Garuda - Garba Rujukan Digital

Strategi Pemerintahan dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2023 Nurhana Putri Isna; Rejo, Samugyo Ibnu; Kartini, Dede Sri
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.4898

(Government Strategy Through the Implementation of Gender Mainstreaming in Tulang Bawang District in 2023) This study aims to address the gap in public concern regarding gender inequality and injustice experienced by the community of Tulang Bawang Regency during 2022–2023, which arose due to the suboptimal implementation of gender mainstreaming (PUG). The research is conducted within the governmental environment of Tulang Bawang Regency, particularly at the Office of Women’s Empowerment and Child Protection (PPPA), focusing on the implementation of the gender mainstreaming program by regional government agencies, which is expected to achieve 100% coverage, with each agency implementing at least one gender-responsive program. This study employs a descriptive qualitative research method using both primary and secondary data, with informants selected through a purposive sampling technique. The results indicate that two stages have been successfully implemented, the action stage (direction) and the evaluation stage (learning). Meanwhile, the remaining three stages still require improvement, particularly the purpose stage, the environmental stage, and the direction stage, which have not yet adequately addressed existing gaps and the intended outcomes of the implemented actions. Abstrak Tujuan (purpose) untuk mengatasi kesenjangan dalam kekhawatiran publik berupa ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2022-2023 dikarenakan belum optimalnya pengarusutamaan gender (PUG). Melalui lingkungan (environments) pemerintahan Kab. Tulang Bawang khususnya Dinas PPPA dalam program pengarusutamaan gender yang dilakukan kepada Perangkat Daerah yang seharusnya mencapai 100% dengan arahan (directions) berupa setiap perangkat daerah memiliki minimal 1 program responsif gender. Menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Dengan menggunakan data primer dan sekunder serta memiliki teknik purposive dalam menentukan informan. Berdasarkan hasil penelitian, dua tahapan sudah dilalui dengan baik, yaitu tahapan aksi (directions) dan tahapan evaluasi (learning). Sedangkan tiga yang lainnya, masih memerlukan perbaikan, yaitu dari sisi tahapan tujuan (purposes), lingkungan (environments), dan pengarahan (directions) yang belum mengatasi kesenjangan dan apa yang ingin dicapai melalui aksi yang ada.

Implementation of Money Laundering Investigation Policy with Tax Crimes as Predicate Offenses at the Directorate General of Taxes Wahyudin, Dian
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.4944

(Implementasi Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pidana Asal Tindak Pidana dibidang Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak) The widespread occurrence of tax-related criminal offenses committed by taxpayers has resulted in substantial losses to state revenue. In response, the Directorate General of Taxes (DGT) has adopted the policy of investigating money laundering offenses as an instrument to create deterrence and fear effects for non-compliant taxpayers, while simultaneously safeguarding state revenue losses arising from tax crimes. This study aims to examine and analyze the implementation of the money laundering investigation policy at the Directorate General of Taxes and to assess its impact on the recovery of losses to state revenue. This research employs a descriptive qualitative method using goal-oriented, source-based, and process-based approaches. Data were collected through literature review, in-depth interviews, observation, and documentation analysis. The findings reveal that the implementation of the money laundering investigation policy at the Directorate General of Taxes is consistent with policy implementation theory, as it demonstrates the presence of clear policy objectives, implementation activities, measurable outcomes, and post-implementation evaluation. However, from the perspective of the number of cases handled and the value of recovered state revenue, the impact of money laundering investigations has not yet been significant. This condition arises because perpetrators of tax crimes tend to prefer restorative justice settlement mechanisms by restoring state revenue losses along with administrative sanctions, thereby avoiding exposure to money laundering investigations. Nevertheless, money laundering investigations remain strategically important as a deterrence mechanism that encourages compliance and supports the recovery of state revenue. Abstrak Maraknya tindak pidana dibidang perpajakan yang dilakukan wajib pajak mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menimbulkan efek jera dan efek gentar kepada wajib pajak yang tidak patuh serta upaya menyelamatkan kerugian pada pendapatan negara akibat tindak pidana perpajakan adalah dengan melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Direktorat Jenderal Pajak serta dampaknya terhadap pengembalian kerugian pada pendapatan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sasaran, pendekatan sumber dan pendekatan proses melalui kegiatan studi kepustakaan, wawancara, observasi dan dokumentasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Direktorat Jenderal Pajak telah sesuai dengan dengan teori implementasi kebijakan yaitu adanya tujuan sasaran kebijakan, adanya aktivitas kegiatan, adanya hasil dari kegiatan dan adanya analisa kembali. Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang di Direktorat Jenderal Pajak belum berdampak signifikan dari perspektif jumlah perkara yang ditangani dan nilai recovery kerugian negara karena pelaku tindak pidana di bidang perpajakan lebih memilih opsi penyelesaian restorative justice dengan mengembalikan kerugian negara berikut sanksinya agar terhindar dari penyidikan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Collaborative Governance dalam Mewujudkan Zero to Landfill di Kota Cimahi Tahun 2023-2024 Mahandry, Silmy Putri; Agus Taryana
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5252

