cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal yuridis
Contact Email
yuridis@upnvj.ac.id
Phone
+6221-7656971
Journal Mail Official
yuridis@upnvj.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Yuridis
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
ISSN : 16934458     EISSN : 25985906     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal yuridis Fakultas Hukum universitas pembangunan Nasional veteran Jakarta JL. RS. Fatmawati, Pondok Labu - Jakarta Selatan 12450
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis" : 9 Documents clear
IMPLIKASI PEMBAHURUAN HUKUM PATEN YANG BERDASARKAN NEGARA HUKUM PANCASILA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA Atsar, Abdul
Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v10i2.3267

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengkaji tentang implikasi dari adanya pembahuruan hukum Paten yang berdasarkan negara hukum Pancasila. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti kemukakan, bahwa Implikasi dari adanya pembahuruan hukum Paten yang berdasarkan negara hukum Pancasila bahwa perlindungan Paten dapat menciptakan iklim perdagangan dan investasi ke Indonesia serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi di Indonesia yang akan mendukung perkembangan dunia usaha dengan meningkatkan invensi dan inovasi dalam negeri yang berorientasi pada ekspor dan bernilai komersial.
INSOLVENCY TEST SEBAGAI SOLUSI PREVENTIF DALAM KONSTRUKSI HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Rahmawati, Putri; Rizkianti, Wardani
Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v10i2.6381

Abstract

Mudahnya syarat permohonan pailit di Indonesia membuat kreditur maupun debitur beritikad tidak baik mudah mengajukan permohonan pailit. Selain itu, definisi pailit dan batas minimum jumlah utang belumlah jelas. Sampai saat ini, belum ada mekanisme untuk membuktikan ketidaksanggupan debitur dalam melunasi utangnya. Masalah ini berimplikasi pada mudahnya bangkrut secara hukum bagi debitur bahkan jika debitur tersebut masih solven dan beritikad baik. Hal inilah yang menjadikan kesehatan keuangan, jumlah aset, dan itikad baik debitur perlu dipertimbangkan melalui mekanisme Insolvency Test agar tidak merugikan debitur yang masih solven serta beritikad baik. Problematika yang dianalisis yaitu perlindungan hukum bagi debitur yang masih solven dan beritikad baik yang belum terakomodir secara maksimal. Jenis penelitian yang digunakan yakni hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan revisi atau pembaharuan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU KPKPU) dengan memasukkan metode Insolvency Test sebagai upaya pembuktian atas kesehatan keuangan dan itikad baik debitur. Hal tersebut memiliki urgensi untuk mewujudkan progresivitas, keadilan, serta kepastian hukum bagi para pihak khususnya bagi debitur, agar debitur solven dan beritikad baik dapat terselamatkan dari penjatuhan pailit.
PRINSIP KEADILAN DALAM PENEGAKAN HAK TANGGUNGAN MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA Marbun, Bachtiar; Santoso, Budi; Yunanto, Yunanto
Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v10i2.6776

Abstract

Penggunaan hak tanggungan dimulai dengan pemegang hak tanggungan yang memiliki otoritas untuk mengatur proses tersebut secara langsung, tanpa perlu melibatkan lembaga hukum. Artinya, pemegang hak tanggungan dapat melaksanakan lelang hak tanggungan tanpa campur tangan majelis hukum. Penelitian ini berfokus pada prinsip keadilan dalam penegakan hak tanggungan di sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada pelaksanaan jaminan hipotek. Dalam konteks ini, ditekankan bahwa ekuitas memandang hak debitur sebagai kewajiban kreditur dan sebaliknya, memungkinkan keduanya untuk menerima bagian yang adil. Prinsip keadilan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menegaskan hak setiap individu untuk hidup layak, bekerja, dan memperoleh penghasilan. Meskipun prinsip ini mendasari hukum Indonesia, terdapat kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pelaksanaan jaminan hipotek. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah memperbarui atau mengubah Undang-Undang Hak Tanggungan untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi debitur dan kreditur, sehingga pelaksanaan hak tanggungan dapat mencerminkan prinsip keadilan dan pemerataan.
THE ROLE AND NATURE OF EVIDENCE: FORENSIC INSIGHT Bakhtiar, Handar Subhandi
Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v10i2.7072

