cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ashril Rizal
Contact Email
ashril@uinmataram.ac.id
Phone
+6281805765431
Journal Mail Official
istinbath@uinmataram.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mataram, Jalan Gajah Mada No. 100 Jempong Baru, Mataram
Location
Kota mataram,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
Published by Universitas Islam Negeri Mataram
ISSN : 18296505     EISSN : 26549042     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Istinbath fokus pada bidang hukum Islam yang meliputi Hukum Keluarga Islam, Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam, Fiqh-Ushul Fiqh, Kaidah Fiqhiyah, Masail Fiqhiyah, Tafsir dan Hadits Ahkam.
Arjuna Subject : -
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 18 No 2 (2019): Desember" : 10 Documents clear
DINAMIKA SOSIAL PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH DI INDONESIA Ahmad Adib Rofiuddin
istinbath Vol 18 No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.147 KB)

Abstract

Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia selalu menjadi perhatian masyarakat Islam Indonesia khsusnya pada bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah karena tiga bulan tersebut sering mengalami perbedaan. Fenomena ini berbeda jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia danBrunei yang cenderung memiliki keputusan bulat dalam penentuan awal bulan Hijriah. Tulisan ini mencoba untuk melihat fenomena tersebut dalam perspektif Pierre Bourdieu melalui Teori Habitus dan Teori Modal yang mempunyai pengaruh kuat dalam dinamika sosial di masyarakat. Merujuk pada teori tersebut, Dinamika Penentuan Awal Bulan Hijriah merupakan sebuah pertarungan modal antar ormas-ormas Islam Indonesia yang meliputi modal sosial, ekonomi, budaya dan simbolik meskipun Kementerian Agama RI telah menggunakan kriteria imkanurrukyat sebagai jalan tengah atas perbedaan yang ada. Selain itu, adanya terminologi Madzhab Hisab dan Madzhab Rukyat dalam wacana kalender Hijriah di Indonesia menunjukkan adanya simbolsimbol kekuasaan yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan simbolik diantara kedua madzhab tersebut.
JUSTICE (AL MASHLAHAH) FOR THE ECONOMIC DIMENSION Andi Fariana; Sufiarina Sufiarina
istinbath Vol 18 No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.875 KB)

Abstract

The sharia (Islamic) activity has seen a rapid development, not onlyin its impact on growth in the international community, but also in the historyand development of Islamic Law, which is part of The Living Law. Therefore,prompt actions are needed to oversee the growth using the concept, theory,laws and regulations, which are part of the Islamic Economic Law and beingpart of the National Legal System. One of the legal system principles is theconcept of justice that constitutes the supreme goal of the Law, and the Quranpromotes fairness and forbids partiality in any transactions.This paper emphasizes the importance of justice which is the goal of law andin the qur’an, justice matters are mentioned in various dimensions. Meanwhile,the concept of justice in the economy is defined as social justice or al mashlahah.Defining Al Mashlahah as social justice in economic dimensions justifies thatGod’s purposes to reveal various rules including rules implementing economicactivities is to achieve justice for all parties. Islam puts Mashlahah as the centralidea of maqashid ash shari’a as the justice philosophy in the Islamic perspectiveis a universal and comprehensive justice. If the ultimate goal in establishingvarious economic policies is to maintain consciousness of justice then thedecision makers should always institute justice for all as the basic policy inimplementing al maslahah in economic activities especially in Indonesia.
ANALISIS WARIA ATAU TRANSGENDER MELAKUKAN OPERASI GANTI KELAMIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Septira Putri Mulyana; Kristi Fosa Akwila; Lely Mahartina K. Ummah; Febrina Triswati
istinbath Vol 18 No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (549.964 KB)

