cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zahri Nasution
Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 20896980     EISSN : 25273280     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Environmental Science
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013" : 8 Documents clear
ALTERNATIF MODEL KELEMBAGAAN REFINE: MODEL INOVASI KELEMBAGAAN KLINIK IPTEK MINA BISNIS Armen Zulham
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (308.349 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i1.235

Abstract

Naskah ini, terkait dengan konsepsi Klinik IPTEK Mina Bisnis (KIMBis) dan Research ExtensionFisheries Community Network (REFINE). Keduanya merupakan inovasi kelembagaan yang bertujuanmenyebarkan IPTEK di daerah pedesaan. Konsepsi KIMBis telah diimplementasikan pada 15 lokasi.Sementara implementasi dari konsepsi REFINE masih dalam wacana. Konsepsi dasar keduanya sangatberbeda tetapi tujuannya hampir sama. Kelembagaan KIMBis dibangun melalui partisipasi berbagaistakeholder dengan pendekatan bottom up. Sementara kelembagaan REFINE dikembangkan denganmembentuk Kelompok Kerja (Pokja) pada tingkat pusat dan daerah, pendekatannya adalah top down.Sumber informasi utama tulisan ini adalah pengamatan lapangan terhadap perilaku berbagai stakeholder,serta laporan 15 lokasi KIMBis dan dokumen REFINE. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa KIMBisdapat dimodifikasi sebagai alternatif model kelembagaan REFINE. Modifikasi kelembagaan sebagaipenyebar inovasi ini tergantung pada kemauan politik dari perumus kebijakan. Selain itu fleksibilitaslembaga tersebut juga memegang peranan penting dalam menarik pemangku kepentingan berpartisipasidalam kelembagaan itu. Kelembagaan berbasis masyarakat umumnya lebih mudah diimplementasikandibandingkan kelembagaan formal dalam bentuk Pokja. Fleksibilitas KIMBis membuat kelembagaantersebut berperan multi fungsi. Namun untuk memfungsikan KIMBis: sebagai sarana pemberdayaanmasyarakat berbasis IPTEK, sarana pengembangan ekonomi masyarakat berbasis IPTEK, sarana kerjasama peneliti, perekayasa dan penyuluh dalam menerapkan dan menyebarkan IPTEK serta memperolehumpan balik untuk merenovasi IPTEK dan pendekatan yang dilakukan, sebagai tempat kolaborasi denganlembaga-lembaga yang sudah ada, SKPP, SKPD, Swasta dan LSM dalam mewujudkan kesejahteraanmasyarakat, dan sebagai laboratorium lapang aspek sosial ekonomi kelautan dan perikanan dihadapkanpada berbagai kendala. Tingkat partisipasi berbagai pemangku kepentingan terhadap KIMBis sangatbervariasi. Pada masa yang akan datang untuk mengembangkan KIMBis harus mengembangkan sosialkapital dan interkoneksitas, agar partisipasi pemangku kepentingan dapat meningkat.Title: An Alternative Institution Model for REFINE:Inovative Institutional Model of the Klinik Iptek Mina BisnisThis paper is associated with the concept of institutions innovation of the “Klinik IPTEK MinaBisnis (KIMBis)” and the “Research Extension Fisheries Community Network” (REFINE). The purpose ofboth the institutions innovation was to spread the technologies at the villages communities. Recently, theKIMBis concept has been implemented at 15 locations, while the REFINE concept still remains a plan.The basic concept of both innovations are very different but the goals almost the same. The KIMBis wasbuilt through the participation of a wide range of stakeholders with a bottom up approaching method.Mean while, the REFINE was developed by forming working group (Pokja) at the provincial and thedistrict levels, known a top down approaching method. The main sources of the information for this paperare based on the field observation tows the various stakeholders’ behavior, as well as the report of the15 locations of KIMBis and the REFINE documents. The results show that KIMBis can be modified asthe alternative institution for REFINE. This modification depends greatly on the political will of the policymakers. In addition, the flexibility of the institutions is also play an important role in an attracting the stakeholders to participate in the institutional program. In the form of working group, the society-basedinstitutions are generally easier to be implemented than the formal institution. The flexibility of KIMBiswill build a multi-functioned institution, such as the place for technology-based society empowerment;the place for technology-based rural economic development; and a tool to develop the cooperationamong researchers, engineers, and extension officers in applying and spreading technologies as well asobtaining feedbacks to renovate technologies and the approaching methods. The other functions aretofacilitate the existing institutions: SKPP,SKPD, private companies and NGO to create public welfare,and as the field laboratory for the socio ecomonic aspects to support the development of marine andfisheries. Recently, the level of participation of the stakeholders involved in the KIMBis activities varywidely. In the future, the development of KIMBis need social capital and interconectivity strategies toboost the stakeholders paticipation on KIMBis program.
EVALUASI DAN STRATEGI PENINGKATAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA (PUMP PB): PENDEKATAN ANALISIS PROSPEKTIF Yayan Hikmayani; Rismutia Hayu Deswati; Zahri Nasution
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.355 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i1.232

