cover
Contact Name
Sosiohumaniora
Contact Email
sosiohumaniora@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
santosaku_sumah@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Sosiohumaniora
ISSN : 14110911     EISSN : 24432660     DOI : -
Jurnal Sosiohumaniora adalah jurnal berskala nasional yang mencakup kajian ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini menaruh perhatian pada persoalan gender, pemberdayaan masyarakat, lembaga dan administrasi publik, sistem pemerintahan lokal dan kesehatan masyarakat. Jurnal Sosiohumaniora akan menerbitkan Artikel terpilih dibawah lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004" : 7 Documents clear
KEBIJAKAN PENGATURAN CARDING DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Sigid Suseno; Syarif A. Barmawi
Sosiohumaniora Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v6i3.5532

Abstract

Terjadinya berbagai kejahatan yang tergolong cybercrime khususnya carding telah menimbulkan masalah dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya. Salah satu upaya yang saat ini dilakukan adalah dengan menyusun Rancangan Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) yang di dalamnya dirumuskan ketentuan pidana yang mengatur mengenai cybercrime termasuk carding. Berdasarkan hakekat dan karakteristik cybercrime, perumusan kejahatan-kejahatan yang tergolong cybercrime tidak tepat apabila dirumuskan sebagai administrative penal law, karena pada umumnya cybercrime bukan merupakan pelanggaran ketentuan hukum administrasi tetapi merupakan kejahatan murni yang dilakukan dengan menggunakan media komputer atau jaringan komputer (internet). Oleh karena itu lebih tepat apabila cybercrime dirumuskan dalam KUHP sebagai tindak pidana umum kecuali kejahatan yang mempunyai karakteristik khusus dapat diatur dalam UU Khusus. Demikian pula pengaturan tindak pidana carding sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 RUU ITE tidak tepat dan tidak cukup representatif untuk mengatur bentuk-bentuk carding. Sebaiknya tindak pidana carding diatur dalam KUHP sebagai tindak pidana umum atau dalam UU Khusus sebagai tindak pidana khusus. Kata kunci : Cybercrime, Carding, Kejahatan, Undang-undang.
KEPEMIMPINAN PENGURUS KOPERASI DALAM MENDINAMISKAN ORGANISASI KOPERASI (KASUS PADA KOPERASI SERBA USAHA (KSU) TANDANGSARI, SUMEDANG) Unang Yunasaf
Sosiohumaniora Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v6i3.5531

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepemimpinan pengurus koperasi, keadaan dinamika organisasi koperasi, dan keeratan hubungan dari kedua hal tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode survei. Unit analisis adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Tandangsari Kabupaten Sumedang. Pengambilan contoh responden dilakukan secara gugus bertahap (multi stage sampling). Jumlah responden 30 orang dari dua kelompok peternak terpilih. Uji keeratan hubungan yang digunakan adalah uji korelasi rank spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan pengurus KSU Tandangsari tergolong cukup berfungsi. Unsur-unsur kepemimpinannya menunjukkan dalam: mengidentifikasi dan menganalisis organisasi beserta tujuan tergolong cukup, membangun struktur organisasi tergolong cukup, memiliki inisiatif tergolong tinggi, melaksanakan pencapaian organisasi tergolong cukup, mempermudah komunikasi tergolong kurang, dan menciptakan kesatupaduan dan suasana yang menyenangkan tergolong cukup. Dinamika organisasi KSU Tandangsari tergolong cukup dinamis. Unsur-unsur dinamika organisasinya menunjukkan: tujuan koperasi tergolong cukup dinamis, fungsi tugas koperasi tergolong cukup dinamis, pembinaan dan pemeliharaan tergolong cukup dinamis, penerapan peraturan dan sanksi tergolong kurang dinamis, pengadaan fasilitas tergolong sangat dinamis, dan tekanan pada organisasi tergolong dinamis. Derajat hubungan kepemimpinan pengurus koperasi dengan dinamika organisasi KSU Tandangsari menunjukkan adanya hubungan positif yang kuat. Kata kunci : Kepemimpinan pengurus koperasi, dinamika organisasi koperasi
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PERDESAAN MELALUI PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR BERBASIS KELAPA SAWIT DI DAERAH RIAU Almasdi Syahza
Sosiohumaniora Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v6i3.5530

