of alien fish species regulation in Aceh Province. This research used a case study in Lake Laut Tawar to give a comprehensive understanding on the topic. Descriptive-explorative analysis and literature review were used in the study, and the results of the study can be used to develop a better conservation strategy andpolicy to control introduced alien species in Aceh waters. This research results show there are at least nine introduced alien species of fish in Aceh waters. Seven of them were found in Lake Laut Tawar. Aceh Provincial Government has no regulation on introduction of alien species into Aceh waters. This condition could threaten the indigenous species of Aceh fishes. Therefore, the regulation of the management of introduced fish species is really needed.
PERIKANAN BUDIDAYA DI DANAU MANINJAU: Antisipasi Kebijakan Penanganan Dampak Kematian Masal Ikan Zahri Nasution; Yesi Dewita Sari; Hakim Miftakhul Huda
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v1i1.9252

Abstract

Kematian ikan secara massal sebanyak 950 ton di Danau Maninjau, Sumatera Barat yang pertamakali terjadi pada tahun 1997, mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 2,7 milyar. Kematian massal selanjutnya terjadi pada awal Januari 2009 dan terulang kembali pada akhir Februari serta awal Maret 2010 dengan tingkat kematian ikan mencapai 1.150 ton. Kajian ini bertujuan untuk menganalisa opsi kebijakan antisipasi dalam penanganan dampak kematian massal ikan di Danau Maninjau. Kajian ini dilakukan menggunakan pendekatan analisis kebijakan dengan hasil bahwa dampak ekonomi kematian massal ikan budidaya yang terjadi pada dua (2) nagari di Danau Maninjau pada periode 23 Februari – 13 Maret 2010 mengakibatkan kerugian finansial sebesar Rp 13,93 milyar bagi para pembudidaya ikan. Kerugian tersebut terdiri atas dampak kerugian ekonomi kematian ikan, potensi keuntungan yang hilang bagi pembudidaya ikan, pedagang pakan ikan dan pedagang ikan. Dampak sosial yang diperhitungkan secara ekonomi adalah hilangnya sumber mata pencaharian, sejumlah tenaga kerja dalam tata niaga budidaya ikan sistem karamba jaring apung (KJA) bersumber dari adanya peningkatan hutang untuk melanjutkan usaha. Kajian ini menghasilkan lima opsi antisipasi kebijakan dalam penanganan dampak kematian massal ikan di Danau Maninjau. Title: Aquaculture in Lake Maninjau: Policy Anticipation to Handle Impacts of Fish Kills Massive fish kills with about 950 tons in Lake Maninjau of West Sumatra was firstly occurred in 1997 impacted a financial loss of IDR 2.7 billion. Further fish kills were occurred in early January 2009 and were followed in late February and early March 2010 with number of 1,150 tons fish kills. This research aims to analyze options for policy anticipation to handle impacts of fish kills in Lake Maninjau. This research used a policy analysis approach and the results showed that the economic impacts of fish kills in two villages during 23 February to 13 March 2010 accounted for IDR 13.93 billion. Economic loss consists of the fish kills impacts including potential profit loss from fish farmers, traders, fish feed and fish traders. Calculated social impacts in economic terms were a loss number of livelihood and source of incomes from floating net cage aquaculture by which lead to debt increasing. This research produced five options for policy anticipation to handle impacts of fish kills. 
IE – CEPA : ANALISIS MANFAAT DAN DAMPAK BAGI PERIKANAN INDONESIA Armen Zulham; Rani Hafsaridewi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v1i1.9253