Abstract

Potensi perikanan budidaya untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan tergolongbesar, namun belum diikuti oleh tingkat pemanfaatan yang optimal. Untuk itu, sejak tahun 2011pemerintah telah mengimplementasikan Program Pengembangan Usaha Mina Pedesaan PerikananBudidaya (PUMP-PB) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan PUMP-PBdan mendapatkan strategi peningkatannya. Penelitian dilakukan pada empat lokasi contoh terpilih yaitudi Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Maros dan Kabupaten Hulu Sungai Utarayang masing-masing mewakili PUMP-PB lele, udang, rumput laut dan patin. Pengambilan sampelresponden ditentukan secara sengaja. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang dianalisissecara kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan analisis prospektif. Hasil penelitian menunjukkanbahwa secara umum untuk empat lokasi contoh,program PUMP-PB memiliki prospek keberhasilan yangbaik di masa datang dengan enam faktor penentunya, yaitu: tingkat dan akses teknologi budidaya,ketepatan pemilihan calon lokasi, ketepatan calon penerima bantuan, luas dan status lahan, ketepatanturunnya bantuan dan dukungan kebijakan. Strategi peningkatan keberhasilan Program PUMP-PBke depan adalah meningkatkan fasilitas pemanfaatan teknologi oleh pembuidaya seoptimal mungkin,akselerasi program pelatihan untuk pembudidaya, dan dukungan institusi terkait untuk perluasan pasar.Secara khusus, prospek keberhasilan program PUMP-PB di masa datang untuk komoditas lele dankomoditas patin tergolong baik, sedangkan untuk komoditas udang dan rumput laut tergolong cukupbaik. Strategi peningkatan keberhasilan program PUMP-PB untuk komoditas lele dan patin adalahsama dengan strategi secara umum, sedangkan untuk komoditas udang dan rumput laut adalah denganmeningkatkan fasilitas akses terhadap teknologi oleh pembudidaya yang diikuti oleh peran penyediaanlembaga penyuluhan dan keterlibatan penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan.Title: Evaluation and Strategy on Successful Implementation of RuralDevelopment Mina Aquaculture Business Programme (PUMP PB):Prospective Analysis ApproachThe potential of aquaculture to support marine and fisheries development are considerable, butnot followed by optimal utilization yet. Since 2011, Government has implemented Business DevelopmentRural Mina Aquaculture Program (PUMP-PB) in Indonesia. This study aimed to evaluate and acquirestrategies for improving the successfull of PUMP - PB. This research was carried out at four sitesselected namely Indramayu District, Kolaka District, Maros District, Upper North River District, eachof which represented a PUMP-PB in catfish, shrimp, seaweed and catfish (pangasius). Sampling ofrespondents determined intentionally. Data used is composed of primary data that were analyzedqualitatively and quantitatively with the prospective analysis approach. The results showed that thelocation of the program’s four PUMP-PB has good success prospects in the future with six determinants,namely: level of access and technology of aquaculture, the precision of location of candidates selection, prospective recipient accuracy, land status, the timeliness of goverment assistance and policy support.Strategy of improving the success of PUMP-PB are improving facilities utilization technology by fishfarmers, accelerated training programmes for fish farmers, and related institutions to support marketexpansion. In particular, the prospects of success PUMP-PB in the future for pangasius and catfishcommodities are good, while shrimp and seaweed are good enough. Strategy for improving the successof PUMP-PB for pangasius and catfish commodities are the same as the general strategy, as for shrimpand seaweed commodity is to improve the facilities access to technology by farmers which was followedby the support of institutions to providing counseling and involvement in research and development ofmarine and fisheries sector.
DAMPAK KEBIJAKAN IMPOR DAN KELEMBAGAAN TERHADAP KINERJA INDUSTRI GARAM NASIONAL Tikkyrino Kurniawan; Ahmad Azizi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.212 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i1.7

