Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Sosiohumaniora

sosiohumaniora
Website

Published by Universitas Padjadjaran

ISSN : 14110911 EISSN : 24432660 DOI : -

Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,

Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Sosiohumaniora adalah jurnal berskala nasional yang mencakup kajian ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini menaruh perhatian pada persoalan gender, pemberdayaan masyarakat, lembaga dan administrasi publik, sistem pemerintahan lokal dan kesehatan masyarakat. Jurnal Sosiohumaniora akan menerbitkan Artikel terpilih dibawah lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

Arjuna Subject : -

Articles 12 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014" : 12 Documents clear

PENGARUH PRINSIP GOVERNANCE DALAM PERENCANAN TATA RUANG DI KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG Bambang Utoyo S.
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Perencanaan tata ruang kota sebagai bentuk intervensi kebijakan secara spasial dalam manajemenpembangunan perkotaan berdasarkan perpektif governance tidak saja menuntut kerterlibatan multi aktor/ agensi,akan tetapi juga mensyaratkan diterapkannya prinsip-prinsip governance dalam upaya mewujudkan goodurban governanace. Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini meliputi: mendeskripsikan danmenganalisis pengaruh penerapan prinsip-prinsip governance terhadap perencanaan tata ruang wilayah kota.Metode penelitian menggunakan analisis kuantitatif berdasarkan metode survai terhadap aktor pemerintah kota;civil society/masyarakat; dan sektor bisnis berdasarkan teknik proporsional random sampling. Adapun modelanalisisnya menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa prinsip governance yangmeliputi: akuntabilitas, transparansi, responsif dan partisipasi yang secara statistik berpengaruh secara nyata dansignifikan dalam perencanaan tata ruang kota dengan formulasi model Y = -3.866 + 0.580 X1 - 0.144 X2 + 1.196X3 + 0.820 X4 + e. Dengan demikian, dapat dijelaskan, bahwa jika tidak ada akuntabilitas, transparansi, responsifdan partisipasi dalam perencanaan tata ruang kota, maka rencana tata ruang kota yang dihasilkan adalah – 3.866.Penambahan 1 unit akuntabilitas akan meningkatkan bobot perencanaan tata ruang kota sebesar 0.580. Setiappengurangan 1 unit transparansi akan mengurangi bobot perencanaan tata ruang kota sebesar - 0.144. Setiappenambahan 1 unit responsibilitas akan meningkatkan bobot perencanaan tata ruang kota sebesar 1.196. Dan setiappenambahan 1 unit partisipasi akan meningkatkan bobot perencanaan tata ruang kota sebesar 0.820. Model regresiyang dihasilkan dapat digunakan sebagai prediktor perencanaan tata ruang kota daripada rata-rata perencanaantata ruang kota itu sendiri. Adapun saran dan implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan adalah, bahwapenerapan prinsip governance harus menjadi mindset para aparatur publik dalam mengatasi berbagai kepentingandan persoalan publik di wilayah perkotaan. Selain itu dibutuhkan berbagai insentif kebijakan bagi operasionalisasiprinsip governance dalam mewujudkan good urban governance.

PENGANGKATAN SEKRETARIS DESA MENJADI PNS DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN CIREBON Nina Karlina
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Pemerintahan Desa sebagai lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategisyang memerlukan peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahandesa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal. Untuk mewujudkan sistem pelayanan yang nyatamaka perubahan sistem pemerintah desa mutlak diperlukan. Salah satu kebijakan Pemerintah Pusat adalah yangtertuang dalam Pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang menjelaskan paling mendasardalam perubahan sistem Pemerintahan Desa adalah adanya pengangkatan Sekretaris Desa dari Pegawai NegeriSipil. Pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS di lingkungan Kabupaten Cirebon memberikan dampak bagipenyelenggaraan pemerintahan desa. Mereka diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yanglebih baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan memahami bahwa masyarakat adalah pelangganutama yang harus dilayani, maka sekdes diharapkan dapat mengetahui dan memahami apa yang dibutuhkandan diinginkan masyarakat, sehingga dapat memuaskan masyarakat dengan pelayanan prima. Namun dalampengangkatan sekdes menjadi PNS masih terdapat permasalahan yang bermunculan yaitu kecemburuan sosial didalam kantor desa akibat tuntutan perangkat desa selain sekretaris desa untuk diangkat menjadi PNS. Hal inilahyang memberikan iklim tidak baik di dalam kantor desa.

