cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zahri Nasution
Contact Email
kebijakan.sosek@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
kebijakan.sosek@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Published by Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
ISSN : 20896980     EISSN : 25273280     DOI : -
Core Subject : Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Environmental Science
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan merupakan Jurnal Ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dengan tujuan menyebarluaskan hasil karya tulis ilmiah di bidang Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Artikel-artikel yang dimuat diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku usaha dan pengambil kebijakan di sektor kelautan dan perikanan terutama dari sisi sosial ekonomi
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019" : 8 Documents clear
KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN UKURAN KAPAL DALAM DEFINISI NELAYAN KECIL Radityo Pramoda; Tenny Apriliani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v9i2.7499

Abstract

Definisi nelayan kecil sebagai sebuah kebijakan publik memiliki arti penting, ketika dihadapkan pada keinginan pemerintah mengelola wilayah perikanan nusantara secara baik dan berkeadilan. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji ukuran kapal yang tepat dalam definisi nelayan kecil. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang dijabarkan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran kapal yang paling tepat digunakan nelayan kecil adalah ≤ 5 Gross Tonnage/GT. Adanya perbedaan satuan volume kapal untuk definisi nelayan kecil dalam UU No. 45/2009 dan UU No. 7/2016, juga memberikan dampak terhadap: 1) rujukan UU yang harus diacu; 2) kewenangan perizinan kapal (dikaitkan UU No. 23/2014); 3) wilayah penangkapan ikan; 4) kemampuan memperoleh hasil tangkapan (teknologi); 5) tata administrasi pencatatan kapal. Rekomendasi yang harus diupayakan pemerintah ialah menyamakan ukuran kapal dalam salah satu rumusan teks definisi nelayan kecil dengan merivisi UU No. 45/2009 atau UU No. 7/2016.Title: A Legal Study on Vessel Size Policy Within The Definition of Small Scale FisherThe definition of small scale fisher plays a vital role in public policy, especially as the government attempts to establish a well and fairway managing its national fishery area. The purpose of this study is to determine the appropriate vessel size for small fisher definition. Data were analyzed using a normative juridical method and were described in a narrative description. The results suggest that the most appropriate vessel size for the small scale fishers is less than 5 Gross Tonnage/GT. The difference in unit usage between Constitution No. 45/2009 and Constitution No. 7/2016, has also made impacts towards several aspects, such as: 1) which constitution to refer to; 2) vessel authorization licensing (refer to Constitution No. 23/2014); 3) fishing area; 4) ability to catch fishes (technology); 5) administrative procedures for vessels’ recording. Therefore, based on these findings, this study recommends the government to equalize the size of the vessel in at least one of the text that defines small fisher, either Constitution No. 45/2009 or Constitution No. 7/2016. 
STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERIKANAN TANGKAP DI KABUPATEN BUTON SELATAN Retno Widihastuti; Armen Zulham
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (626.891 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v9i2.7475