Abstract

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang penting dan strategis di daerah Riau karena peranannya cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, terutama bagi petani perkebunan. Sampai tahun 2002 luas areal perkebunan kelapa sawit telah mencapai 1.312.661 ha. Untuk masa akan datang luas areal kelapa sawit akan terus berkembang, karena tingginya minat masyarakat terhadap usahatani kelapa sawit. Ini terbukti semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit secara swadaya. Perkembangan luas areal perkebunan tersebut akan diikuti oleh produksi tandan buah segar (TBS). Masalah yang dihadapi oleh petani kelapa sawit adalah adanya distorsi harga TBS antara petani plasma dengan petani swadaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) multiplier effect yang diciptakan dari kegiatan perkebunan kelapa sawit dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat perdesaan; 2) daya dukung wilayah terhadap pengembangan industri hilir kelapa sawit di daerah Riau. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa; 1) Kegiatan perkebunan kelapa sawit menciptakan multiplier effect sebesar 2,48 dan meningkatkan indek pertumbuhan kesejahteraan petani pada tahun 2003 sebesar 1,74 persen; 2) Daya dukung wilayah sangat mendukung pembangunan industri hilir kelapa sawit (PKS). Kata kunci: Pemberdayaan, ekonomi perdesaan, industri hilir
KORELASI ANTARA UNSUR KALIMAT DAN KELAS KATA DALAM BAHASA RUSIA Davidescu Cristiana
Sosiohumaniora Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v6i3.5534

Abstract

Kelas kata dan unsur kalimat, korelasi antara keduanya dan kemungkinan adanya suatu ketetapan bahwa setiap kelas kata mengisi fungsi sintaksis tertentu di dalam kalimat menjadi topik yang menarik bagi para ahli bahasa Rusia. Sebagian berpendapat bahwa dominasi suatu kelas kata terhadap suatu fungsi sintaksis ditemukan dalam bahasa Rusia, sebagian lagi mensinyalir korelasi antara kelas kata dan fungsi sintaksis tanpa memberikan suatu ketegasan terhadap keberadaan paralelisme kelas kata dengan fungsi sintaksis. Kelas kata yang disoroti sebagai bentuk tersendiri dapat menduduki fungsi sintaksis apa saja dalam kalimat tetapi tidak mendominasi salah satu fungsi, sedangkan fungsi sintaksis dalam kalimat ditentukan oleh hubungan bentuk kata itu dengan katakata lain. Bukan hanya adjektiva yang bisa mengisi fungsi atribut melainkan juga nomina, bukan hanya nomina yang dapat mengisi fungsi objek tetapi juga verba infinitif, bukan saja adverbia yang bisa mengisi fungsi keterangan melainkan juga nomina berpreposisi. Kata Kunci : kelas kata; fungsi sintaksis; paralelisme
DESENTRALISASI DALAM ADMINISTRASI NEGARA Erlis Karnesih
Sosiohumaniora Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v6i3.5529

Abstract

Krisis kepercayaan terhadap pemerintahan di Indonesia begitu meluas dan mengakar. Pemerintah dianggap sudah tidak mampu menyelesaikan program-program peningkatan kualitas hidup masyarakat luas. Kinerja buruk tersebut, diindikasikan dengan munculnya berbagai persoalan seperti timbulnya kerusuhan di mana-mana, merebaknya penggunaan narkoba, meningkatnya jumlah rumah tangga yang tinggal dalam rumah tidak layak huni, memburuknya fasilitas pendidikan, dan merajalelanya korupsi di berbagai sektor penyelenggara negara. Kinerja buruk instansi pemerintah yang mendapat sorotan itu mendorong keinginan yang kuat dari pemerintah dan masyarakat untuk menghidupkan kembali gagasan desentralisasi dalam arti yang luas. Melalui desentralisasi, Daerah Otonom berhak dan berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam konteks ini, implementasi dari desentralisasi yang dibangun di atas prinsip good governance serta didukung oleh administrasi negara yang handal akan menciptakan instansi pemerintahan yang mampu menghasilkan dan melaksanakan kebijakan publik yang baik, sehingga kualitas pelayanan dan kesejahteraan yang lebih baik pun akan terwujud. Kata Kunci : Desentralisasi, Administrasi Negara
KOMPETENSI CALON PERAWAT LULUSAN AKPER DI JAWA BARAT1 Udin Naziruddin
Sosiohumaniora Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v6i3.5533

