cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dewi Kurniasih
Contact Email
dewi.kurniasih@email.unikom.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalagregasi@email.unikom.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Agregasi
Published by Universitas Komputer Indonesia
ISSN : 23375299     EISSN : 25793047     DOI : -
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7 No 1 (2019)" : 6 Documents clear
INOVASI PEMERINTAH DESA DLINGO DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DESA MART PADA TAHUN 2017 Indah Putri Rengganis; Muhammad Eko Atmojo
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2791.071 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1435

Abstract

Pembangunan merupakan pokok terpenting bagi sebuah negara, terutama pembangunan disektor paling bawah yaitu pemerintah desa. Pembangunan desa yang dimaksud disini adalah pembangunan desa yang melibatkan partisipasi masyarakat dan juga memberdayakan masyarakat yang ada di desa. Disetiap daerah harus memiliki kemajuan termasuk ditingkatan desa, terlebih desa yang sangat memanfaatkan potensi dari masyarakatnya. Maka dari itu suatu desa dapat maju apabila memiliki inovasi-inovasi yang baru untuk dapat mengembangkan desanya tersebut. Inovasi yang dimaksud yakni terobosan untuk dapat memajukan suatu desa yang terobosannya tersebut berupa program pelaksanaan ataupun berupa kegiatan-kegiatan yang akan atau sudah di lakukan disuatu desa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dari Martin Radenakers terkait teori inovasi dan teori dari Wahyudi Kumorotomo terkait teori partisipasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan dari penelitian ini adalah Pemerintah Desa, dan juga masyarakat Desa Dlingo. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Pemerintah Desa Dlingo sudah mampu memajukan Desa Dlingo dan membangun Desa Dlingo menjadi desa yang lebih baik dari sebelumnya. Karena Desa Dlingo sebelumnya dikenal dengan desa mati, namun setelah adanya inovasi yang muncul dari Pemerintah Desa terkait Desa Mart hal tersebut mengubah Desa Dlingo menjadi desa yang maju.
Menalar Dilema Aktor dan Model Kerjasama dalam Kerjasama Pemerintah-Swasta Hanan Sri Nugroho
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2813.678 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1536

Abstract

There is an alternative to cultivating bureaucracy. Therefore, the limitations of development financing are positioned as obstacles in the provision of public services. As a result, the provision of public services depends on the dynamics that occur in joint collaboration, between the government and the private sector. In reality, there is no market that is free from government intervention. On the other hand, market structuring is contrary to the paradigm of bureaucracy in public services. It becomes interesting then to see the meaning of public goods in public services and also the relation of the functions of services to economic functions from the collaboration between the government and the private sector. This research is qualitative-descriptive using desk-research. The results of this study indicate that the provision of public services can be quasi-public goods when there is an inability of the government to provide public services and the perceived imbalance from the use of public goods. In addition, the service functions and economic functions of the government-private cooperation can work together in providing public services.
ANALISIS POLICY NETWORKS: UTILITAS DAN LIMITASI AURADIAN MARTA; Leo Agustino
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3035.208 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1542

Abstract

The main problem in this paper is that there are doubts about the concept of policy network in policy studies. This doubt has been written by Dowding by debating policy networks as Methapor or Model. To that end, the article was written with the aim to discuss the development of the concept of policy network and explain the utility and limitation of the concept in explaining the policy process. Policy networks are in principle a study that seeks to explain the relationships between actors and their interests and resources in order to influence the policy process. Each actor will bring their interests and preferences and bargain between actors so that the linkage of actors form the typology of policy networks. More holistically, the utility of policy networks is directed to be able to answer the main question in network studies ie how does the network appear? How can the network remain and change? How can changes in the network occur? While the limitation of the use of the concept of policy networks is more on the empirical level that uses it in research with in-depth study because to see the complexity of actors, relationships between actors, and interests is not easy and as simple as thought.
THE IMPLEMENTATION POLICY OF BANDUNG BARAT CA’ANG EDUCATION SECTOR IN WEST BANDUNG REGENCY Reza Muhammad Ramadhan; Albert Januar Cristian; Ayatul Fauzy Mubaroq; Prilitwo B Riski Fangohoi; Rizkia Yolanda Supriadi
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2689.944 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1692

Abstract

Kabupaten Bandung Barat (KBB) merupakan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dihasilkan dari sebuah pemekaran daerah. Sebagai daerah pemekaran yang baru, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memprioritaskan pada peningkatan ekonomi dan pembangunan manusia di Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut dapat dilihat melalui Visi yang diusung oleh Bupati Kabupaten Bandung Barat saat ini yakni Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius. Implementasi kebijakan adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Cara tersebut ditransformasikan melalui program-program kebijakan. Kebijakan Bandung Barat Ca’ang dalam hal ini mengandung pengertian bahwa proses dan hasil pembangunan akan menjamin tersedianya akses keterbukaan isolasi bagi seluruh masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, sosial dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian dari kebijakan Bandung Barat Ca’ang dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara wawancara kepada subjek penelitian. Hasil Penelitian ini menunjukkan mengenai capaian dari Kebijakan Bandung Barat Ca’ang Bidang Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENGURUSAN IMB (Izin Mendirikan Bangunan) DI DPMPTSP KOTA CIMAHI Fadlan Karunia Hidayat; Fazri Miftahuddin; Dendi Herdiansyah; Irfan Sholihin; Roziana Lahmini
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2826.402 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1696

Abstract

Public service is fulfilling the needs and needs of the community by state administrators. IMB in Cimahi City DPMPTSP, using qualitative research methods, qualitative research conducted related to researchers want to know the phenomenon that cannot be quantified that discusses research on how to work, understanding of information that varies, characteristics of goods and services, cultural procedures, and others so. Qualitative research methods are conducted by interviewing the subject. The results of this study indicate that in Cimahi DPMPTSP there are a number of problems relating to communities that do not have technical requirements and documents, Cimahi's DPMPTSP program to improve services related to socialization for the community selected for each sub-district, in accordance with building permits (IMB) , the background of Cimahi's DPMPTSP socialization was because the people who only knew of building a building and without being equipped with an IMB letter.
THE IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION POLICY IN SAYANG VILLAGE, SUMEDANG DISTRICT Indra Gunawan Wibiksana; Desti Lestary; Ahmad Ulul Azmi; Dicky Setiawan Nugroho; Hayatul Insan
Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Komputer Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2787.888 KB) | DOI: 10.34010/agregasi.v7i1.1697

Abstract

Implementation of e-Government in the village dear by referring to presidential instruction number 3 Implementation of e-Government Policy in Quality Improvement is still at the stage of preparing access facilities such as a limited wifi connection, as well as a lack of socialization of information sites to the public. The research method used by researchers is a qualitative research method with a desktiptif approach. Data collection techniques are carried out by means of literature studies and field studies. As for the indicators of basic values in determining the success and failure of applications that will and must be achieved in implementing e-Government there are 4 namely effectiveness, efficiency, transparency and accountability. The application of e-Government policies in Sayang Village is still not optimal in the use of communication and information technology. The Village Government unfortunately has not been effective, efficient, transparent and accountable in implementing E-Government-based governance.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025) Vol 13 No 1 (2025) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 2 (2017) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 2 (2016) More Issue