cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
KEK (Kajian Ekonomi dan Keuangan)
Published by Kementerian Keuangan
ISSN : 14103249     EISSN : 25409999     DOI : -
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Kajian Ekonomi dan Keuangan (KEK henceforth)was first published in 1996 as an initiative of researchers of Ministry of Finance. In the earlier years of its publication, KEK was also known as Kajian Ilmiah Ekonomi dan Keuangan (KIEK). Since then KEK has been published regularly as one of the prominent sources of reference for public policy evaluation as well as a recommendation, in particular on Indonesian state budgets and finance topics.
Arjuna Subject : -
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue " Vol 17, No 2 (2013)" : 5 Documents clear
Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pergeseran Pajak dan Beban Lebih (Studi Pada Industri Garmen dan Konsumen Garmen di Jawa Barat) Metekohy, Stellamaris
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 17, No 2 (2013)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v17i2.152

Abstract

Sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang PPN barang dan jasa dan PPn.BM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009. Beban PPN pada akhirnya ditanggung oleh konsumen tetapi dalam pelaksanaannya ada kebijakan industri untuk menanggung sebagian atau seluruh beban PPN tersebut. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui : (1). Pergeseran beban akhir PPN antara produsen garmen dan konsumen garmen, (2). Pengaruh beban lebih PPN terhadap industri garmen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban akhir PPN ditanggung oleh industri garmen 63 persen (63%) dan konsumen garmen 37 persen (37%) sedankan beban lebih yang ditanggung industri garmen sebesar 4,94 persen (4,94%) sehingga industri dapat dikatakan efisien dalam melakukan akivitasnya.
Perubahan Struktural Sektor Jasa Indonesia : Berdasarkan Analisis Tabel Input-Output Nurhidayat, R.
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 17, No 2 (2013)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v17i2.153

Abstract

Paper ini menyajikan analasis perubahan struktural sektor jasa di Indonesia serta keterkaitan antara sektor jasa dengan sektor - sektor lainnya berdasarkan tabel input output tahun 1998, 2003, dan 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola struktur ekonomi Indonesia adalah Industri - Jasa - Pertanian. Secara umum, kontribusi sektor jasa terhadap PDB mengalami penurunan. Namun demikian, tidak semua subsektor jasa mengalami penurunan, terdapat beberapa subsektor jasa yang justru mengalami peningkatan. Beberapa subsektor jasa bahkan memainkan peran penting bagi perekonomian. Subsektor jasa tersebut adalah jasa angkutan kereta api dan jasa lembaga keuangan. Beradasarka hasil penelitian tersebut, selayaknya Pemerintah mendorong peningkatan kedua subsektor jasa tersebut dengan memberikan kebijakan insentif yang tinggi.
Distribusi Risiko Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur Nasution, Chairuddin Syah
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 17, No 2 (2013)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v17i2.154

Abstract

Di dalam skema kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan pihak swasta, pemahaman tentang distribusi risiko terutama di dalam pendistribusian risiko diantara para pihak yang bekerjasama menjadi suatu hal yang krusial. Dala pendistribusian risiko tersebut sangat diperlukan state of the art dalam mengidentifikasi risiko sehingga risiko yang mungkin timbul dapat dikelola dengn sebaik - baiknya. Dalam prinsip - prinsip manajemen risiko, ditegaskan bahwa sebaiknya pengelolaan risiko dilakukan oleh pihak yang paling memiliki kompetensi di dallm pengelolaan risiko. Ada kalanya risiko pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari tangungjawab pemerintah, dan ada pula risiko yang menjadi tanggunjawab swasta dan bahkan ada risiko yang menjadi risiko bersama utama bagi risiko yang bersifat tumpang tindih sehingga diperlukan keahlian dalam pendistribusiannya. Oleh sebab itu, pemahaman tentang manajemen risiko sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan infrastruktur dengan pola kerjasama antara pemerintah dan swasta.
Analisis Potensi Penerimaan PPH dan PPN Pada Pelaksanaan Program KUR Sofia Arie Damayanty, Abdul Aziz, Hadi Setiawan,
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 17, No 2 (2013)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v17i2.155