Abstract

Penelitian ini bertujuan mempelajari unsur-unsur yang membentuk kompetensi calon perawat profesional pemula, hubungannya dengan orientasi vokasional, orientasi akademik dan motivasi kebutuhan dasar, pada mahasiswa Akademi Perawatan (Akper) tingkat akhir yang dikelola Departemen Kesehatan (Depkes), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Yayasan Swasta di Jawa Barat. Pendekatan dan metode penelitian causal comparative dengan analisis statistik model MCA digunakan komputer pada program SPSS. Landasan teoretik yang digunakan berkaitan dengan ilmu administrasi, yaitu: kompetensi, perilaku organisasi, motivasi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pelaksanaan praktik asuhan, diterapkan dalam pendidikan diploma tiga keperawatan. Fokus penelitian ini adalah, kompetensi yang dimiliki calon perawat ditinjau dari prestasi hasil belajar, komitmen terhadap pelaksanaan asuhan, kepemimpinan, dikaitkan dengan orientasi vokasional, orientasi akademik dan motivasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara orientasi vokasional, orientasi akademik, dan motivasi dengan prestasi hasil belajar, serta kepemimpinan adalah lemah dan kurang signifikan (p>0,05). Hubungan antara motivasi dengan komitmen terhadap pelaksanaan praktik asuhan adalah besar dan signifikan (p0,05). Pola hubungan antar variabel orientasi akademik, orientasi vokasional dan motivasi terhadap kompetensi pada mahasiswa Akper Depkes berlaku pula bagi mahasiswa pada Akper Pemkab dan Yayasan Swasta. Pada mahasiswa Akper Pemkab, pengaruh orientasi akademik, orientasi vokasional dan motivasi terhadap komitmen mereka pada nilai-nilai moral dalam praktik adalah signifkan (p0.05) pada Akper Depkes. Angka rata-rata prestasi hasil belajar kumulatif, komitmen terhadap praktik asuhan dan kepemimpinan pada mahasiswa Akper Depkes lebih tinggi dibanding dengan mahasiswa Akper Swasta dan Pemkab. Angka rata-rata ketiga dimensi kompetensi pada mahasiswa Akper Swasta lebih tinggi dibanding dengan angka rata-rata pada Akper Pemerintahan Kabupaten. Manajemen pendidikan diploma tiga yang dikelola Depkes bisa dijadikan model rujukan bagi manajemen pendidikan diploma tiga yang dikelola Swasta dan Pemerintahan Kabupaten. Kata Kunci : Kompetensi, perilaku organisasi, kepemimpinan dan praktik asuhan, Keparawatan
NEGARA ORDE BARU: BERDIRI DI ATAS SISTEM EKONOMI DAN POLITIK YANG RAPUH Budi Rajab
Sosiohumaniora Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v6i3.5528

Abstract

Model pembangunan yang dikembangkan rezim Orde Baru sejak awalnya sudah beresiko. Ketergantungan pada utang dan kapital luar negeri, proses industrialisasi yang berbasis pada teknologi perakitan, dan pemihakan pada golongan ekonomi kuat dengan mengabaikan sektor ekonomi perdesaan dan golongan ekonomi lemah adalah faktor-faktor yang mendorong pada terbukanya potensi krisis ekonomi besar. Bila hampir selama tiga puluh tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil itu dimungkinkan karena ditopang oleh format politik yang birokratik dan otoriter, yang memaksakan berlakunya mekanisme politik yang tidak memungkinkan adanya koreksi yang mendasar, baik melalui mekanisme internal maupun mekanisme eksternal dan juga tidak peduli dengan persoalan legitimasi. Check and balance antara masyarakat dan negara tidak ada, kedua belah pihak berada dalam hubungan yang timpang, negara mensubordinasi masyarakat. Jikalau rezim reformasi yang menggantikan rezim Orde Baru tidak mengubah secara mendasar paradigma pembangunan ekonomi dan juga tidak mengembangkan demokrasi yang partisipatif, maka krisis ekonomi yang sudah menerpa lebih dari enam tahun ini sulit untuk bisa pulih kembali. Kata Kunci : Orde Baru, paradigma, stabilitas, perakitan, industrialisasi