Abstract

Abstract Evidence plays a pivotal role across legal, scientific, and academic domains, serving as the linchpin in distinguishing guilt from innocence. In criminal investigations, it guides law enforcement, unraveling narratives and holding perpetrators accountable. However, with the complexity of crimes, evidence can take various forms, and the clarity of accuracy may be uncertain. This study aims to investigate the diverse types of evidence and sorting procedures crucial for proving crimes. The results of this study indicate that evidence plays a crucial role in determining guilt or innocence, especially in criminal cases. Various evidence types create a nuanced dynamic in proving cases, each with distinct characteristics influencing the proof process. Sorting evidence, whether individually or through comparison, becomes pivotal in identifying the most relevant elements for legal determinations.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANCAMAN SECARA ELEKTRONIK Geraldo, Hosea; Waluyo, Bambang
Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v10i2.7097

Abstract

Pinjaman online merupakan tindakan peminjaman uang yang dilakukan melalui media internet. Pada umumnya pinjaman online dilakukan melalui website yang dikelola oleh lembaga financial technology untuk mendaftar sebagai debitur. Praktik pinjaman online sebenarnya sudah dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tertuang dalam 77/POJK.01/2016. Namun faktanya banyak pinjaman online yang beroperasi tidak memiliki izin dari OJK. Sehingga berdampak pada praktik penipuan, pemerasan, dan pengancaman disertai kekerasan yang memanfaat informasi pribadi nasabah. Penelitin ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Penelitian ini mengacu pada Surat Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt. Utr yang diketahui bahwa: 1) Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik jo. Pasal 45B dan pasal 27 ayat. 2) Seharusnya sanksi yang diberikan kepada terdakwa dapat lebih berat, sebab dapat dikenakanan Pasal 311 tentang penghinaan, 294 tentang pengancaman, 378 tentang penipuan, dan 368 KUHP tentang pemerasan, Pasal 81 jo 82 ayat (3) Perpu No. 1 Tahun 2016 dan Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2016. 3) Penegakan hukum terhadap tindakan pengancam yang dilakukan oleh desk collection sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Kedepannya diharapkan juga Majelis Hakim dalam memutus perkara harus lebih mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, unsur-unsur delik, dan pertimbangan berat ringannya tindak pidana dengan mengacu pada keadaan terdakwa dan kerugian korban.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Koto, Ismail; Hanifah, Ida; Perdana, Surya; Tarmizi; Nadirah, Ida
Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v10i2.7142

Abstract

Rights known as intellectual property (IPR) are rights that result from human thought and produce a product or process that is beneficial to human life. In Indonesia, there are various intellectual property rights that apply, including: As one of the countries that ratified the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Indonesia has a basic legal framework for these types of intellectual property rights. Each intellectual property right is governed by its own laws. Research cannot be said to be research if it does not have a research method. The research method is a process of collecting and analyzing data carried out systematically, to achieve certain goals. Data collection and analysis is carried out naturally, both quantitatively and qualitatively, experimentally and non-experimentally, interactively and non-interactively. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by reviewing library materials or secondary data. In qualitative research, the process of obtaining data in accordance with the research objectives or problems is studied in depth and with a holistic approach. Indonesia is a country with many ethnicities, cultures and religions in addition to its legal status. The majority of people in Indonesia adhere to the Islamic religion. Islamic law covers everything from marriage to charity, and criminal behavior is based on the same principles as fasting and prayer. .According to the Islamic Fiqh Council, Islam is a religion and way of life that accepts everyone and can be practiced anytime and anywhere without separating religion from life.
PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA Hafansyah, Hisan; Syahuri, Taufiqurrohman
Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v10i2.7201