Abstract

Potensi perikanan tangkap Kabupaten Buton Selatan cukup besar meliputi jenis ikan pelagis besar dan kecil, serta demersal. Kabupaten Buton Selatan yang menjadi bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 714 (WPP RI 714), secara rata-rata mampu berkontribusi melalui produksi perikanan tangkap dengan jumlah rata-rata 35,452,429kg/tahun. Angka tersebut adalah tidak termasuk pelagis besar tuna dan cakalang (KepMenKP No.50, 2017). Kenyataannya pada tahun 2014 kontribusi Kabupaten Buton Selatan hanya sejumlah 7.308.000 kg/tahun (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan, 2015). Pertimbangan karakteristik inilah, menjadikan Kabupaten Buton Selatan dipilih menjadi lokasi penelitian. Penelitian bertujuan untuk memberikan masukan berupa strategi dalam mengembangkan industri perikanan tangkap di Kabupaten Buton Selatan. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2016.Data yang dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari informasi yang terkumpul, kemudian dikelompokkan, disusun, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data kuantitatif dianalisis dalam bentuk statistik sederhana, sedangkan untuk mengidentifikasi peluang pengembangan daerah dilakukan identifikasi USG (Urgency, Seriousness and Growth), SWOT (StrengthWeakneses Opportunity and Threat), dan QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix). Hasil analisis menunjukan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tangkap di Kabupaten Buton Selatan belum optimal, oleh karenanya diperlukan kebijakan yang berbasis pada permasalahan kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap yang mendukung program pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Adapun implikasi kebijakan yang diperlukan pemerintah meliputi : a) Mempromosikan pemanfaatan sumberdaya perairan kepada investor dengan peluang dibangunnya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); b) Memanfaatkan seluruh armada dan alat tangkap untuk memanfaatkan PPI yang akan dibangun;  c) Mempromosikan PSKPT ke investor; serta d) Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan sarana dan prasarana serta potensi perikanan tangkap. Title: Strategy of Capture Fisheries Industry Development In South Buton DistrictThe potential of capture fisheries in South Buton District is quite large, including large and small pelagic fish species, and demersal fish. South Buton District which is part of the Fisheries Management Region of the Republic of Indonesia 714 (WPP RI 714) on average is able to contribute through capture fisheries production with an average number of 35.452,429kg / year. This number is not including the large pelagic tuna and skipjack. In fact, in 2014 production was only 7,308,000 kg / year (South Buton District Marine and Fisheries Data, 2014). Consider this characteristic, making South Buton District was chosen as the research location. The research aims to give input a strategy in developing the capture fisheries industry in South Buton District. The study was conducted in October 2016. Data collected are primary and secondary data. Primary data collection is done by using interview and observation techniques. Data analysis was performed descriptively qualitative and quantitative. Qualitative data were obtained from information collected, then grouped, arranged, and analyzed descriptively qualitatively. Quantitative data were analyzed in the form of simple statistics, while to identify opportunities for regional development USG (Urgency, Seriousness and Growth) identification, SWOT (Strength-Weakneses Opportunity and Threat), and QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix).The results of the analysis show that the utilization of the potential of capture fisheries in South Buton District is not optimal, therefore a policy that is based on the problem of the lack of capture fisheries facilities and infrastructure that supports the development of the marine and fisheries sector is needed. The policy implications required by the government include: a) Promoting the use of aquatic resources to investors with the opportunity to develop PPIs; b) Utilizing the entire fleet and fishing gear to utilize the Fish Landing Base to be built; c) PromotingPSKPT to investors; and d) Prepare Human Resources (HR) in the management of facilities and infrastructure as well as the potential of capture fisheries. 
Front+Back Matter Marina, sekretariat
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (27.102 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v9i2.8386

Abstract

PERENCANAAN MODEL DAN STRATEGI PENGELOLAAN SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) BIAK DI KABUPATEN BIAK NUMFOR, PAPUA Umari Hasan; Harianto Harianto; Catur Sarwanto
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1267.144 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v9i2.7778