(Collaborative Governance in Waste Management in Cimahi City in 2023-2024) The research aims to analyze the dynamics of collaborative governance between the government, private sector, academics, community, and media in waste management efforts in Cimahi City in 2023-2024. Although many waste management programs have been implemented, the relational processes between actors often determine their success or failure. This research uses a qualitative descriptive approach, gathering data through in-depth interviews with representatives government, private sector, academic, community, media, and the public, supported by observations and document analysis. The collaborative governance model by Ansell and Gash is used as an analytical tool to dissect the dynamics occurring on the ground. The results of the study show that the collaboration process has not been effective due to several obstacles. The main issues include the absence of a Waste-Free Communication Forum or a formal forum with all actors involved; the difficulty of building strong trust due to lingering doubts between the community and one of the private sector actors, as well as between the community and waste management officials; the difficulty in unifying perspectives on the importance of waste sorting with the community; and the limited infrastructure, land, and human resources, which hinder the implementation of waste management itself. Therefore, in order for waste management to run optimally and sustainably, it is necessary to have a forum for joint discussions and more intensive communication as the main cornerstone in this collaboration process so that the next stages can also run more effectively. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika tata kelola kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam upaya pengelolaan sampah di Kota Cimahi pada tahun 2023-2024. Meskipun, banyak program pengelolaan sampah telah dilaksanakan, proses relasional antara para pemangku kepentingan seringkali menentukan keberhasilan atau kegagalan program tersebut. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan perwakilan pemerintah, sektor swasta, akademisi, masyarakat, media, dan publik, didukung oleh observasi dan analisis dokumen. Model tata kelola kolaboratif oleh Ansell dan Gash digunakan sebagai alat analitis untuk menganalisis dinamika yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaborasi belum efektif akibat beberapa hambatan. Masalah utama meliputi ketidakhadiran Forum Komunikasi Tanpa Sampah atau forum formal yang melibatkan semua pihak terkait; kesulitan dalam membangun kepercayaan yang kuat akibat keraguan yang masih ada antara masyarakat dan salah satu aktor sektor swasta, serta antara masyarakat dan pejabat pengelolaan sampah; kesulitan dalam menyatukan perspektif mengenai pentingnya pemilahan sampah dengan masyarakat; dan keterbatasan infrastruktur, lahan, dan sumber daya manusia, yang menghambat implementasi pengelolaan sampah itu sendiri. Oleh karena itu, agar pengelolaan sampah dapat berjalan optimal dan berkelanjutan, diperlukan forum untuk diskusi bersama dan komunikasi yang lebih intensif sebagai landasan utama dalam proses kolaborasi ini agar tahap-tahap selanjutnya juga dapat berjalan lebih efektif

Edukasi Anti-NAPZA pada Remaja Sebaya: Analisis Model Komunikasi Peer-Educator BNNP Aceh Fitrianti; Juaris; Safrizan; Aghnia Khoirina
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5276