Abstract

The The formation of community organizations (ormas) is a form of freedom of association and assembly in the life of a democratic rule of law. The Islamic Defenders Front (FPI) is an example of a community organization in Indonesia. However, FPI has been disbanded by the government through a Joint Decree (SKB) concerning the Prohibition of Activities, Use of Symbols and Attributes, and Termination of Activities of the Islamic Defenders Front which was issued on December 30, 2020. This government action created a polemic and raised several questions as to what caused it to be dissolved. FPI community organizations by the government, then what is the perspective of constitutional law regarding the disbandment of FPI Community organizations. This study aims to determine the cause of the dissolution of the FPI Community Organization by the government, then to find out how the perspective of constitutional law regarding the dissolution of the FPI Community organization is. The type of research used is normative legal research, by examining the literature. The nature of this normative type of research uses qualitative research. This research approach uses a statutory approach and a conceptual approach approaches). Sources of data in the form of primary data and secondary data. Result analysis. This research is done by criticizing or approving and giving comments, then making issues or conclusions to the research results. The results of this study concluded that several causes of the FPI Community Organization to be dissolved by the government, namely. First, FPI has been de jure disbanded by the government since June 21, 2019 because it no longer has legal standing as a mass organization. Second, FPI in enforcing the commandments for ma´ruf nahi munkar is often accompanied by acts of anarchy and violence, even to the point of violating the law. Therefore, the government issued a Joint Decree (SKB) to prohibit and stop FPI activities. Based on the perspective of constitutional law, the dissolution of the FPI Community organization was in accordance with the applicable laws and regulations. In addition, the use of a Joint Decree (SKB) to prohibit and stop FPI activities from a formal and material perspective is also considered to be in accordance with the principles of the rule of law and the principles of a democratic state.
POLITIK HUKUM PENGELOLAAN AIR DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA: Indonesia Fadhil, Ahmad Syahroni
Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v10i2.7208

Abstract

Indonesia is a country rich in natural resources, therefore the presence of law is important to achieve sustainability and protection of these natural resources. One of the natural resources regulated in legal regulations is water. Water is a natural resource that is important for life on earth or in other words, water is the essence of life on earth. Concerns about the availability of water for Indonesian people often led to conflict during the colonial period and the lex specialis regulations regarding guarantees of the right to clean water for the community had not yet been established.
DINAMIKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Pinem, Srimin; Zulyadi, Rizkan; Syaputra, Muhammad Yusrizal Adi
Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The debate on eradicating criminal acts of corruption for criminal law reform is legal and theoretical. This article discusses an important aspect of eradicating criminal acts of corruption in criminal law reform, namely how the position of the law applied in criminal law reform is seen in society from a legal theory perspective since the passing of the New Criminal Code in Indonesia. This problem was analyzed theoretically using normative legal research methods and the conclusion was obtained that the dynamics of eradicating corruption in Indonesia since the enactment of the New Criminal Code will experience a slowdown in the law enforcement process. This is because there are several articles that do not have firmness and legal certainty, such as article 603 of the new Criminal Code which reduces the sentence period for corruptors. The New Criminal Code has made corruption offenses the same as general offenses, so that they no longer have special characteristics or fall into the category of special crimes. Therefore, the Government should review the articles related to corruption offenses in the New Criminal Code so that the legal regulations do not experience a setback compared to the Corruption Eradication Law. Apart from that, there must be synchronization of regulations between the New Criminal Code and Law Number 30 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2025): Jurnal Yuridis Vol 11 No 2 (2024): Jurnal Yuridis Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis Vol 10 No 1 (2023): Jurnal Yuridis Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Yuridis Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Yuridis Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Yuridis Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Yuridis Vol 7, No 2 (2020): JURNAL YURIDIS Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Yuridis Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Yuridis Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Yuridis Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Yuridis Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Yuridis Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Yuridis Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Yuridis Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Yuridis Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Yuridis More Issue