Abstract

Perbedaan data produksi dan rendahnya kualitas pada industri pegaraman menyebabkan tingginya jumlah impor sehingga merugikan pegaraman rakyat. Padahal penghasilan dari sektor garam digunakan untuk hidup selama satu tahun. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja impor garam dengan kelembagaan industri garam yang kaitanya dengan stabilitas harga dan kesejahteraan petani garam. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan Mei tahun 2012 dengan menggunakan gabungan data primer dan sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil studi menyebutkan bahwa adanya perbedaan perhitungan data produksi garam antara KKP dan data nasional berdampak terhadap ketepatan impor garam. Industrialisasi produksi dan impor berdampak terhadap inisiatif berproduksi dan kesejahteraan petani garam. Kondisi ini diperparah oleh belum kondusifnya implementasi kelembagaan bagi hasil dengan kondisi industri garam rakyat. Perlu perbaikan perhitungan data impor garam, baik dengan kerjasama antar instansi maupun ada lembaga tersendiri sebagai pengumpul sehingga data produksi garam bisa lebih valid. Title: The Impact of Import Policy and Institutions to the National Salt Industry PerformanceThe existence of different official data repository salt production and low quality of salt in the leads to a huge amount of impor. This, in turn, will worse off public salt production. Mean while, for salt farmers, income generated from producing public salt production were used for their household life for the entire year fiscal. The aim of this research is to analyse import performances with salt industry’s institution related to price stability and salt farmers’ welfare. This research was conducted duracy April to May 2012 and used both primary and secondary data. Descriptive analysis was used in this study. Result of  the  study  indicatea  gap  occurs  in  calculation  between  Ministry  for  Marine  and  Fisheries  (MMAF) and National salt production affected to salt import accuracy. Production and import’s industrialization affected the production initiatives and salt farmers’ welfare. It is worsening by implementation for sharing of production still unstable with public-salt productions’ condition. The data is still need to recalculation with collaboration of several public institutions or new institution as a collector to achieve more valid data of salt production the production data could be more valid.
PRAKIRAAN DAMPAK ANCAMAN DAN GANGGUAN DALAM PERIKANAN TANGKAP DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Zahri Nasution; Armen Zulham
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.846 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i1.233

Abstract

Ancaman dan gangguan dalam pembangunan perikanan tangkap dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu diantisipasi guna mencapai manfaat sumber daya perikanan secaratepat bagi masyarakat nelayan. Studi ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis prakiraan dampakkeamanan (AMDAK) pada setiap program perikanan tangkap dan pengawasan sumber daya kelautandan perikanan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kajian ini menggunakan pendekatankualitatif. Jenis data yang digunakan dalam kegiatan ini adalah data sekunder dan data primer. Datayang didapat diolah dan dianalisis secara deskriptif serta diinterpretasikan secara logis. Hasil studimenunjukkan bahwa pada kegiatan yang tercakup dalam program pengembangan dan pengelolaanperikanan tangkap terdapat potensi gangguan dan ancaman faktual mulai dari konflik antar kelompokmasyarakat hingga gangguan dari adanya kapal asing. Disamping itu, terdapat pula potensi konflikpenggunaan alat tangkap antar nelayan dan gangguan kapal asing. Luasnya wilayah perairan yangdimiliki Indonesia dan keterbatasan sumber daya manusia dan pengawasnya, menyebabkan masihbanyaknya terjadi pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Pengawasan secaraterpadu dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan perekonomian, karena porsi kekayaansumber daya perikanan tidak berkurang akibat adanya kegiatan penangkapan ikan yang illegal.Title: Threat and Interference Impact Forecasting in Capture Fisheries andMarine and Fisheries Resources MonitoringThreats and disruptions in fisheries development and marine and fisheries resources monitoringare necessary to be anticipated toachieve appropriate benefits of fishery resources to fisher. This studyaimed to identify and analyze security impact forecasts (AMDAK) on each program and surveillanceof fisheries resources and marine fisheries in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF).This study used a qualitative approach. Types of datas used in this activity are secondary data andprimary data. Data obtained were processed and analyzed descriptively and logically interpreted. Thestudy results showed that the activities included in the program of development and capture fisheriesmanagement was potentialy for interference and threats factual conflicts ranging from community groupsto interference from the presence of foreign vessels. In addition, there are potential conflicts betweenfishers, fishing gears and interference of foreign vessels. The wide of territorial waters were owned byIndonesia and human resource limitations and a supervisor, causing still many violations in the utilizationof fisheries resources. Integrated surveillancecan provide a positive impact to the economy, because theportion of the fishery resource wealth is not reduced as a result of illegal fishing activities.
PERAN DIPLOMASI KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBAGAI BAGIAN UPAYA MENANGGULANGI PERIKANAN ILEGAL DI INDONESIA Bayu Vita Indah Yanti
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.941 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i1.121