(Anti-Drug Education for Peer-to-Peer Adolescents: An Analisis of the Aceh National Narcotics Agency`s Peer Educators Communication Model) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model komunikasi Duta Anti Narkoba Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh sebagai peer educator dalam edukasi Anti NAPZA kepada remaja sebagai bagian dari Upaya Pencegahan, Pemberantasa5n, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, khususnya upaya pencegahan dan penyalahgunaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model komunikasi edukasi Anti NAPZA Duta Anti Narkoba Aceh dalam perannya sebagai peer educator adalah model komunikasi persuasif. Penerapan komunikasi persuasif adalah soft-approach melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, kreatif, baik secara formal seperti Seminar, Bimtek dan Workshop dan non-formal meliputi permainan, kuis, pameran dan kegiatan-kegiatan sosial. Selain dilakukan secara langsung, kegiatan edukasi penyalahgunaan Anti Narkoba juga memanfaatkan media (konvensional dan digital). Penggunaan media konvensional seperti TV Aceh, Koran, dan talkshow interaktif di radio, sedangkan media online adalah Instagram, TikTok, Youtube dan website. Program edukasi menggunakan model komuniksai persuasif berjalan baik terlihat dari capaian index Diktara dan Diktari BNN, walaupun terbatasnya sumber daya manusia dan keuangan. Saat ini program edukasi bahaya NAPZA masih berpusat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar, diharapkan ke depan program diperluas sampai ke kabupaten/kota lain di Aceh, dengan tidak hanya fokus meng-edukasi remaja umum/normal saja, tetapi juga remaja-remaja disabilitas. Abstact This study aims to examine the communication model used by the Anti-Drug Ambassador of the Aceh National Narcotics Agency as a peer educator in raining awareness of drug abuse among adolescents as part of national Prevention, Eradication, Abuse, and Illicit Trafficking of Narcotics, primarily on prevention and eradication drug abuse. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through Focus Group Discussions, observation, and documentation. The results show that the peer educators predominantly apply a persuasive communication model, implemented through a soft approach that engages youth in creative and enjoyable activities. These include formal programs such as seminar, training, and workshops, as well as informal initiatives such as games, quizzes, exhibitions, and social activities. Peer educators also maximalize the benefit of media in the execution of anti-drug education activities both conventional such as TV, newspapers, and radio interactive talk-show, and digital media like Instagram, TikTok, Website and Youtube. However, activities remain concentrated in Banda Aceh and Aceh Besar. Expending coverage to other districts, including outreach to adolescents with disabilities, is recommended to ensure broader and more inclusive prevention efforts.

Analisis Ekonomi Sumberdaya dan Dampak Lingkungan Pertambangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Khairuddin
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5323

(Analysis of Resource Economics and the Environmental Impacts of Mining on Community Welfare) Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi ekonomi sektor pertambangan serta dampaknya terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi strategi pengelolaan berkelanjutan yang dapat meminimalkan kerusakan ekologis tanpa mengurangi manfaat ekonomi. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan PRISMA. Data diperoleh melalui penelusuran artikel pada basis data Scopus, kemudian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi tahun publikasi (2021–2025), relevansi topik, dan kelengkapan akses, yang kemudian dianalisis secara mendalam. Hasil kajian menunjukkan bahwa pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi makro dan penciptaan lapangan kerja, namun manfaatnya tidak selalu terdistribusi merata, terutama bagi masyarakat lokal yang seringkali justru menanggung dampak sosial dan ekologis. Fenomena resource curse terjadi akibat ketergantungan tinggi pada sektor ekstraktif, distribusi keuntungan yang timpang, serta lemahnya tata kelola. Dari sisi lingkungan, aktivitas pertambangan berdampak pada degradasi lahan, pencemaran air dan udara, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga risiko kesehatan masyarakat. Untuk itu, strategi pengelolaan berkelanjutan sangat diperlukan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, digitalisasi, penguatan regulasi dan kelembagaan, reklamasi berbasis ekologi, diversifikasi ekonomi lokal, serta pelibatan aktif masyarakat. Abstract This study aims to analyze the economic contribution of the mining sector and its impacts on the environment and community well-being, while also identifying sustainable management strategies that can minimize ecological degradation without reducing economic benefits. The research employs a Systematic Literature Review (SLR) using the PRISMA approach. Data were collected from articles indexed in the Scopus database, which were then selected based on inclusion criteria such as publication year (2021–2025), topical relevance, and accessibility, followed by an in-depth analysis. The findings indicate that mining contributes significantly to macroeconomic growth and job creation; however, these benefits are not always equitably distributed, with local communities often bearing disproportionate social and ecological costs. The phenomenon of the resource curse emerges due to heavy dependence on the extractive sector, unequal distribution of benefits, and weak governance. From an environmental perspective, mining activities lead to land degradation, water and air pollution, biodiversity loss, and increased public health risks. Therefore, sustainable management strategies are essential, including the adoption of environmentally friendly technologies, digitalization, stronger regulations and institutional frameworks, ecological reclamation, local economic diversification, and active community participation.

