cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Tribhuwana Tunggadewi
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 16 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 13, No 1 (2023)" : 16 Documents clear
ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MENTAOS KOTA BANJARBARU I Irawanto; Monica Selvia; Riky Welli Saputra; Sugeng Rusmiwari
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4682

Abstract

Banjarbaru City's economic growth compared to the National Level and the Province of South Kalimantan is low. Therefore efforts to increase community income and community empowerment efforts need to be carried out, this is in line with the government's mission to develop the economy, control population and increase development. Therefore development efforts in various fields are being and continuously being carried out. The research was conducted using qualitative research methods and data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation to obtain data in accordance with the research. The results of the study indicate that the government's efforts in terms of empowering the Mentaos Village community through an economic development program can be said to be successful in improving the welfare of the Mentaos Village community as measured by the increase in income earned by business actors participating in the program and also the provision of training and courses provided can improve their abilities or skills in the business world so that they can be independent to meet their economic needs.AbstrakPertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru dibanding dengan Tingkat Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan termasuk yang rendah. Oleh karena itu upaya peningkatan pendapatan masyarakat serta upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan, hal ini sejalan dengan misi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi, pengendalian penduduk dan meningkatkan pembangunan. Oleh karena itu upaya pembanguan dalam berbagai bidang sedang dan terus dilakukan. Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mentaos melalui program pengembangan ekonomi dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Mentaos yang diukur dari hasil peningkatan pendapatan yang didapatkan oleh para pelaku usaha yang mengikuti program tersebut dan juga pemberian pelatihan dan kursus yang diberikan dapat meningkatkan kemampuan atau keterampilan mereka dalam dunia usaha sehingga dapat mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DIMASA PANDEMI COVID-19 F. Edison Doku Bani; Annisa Purwatiningsih; Agustinus Ghunu
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4748

Abstract

The Indonesian government minimizes the spread of the Covid-19 Pandemic and improves the welfare of the people in Indonesia by means of the government making new policies on social security programs, one of which is the Village Fund Direct Assistance (BLT-DD). the central government hopes that the distribution of BLT can be carried out in an orderly, fair and precise manner, namely right on target, right people, right time, right process, and right administrative report. This study uses descriptive qualitative methods, data obtained from interviews, observations, and documentation. Based on the results of the study, the implementation of the BLT program policy in the government area of Southwest Sumba Regency went well. the supporting factor in this research is the collaboration between the village government and the community to participate in the distribution of BLT. Meanwhile, the inhibiting factor is the completeness of community documents in the form of family cards (KK) and identity cards (KTP) in receiving BLT, but this can be overcome by the village government so that overall BLT distribution goes well.AsbtrakPemerintah Indonesia meminimalisir penyebaran Pandemi Covid-19 dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dengan cara pemerintah membuat kebijakan baru tentang program jaminan sosial salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Adanya Bantuan BLT-DD diwilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya pemerintah pusat berharap pendistribusian BLT bisa terlaksana secara tertib, adil, dan tepat yaitu tepat sasaran, tepat orang, tepat waktu, tepat proses, dan tepat laporan administrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Implementasi kebijakan program BLT diwilayah pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya berjalan dengan baik. faktor pendukung dalam penelitian ini adalah kerjasama antara pemerintah Desa dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyaluran BLT. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah kelengkapan dokumen masyarakat yang berupa kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) dalam menerima BLT namun hal tersebut dapat di atasi oleh pemerintah desa sehingga secara keseluruahan penyaluran BLT berjalan dengan baik.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAN PARIWISATA DI KABUPATEN PROBOLINGGO Firman Firdausi; Rifky Aldila Primasworo; Adil Abdillah
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4513