Page 1 of 1 | Total Record : 7


Filter by Year

2004 2004


Filter By Issues
All Issue Vol 27, No 1 (2025): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2025 Vol 26, No 3 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2024 Vol 26, No 2 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2024 Vol 26, No 1 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2024 Vol 25, No 3 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2023 Vol 25, No 2 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2023 Vol 25, No 1 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2023 Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022 Vol 24, No 2 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2022 Vol 24, No 1 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2022 Vol 23, No 3 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2021 Vol 23, No 2 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2021 Vol 23, No 1 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2021 Vol 22, No 3 (2020): SOSIOHUMANIORA, NOVEMBER 2020 Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020 Vol 22, No 1 (2020): SOSIOHUMANIORA, MARCH 2020 Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019 Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019 Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019 Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018 Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018 Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018 Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017 Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017 Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017 Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016 Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016 Vol 18, No 1 (2016): SOSIOHUMANIORA, MARET 2016 Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015 Vol 17, No 2 (2015): SOSIOHUMANIORA, JULI 2015 Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015 Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014 Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014 Vol 16, No 1 (2014): SOSIOHUMANIORA, MARET 2014 Vol 15, No 3 (2013): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2013 Vol 15, No 2 (2013): SOSIOHUMANIORA, JULI 2013 Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013 Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012 Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012 Vol 14, No 1 (2012): SOSIOHUMANIORA, MARET 2012 Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011 Vol 13, No 2 (2011): SOSIOHUMANIORA, JULI 2011 Vol 13, No 1 (2011): SOSIOHUMANIORA, MARET 2011 Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010 Vol 12, No 2 (2010): SOSIOHUMANIORA, JULI 2010 Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010 Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009 Vol 11, No 2 (2009): SOSIOHUMANIORA, JULI 2009 Vol 11, No 1 (2009): SOSIIOHUMANIORA, MARET 2009 Vol 10, No 3 (2008): SOSIIOHUMANIORA, NOPEMBER 2008 Vol 10, No 2 (2008): SOSIOHUMANIORA, JULI 2008 Vol 10, No 1 (2008): SOSIOHUMANIORA, MARET 2008 Vol 9, No 3 (2007): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2007 Vol 9, No 2 (2007): SOSIOHUMANIORA, JULI 2007 Vol 9, No 1 (2007): SOSIOHUMANIORA, MARET 2007 Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006 Vol 8, No 2 (2006): SOSIOHUMANIORA, JULI 2006 Vol 8, No 1 (2006): SOSIOHUMANIORA, MARET 2006 Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005 Vol 7, No 2 (2005): SOSIOHUMANIORA, JULI 2005 Vol 7, No 1 (2005): SOSIOHUMANIORA, MARET 2005 Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004 Vol 6, No 2 (2004): SOSIOHUMANIORA, JULI 2004 Vol 6, No 1 (2004): SOSIOHUMANIORA, MARET 2004 Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003 Vol 5, No 2 (2003): SOSIOHUMANIORA, JULI 2003 Vol 5, No 1 (2003): SOSIOHUMANIORA, MARET 2003 Vol 4, No 3 (2002): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2002 Vol 4, No 2 (2002): SOSIOHUMANIORA, JULI 2002 Vol 4, No 1 (2002): SOSIOHUMANIORA, MARET 2002 Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001 Vol 3, No 2 (2001): SOSIOHUMANIORA, JULI 2001 Vol 3, No 1 (2001): SOSIOHUMANIORA, MARET 2001 More Issue