Abstract

Indonesia – EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) adalah bentuk kerjasama perdagangan Indonesia dengan empat negara EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Secara politis, kerjasama ini mempunyai arti strategis untuk memperluas pasar, karena nilai transaksi barang dan jasa negara EFTA berperan penting dalam perdagangan dunia. Kajian ini disusun dengan memanfaatkan data sekunder dan publikasi yang ada guna menelaah manfaat kerjasama perdagangan tersebut dalam pengembangan industri perikanan Indonesia. Hasil telaahan menunjukkan manfaat kerjasama tersebut masih memerlukan negosiasi yang kuat, karena dua negara EFTA (Islandia dan Norwegia) merupakan negara perikanan dan memiliki teknologi yang relatif maju. Dua negara EFTA lainnya merupakan jalan untuk memperluas pasar bagi produkperikanan Indonesia, serta mendorong dan meningkatkan investasi Perikanan. Indonesia perlu merintis penerapan rule of origin untuk kelangsungan perdagangan perikanan Indonesia dalam perdagangan global. Indonesia harus meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia untuk memperkuat kerjasama tersebut serta mencegah perdagangan ikan yang tidak fair karena hasil transhipment, hasil tangkapan illegal dan re-ekspor ke Indonesia. Title:  IE-CEPA: Benefit and Impact for Indonesia’s Fisheries Indonesia – EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) is a trade cooperation between Indonesia and EFTA countries (Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland) to support the economic growth. From Indonesia political point of view, this trade cooperation has a strategic position for market access due to the EFTA countries play important roles in global commodities and services trading. This analysis used the secondary data and published literatures to analysis impacts and benefits of this trade cooperation for fisheries development in Indonesia. Result of the analysis suggested that Indonesia still need to strengthen its negotiation due to the advanced stage of fishing technology from two EFTA countries (Iceland and Norway). Other two EFTA members are potential market access for Indonesian fish products. Indonesia has to implement rule of origin for sustainable fish trade to increase fish investment and increase completion in global market. Indonesia must improve its human capacity building to strengthen its position in this trade cooperation and prevent unfair fish trade due to trans-shipment, illegal fishing and re-export fish to Indonesia.
IDENTIFIKASI SISTEM INSENTIF PENGELOLAAN SUMBERDAYA DI LAGUNA SEGARA ANAKAN Siti Hajar Suryawati; Endriatmo Soetarto; Luky Adrianto; Agus Heri Purnomo
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v1i1.9254

Abstract

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi degradasi lingkungan di laguna Segara Anakan Dibutuhkan upaya menahan laju degradasi laguna dan mempersiapkan masyarakat untuk merespon kondisi tersebut. Berbagai  ebijakan telah diambil untuk merespon degradasi tersebut seperti pembuatan infrastruktur dan fasilitas dari pemantapan pengelolaan sumberdaya dan program rehabilitasi lingkungan. Terdapat dua kriteria penting untuk memilih suatu implementasi kebijakan dan program, yaitu efektivitas dan efisiensi. Kajian ini mengukur pembiayaan untuk berbagai pilihan kebijakan dengan menggunakan metode survey yang dilaksanakan pada bulan April - May 2010. Kajian ini menggunakan data yang dikumpulkan dari tokoh kunci yang telah ditentukan sesuai tujuan kajian untuk menggambarkan kelompok masyarakat yang memanfaatkan sumberdaya di laguna Segara Anakan. Jumlah total responden adalah 41, yang terdiri dari 25 orang nelayan, 5 orang petani, 5 orang pembudidaya tambak, 2 orang pedagang, dan 2 orang penderes. Sejumlah pertanyaan diajukan untuk mendapatkan informasi tentang jenis insentif, seperti insentif hak kepemilikan, insentif mata pencaharian, insentif pasar, dan insentif fiskal. Hasil kajian menunjukkan bahwa insentif yang tidak langsung seperti pengerukan laguna, budidaya kepiting atau upah untuk yang mau melakukan penanaman mangrove pada lahan tambaknya merepresentasikan pilihan tepat dari pandangan alternatif pengembangan mata pencaharian dari sisi keefektifan pengelolaan lingkungan. Title: Identification of Incentive System of the Resources Management in Segara Anakan Lagoon Several previous research results indicated environmental degradation at the Segara Anakan Lagoon. There is a need to slow down degradation rate of the lagoon and preparing the community to response it. Some policies were implemented to response degradation such as developing infrastructures and facilities and rehabilitation programs. There are two important criteria for setting policies, namely effectiveness and efficiency. This research is to asses costs pertinent to various policy options based on a survey method that was conducted in April- May 2010. This research used data from selected key respondents through purposive sampling to represent clusters of community dwelling at lagoon. Forty-one respondents were selected consisting of 25 fishers, 5 farmers, 5 brackish water pond operators, 2 middlemen, and 2 palm sap tappers. Research questions include information on various kinds of incentives, such as property right incentive, livelihood incentive, market incentive, and fiscal incentive. Research results showed that indirect incentives such as lagoon dredging, crab seedling or salary for those who have willingness to plant mangrove in brackish ponds represented good options from the perspective of alternative livelihood development as well as the effectiveness of environmental management.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2011 2011


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025 Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024 Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021 Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020 Vol 10, No 1 (2020): JUNI 2020 Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019 Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018 Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 7, No 1 (2017): JUNI 2017 Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016 Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015 Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014 Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014 Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013 Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011 More Issue