cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal yuridis
Contact Email
yuridis@upnvj.ac.id
Phone
+6221-7656971
Journal Mail Official
yuridis@upnvj.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Yuridis
Published by Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
ISSN : 16934458     EISSN : 25985906     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal yuridis Fakultas Hukum universitas pembangunan Nasional veteran Jakarta JL. RS. Fatmawati, Pondok Labu - Jakarta Selatan 12450
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Yuridis" : 6 Documents clear
PENERIMAAN NEGARA DAN PENGAWASAN PABEAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Rezki Anta Triputra Milala; Tjip Ismail
Jurnal Yuridis Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v9i2.3848

Abstract

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah lembaga pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan lalu lintas barang dan pemungutan bea masuk, bea keluar, dan pajak dalam rangka impor sebagai sumber penerimaan negara. Adanya prinsip self assesment dalam pemberitahuan pabean oleh importir membuat DJBC wajib memastikan kebenaran atas pemberitahuan pabean tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan mengenai ketentuan perundang-undangan mengenai bea masuk dan penerapan pengawasan pabean yang dilakukan oleh DJBC. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan kajian perundang-undangan. Penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bea masuk yang masih diatur dalam bentuk Peraturan Menteri bertentangan dengan Pasal 23 UUD 1945 dan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penerapan pengawasan pabean oleh 3 (tiga) unit pengawasan yaitu unit intelijen, unit penindakan, unit penyidikan belum optimal karena terdapat anomali dalam pengaturan ketiga kewenangan tersebut.
SANKSI ZINA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU PEKAL DESA NAPAL PUTIH BENGKULU Vika Afrilia
Jurnal Yuridis Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v9i2.4738

Abstract

Zina dalam Islam dinyatakan sebagai jarimah hudud dan diancam dengan hukuman ḥad. Perbuatan zina juga ditentang oleh sebagian besar dalam Sistem hukum adat di Indonesia khususnya di masyarakat adat suku Pekal desa Napal Putih. Masyarakat adat ini memiliki cara yang berbeda dalam menyikapi dan memulihkan hukum yang telah dilanggar yaitu dengan membayar denda adat berupa cuci kampung “ngecik nioh pinang”. Penulis bermaksud mengkaji bagaimana praktik penerapan denda adat bagi pelaku zina dalam masyarakat adat suku Pekal desa Napal Putih dikaitkan dengan perspektif hukum Islam. Sebagai penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pengumpulan data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan simpulan bahwa: pertama, denda adat bagi pezina tidak ada pemisahan kategori pelaku muhsan dan ghairu muhsan. Denda adat ini ditujukan bagi pasangan suami istri yang berzina yang ditandai dengan hamil di luar nikah. kedua, hukum adat yang diterapkan oleh masyakat desa Napal Putih tidak sesuai dengan hukum Islam. Namun memiliki tujuan yang sama yaitu dalam upaya pejeraan, pendidikan dan pencegahan. Saran ditujukan kepada pemangku adat agar harus lebih tegas dalam memberikan sanksi agar pelaku zina jera dan kepada orang tua serta masyarakat untuk memberi pengawasan dan edukasi kepada anak-anak agar terhindar dari perbuatan menyimpang.
EKSISTENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA Lia Ana Ananda
Jurnal Yuridis Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v9i2.5168

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi sangat mementingkan hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Sehingga menjadikan pasal-pasal yang berkenaan dengan hak asasi manusia sebagai pasal yang membuktikan bahwasannya Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia guna menciptakan penegakan hukum. Demi mewujudkan perlindungan atas hak dan kedudukan manusia diperlukanlah suatu lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan dalam menguji materiil dan kewenangan tersebut diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, akan tetapi dalam hal ini masih banyak hak asasi manusia yang tidak sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga masyarakat merasa perlindungan hak asasi manusia masih terasa minim. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan Yuridis Normatif dengan menelaah undang-undang atau peraturan. Berdasar hasil penelitian dengan melihat beberapa putusan dari lembaga MK yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, salah satunya pada putusan No 27/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 terkait Ketenagakerjaan dan berdasar kewenangan, fungsi dan upaya yang dilakukan Mahkamah Konstitusi memberikan titik terang terhadap eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak asasi manusia.
AMNESTI DAN KESETARAAN GENDER DI INDONESIA: TELAAH TERHADAP PEMBERIAN AMNESTI PRESIDEN JOKOWI KEPADA BAIQ NURIL Moh. Fadhil
Jurnal Yuridis Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v9i2.2924