Abstract

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM, salah satunya dengan mengadakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sejak tahun 2007, yang ditujukan bagi UMKM yang dianggap memiliki usaha yang feasible namum belum/tidak bankable. Untuk mendukung program tersebut Pemerintah mengalokasikan anggaran dalam bentuk Penanaman Modal Negara (PMN) maupun dalam bentuk pemberin Imbal Jasa Penjaminan (IJP) kepada perusahaan penjamin kredit yang ditunjuk, yaitu PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Selam ini pemerintah hanya fokus pada pengendalian risiko fiskal yang mungkin terjad untuk menghindari default yang akan menggerus nilah IJP dan PMN yang telah ditanamkan. Pemerintah belum pernah mengkaji potensi penerimaan negara yang dihasilkan oleh aktivitas ekonomi yang dibiayai oleh program KUR itu sendiri. Artikel ini bertujuan mensimulasikan perhitungan potens Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh penerima KUR Mikro dan KUR Ritel. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa terdapat total potensi peningkatan penerimaan PPh dan PPN sebesar Rp13,77 triliun untuk tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa program ini selain memiliki risiko fiskal berupa meningkatnya belanja pemerintah untuk pemberian PMN dan IJP, namun di sisi lain juga berpotensi meningkatkan value dari aktivitas ekonomi UMKM yang akan menghasilkan peneriman negara dari PPh dan PPN.
POSSIBLE IMPACT OF THE ABE-KURO MONETARY EXPANSION ON THE INDONESIAN ECONOMY Abimanyu, Yoopi
Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol 17, No 2 (2013)
Publisher : Badan kebijakan Fiskal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31685/kek.v17i2.10

Abstract

Abenomics, the economic policies of Japan, which recently has been changed into "Abe-Kuro" referring to the Prime Minister and the Governor of the Central Bank, consists of monetary policy, fiscal policy and growth package. It is meant to resolve Japan's low economic growth and deflation. This short note is trying to see the impact of one of the policies, which is the expansion monetary policy, on the Indonesian economy, in particular on the exchange rate and the balance of payments. The hypothesis of this note is that, even though the Indonesian exchange rate will be appreciated, the impact on the capital account is somewhat more significant relative to the current account. On the current account and capital account, the impact of the monetary expansion policy is more on the capital account, particularly the shortterm portfolio movement relative to the current account. Assuming that the United States will stop her monetary expansion policy, the Japan monetary expansion would substitute the United States policy. On the other hand, if the United States monetary expansion policy would be continued, then the Japan monetary expansion policy would supplement the United States policy. In both cases, the Rupiah exchange rate would be appreciated.Abenomics, the economic policies of Japan, which recently has been changed into "Abe-Kuro"referring to the Prime Minister and the Governor of the Central Bank, consists of monetary policy, fiscalpolicy and growth package. It is meant to resolve Japan's low economic growth and deflation. This shortnote is trying to see the impact of one of the policies, which is the expansion monetary policy, on theIndonesian economy, in particular on the exchange rate and the balance of payments. The hypothesis ofthis note is that, even though the Indonesian exchange rate will be appreciated, the impact on the capitalaccount is somewhat more significant relative to the current account. On the current account and capitalaccount, the impact of the monetary expansion policy is more on the capital account, particularly the shorttermportfolio movement relative to the current account. Assuming that the United States will stop hermonetary expansion policy, the Japan monetary expansion would substitute the United States policy. Onthe other hand, if the United States monetary expansion policy would be continued, then the Japanmonetary expansion policy would supplement the United States policy. In both cases, the Rupiah exchangerate would be appreciated.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 3 (2018) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 3 (2017) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) Vol 20, No 3 (2016) Vol 20, No 2 (2016) Vol 20, No 1 (2016) Vol 19, No 3 (2015) Vol 19, No 2 (2015) Vol 19, No 1 (2015) Vol 18, No 3 (2014) Vol 18, No 2 (2014) Vol 18, No 1 (2014) Vol 17, No 3 (2013) Vol 17, No 2 (2013) Vol 17, No 1 (2013) Vol 16, No 3 (2012) Vol 16, No 2 (2012) Vol 16, No 1 (2012) Vol 15, No 2 (2011) Vol 15, No 1 (2011) Vol 14, No 4 (2010) Vol 14, No 3 (2010) Vol 14, No 2 (2010) Vol 14, No 1 (2010) Vol 13, No 2 (2009) Vol 13, No 1 (2009) More Issue