Abstract

Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) adalah pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu dari hulu ke hilir berbasis kawasan, yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016 melalui berbagai kegiatan seperti pembangunan fasilitas usaha, fasilitas pendukung, penyaluran bantuan usaha, dan pelatihan tenaga kerja perikanan. Kawasan SKPT Biak belum beroperasi secara maksimal karena beberapa hal, antara lain belum memiliki model dan strategi pengelolaan kawasan. Penelitian ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu: 1) menyusun model pengelolaan SKPT Biak; 2) mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternalyang mempengaruhi pengelolaan SKPT Biak; 3) merumuskan alternatif dan prioritas strategi pengelolaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan Business Model Canvas (BMC) yang disesuaikan untuk organisasi non-profit, serta analisis strengths, weaknesses, opportunities, threats (SWOT) yang diintegrasikan dengan Analitycal Hierarchy Process (AHP). Hasil analisis pada penelitian ini adalah model pengelolaan SKPT Biak, yang memilikitiga segmen yang dinilai relatif lebih penting dan sangat mempengaruhi kesuksesan segmen lainnya yaitu: Proporsi Nilai, Aktifitas Kunci, dan Arus Pendapatan. Prioritas strategi yang dirumuskan, yaitu: (1) Mengoptimalkan semua sumber daya produksi untuk menciptakan nilai yang dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mitra, serta untuk menarik pelanggan dan investor baru; (2) Melakukan promosi peluang investasi dan kerja sama, serta mengusulkan alokasi bantuan dalam rangka mengoptimalkan seluruh aktifitas dalam kawasan SKPT Biak; (3) Penyusunan peraturan penerapan retribusi, sistem pembayaran, pengelolaan, dan sanksi dengan melibatkan Pemeritah, asosiasi usaha, dan instansi terkait lainnya; serta (4) Menyusun perencanaan seluruh kegiatan dan anggaran dalam rangka optimalisasi pengelolaan kawasan SKPT Biak, untuk diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kementerian terkait, serta Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Swasta (BUMN/BUMS) penyalur Corporate Social Responsibility/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR/PKBL).Title: Model and Strategy Planning on Integrated Management of Biak Marine and Fisheries Center (SKPT) in Biak Numfor District, PapuaIntegrated Marine and Fisheries Center (SKPT) is an integrated marine and fisheries business center from the upstream to downstream based on area, which has been developed by the Ministry of Marine Affairs and Fisheries since 2016 through various activities, such as the construction of business facilities, supporting facilities, business support distribution, and training for fisheries labors. The SKPT Biak area has not yet operated optimally due to several factors, including the lack of area management model and strategy. This research has three main objectives namely : 1) develop a SKPT Biak management model;  2) identify internal and external factors that affect the management of SKPT Biak; 3) formulate alternative and priority management strategies. The method used in this research is descriptive method using Business Model Canvas (BMC) which is adjusted for non-profit organizations, as well as strengths, weaknesses, opportunities, threats (SWOT) analysis which is integrated with the Analitycal Hierarchy Process (AHP). The results of the analysis inthis study is management model of SKPT Biak, that the segments that are considered relatively more important and greatly affect the success of other segments, that is: Proportion of Values, Key Activities, and Revenues. Formulated priority strategies are: (1) Optimizing all production resources to create value that can increase customer and partner loyalty, and to attract new customers and investors; (2) Promoting investment opportunities and cooperation, and proposing the allocation of assistance in order to optimize all activities in the SKPT Biak area; (3) Formulation of regulations on user fees, payment systems, management, and sanctions involving the Government, business associations, and other relevant agencies; and (4) Arranging the planning of all activities and budgets in the context of optimizing the management of the Biak SKPT area, to be proposed to the KKP, relevant ministries, as well as BUMN/BUMS channeling CSR /PKBL. 
KELAS DAN POTENSI KONFLIK NELAYAN DI KOTA KUPANG (Studi Kasus Nelayan Di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur) Petrus Kobesi; Rilus A. Kinseng; Satyawan Sunito
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15578/jksekp.v9i2.7918