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang fenomena transgender. Di Indonesia,operasi kelamin yang dilakukan terhadap penderita transeksual, secara hukummendapat tanggapan yang berbeda khusunya dalam perspektif hukum positifdan hukum Islam. Pengadilan umum membenarkan operasi kelamin transeksual,sekaligus mengesahkan perubahan status jenis kelamin. Sebaliknya MUI sejakpertama kasus ini muncul di Indonesia dengan tegas mengharamkan operasikelamin penderita transeksual. Pengadilan umum adalah lembaga resmi yangditunjuk Undang-Undang memeriksa kasus transeksual. Sementara MUI,sekalipun tidak mendapatkan kompetensi seperti pengadilan umum, namunMUI adalah lembaga tempat bernaungnya sebagian besar ormas-ormas Islamdi Indonesia. Fatwa MUI sering menjadi rujukan Umat Islam Indonesia danmenjadi persoalan perbedaan keputusan hukum membuat bingung masyarakatdan ketertiban hukum menjadi terganggu.Bentuk penentuan hukumnya adalah mencari kemaslahatan dan menolakmafsadah, maka untuk menggapai berbagai penemuan baru dalam bidangkedokteran, seperti penggantian kelamin bagikhuntsa, selama tidak ada perintahatau larangan yang jelas dalam Al-Qur’an dan as Sunnah, maka masalahnyadikembalikan pada hukum asalnya yakni mubah atau boleh-boleh saja dalamhal tertentu. Al-Qur’an secara eksplisit tidak pernah menyebutkan keberadaandan atau persoalan waria. Sampai saat ini belum ada aturan hukumnya secaraspesifik dalam hukum positif di Indonesia. Namun perkara ini bisa dikaitkandengan aturan hukum yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia1945. Pasal 27 menjamin bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yangsama dalam hukum dan pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitianyuridis normatif dengan pendekatan konsep.
DEVIASI ARAH KIBLAT MUSHALLA SPBU JALUR LINTAS PADANG-PEKANBARU DALAM TINJAUAN PENGUKURAN ARAH KIBLAT KONTEMPORER Busyro Busyro; Fajrul Wadi; Hendri Hendri
istinbath Vol 18 No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1012.096 KB)

Abstract

Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah shalat, sehinggadimanapun seseorang berada, maka ia harus menghadapkan wajahnya kekiblat. Mushalla-mushalla di SPBU merupakan alternatif bagi musafir dalammenunaikan kewajiban ibadah shalat mereka, dan kuantitas orang yang shalatdi sana mungkin lebih ramai daripada masjid itu sendiri. Hal ini karena mushallatersebut terbuka setiap saat. Sebagaimana diketahui, bahwa pembangunanSPBU bukan ditujukan untuk memfasilitasi orang untuk melaksanakan shalat,berbeda dengan masjid yang memang disengaja untuk itu. Akibatnya bisa sajapengelola SPBU tersebut tidak terlalu memperhatikan persoalan arah kiblat. Oleh karena itu penelitian ini mencoba melakukan survey arah kiblat padamushalla-mushalla yang ada di SPBU sepanjang jalan lintas Padang Pekanbaru,karena jalur tersebut merupakan jalur yang sangat ramai dan pada setiap SPBUterdapat mushalla dengan berbagai kondisinya. Hasil penelitian menunjukkanbahwa secara umum arah kiblat mushalla yang ada di jalur lintas PadangPekanbaru belum akurat dengan deviasi antara 0010” sampai 300. Hal ini karenadi awal pembangunannya tidak diukur oleh ahlinya dan umumnya dilakukandengan berpatokan kepada masjid terdekat atau hanya dengan mengandalkantukang bangunan saja.
ISLAMIC HUMAN DEVELOPMENT INDEX DI INDONESIA (SUATU PENDEKATAN MAQHASID SYARIAH) Rukiah Rukiah; Amiur Nuruddin; Saparuddin Siregar
istinbath Vol 18 No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1244.487 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis IndexPembangunan Manusia di Indonesia dengan pedekatan Maqhasid Syariah.Sampel penelitian adalah 33 provinsi di Indonesia. Metode penelitian memakaianalisis kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Islamic HumanDevelopment Index di semua provinsi di Indonesia yang masih rendah dan masihterjadi kesenjangan. Peran Kesejahteraan non material (Non Material Walfare)dalam pembentukan Islamic Human Development Index (IHDI) lebih dominandibanding kesejahteraan material (Material Walfare). Rekomendasi penelitianadalah (1) perlunya pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkanperan kebijakan fiskal bidang pendidikan dan kesehatan guna tercapaiannyamanusia berkualitas yang akan berimbas pada kemampuan dalam peningkatankesejahtearaan material (Material Walfare ) masyarakat. (2) Pemerintah harus terus dapat meningkatakan pertumbuhan ekonomi yang menggerakkan sektorRiil di daerah dan pusat agar kesejahteraan material meningkat. Meninjaukembali ukuran-ukuran pembangunan dengan pendekatan Maqhasid Syariahagar tercipta kemaslahatan.
METODE ISTINBATH HUKUM MUHAMMAD IBN SHALIH AL-‘UTAHYMIN Khairul Hamim
istinbath Vol 18 No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1590.968 KB)

