cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kab. karawang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum
Published by Universitas Singaperbangsa Karawang
ISSN : 24427578     EISSN : 25411594     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian Ilmiah Hukum merupakan Jurnal Ilmu Hukum yang dipublikasikan oleh Lembaga Kajian Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang. Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian serta kajian gagasan konseptual di bidang ilmu hukum terhadap isu-isu hukum, kosenseptual dalam tataran teori dan praktik, putusan pengadilan, analisis kebijakan pemerintah dan pemerintahan daerah serta lainnya.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1" : 12 Documents clear
PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PASAR MODAL PADA PENGADILAN NEGERI Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H., Ema Rahmawati, S.H., M.H., dan Nun Harrieti, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.207 KB) | DOI: 10.35706/dejure.v4i1.1867

Abstract

ABSTRAKSektor pasar modal merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Kondisi pada saat ini, terdapat banyak kritik terhadap penyelesaian sengketa di pasar modal yang disebabkan banyak faktor terkait penegakan hukum, sehingga upaya menciptakan pasar modal yang teratur wajar dan efisien belum tercapai optimal. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri masih jarang ditemukan, padahal salah satu lembaga peradilan yang berperan dalam penegakan hukum adalah pengadilan negeri. Penulisan ini berdasarkan suatu penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, peraturan hukum serta perbandingan hukum inventarisasi hukum positif, dengan metode pendekatan deskriptif analisis. Penarikan simpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penulisan dalam artikel ini menguraikan mengenai peranan pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa pasar modal dalam praktik dan peranan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri terhadap penegakan hukum pasar modal di Indonesia.Kata kunci: Pasar Modal, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri.ABSTRACTThe capital market sector is one of the financial services sectors that play an important role in national development. At present, there are many criticisms of capital market dispute resolution caused by many factors related to law enforcement, so that efforts to create an orderly and efficient capital market have not been optimally achieved. Dispute resolution through a district court is still rarely found, even though one of the judicial institutions that play a role in law enforcement is a district court. This writing based on normative juridical research, namely legal research on legal principles, legal regulations and the comparison of positive law inventory law, with a descriptive analysis approach. Withdrawal of conclusions from the results of research that has been collected is done by the method of qualitative normative analysis. Writing in this article will outline the role of the district court in the settlement of capital market disputes in practice and how the role of dispute resolution through the district court over the enforcement of capital market law in Indonesia.Keyword: Capital Market, Dispute Resolution, District Court.
KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PELAYANAN HUKUM DI KOTA BEKASI Dr. Ina Heliany, S.H., M.H
Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1
Publisher : Lembaga Kajian Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.207 KB) | DOI: 10.35706/dejure.v4i1.1861

Abstract

ABSTRAKPemerintah pada hakikatnya sebagai penyelenggara pelayanan publik. Pemerintahan yang dikelola dengan baik harus memberikan pelayanan yang baik tak terkecuali dengan pelayanan hukum. Pelayanan hukum yang ideal pada dasarnya harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, murah, mudah, berkeadilan, berkepastian hukum, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah sebagai penyelenggara negara sudah mengeluarkan banyak peraturan baik yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden bahkan Peraturan Daerah, akan tetapi dalam implementasinya keadaan ini jelas bertolak belakang dengan “Potret Buram” pelayanan hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bekasi. Dari tertundanya jadwal sidang, proses yang berbeli-belit dan mahalnya proses di persidangan. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena masih buruknya pelayanan yang diberikan.Kata kunci: Efektifitas, Kebijakan Publik, Pelayanan Hukum.ABSTRACTThe government is essentially a public service provider. A well-managed government must provide good service, including legal services. Ideal legal services basically must be able to provide services that are fast, cheap, easy, fair, legal, open, and accountable. This research method uses a normative juridical approach. The results of the research are to realize this, the government as the state administrator has issued many regulations both contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law, Government Regulation in Lieu of Laws, Government Regulations, Presidential Regulations, and even Regional Regulations. Clearly contrary to the “Blurry Portrait” of legal services that occurred in the IA Class of the City of Bekasi. From the delay in the trial schedule, the process is complicated and the process is expensive. So that this causes community dissatisfaction because of the poor service provided.Keyword: Effectiveness, Public Policy, Legal Services.

Page 2 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 5 Nomor 1 Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 2 Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 4 Nomor 1 Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 2 Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 3 Nomor 1 Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 2 Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 2 Nomor 1 Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 2 Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum Volume 1 Nomor 1