Garuda - Garba Rujukan Digital

All

Jurnal Ekonomi dan Pembangunan

JEP
Website

Published by Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

ISSN : 0854526x EISSN : 25030272 DOI : -

Core Subject :

Jurnal Eknomi Pembangunan merupakan salah satu jurnal Pusat Penelitian Ekonomi - LIPI dengan versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jurnal ini membahas permasalahan di bidang ekonomi dan pembangunan dalam arti menyeluruh, tidak hanya terbatas pada ilmu ekonomi pembangunan. Namun meliputi juga ekonomi Islam, ekonomi lingkungan, ekonomi perusahaan, pembangunan daerah, kemiskinan, ketimpangan dan bidang yang terkait ilmu ekonomi dan pembangunan lainnya.

Arjuna Subject : -

Articles 5 Documents

Search results for , issue " Vol 24, No 1 (2016)" : 5 Documents clear

Tinjauan Kritis atas Model pembiayaan dan Penjaminan dalam KPS Kelistrikan Lestari, Esta
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 24, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI

Rendahnya infrastruktur kelistrikan menjadi salah satu hambatan paling signifikan yang bagi peningkatan iklim investasi. Investasi kelistrikan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar dan menjadi awal dari inisiasi pemerintah untuk menggandeng pihak swasta dalam investasi infrastruktur melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau umumnya disebut sebagai public private partnership (PPP). Studi ini merupakan studi kualitatif yang didasarkan pada data sekunder untuk menganalisis perkembangan, kinerja dan potensi dampak yang didapatkan dari KPS kelistrikan. Studi ini menunjukkan bahwasannya lepas dari besarnya manfaat yang didapatkan dari KPS, tantangan implementasi sangat besar dan tidak saja terkait dengan aspek ekonomi semata, namun juga membutuhkan pertimbangan aspek sosial. Resistensi masyarakat, dan dampak terhadap lingkungan harus menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah dan swasta untuk mencari titik temu dan koordinasi yang menguntungkan semua pihak. Namun, lepas dari perhitungan biaya dan manfaat mekanisme KPS, perlu perhatian lebih dalam untuk mencari alternative pembiayaan bagi pemerintah sehingga tidak menimbulkan biaya ekonomi dan sosial dimasa depan.

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) TERHADAP KINERJA KERJASAMA LISENSI BIDANG PERTANIAN GUNAWAN, Endro
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 24, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kebijakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap kinerja kerjasama lisensi bidang pertanian. Kajian dilakukan dengan data sekunder pada tahun 2010-2015. Hasil kajian diperoleh bahwa kebijakan HKI Balitbangtan terdapat pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 tahun 2012 tentang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 99/Permentan/OT.140/10/2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pada periode 2005-2015 jumlah kerjasama lisensi yang dilakukan Balitbangtan sebanyak 140 kerjasama yang terdiri atas Paten (63 perjanjian), PVT (53 perjanjian) dan Rahasia Dagang (24 perjanjian). Unit kerja Balitbangtan yang sudah melakukan kerjasama lisensi paling banyak adalah Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) sebanyak 27 perjanjian lisensi, diikuti BBSDLP (25 lisensi ), Puslitbang Hortikultura (24 lisensi), Puslitbang Tanaman Pangan (18 lisensi), BB padi (14 lisensi) dan Puslitbang Perkebunan (13 lisensi). Jumlah perusahaan yang sudah melakukan kerjasama lisensi sebanyak 37 perusahaan dengan bidang komoditas/bidang masalah terbanyak berturut-turut pupuk dan sumber daya lahan, hortikultura, tanaman pangan, perkebunan, mekanisasi pertanian dan bioteknologi. Sampai dengan tahun 2015 Balitbangtan mengelola royalty kerjasama lisensi sebesar Rp. 3,515 milyar. Unit kerja yang menyumbang royalty paling besar adalah Balitro sebesar Rp. 2,246 milyar, dan diikuti oleh Balithi Rp. 1,177 milyar. Kendala yang dihadapi dalam kerjasama lisensi diantarannya adalah kinerja teknologi yang belum siap dikembangkan, terbatasnya pasar, kemampuan SDM dalam menerima transfer knowledge dan hambatan regulasi.

Dinamika Sektor Kelistrikan Di Indonesia: Kebutuhan Dan Performa Penyediaan Adam, Latif
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 24, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI

Tulisan ini menganalisis kinerja sektor kelistrikan di Indonesia. Sektor kelistrikan menjadi faktor kunci yang bisa mendorong dan mempercepat naik-turunnya daya saing suatu perekonomian. Sayangnya, dengan menggunakan metode analisis deskriptif, tulisan ini menunjukkan posisi dan akselerasi peningkatan kinerja sektor kelistrikan di Indonesia relatif masih tertinggal dibandingkan dengan di beberapa negara Asia lainnya. Dari perspektif kebijakan, tantangan utamanya adalah bagaimana pemerintah mampu membangun dan mengelola infrastruktur kelistrikan untuk menambah pasokan listrik. Di tengah-tengah semakin terbatasnya kemampuan keuangan negara, salah satu solusi untuk mendorong pembangunan dan pengelolaan infrastruktur kelistrikan adalah mengajak partisipasi sektor swasta melalui program public private partnership (PPP).

PENGELOMPOKKAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR BERDASARKAN INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 2012-2013 Yordani, Ricky; -, Sugiarto
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 24, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI

Strategi pembentukan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) yang diikuti dengan dibentuknya pusat layanan dari masing-masing SWP oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diduga belum sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Penelitian ini mempelajari apakah indikator-indikator hasil pembangunan selama ini telah membentuk pengklasteran pembangunan pada Provinsi Jawa Timur. Indikator-indikator hasil pembangunan yang digunakan adalah Indikator Pembangunan Berkelanjutan 2012-2013. Penelitian ini menunjukkan belum adanya kesesuaian yang tepat antara pusat layanan SWP dengan klaster pertumbuhan yang terbentuk. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kota-kota dan beberapa kabupaten dapat dijadikan pusat layanan di Provinsi Jawa Timur, yang merupakan daerah yang memiliki indikator pembangunan tinggi. Berdasarkan tingkat pencapaian dari Indikator Pembangunan Berkelanjutan, penelitian ini dapat mengklasifikasikan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini juga memberikan hasil indikator penyusun dalam pembentukan di masing-masing klaster kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur untuk 2012 dan 2013.

KENDALA IMPLEMENTASI PPP KELISTRIKAN DAN KEBUTUHAN PERBAIKAN KEBIJAKAN Rifai, Bahtiar
Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 24, No 1 (2016)
Publisher : Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI

Keterbatasan ketersediaan sektor kelistrikan dan anggaran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan untuk mendukung pembangunan telah mendorong inisiasi pelibatan swasta dalam menyediakan sektor ini. Partisipasi swasta melalui Independent Power Producer (IPP) sebagai mitra dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah dikembangkan sejak tahun 1990an, dan bertransformasi menjadi PPP (Public Private Partnership atau dikenal dengan KPS) untuk mengurangi terpaparnya resiko bisnis langsung kepada Pemerintah. Akan tetapi target Pemerintah membangun power plant PPP (2.000 MW) dalam bagian rencana 20.000 MW belum juga terealisasi sejak tahun 2011. Artikel ini berbasis pada penelitian lapangan di tahun 2012 yang dilakukan di dua provinsi, seperti DKI Jakarta dan Jawa Tengah (sebagai lokasi power plant). Dengan menggunakan data primer dan sekunder, artikel ini menganalisa pelaksanaan PPP kelistrikan khususnya mengenai hambatan dan permasalahan realisasi PPP dan kebutuhan perbaikan kebijakannya. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap institusi kunci dan dilanjutkan diskusi kelompok terfokus (Focus Group Discussion) yang merepresentasikan pemangku kepentingan terkait. Melalui pendekatan ekonomi pembangunan, ekonomi publik dan ekonomi kelembagaan, hasil studi dijelaskan dengan analisa deskriptif kualitatif. Hasil analisa menunjukkan bahwa kendala implementasi PPP melalui PLTU 2.000 MW disebabkan oleh kendala teknis seperti: kompleksitas prosedur dan birokrasi di tingkat pusat dan daerah, penolakan masyarakat, isu pembebasan lahan, berkembangnya spekulan tanah, tarik menarik kekuatan politik daerah untuk menentukan lokasi power plant, serta lemahnya proses AMDAL. Sementara permasalahan non teknis yang menghambat adalah perbedaan presepsi antar pemangku kepentingan dalam merealisasikan PPP,prioritas pembiayaan infrastruktur bersumber APBN dan PPP, kentalnya politik ekonomi yang berkembang di daerah, dan sulitnya menjaga komitmen swasta. Pilihan perbaikan kebijakan untuk mendorong PPP dapat dilakukan dengan: pembentukan tim pembebasan lahan yang melibatkan akademisi diikuti dengan indeks jual lahan untuk infrastruktur, penguatan kapasitas PPP Centre beserta pemangku kepentingan yang lain mengenai PPP, harmonisasi peraturan perudangan, penguatan hubungan Pusat-Daerah serta penyusunan dokumen kontrak secara matang.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 30 No 2 (2022): Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 30 No 1 (2022): Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Vol 28 No 1 (2020) Vol 27 No 2 (2019) Vol 27 No 1 (2019) Vol 26, No 2 (2018) Vol 26, No 1 (2018) Vol 25, No 2 (2017) Vol 25, No 1 (2017) Vol 24, No 2 (2016) Vol 24, No 1 (2016) Vol 23, No 2 (2015) Vol 23, No 1 (2015) Vol 22, No 2 (2014) Vol 22, No 1 (2014) Vol 21, No 2 (2013) Vol 21, No 1 (2013) Vol 19, No 2 (2011) Vol 18, No 1 (2010) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta selatan, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta selatan,

Dki jakarta

INDONESIA