Abstract

Setiap problematika kehidupan manusia baik menyangkut masalahekonomi, pendidikan, sosial, politik, apalagi agama pasti ada penyelesaiannya.Salah satu cara penyelesaian dari aneka masalah tersebut menurut SyaikhUthaymin adalah dengan melalui Ijtihad. Setiap orang boleh berijtihadmanakala sudah memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk berijtihad. Selainharus menguasai beberapa ilmu seperti, penguasaan Bahasa Arab, UlumulQur’an dan Hadis, juga yang tidak kalah pentingnya adalah penguasaan ilmuUshul Fiqih, karena menurut Syaikh Uthaymin ilmu Ushul Fiqh adalah ilmuyang bisa mengantar seseorang dapat memahami sekaligus mampu berijtihaddalam segala bidang, terutama bidang agama Islam. Dalam ushul fiqhtermuat di dalamnya pembahasan terkait dengan sumber-sumber hukum baikyang disepakati maupun yang tidak disepakati. Seperti halnya ulama-ulamalainnya, Syaikh Uthaymin melakukan ijtihad dengan menggunakan metode istinbath hukum pada umumnya yaitu melalui Al-Qur’an, al-Sunnah, Ijma’,Qiyas. Selain itu determinasi hukum Islam ia upayakan melalui pertimbanganIstihsan, mashlahah, zari’ah, qaul al-shahabi dan juga ‘urf. Namun yang terlihatdominan dalam metode istinbath hukumnya adalah penggunaan terhadap qaulal-shahabi. Para Shahabat dalam pandangan Syaikh Uthaymin adalah orangterhormat karena dekat dengan Nabi saw, oleh karena itu pendapat merekaharus dijadikan pegangan.
KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI SAKSI PERNIKAHAN MENURUT IBNU HAZM DAN RELEVANSINYA DENGAN KHI Ahmad Zaini
istinbath Vol 18 No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1338.542 KB)

Abstract

Saksi adalah orang yang mengemukakan keterangan untukmenetapkan hak atas orang lain. Oleh karena itu, kesaksian merupakan halyang sangat penting sekali dalam hal menetapkan suatu peristiwa. Apabilakesaksian ini dijalankan dengan lurus oleh setiap pribadi yang bersangkutan,maka masyarakat secara luas juga akan terhindar dari bencana ketidakadilandan kecurangan.Ada dua fokus masalah yang diteliti dalam paper ini,Bagaimana kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurutIbnu Hazm? Bagaimana relevansinya kedudukan perempuan sebagai saksipernikahan menurut Ibnu Hazm dan KHI?. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa Kedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazmialah Berbeda dengan para Jumhur Ulama terhadap kebolehan wanita menjadisaksi dalam perkara tertentu, yaitu perkara-perkara yang menurut kebiasaanyang tidak bisa diketahui oleh lelaki. Ibnu Hazm memiliki pendangan bahwakesaksian wanita dapat diterima semua hal, sebagaimana kesaksian laki-laki dalam berbagai peristiwa hukum khususnya dalam saksi pernikahan. Relevansikedudukan perempuan sebagai saksi pernikahan menurut Ibnu Hazm dan KHIadalah relevan antara pendapat Ibnu Hazm dan KHI. Akan tetapi Ibnu Hazmmenerima kesaksian perempuan dalam semua perkara dan dalam KHI sendiriyang menjadi rujukannya adalah Kitab Imam Syafi’i dan juga pemikiran dariImam Hanafi, Maliki dan Hambali, sehingga ada batasan terkait perempuansebagai saksi.
MEDIASI PENYELESAIAN PERKARA DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN Karmawan Karmawan
istinbath Vol 18 No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1684.738 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyelesaiansengketa perdata Islam melalui mediasi dengan cara menganalis faktor-faktoryang menentukan keberhasilan dan kegagalan perkara yang diselesaikanmelalui mediasi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Banten.Faktor keberhasilan mediasi dikarenakan adanya itikad baik para pihak, Jenissengketanya mudah, dan hakim mediator membantu mencapai kesepakatan.Dan kegagalan mediasi disebabkan para pihak tidak mau berdamai, minimnyapengetahuan hakim terhadap teknik-teknik mediasi bahkan ada anggapanbahwa tugas pokok hakim adalah memutus perkara, dan peran advokat yangtidak mendukung terjadinya perdamaian. Kesimpulan dalam penelitian iniadalah bahwa semakin banyak penyelesaian perkara melalui mediasi makasemakin tinggi tingkat keadilan yang dirasakan, dan terpenuhinya asasperadilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan mengedepankan keadilandalam masyarakat.
SAKECO SAWAI; Konstruksi Identitas Perempuan Sumbawa dalam Hukum Islam dan Budaya Patriarchi Muhammad Saleh
istinbath Vol 18 No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2154.411 KB)