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam melimpah; salah satunya perikanan tangkap. Potensi ini didukung oleh luas perairan mencapai 200.000 km2 dan letak yang sangat strategis. Hal yang sama juga dengan Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan alam laut yang melimpah sehingga masyarakat pesisir pantai memilih melaut sebagai sumber penghidupan ekonomi kelaurga. Dalam proses penangkapan ikan oleh nelayan; seringkali memperlihatkan  cara-cara yang bersifat eksploitasi sehingga berpotensi konflik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui formasi kelas, potensi konflik dan pengelolaan konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan paradigma kritis. Hasil penelitian menunjukan bahwa perubahan teknologi penangkapan mengakibatkan terbentuknya kelas sosial nelayan. Terdapat 4 kelas nelayan di Kecamatan Kelapa Lima yakni nelayan buruh, nelayan kecil, nelayan menengah dan nelayan besar. Adapun potensi konflik yang mengemuka, yakni konflik yang dipicu oleh hubungan produksi antara pemilik perahu dengan  nelayan buruh. Konflik yang dipicu oleh cara produksi dan penggunaan alat penangkapan antara bagan apung dengan bagan tanam. Konflik yang dipicu oleh tumpang tindih wilayah penangkapan antara nelayan purse seine dengan nelayan pukat. Pengelolaan konflik dilakukan oleh berbagai pihak yang memiliki otoritas sebagai mediator seperti pemerintah, tokoh agama dan pemilik perahu. Title: Class and Potential Conflict of Fishers in Kupang City (Case Study of Fishers in Kelapa Lima sub-district, Kupang City, East Nusa Tenggara)Indonesia is blessed with rich natural resources; one of which is capture fisheries. This potential is supported by an area of   water reaching 200,000 km2 and a very strategic location. The same thing also with Kelapa Lima Subdistrict, Kupang City, East Nusa Tenggara has abundant natural resources of the sea so that coastal communities choose to go to sea as a source of family economic livelihood. In the process of fishing by fishers; often shows ways that are exploitative so that the potential for conflict. The purpose of this study is to determine class formation, potential conflicts and conflict management. The method used in this study is a qualitative method using a critical paradigm. The results showed that changes in fishing technology resulted in the formation of a social class of fishers. There are 4 classes of fishers in Kelapa Lima Sub-district namely labor fishers, small fishers, medium fishers and big fishers classes. The potential for conflicts that arise are, the potential for conflict  triggered by the production relations between boat owners and labor fishers. Conflict triggered by the method of production and use of capture equipment between floating and planting charts. Conflict triggered by overlapping fishing areas between purse seine fishers and trawlers. Conflict management is carried out by various parties who have authority as mediators such as the government, religious leaders and boat owners. 
KONTRIBUSI PAYMENT FOR ENVIRONMENT SERVICES (PES) TERHADAP KEBERLANJUTAN WISATA SELAM DI KAWASAN KONSERVASI LAUT GILI MATRA Lalu Solihin; Tridoyo Kusumastanto; Akhmad Fauzi; Fredinan Yulianda
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (735.356 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v9i2.7621

Abstract

Kawasan konservasi yang digunakan sebagai lokasi wisata selam, berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem sumberdaya terumbu karang yang ada disekitarnya. Wisatawan yang memperoleh kepuasan ketika menikmati keindahan alam laut, maka mereka harus memberikan kontribusi balik terhadap lingkungan. Dana kontribusi tersebut akan dipergunakan untuk biaya perbaikan kualitas lingkungan yang rusak akibat aktivitas wisatawan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar kontribusi PES terhadap keberlanjutan ekosistem terumbu karang sebagai penunjang kegiatan wisata selam, dan bagaimana mekanisme pungutan PES yang efisien dan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, iuran PES dari pengguna jasa wisata selam berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekosistem terumbu karang apabila iuran tersebut dikelola secara baik dan benar. Dalam skema pungutan PES yang diusulkan pada artikel ini adalah dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berkepentingan terhadap kawasan konservasi ke dalam lembaga pengelola dana PES. Title: PES (Payment For Environment Services) Contribution for Sustainability of Scuba Diving Tourism in Gili Matra Conservation AreaConservation areas which are utilized as diving tourism location, have potencials to cause damages of the surrounding thicks of coral reef ecosystem resources. Tourists who have gained satisfaction when enjoying the beauty of the nature “under the sea”, hence they must provide reciprocal contributions for the environment. The contribution funds will be used for costs of damaged environmental quality restoration due to tourist activities. Therefore, the purpose of this research is to analyze the magnitude of PES’ contribution to the sustainability of coral reef ecosystems as  a mean to support diving tourism activities, and how the collection mechanism of PES is being efficient and optimal. Research results indicated that, PES fees from users of diving tourism services have significant effects on growth of coral reef ecosystem if the fees are managed properly and correctly. In the collection scheme of PES which is proposed in this article is by involving the entire stakeholders who have importance to the conservation areas into funding management institution for PES.
EFEKTIVITAS ZONASI DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN KARANG DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN SELAT DAMPIER, RAJA AMPAT Frensly Demianus Hukom; Fredinad D.G. Yulianda; Bengen M.M. Kamal
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (896.352 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v9i2.7661