Abstract

ABSTRAKPermasalahan perikanan ilegal di Indonesia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang terjadi di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi permasalahan perikanan ilegal di Indonesia untuk menekan kerugian bagi Indonesia. Salah satu upayayang dilakukan untuk menangani permasalahan perikanan ilegal ini dengan melakukan diplomasi antarnegara khususnya di bidang kelautan dan perikanan. Bagaimana peran diplomasi kelautan dan perikanan Indonesia untuk menanggulangi perikanan ilegal di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang dikaji dalam kajian aspek hukum dalam memerangi kegiatan Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF). Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiriskarena dilakukan berdasarkan pada kondisi faktual permasalahan yang terjadi hingga saat ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa peran diplomasi bidang kelautan dan perikanan amat penting dan dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam melakukan negosiasi antarnegara di bidang kelautan dan perikanan, meski saat ini hal tersebut masih dianggap belum maksimal dilaksanakan. Jika diplomasi dapat berperan secara maksimal, maka negara lain terutama negara-negara asal pelaku IUUF di Indonesia dapat melakukan upaya pencegahan agar warganegaranya tidak melakukan kegiatan perikanan ilegal di Indonesia. Diplomasi ini penting dilakukanoleh kementerian terkait (Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Luar Negeri(Kemenlu), serta didukung pula oleh semua pihak yang mewakili kepentingan Indonesia di mancanegara.Kata Kunci: peran diplomasi, bidang kelautan dan perikanan, penanganan perikanan ilegalTitle: The Role of Marine and Fisheries Diplomacy as a Part ofEradicate Illegal Fishing in IndonesiaProblem of illegal fishing in Indonesia is one of transnational crime that occurred in Indonesia. Various efforts were made to address the problem of illegal fishing in Indonesia in order to reduce losses. One of the efforts made to address the problem of illegal was through fishing diplomacy between related countries, particularly in marine affairs and fisheries field. How the role of marine and fisheries Indonesian diplomacy to tackle illegal fishing in Indonesia is one of the issues to examined in the study of the legal aspects against Illegal Unreported Unregulated Fishing activities (IUUF). Method of an empirical legal research because it is based on factual conditions of the problems on current situation. Results of theresearch showed that the role of diplomacy in marine and fisheries sector is very important and can improve Indonesia’s bargaining position in negotiations between countries in marine affairs and fisheriesfield, although it is not maximized yet on implementation. Neighboring countries Indonesia could prevent IUUF when they maximized diplomacy and achieve agreement among them. There for, diplomacy isimportant to be undertaken by the relevant ministries, i.e., (Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (MMAF), the Ministry of Foreign Affairs (Foreign Ministry)), and supported by all parties that representthe interests of Indonesia in foreign countries.Keywords: the role of diplomacy, marine affairs and fisheries, illegal fishing handling
ALTERNATIF KEBIJAKAN MENGHADAPI PERGOLAKAN PETAMBAK AKIBAT PENCEMARAN PERAIRAN (Studi Kasus Pada Petambak Ujung Pangkah Kabupaten Gresik) Istiana Istiana
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (350.288 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i1.10