Abstract

The meaning of governance is interpreted not only as a single player, namely the government. Along with the development of scientific governance, the paradigm of the Old Public Service, which positions the state as a single player, has been largely abandoned. One of the government affairs is the field of tourism. Tourism is one of the important commodities in the current era and for countries like Indonesia. Tourism is also one of the objects of development in Indonesia so that it becomes a strategic policy. Of course, these two things must be supported by actors from elements of governance other than the state, namely the private sector and the community. These elements are only properties, but from each of these elements there are still many actors who can play a role. Probolinggo Regency as one of the areas that has a lot of potential. It includes national, provincial and regional strategic areas. The focus of this research is the aspect of its management which turns out to have a fairly complex process in determining its roles and rights. As a result, each tourist destination has its own actors which can be divided depending on capital capability (for business entities) and authority (for state organs).AbstrakMakna governance dimaknai bukan hanya pemain tunggal yaitu pemerintah saja. Seriring dengan berjalannya perkembangan keilmuan pemerintahan paradigma Old Public Service yang memposisikan negara sebagai pemain tunggal sudah banyak ditinggalkan. Salah satu urusan pemerintahan adalah bidang pariwisata. Pariwisata menjadi salah satu komiditas penting di era sekarang dan bagi negara seperti Indonesia. Pariwisata juga menjadi salah satu obyek pembangunan di Indonesia sehingga menjadi kebijakan strategis. Kedua hal ini tentu harus ditopang aktor dari unsur governance selain negara yaitu swasta dan masyarakat.  Unsur ini hanya sifat, namun dari masing-masing unsur ini masih banyak aktor yang dapat berperan. Kabupaten probolinggo sebagai salah satu wilayah yang memiliki banyak potensi. Di dalamnya terdapat kawasan strategis nasional, provinsi, dan daerah. Fokus dari penelitian ini adalah aspek pengelolaannya yang ternyata terdapat proses yang cukup kompleks dalam penenutan peran dan haknya. Hasilnya setiap destinasi wisata memiliki aktornya masing-masing yang dapat dibagi tergantung kemampuan modal (untuk badan usaha) dan kewenangannya (untuk organ negara).
PELAKSANAAN INOVASI LAPAK 215 PADA PERIZINAN USAHA SKALA MIKRO DI KECAMATAN WATULIMO KABUPATEN TRENGGALEK Laily Purnawati
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.3779

Abstract

Micro-enterprises are one of the businesses that are also affected during this pandemic. In order to support the development of micro-enterprises and business actors, the Trenggalek district government, especially the Watulimo sub-district, launched an innovation called lapak 215. 215 was held to bring licensing services closer to users, namely business actors in Watulimo sub-district where the geographical conditions are mostly mountainous and coastal areas. The research method used is descriptive qualitative based on Rogers' attribute theory, namely Relative Advantage, Compatibility, Complexity, Triability, Observability. As a result, the innovation of lapak 215 is more flexible, making it easier for business actors to make procedures and processes easy for users to understand and most importantly bring the government closer to the user community.AbstrakUsaha mikro merupakan salah satu usaha yang juga terdampak di masa pandemi ini. Guna mendukung berkembangnya usaha mikro dan pelaku usaha ,pemerintah kabupaten Trenggalek khususnya kecamatan Watulimo meluncurkan inovasi yang diberi nama lapak 215. Lapak 215 diadakan guna mendekatkan pelayanan perizinan ke para pengguna yaitu pelaku usaha di kecamatan watulimo yang mana kondisi geografisnya lebih banyak daerah pegunungan dan pesisir pantai. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif berdasarkan teori atribut milik Rogers yaitu Relative  Advantage (Keuntungan  Relatif),  Compatibility  (Kesesuaian),  Complexity  (Kerumitan), Triability  (Kemungkinan  dicoba),  Observability  (Kemudahan  diamati). Hasilnya inovasi lapak 215 ini lebih fleksibel, lebih memudahkan pelaku usaha dengan mudahnya prosedur dan prosesnya dimenegerti oeh pengguna dan yang terpenting mendekatkan pemerintah dengan masyarakat pengguna.
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DESA GADINGKULON KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG Roro Merry Chornelia; Asih Widi Lestari; Yosilda Sarti Yoei
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.4359