Abstract

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) ditetapkan untuk berbagai tujuan, termasuk melindungi spesies dan habitat laut, melestarikan keanekaragaman hayati laut, memulihkan stok perikanan, mengelola kegiatan pariwisata, dan meminimalkan konflik di antara beragam pengguna sumber daya. Oleh karena itu, timbul pertanyaan apakah pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Selat Dampier Raja Ampat telah dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang berkelanjutan serta meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat yang ada di kawasan tersebut.Analisis penerapan zonasi dalam pengelolaan kawasan konservasi laut Selat Dampier diukur dengan memetakan kelimpahan dan biomasa ikan karang, memotret persepsi nelayan tentang zonasi serta menilai tingkat kepatuhan nelayan pada batas-batas zonasi. Penelitian ini dilakukan di kawasan konservasi Selat Dampir, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, antara November 2016 dan Oktober 2017. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode survei, termasuk data primer dan sekunder. Metode transek sabuk, dilakukan pada kedalaman 3 m, digunakan untuk mengukur kelimpahan dan biomasa ikan. Responden adalah nelayan terumbu karang yang tinggal di Desa Saonek, Desa Yenbuba, Desa Friwen dan Desa Arborek. Data sekunder diperoleh dari beberapa sumber (Dinas Perikanan Kabupaten, BPS, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian). Data dianalisis secara deskriptif dan metode tabulasi silang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi pada pengelolaan kawasan konservasi di perairan Selat Dampier, Raja Ampat dapat dikatakan cukup efektif terlihat dari kelimpahan ikan dan biomasa yang cukup tinggi pada zona inti dan zona wisata (sebagai Daerah Perlindungan Laut/DPL) dimana pada kedua zona tersebut nilainya 1.5 sampai 2 kali dibandingkan dengan zona perikanan (Non DPL). Rata-rata tingkat kesadaran dan kepatuhan nelayan untuk tidak melakukan penangkapan ikan di daerah zona inti dan zona wisata cukup tinggi yakni 95%, Persepsi sebagian besar nelayan mengekspresikan kesadaran lingkungan dan pengetahuan yang baik tentang kawasan konservasi.Title: EFEKTIVITAS ZONASI DALAM PENGELOLAAN  PERIKANAN KARANG DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN  SELAT DAMPIER, RAJA AMPAT Marine Protected Areas (MPAs) are defined for various purposes, including to protect marine species and habitats, to conserve marine biodiversity, to restore fishery stocks, to manage tourism activities, and to minimize conflicts among diverse resource users. Therefore, question arises whether there has been effective management of the Marine protected Area in the Raja Ampat Dampier Strait in order to achieve sustainable results and improve the socio-economic status of its society. Analysis of the zoning system in the management of the Dampier Strait was measured by mapping the abundance and biomass of reef fish, capturing fishers’ perception towards zoning and assessing the level of fishers’ compliance at zoning boundaries. This research was conducted in the Dampir Strait conservation area, Raja Ampat District, West Papua Province, from November 2016 to October 2017. Primary and secondary data were collected through surveys. The belt transect method was carried out to a depth of 3 m to measure the abundance and biomass of fish. Primary data were collected from coral reef fishers living in Saonek Village, Yenbuba Village, Friwen Village and Arborek Village. Secondary data were taken from several sources (District Fisheries Service, BPS, scientific journals, and research reports). Data were analyzed descriptively and cross tabulated method. The results showed that the zoning system was effective to manage the conservation areas in the Dampier Strait waters, Raja Ampat since there are abundance of fish and high biomass in the core zone and tourist zo9ne (as Marine Protected Areas) with 1.5 to 2 times amount compared with the fisheries zone (Non DPL). The average level of awareness and average compliance of fishers to prevent themselves from fishing activities in the core zone and tourism zone is 95 %. Most fishers express high environmental awareness and good knowledge toward conservation areas.
EVALUASI SISTIM BUDIDAYA LELE: ASPEK PRODUKSI DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA (Studi Kasus: Pembudidaya Lele Kabupaten Tangerang) Nur Fauziyah; Kukuh Nirmala; Eddy Supriyono; Yani Hadiroseyani
Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019
Publisher : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1141.602 KB) | DOI: 10.15578/jksekp.v9i2.7764