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pergolakan yang terjadi pada masyarakat petambak sebagai akibat adanya pencemaran perairan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2011 sampai Januari 2013 di desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif. Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case study) yang memusatkan pada kelompok masyarakat petambak. Teknik pemilihan informan secara purposive. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara indepth interview. Analisis data dilakukan secara deskritif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat pencemaran perairan, petambak mengalami penurunan pendapatan. Petambak menuduh tercemarnya lingkungan pesisir berasal PT. Hess Indonesia Ltd. karena memang cuma satu-satunya perusahaan itu yang ada di desa. Kondisi ini telah memunculkan kebersamaan petambak dengan melalui interaksi informal antar petambak yang memunculkan kelompok tani tambak desa Pangkah Wetan. Solidaritas kolektif komunitas memobilisasi gerakan pertentangan yang efektif dalam melahirkan kekuatan menggerakkan massa yaitu gerakan terbuka atau unjuk rasa dengan komunitas masyarakat petambak dan nelayan desa lain. Aksi protes yang dilakukan petambak merupakan bentuk resistensi petambak terhadap kebijakan pemerintah dan pengusaha. Gerakan ini bukan sekedar suatu reaksi tetapi juga sebagai wahana untuk mencapai tujuan-tujuan perubahan yaitu lingkungan tambak yang memiliki daya dukung tinggi.Title: Policy Options to Deal With: Fish Farmers Upheaval Due Water Pollution (Case Study on Ujung Pangkah Fish Farmers of Gresik Regency)The aims of the study is to describe the upheaval in fish farmers community as a result of water pollution. Research was conducted during July 2011 to January 2013 in Pangkah Wetan Village Ujung Pangkah District of Gresik Regency. The research type were qualitative descriptive. The research is a case study which focus on the fish farmer community groups. Informants were selected purposively. Primary data were collected by using in-depth interview. Result of the research showed that due to water pollution, fish farmers have complained about declining income. Fish farmers were predict that coastal environmental contamination derived main company, namely PT. Hess Indonesia Ltd. This situation has led to fish farmers togetherness through informal interactions among fish farmers. Collective solidarity of communities has been mobilize effective opposition movement, namely demonstration did by fish farmer against government policy and private company. This protest is not only a reaction but also the way to achieve the objectives of environmental changes of brackish water pond that have a high carrying capacity.
NERACA EKONOMI SUMBER DAYA PERIKANAN PANTAI UTARA JAWA Zuzy Anna; Akhmad Fauzi
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (682.045 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i1.234

Abstract

Industri perikanan tangkap yang optimal dan berkelanjutan hanya dapat dicapai denganperencanaan yang tepat melalui penerapan instrumen pengelolaan yang tepat pula.Neraca EkonomiSumber daya ikan (NESI) adalah salah satu instrumen perencanaan yang selayaknya digunakansebagai basis pengelolaan sebagaimana dimandatkan oleh UU No. 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaandan Perlindungan Lingkungan Hidup. NESI dapat menjadi acuan utama dari Rencana PengelolaanPerikanan (RPP).Secara umum NESI memberikan pemahaman bagi pengambil kebijakan mengenaibagaimana aliran stok sumber daya ikan dan kaitannya dengan perubahan dinamika alamiah dan jugakegiatan ekonomi perikanan tangkap. Paper ini akan membahas mengenai NESI untuk perikanantangkap di Pantai Utara jawa, khususnya pada perikanan pelagik, demersal dan udang. Metode yangdigunakan adalah analisis bioekonomi standard dan estimasi parameter dengan CYP dan Fox, sertaperhitungan neraca dengan metode System of National Account dari FAO (2004) yang disesuaikandengan kondisi data yang ada. Hasil analisis meliputi pengukuran neraca aset standing stock (physicalasset account) ikan ekonomis penting beserta perubahannya, pengukuran sumber daya ikan yangdapat dimanfaatkan (fishable biomass) deplesi dan neraca moneter. Paper juga memberikan solusirekomendasi kebijakan bagi pengelolaan perikanan di wilayah kajian.Title: North Coast of Java Fisheries Resource AccountingOptimal and sustainable fisheries Industries, can only be achieved by proper planning throughimplementation of appropriate management instruments. FRA consider an instruments of planning, whichshould be used as a basis for management, as mandated by Law No.32/ 2009, regarding the Managementand Protection of the Environment. FRA could be the main reference of Fisheries Management Plan(FMP). In general FRA provides insights understanding for policy makers on how the flow of the stock offish and its relation to the changes in natural dynamics. This paper discusses the North Coast of Java’sFRA, especially on the pelagic, demersal, and shrimp Fisheries. Standard bioeconomic analysis, usingCYP and Fox models for parameter estimation, were used in this study. As parameters were estimated,FRA was calculated using the System of National Accounts of FAO (2004), modified to the conditions ofexisting data. The results of the analysis include the measurement of standing stock assets accounting(physical asset account), and its amendment on economically important fish, fishable biomass, depletionand monetary accounting. Paper also provides a solution for management of the fisheries, through policyrecommendations in that particular study area.
ANALISIS TIPOLOGI WILAYAH DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN MINAPOLITAN DI PROVINSI GORONTALO Taslim Arifin; Syahrial Nur Amri; Siti Hajar Suryawati
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (744.319 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v3i1.14