Abstract

The development of human resources is a very important factor in improving the quality of village development. The increase in human resources in Indonesia is inseparable from village government governance. Development of human resources is a major factor in improving the quality of social life of the community. This study aims to determine the development of human resources in Gadingkulon Village, Dau District, Malang Regency. The type of research used is qualitative research using data collection techniques through interviews, observation and documentation. Sampling used perposive sampling, to test the validity of the data researchers used a triangulation technique. Data analysis was carried out by means of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The process of developing human resources in improving the development of Gadingkulon village can be done through a training process such as training in making yogurt, making fertilizer, and plant seeds. The development of human resources in the development of Gadingkulon Village that must be considered is the quality of education because education is the main key in increasing human resources as a driver, manager and in improving work performance.AbstrakPengembangan sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa. Meningkatnya sumber daya manusia di Indonesia tidak terlepas dari tata kelola  pemerintah desa. pengembangan Sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan sumber daya manusia desa Gadingkulon, Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Pengambilan sampel menggunakan perposive sampling, untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses pengembangan sumber daya manusia Dalam meningkatkan pembanguan desa Gadingkulon dapat dilakukan melalui proses pelatihan seperti pelatihan dalam pembuatan yougurt, pembuatan pupuk, dan bibit tanaman. Pengembangan sumber daya manusia dalam pembangunan Desa Gadingkulon yang harus diperhatikan adalah kualitas pendidikan karena pendidikan merupakan kunci utama dalam meningkatkan sumber daya manusia sebagai penggerak, pengelola dan dalam meningkatkan kinerja kerja yang dimiliki.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN OBYEK WISATA HUTAN BAMBU KEPUTIH DI KOTA SURABAYA Yusuf Hariyoko
REFORMASI Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v13i1.3876

Abstract

Tourism objects are very important to manage, because they have a good role in the regional economy and society. The Bamboo Forest in Surabaya City is a new tourist attraction that continues to increase in its attractiveness, but there are still many shortcomings. This research was conducted to see that the development that has been carried out by the Surabaya City Government is able to answer the existing problems. This research uses qualitative research with a case study approach. The results show that the development of bamboo forest tourism objects is quite good. Communication has been built between the government and its agencies, as well as the community. The management of human resources has been well regulated and the financial problems of the city government in the development of tourism objects are needed to build supporting facilities. The social and economic environment gives a good signal with the existence of bamboo forests. The community has got a role and needs to increase its participation again. And, there are still problems in the provision of infrastructure and infrastructure in bamboo forest tourism objects.AbstrakObyek wisata sangat penting untuk dikelola, karena punya peran yang bagus dalam perekonomian daerah dan masyarakat. Hutan Bambu di Kota Surabaya adalah obyek wisata baru yang terus meningkat daya tariknya, namun masih banyak kekurangan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengembangan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya mampu menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil menunjukkan bahwa dalam pengembangan obyek wisata hutan bambu sudah cukup baik. Komunikasi sudah dibangun antara pemerintah dengan instansi-instansinya, beserta masyarakat. Sumber daya manusia pengelola sudah diatur dengan baik dan masalah finansial dari pemerintah kota dalam pengembangan obyek wisata yang diperlukan untuk membangun fasilitas pendukung. Lingkungan sosial dan ekonomi memberikan sinyal yang baik dengan adanya hutan bambu. Masyarakat sudah mendapat peran dan perlu untuk ditingkatkan lagi partisipasinya. Serta, masih adanya permasalahan pada penyediaan infrastruktur dan prasarana yang ada di obyek wisata Hutan Bambu.

Page 2 of 2 | Total Record : 16

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15, No 3 (2025) Vol 15, No 2 (2025) Vol 15, No 1 (2025) Vol 14, No 2 (2024) Vol 14, No 1 (2024) Vol 13, No 2 (2023) Vol 13, No 1 (2023) Vol 12, No 2 (2022) Vol 12, No 1 (2022) Vol 11, No 2 (2021) Vol 11, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2020) Vol 10, No 1 (2020) Vol 9, No 2 (2019) Vol 9, No 1 (2019) Vol 8, No 2 (2018) Vol 8, No 1 (2018) Vol 7, No 2 (2017) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2016) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2014) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2013) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2012) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) More Issue