Abstract

Budi daya lele merupakan komponen penting dalam sektor usaha perikanan air tawar di Kabupaten Tangerang dengan kontribusi lebih dari 70% (senilai Rp109,5 milyar) pada tahun 2018. Meskipun demikian, diperlukan peningkatan produksi di masa yang akan datang dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan pasar. Peningkatan tersebut perlu didukung oleh informasi potensi budi daya serta strategi pengembangannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai karakteristik kegiatan budi daya serta merumuskan strategi pengembangan budi daya lele di Kabupaten Tangerang. Pengambilan data dilakukan melalui survei dengan kuesioner terstruktur selama bulan Oktober 2018 hingga Januari 2019. Metode analisis data terdiri atas analisis deskriptif dan analisis SWOT. Alternatif strategi yang diprioritaskan berdasarkan hasil analisis SWOT yaitu strategi SO (Strength-Opportunities) yang berada pada kuadran I. Peningkatan keterampilan, ketersediaan benih berkualitas, dan penerapan teknolologi informasi diharapkan mampu mendukung efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan usaha. Alternatif strategi yang disarankan yaitu: (1) Dinas terkait memfasilitasi pelatihan teknologi intensifikasi budi daya yang ramah lingkungan, serta penyediaan benih unggul; dan (2) Perluasan wilayah pemasaran dan pengembangan usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta penguatan kerjasama antar pembudidaya.Title: Evaluation of Catfish Farming System: Production Aspect and Developmental Strategy, (Case studies: Catfish Farmers in Tangerang Regency)Catfish farming is an important element in the freshwater fisheries business in Tangerang Regency that contributes more than 70 percent of total production (Rp. 109.5 billion) in 2018. However, it is necessary to increase the number of future production to anticipate the market demand. This increasing production should be supported with information on potential aquaculture and its development strategies. This study aims to describe the characteristics of aquaculture activities as well as to formulate the development strategies of catfish farming in Tangerang Regency. Data were collected by structured questionnaires from October 2018 to January 2019. Data were analyzed using descriptive and SWOT analysis. Result of SWOT analysis suggests that SO (Strength-Opportunities), which was in quadrant 1, should be prioritized.  Skill improvement, availability of good fingerling, and application of information technology were expected to encourage its productivity, efficiency, and business sustainability. The study suggests following recommendation: (1) Associated agencies facilitate training of green intensification on aquaculture technology and supply superior fingerlings; and (2) Market expansion and business development using information technology, and the intense cooperation among farmers. 

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 2 (2025): Desember 2025 Vol 15, No 1 (2025): JUNI 2025 Vol 14, No 2 (2024): Desmeber 2024 Vol 14, No 1 (2024): Juni 2024 Vol 13, No 2 (2023): Desember 2023 Vol 13, No 1 (2023): Juni 2023 Vol 12, No 2 (2022): Desember 2022 Vol 12, No 1 (2022): Juni 2022 Vol 11, No 2 (2021): Desember 2021 Vol 11, No 1 (2021): JUNI 2021 Vol 10, No 2 (2020): DESEMBER 2020 Vol 10, No 1 (2020): JUNI 2020 Vol 9, No 2 (2019): DESEMBER 2019 Vol 9, No 1 (2019): JUNI 2019 Vol 8, No 2 (2018): DESEMBER 2018 Vol 8, No 1 (2018): JUNI 2018 Vol 7, No 2 (2017): DESEMBER 2017 Vol 7, No 1 (2017): JUNI 2017 Vol 6, No 2 (2016): DESEMBER 2016 Vol 6, No 1 (2016): JUNI 2016 Vol 5, No 2 (2015): DESEMBER 2015 Vol 5, No 1 (2015): JUNI 2015 Vol 4, No 2 (2014): DESEMBER 2014 Vol 4, No 1 (2014): JUNI 2014 Vol 3, No 2 (2013): DESEMBER 2013 Vol 3, No 1 (2013): JUNI 2013 Vol 2, No 2 (2012): DESEMBER 2012 Vol 2, No 1 (2012): JUNI 2012 Vol 1, No 1 (2011): DESEMBER 2011 More Issue