Abstract

Pengembangan wilayah dengan pendekatan minapolitan sebagai konsep pembangunan perikanan tidak bisa dilakukan secara parsial. Perikanan harus dibangun secara holisitik yaitu dengan membangun semua yang tersedia di perkotaan ke perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur dan pola pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengetahui potensi dan daya saing lokasi sebagai prioritas pusat pertumbuhan perikanan di Provinsi Gorontalo. Studi ini menggunakan analisis tipologi Klassen dan Shift-Share (S-S). Wilayah yang memiliki struktur ekonomi relatif baik adalah Kabupaten Pohuwato. Daerah ini memiliki PDRB perkapita di atas nilai provinsi namun pertumbuhan ekonomi masih dibawah provinsi (high income but low growth), atau termasuk kategori daerah maju tapi tertekan. Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan Bone Bolango termasuk dalam kategori relatif tertinggal (low growth and low income). Kabupaten Boalemo, Pohuwato dan Bone Bolango memiliki pertumbuhan subsektor perikanan yang hampir sama yaitu 18,6%, 16,2% dan 12,7%. Kabupaten Gorontalo hanya bertumbuh sebesar 7,4%. Hal ini tidak terlepas dari produksi subsektor perikanan Kabupaten Gorontalo yang hanya memiliki share 8% terhadap produksi perikanan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada sektor perikanan, perlu memperhatikan hal-hal berikut: (a) menyediakan fasilitas publik, (b) pengembangan sektor perikanan secara terintegrasi, (c) pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, (d) Pemda Kabupaten Boalemo dan Pohuwato, perlu melakukan tindakan pro aktif dan konstruktif untuk merangsang tumbuhnya minat penanaman modal disertai dengan peningkatan dan pembenahan kualitas SDM. Title: Regional Typhology Analysis for Developing of Minapolitan in the Gorontalo ProvinceRegional  development  by  using  Minapolitan  approach  is  as  a  fisheries  development  concept cannot be applied partially. Fisheries sector should be holistically developed by developing all of potency of rurals and urban areas. This study aims to: (1) understand the structure and pattern of regional economic growth, (2) find out the potency and competitiveness of the area as a priority for fisheries development center in Gorontalo Province. This study uses Klassen and Shift-Share (S-S) typology analysis. Finding of this study showed that has the better economic structure was Pohuwato Regency. This region has Gross Regional Domestic Bruto (GRDB) per capita above the provincial value. However, economic development is still below the provincial level (high income but low growth). It is categorized as developed region but they still under preasure of economy. Boalemo Regency, Pohuwato Regency and Bone Bolango Regency have almost equal fishery development value, which are 18.6%, 16.2% and 12.7% respectively. Gorontalo Regency is grow only 7.4 %. This is due to fisheries production in Gorontalo Regency is only share 8% of total fisheries production. In order to improve economic growth, is  fisheries  sector  need  to  pay  attention  to  several  important  points:  (a)  provide  public  facilities,  (b) development of an integrated fisheries sector, (c) development of processing industry, (d) Boalemo and Pohuwato regencies, need to tae action of pro-active and constructive to stimulate investor in improving quality of human resources.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025 Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024 Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021 Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020 Vol 10, No 1 (2020): JUNI 2020 Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019 Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018 Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 7, No 1 (2017): JUNI 2017 Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016 Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015 Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014 Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014 Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013 Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011 More Issue