BUDAYA ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) KOTA BANDUNG Ismail Nurdin
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Budaya organisasi merupakan determinan utama dalam efektivitas pelaksanaan tugas satuan polisipamong praja Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) isi budaya, 2) kemampuan adaptasilingkungan eksternal dan 3) keutuhan internal budaya organisasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakanmetode deskriptif-kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan dengan teknik wawancara, observasi dan telaahdokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi belum kondusif karena belum mampumelakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal, seperti : belum dikembangkannya secara adaptifrumusan visi dan misi, tujuan organisasi, strategi organisasi, sarana prasarana, pengembangan pengukuran kinerjadan perbaikan kelembagaan. Belum efektifnya keutuhan integrasi internalnya, seperti : penguatan kebersamaandan konsensus anggota, hubungan antar anggota, mekanisme penghargaan dan hukuman.

KAMPANYE KOMUNIKASI KESEHATAN MELALUI MODEL MULTI STEP FLOW COMMUNICATION DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN USIA DINI PADA MASYARAKAT URBAN DI KABUPATEN BANDUNG Priyo Subekti; Hanny Hafiar; Trie Damayanti; FX Ari Agung P
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Kasus pernikahan usia dini banyak terjadi di berbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang.Telah menjadi perhatian komunitas internasional mengingat risiko yang timbul akibat pernikahan yang dipaksakan,hubungan seksual pada usia dini, kehamilan pada usia muda, kehamilan bermasalah, persalinan yang mengalamikesulitan, bayi yang terlahir tidak normal dll. Kemiskinan bukanlah satu-satunya factor penting yang berperandalam pernikahan usia dini.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengandata kualitatif.Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Karakteristik demografi pelaku pernikahan usiadini pada masyarakat urban. 2) Apa faktor-faktor penyebab masyarakat urban melakukan pernikahan dini. 3)Bagaimana gambaran personal determinans pelaku pernikahan usia dini. 4) Bagaimana gambaran tanggapanpelaku pernikahan usia dini terhadap ILM pernikahan dini. 5) Bagaimana gambaran peranan keluarga terhadappelaku pernikahan dini.Hasil dari penelitian ini: 1) a) Pendidikan SMP dan SMA b) Menikah di Usia 15-20tahun c)Ekonomi menengah ke bawah, 2. Faktor-faktor penyebab masyarakat urban melakukan pernikahan dini:Dorongan dari orang tua, Alasan agama, tidak ingin melanggar syariat agama, Keyakinan yang tinggi bahwadengan menikah di usia dini mampu menyejahterakan keluarga (pendidikan anak), Tingkat pengetahuan yangrendah yang menyebabkan ketidaktahuan akan resiko menikah di usia dini, Lingkungan social yang mendoronguntuk segera menikah; 3. Pelaku pernikahan usia muda cenderung belum dewasa secara psikologis disebabkanusia masih berada dalam ranah remaja awal, Pengambilan keputusan penting dalam hidup lebih dipengaruhi olehafeksi; 4, Untuk mengetahui bagaimana gambaran tanggapan pelakupernikahan usia dini terhadap ILM pernikahandini, Kuantitas terpaan rendah.

KUALITAS PELAYANAN PERIJINAN PENANAMAN MODAL DI PROVINSI JAWA BARAT Siti Nurhuda; Asep Kartiwa; Amin Ibrahim; Nina Karlina
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Pemaknaan (verstehen) kualitas pelayanan perijinan penanaman modal seringkali di interpretasikansecara berbeda oleh kalangan investor sebagai penerima layanan dan aparatur pemerintah sebagai petugas yangmemberikan layanan. Hal inilah yang terjadi dalam konteks penelitian ini, bahwa kualitas pelayanan perijinanpenanaman modal menurut 5 (lima) aspek kualitas pelayanan sebagaimana dikembangkan Zeithaml et.al. yaknitangible (ketampakan fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan) danemphaty belum menggambarkan seluruh orientasi dan dimensi pelayanan dalam konteks penanaman modal.Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk memahami bagaimana prosespelayanan perijinan dilakukan dan mengungkapkan makna dari setiap fenomena menurut masyarakat danpemerintah. Peneliti mencari fakta bagaimana proses perijinan dilaksanakan pada Badan Pelayanan PerijinanTerpadu (BPPT) dan Badan Koordinasi dan Promosi Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Provinsi Jawa Barat.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perijinan penanaman modal yang diukur menurut5 (lima) aspek cenderung berdimensi tunggal yang “mengutamakan persepsi pelanggan”. Padahal melalui hasilpengamatan, wawancara mendalam maupun analisis dokumen terdapat kebutuhan pengembangan orientasi dariyang berdimensi tunggal menuju kualitas pelayanan yang memiliki empat orientasiyakni : orientasi kepadakepentingan warga, orientasi kepada kelestarian lingkungan, orientasi kepada persaingan usaha yang sehat danorientasi kepada peraturan perundang-undangan.