Abstract

Dalam pandangan feminist jurisprudence, hukum merupakan produk ketidakadilan dan bentuk dominasi negara terhadap kaum perempuan, salah satu contoh adalah kasus yang menjerat Baiq Nuril. Berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, Presiden Jokowi memberikan amnesti kepada Baiq Nuril sebagai bentuk pemenuhan keadilan demi melawan ketidakadilan yang ditimbulkan oleh aturan hukum yang timpang. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menelaah pemberian amnesti kepada Baiq Nuril sebagai respon pemenuhan keadilan gender di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertujuan untuk menelaah kebijakan yang dibuat oleh negara dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemberian amnesti merupakan sebuah terobosan hukum demi memenuhi keadilan gender dan menerobos aturan hukum yang kaku dan bias gender. Amnesti secara implisit mengirimkan pesan yuridis bagi pemerintah agar segera mereformulasi UU ITE dan berbagai macam regulasi yang bias gender. Kebijakan kriminal perlu melakukan penataan secara holistik, khususnya membangun jaminan dan akses perlindungan yang tepat kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum.
PARADIGMA KEADILAN: KONSEP DAN PRAKTIK Heru Suyanto
Jurnal Yuridis Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keadilan menjadi muara dalam proses bekerjanya hukum. Hukum saat ini hanya berfokus pada pencapaian keadilan sesuai dengan prosedural yang telah dituangkan melalui peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang akan dikaji adalah Pertama, bagaimana konsep keadilan dalam kerangka filsafat ilmu hukum? Kedua, bagaimana penerapan konsep keadilan dalam proses penegakan hukum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam hukum acara pidana melibatkan korban, pelaku tindak pidana dan hakim yang tugas fungsinya adalah menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Konsep keadilan pada penjatuhan putusan pemidanaan tentu terkait tentang apakah hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku sudah adil? Hal ini sering dikaitkan dengan penerimaan korban terhadap putusan tersebut, begitu sebaliknya penerimaan oleh pelaku. Dalam praktek hukum, aparat penegak hukum hanya sekedar menjalankan tugasnya tanpa memaknai perannya dalam mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
TANGGUNG JAWAB SELEBGRAM TERHADAP IKLAN ONLINESHOP DALAM AKUN INSTAGRAM-NYA Alya Salsabila; Sylvana Murni Deborah Hutabarat
Jurnal Yuridis Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bidang usaha tidak hanya terpaku dari penjualan saja tapi bisa melalui iklan. Selebgram merupakan pelaku usaha yang banyak diuntungkan dari iklan sosial media. Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai transaksi yang sudah dibayar melalui E-commerce Banking Mobile, yang mana kedua belah pihak sudah ada nya kesepakatan. Penelitian ini menjadikan Teori tanggung jawab hukum sebagai pisau analisa. Permasalahan yang terjadi mengenai Pelaku Usaha Onlineshop yang tidak mengirim kan barang yang seharus nya. Keterkaitan Tanggung Jawab Selebgram ini mengenai Periklanan di Instagramnya, tidak melakukan pengecekan terhadap calon klien yang mana merugikan Konsumen. Metode yang digunakan yaitu Penelitian Normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Pelaku Usaha OnlineShop terhadap apa yang ia lakukan merugikan Konsumen yang tidak mengirimkan Barang dan juga Seleb Instagram (Selebgram) sebagai Pelaku Usaha juga dalam Periklanan, ikut andil bertanggung jawab terhadap apa yang diiklankan. Banyak terjadinya Periklanan yang diklankan Selebgram karena kelalaian nya membuktikan bahwa lemahnya Kekosongan Hukum yang ditinjau dari Pengawasan Undang-undang di Indonesia. Sampai saat ini 2022 Pemerintah seharusnya Ikut peran lebih dalam perlindungan konsumen, Indonesia masih belum memiliki regulasi yang mengatur secara spesifik dari aturan-aturan dasar serta teknis yang mendukung realisasi peraturan perlindungan konsumen.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 1 (2025): Jurnal Yuridis Vol 11 No 2 (2024): Jurnal Yuridis Vol 11 No 1 (2024): Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis Vol 10 No 1 (2023): Jurnal Yuridis Vol 9 No 2 (2022): Jurnal Yuridis Vol 9, No 1 (2022): Jurnal Yuridis Vol 8, No 2 (2021): Jurnal Yuridis Vol 8, No 1 (2021): Jurnal Yuridis Vol 7, No 2 (2020): JURNAL YURIDIS Vol 7, No 1 (2020): Jurnal Yuridis Vol 6, No 2 (2019): Jurnal Yuridis Vol 6, No 1 (2019): Jurnal Yuridis Vol 5, No 2 (2018): Jurnal Yuridis Vol 5, No 1 (2018): Jurnal Yuridis Vol 4, No 2 (2017): Jurnal Yuridis Vol 4, No 1 (2017): Jurnal Yuridis Vol 3, No 2 (2016): Jurnal Yuridis Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Yuridis Vol 2, No 2 (2015): Jurnal Yuridis Vol 2, No 1 (2015): Jurnal Yuridis Vol 1, No 2 (2014): Jurnal Yuridis Vol 1, No 1 (2014): Jurnal Yuridis More Issue