Abstract

Penelitian tentang tradisi lisan sakeco Sumbawa telah banyak menarikperhatian para peneliti dari antropologi sosial Indonesia. Akan tetapi penelitianterkait pelakon sakeco sawai belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, studi inidilakukan dengan tujuan untuk mengelaborasi praktik tradisi lisan sakeco sawaiyang mendapat perlawanan dari sebagian masyarakat. Di satu sisi, pelakontradisi lisan ini dianggap tidak boleh diperankan oleh kaum perempuan karenabertentangan dengan ajaran Islam dan adat budaya lokal setempat yang masihmenganut sistem patriarchi. Di sisi lain, praktik tradisi lisan ini juga mampumenggeser dominasi laki-laki dalam sebuah pertunjukan dalam masyarakatSumbawa. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, danwawancara mendalam. Bukti empiris menunjukkan bahwa apa yang dilakukanoleh para pelakon tradisi lisan sakeco sawai berhasil mengkontruksi identitas diri untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dari pelabelan negatifdalam masyarakat.
SIGNIFIKANSI FATWA DSN MUI TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA M. Zaidi Abdad
istinbath Vol 18 No 2 (2019): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2228.012 KB)

Abstract

Tren perkembangan ekonomi syariah, khususnya perbankan syariahdi Indonesia memperlihatkan grafik peningkatan yang signifikan. Dinamikaperkembangan tersebut disebabkan oleh adanya fatwa-fatwa terkait denganpelaksanaan ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah NasionalMajelis Ulama Indonesia (the DSN MUI). Tidak bisa dipungkiri bahwa fatwafatwa tersebut mempunyai peran sebagai pedoman dalam aktifitas kegiatanekonomi syariah, sehingga lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagipihak yang berkepentingan. Para praktisi ekonomi syariah, masyarakat danpemerintah (regulator) membutuhkan fatwa-fatwa terkait ekonomi syariahsebagai suatu pegangan atau petunjuk untuk melaksanakan kegiatan ekonomisyariah. Artikel ini akan mengelaborasi signifikansi fatwa the DSN MUI tentangproduk ekonomi Syariah di Indonesia yang meliputi pendekatan, metode, danproses istinbath hukum dalam menetapkan fatwa, serta legitimasi hukumfatwa the DSN MUI berdasarkan Undang-undang.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 24 No. 2 (2025): December Vol. 24 No. 1 (2025): June Vol. 23 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 23 No. 2 (2024): December Vol. 22 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 22 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 21 No. 2 (2022): Desember 2022 Vol. 21 No. 1 (2022): Juni 2022 Vol 15 No 2 (2016): Desember Vol 20 No 2 (2021): Desember 2021 Vol 20 No 1 (2021): Juni 2021 Vol 19 No 2 (2020): Desember Vol 19 No 1 (2020): Juni Vol 18 No 2 (2019): Desember Vol 18 No 1 (2019): Juni Vol. 17 No. 2 (2018): Desember Vol 17 No 2 (2018): Desember Vol 17 No 1 (2018): Juni Vol 16 No 2 (2017): Desember Vol. 16 No. 1 (2017): Juni Vol 15 No 1 (2016): Juni Vol. 14 No. 2 (2015): Desember Vol 13 No 2 (2015): Juni Vol 12 No 1 (2013): Juni More Issue