EKOLOGI DAN BUDAYA PETANI ASLI PAPUA DALAM USAHATANI DI KABUPATEN KEEROM Untung Turua; Setia Hadi; Bambang Juanda; Endah Murniningtyas
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Luas lahan yang dimiliki petani asli Papua asal Keerom sangat luas, namun penduduknya tidak berupayamengelolanya secara maksimal untuk usahatani. Hal ini dipengahuhi oleh budaya meramu hasil hutan dan berburuhewan liar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Interaksi pada lingkungan alam tersebut menunjukkan tingkatketergantungan petani pada lingkungan alam masih tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis ekologi dan budayapetani asli Papua dalam pengelolaan sumberdaya lahan (SDL) di wilayah Kabupaten Keerom. Metode penelitianini dimulai dengan menganalisis peta bentuk lahan, peta kesesuaian lahan, dan peta zone agroekologi digital,diikuti survei lapangan untuk pengambilan data fisik wilayah.Metode studi kasus dilakukan melalui pendekatananalisis interaktif Miles dan Huberman untuk menganalisis aspek kebiasaan hidup yang bertujuan mengungkapkanaktivitas budaya (adat). Wawancara dan Focus Group Discution (FGD) untuk mendapatkan data sosial budaya.Hasil penelitian menunjukkan penduduk keerom cenderung memilih dataran aluvial sebagai lokasi permukimankarena bentuk lahan ini sangat kaya potensi bahan pangan. Petani asli Papua asal Keerom terbiasa dengan polaambil, petik dan konsumsi atau jual, dibanding tanam, rawat, petik dan jual. Komoditas pertanian yang ditanampetani asli Papua adalah komoditas yang telah dipahami tahan terhadap serangan hama dan minim risiko gagalpanen, yaitu: keladi, ubijalar, singkong dan pisang, tapi dalam jumlah terbatas karena lebih diutamakan untukkonsumsi sendiri. Faktor modal sosial yang kuat dalam kehidupan penduduk tidak hanya terbatas pada pemberianbahan pangan kepada kerabat, tetapi ikut berpartisipasi dalam budaya bayar adat, denda adat, dan bayar maskawin,sehingga perolehan pendapatan tidak dijadikan untuk modal usahatani.

IMPLEMENTASI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH PADA DAERAH OTONOMI BARU (DOB) Rahayu Sulistiowati
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Riset ini didasarkan pada fenomena yang terjadi dalam penyelengaraan pemerintahan daerahkhususnya dalam hal pembentukan daerah otonom baru (DOB) yang ternyata belum sesuai dengan tujuan awaldibentuknya DOB yaitu agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat akselerasi pembangunan, serta,meningkatkan kulitas layanan publik. Pemekaran wilayah di berbagai daerah lebih banyak dilatarbelakangikepentingan elit politik di daerah. Sehingga pendekatan dalam implementasi kebijakan DOB juga lebih banyakmenggunakan pendekatan politik. Kementerian Dalam Negeri juga berpendapat bahwa penambahan DOBtidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.Bahkan sekitar 80% DOB mengalami kegagalan.Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pesawaran dan KabupatenPringsewu Propinsi Lampung karena kedua kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten indukyaitu Lampung Selatan dan Tanggamus. Penelitian bertujuan menggali berbagai informasi setempat yangdiperlukan dalam rangka menciptakan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah sekaligus untuk menghindariberulangnya dampak buruk implementasi otonomi daerah sebagaimana telah berlangsung di kabupaten lainnya.Pengumpulan data melalui wawancara mendalam juga terstruktur, Fokus group discussion (FGD), observasi danstudi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa empat fungsi pemerintah daerah yaitu pelayanan publik,pembuatan kebijakan, manajemen konflik, dan pemberdayaan masyarakat di kabupaten Pesawaran dan kabupatenPringsewu menunjukkan kondisi yang berbeda di mana Kabupaten Pringsewu yang lebih baru terbentuknya justrumenjalankan empat fungsi pemerintahan dengan lebih baik dibandingkan kabupaten Pesawaran.

MODEL KELEMBAGAAN PERIZINAN BAGI INDUSTRI TEKSTIL DI KABUPATEN BANDUNG Nur Efendi
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Perizinan adalah faktor penting yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan tekstil.Perizinan inibukan hanya penting dalam arti tertib administrasi tetapi juga sebagai legalitas bagi pemerintah untuk melakukanpengendalian atas izin yang telah diberikan.Pada tahun 2012 terdapat 855 perusahaan tekstil di KabupatenBandung dan 432 diantaranya adalah perusahaan yang secara formal memiliki izin. Untuk memberikan kepastiankepada calon investor maka pemerintah daerah mengeluarkan beberapa peraturan perizinan sebagai dasar dalampenyelenggaraan perizinan usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model kelembagaan perizinanbagi industri tekstil di Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif danpengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara observasi.dan dokumentasi. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa selain aturan formal, terdapat juga aturan informal yang membuat kelembagaan perizinanjustru menjadi semakin tidak pasti dalam hal proses, biaya, dan waktu penyelesaian izin. Ketidakpastian initerjadi karena adanya hambatan-hambatan kelembagaan dan perilaku oportunis dari berbagai pihak yang terlibatpada proses perizinan yang pada akhirnya sangat berpotensi untuk menimbulkan biaya transaksi bagi perusahaan.Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa model kelembagaan perizinan yang ada di KabupatenBandung belum tertata dengan baik karena masih tingginya ketidakpastian dalam penyelenggaraan perizinan.

MARKETING COMMUNICATION INNOVATION OF FRESH FRUIT AND VEGETABLES (FFV) MODERN RETAIL LOCAL SUPPLIER: COMPETITIVENESS OF SMALL HOLDER TO ENTER MODERN RETAIL Hesty Nurul Utami; Agriani Hermita Sadeli
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Modern retail rapid development is an opportunity for fruit and vegetable farmers to fulfill consumerretail business demand. This research give an insight of how marketing communication innovation suggested forlocal FFV supplier in order to enter modern retail by concerning their competitiveness through modern retailpoint of view and adjusted with modern retail marketing decision. It applies qualitative design through casestudy at Retail XYZ Group. The main FFV supplier criteria appointed by the company are supplier price productoffering, product quantity, quality and continuity. Overall, almost all of local FFV supplier marketing criteria isperceived worst than importer in terms of durability, quantity, service level, after post harvest handling, R&D, andcommodity attribute. An incremental marketing communication innovation could be done via direct partnershipwith small holders who are able to meet retail FFV requirements in commodity quantity, quality, continuity, postharvest handling, durability, research and development facility, product sourcing and availability throughoutseason, and deliver service excellent. This is an opportunity for the small holder to build a long term relationshipmarketing with modern retail.

PERILAKU SOSIAL KESEHATAN IBU HAMIL DAN MELAHIRKAN (Studi di Kawasan Perbatasan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang Propinsi Kalimanatan Barat) Hasan Almutahar
Sosiohumaniora Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014
Publisher : Universitas Padjadjaran

Penelitian ini memfokuskan pada perilaku kesehatan ibu hamil dan melahirkan dengan studi kasusdi Kawasan Perbatasan. Disini dijelaskan proses kehamilan dan melahirkan, dimana perilaku sosial disinyalirmenggunakan tenaga dukun bersalin (dukun kampung) dari masyarakat lokal.Objek penelitian adalah perilakusosial kesehatan ibu hamil dan melahirkan di Kawasan Perbatasan Kecamatan Seluas, dengan metode diskriptif.Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder dari arsip, dokumen, dan instansi terkait.Penelitianini menjelaskan fenomena perilaku sosial kesehatan ibu hamil dan melahirkan. Sesuai dengan sifat dari objekpenelitian, maka pendekatan penelitian ini adalah kualitatif.Hasil penelitian bahwa perilaku sosial ibu hamilmenunjukan kurangnya upaya dari ibu hamil untuk berkonsultasi dengan bidan desa bahkan pihak puskesmas.Hal ini disebabkan oleh minimnya prasana di wilayah setempat, seperti kondisi jalan yang sulit dijangkau untukmencapai puskesmas dan tempat bidan desa di tingkat kecamatan.Mayoritas masyarakat di kawasan pedesaanterutama di kawasan perbatasan masih mempercayai terhadap mitos yang berkembang di masyarakat. Gejalasosial yang telah membudaya yakni dengan mempercayai bidan kampung atau dukun beranak dapat melakukanpersalinan dengan bantuan roh-roh halus. Dalam kepercayaan ini dimulai dengan memberikan sesajian yangdipercaya dapat memberikan keselamatan ibu saat melahirkan, dan terutama bagi anak yang dilahirkan.Masyarakatdikawasan ini memiliki persamaan pola pikir pelayanan kesehatan antara ibu hamil yang menggunakan jasa bidandesa dan tenaga medis yang berasal dari puskesmas. Disisi lain terungkap perilaku sosial ibu hamil dan melahirkanmasih bergantung terhadap bidan kampung (dukun beranak) yang menggunakan pola-pola tradisional masyarakatlokal (bersahaja).

Page 1 of 2 | Total Record : 12

1 2

Filter by Year

2014 2014

Filter By Issues

All Issue Vol 27, No 1 (2025): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2025 Vol 26, No 3 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2024 Vol 26, No 2 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2024 Vol 26, No 1 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2024 Vol 25, No 3 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2023 Vol 25, No 2 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2023 Vol 25, No 1 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2023 Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022 Vol 24, No 2 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2022 Vol 24, No 1 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2022 Vol 23, No 3 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2021 Vol 23, No 2 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2021 Vol 23, No 1 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2021 Vol 22, No 3 (2020): SOSIOHUMANIORA, NOVEMBER 2020 Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020 Vol 22, No 1 (2020): SOSIOHUMANIORA, MARCH 2020 Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019 Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019 Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019 Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018 Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018 Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018 Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017 Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017 Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017 Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016 Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016 Vol 18, No 1 (2016): SOSIOHUMANIORA, MARET 2016 Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015 Vol 17, No 2 (2015): SOSIOHUMANIORA, JULI 2015 Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015 Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014 Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014 Vol 16, No 1 (2014): SOSIOHUMANIORA, MARET 2014 Vol 15, No 3 (2013): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2013 Vol 15, No 2 (2013): SOSIOHUMANIORA, JULI 2013 Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013 Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012 Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012 Vol 14, No 1 (2012): SOSIOHUMANIORA, MARET 2012 Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011 Vol 13, No 2 (2011): SOSIOHUMANIORA, JULI 2011 Vol 13, No 1 (2011): SOSIOHUMANIORA, MARET 2011 Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010 Vol 12, No 2 (2010): SOSIOHUMANIORA, JULI 2010 Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010 Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009 Vol 11, No 2 (2009): SOSIOHUMANIORA, JULI 2009 Vol 11, No 1 (2009): SOSIIOHUMANIORA, MARET 2009 Vol 10, No 3 (2008): SOSIIOHUMANIORA, NOPEMBER 2008 Vol 10, No 2 (2008): SOSIOHUMANIORA, JULI 2008 Vol 10, No 1 (2008): SOSIOHUMANIORA, MARET 2008 Vol 9, No 3 (2007): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2007 Vol 9, No 2 (2007): SOSIOHUMANIORA, JULI 2007 Vol 9, No 1 (2007): SOSIOHUMANIORA, MARET 2007 Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006 Vol 8, No 2 (2006): SOSIOHUMANIORA, JULI 2006 Vol 8, No 1 (2006): SOSIOHUMANIORA, MARET 2006 Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005 Vol 7, No 2 (2005): SOSIOHUMANIORA, JULI 2005 Vol 7, No 1 (2005): SOSIOHUMANIORA, MARET 2005 Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004 Vol 6, No 2 (2004): SOSIOHUMANIORA, JULI 2004 Vol 6, No 1 (2004): SOSIOHUMANIORA, MARET 2004 Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003 Vol 5, No 2 (2003): SOSIOHUMANIORA, JULI 2003 Vol 5, No 1 (2003): SOSIOHUMANIORA, MARET 2003 Vol 4, No 3 (2002): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2002 Vol 4, No 2 (2002): SOSIOHUMANIORA, JULI 2002 Vol 4, No 1 (2002): SOSIOHUMANIORA, MARET 2002 Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001 Vol 3, No 2 (2001): SOSIOHUMANIORA, JULI 2001 Vol 3, No 1 (2001): SOSIOHUMANIORA, MARET 2001 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sosiohumaniora

Contact Email
sosiohumaniora@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
santosaku_sumah@yahoo.co.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sosiohumaniora

Contact Email sosiohumaniora@yahoo.co.id

Phone -

Journal Mail Official santosaku_sumah@yahoo.co.id

Editorial Address -

Location Kota bandung, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sosiohumaniora

Contact Email
sosiohumaniora@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
santosaku_sumah@yahoo.co.id

Editorial Address
-

Location
Kota bandung,

Jawa barat

INDONESIA