Usulan Kebijakan Rantai Pasok Susu Segar dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional dengan Pendekatan Sistem Dinamis Vikaliana, Resista; Iskandar, Yelita Anggiane; Trihardini, Luki; Amelia, Putri; Purba, Oktania
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5335

(Leveraging System Dynamics for Sustainable Fresh Milk Supply Chain Governance: Policy Implications for National Food Resilience) Penelitian ini mengembangkan model sistem dinamis untuk mengatasi tantangan pasokan susu segar nasional yang masih bergantung pada impor, berisiko melemahkan ketahanan pangan. Tahapan meliputi identifikasi variabel (ketersediaan susu segar, populasi sapi perah, impor susu), pembuatan causal loop diagram, stock flow diagram, formulasi model, verifikasi-validasi (AME 0,00698 ≤ 5%), dan perancangan skenario. Hasil simulasi menunjukkan variabel impor dan sapi produktif paling berpengaruh. Dirancang tiga skenario. Skenario 1(impor susu 50%): impor 93.820 ton (2030). Skenario 2 (impor susu 20%): impor 48.426 ton (2030). skenario 3 (peningkatan sapi produktif) 1.993.430 ekor (2030). Skenario 2 dan 3 paling optimal. Skenario 2 meminimalkan impor, sedangkan Skenario 3 meningkatkan produksi dalam negeri sesuai target pemerintah. Abstract This study developed a dynamic system model to address the challenges of the national fresh milk supply, which is still dependent on imports and risks weakening food security. The stages include variable identification (fresh milk availability, dairy cow population, milk imports), causal loop diagram creation, stock flow diagram, model formulation, verification-validation (AME 0.00698 ≤ 5%), and scenario design. Simulation results show that the variables of imports and productive cows are the most influential. Three scenarios were designed. Scenario 1 (50% milk imports): imports of 93,820 tons (2030). Scenario 2 (20% milk imports): imports of 48,426 tons (2030). Scenario 3 (increase in productive cows): 1,993,430 cows (2030). Scenarios 2 and 3 are the most optimal. Scenario 2 minimizes imports, while Scenario 3 increases domestic production in line with government targets.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Aplikasi SiPaduko Terhadap Kepuasan Masyarakat di Kota Jambi Maula, Ana Ismah; Kusdarini; Wahyuni, Nila
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5353

(The Effect of Sipaduko Application Service Quality on Public Satisfaction in Jambi City) Pemerintah memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan guna memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kota Jambi adalah daerah yang terus berinovasi dalam layanan publik berbasis teknologi, salah satunya melalui aplikasi SiPaduko. Namun, pada tahun 2024, meskipun Kota Jambi menempati peringkat keempat secara nasional dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terjadi penurunan jumlah pengguna aplikasi SiPaduko. Kondisi ini menimbulkan peryanyaan mengenai kualitas pelayanan yang diberikan serta kepuasan warga Kota Jambi yang menggunakan aplikasi SiPaduko. Penelitian ini bertujuan mengkaji kualitas layanan dan kepuasan publik di Kota Jambi, serta pengaruh kualitas layanan aplikasi SiPaduko terhadap kepuasan publik di Kota Jambi. Dalam penelitian menerapkan pendekatan kuantitatif deskriptif. Populasi berjumlah 2.205 orang, dengan sampel 100 orang memakai teknik Slovin. Sampling acak berstrata tidak proporsional digunakan dalam penelitian. Variabel penelitian ialah variabel independen (X) kualitas layanan, dan variabel dependen (Y) kepuasan masyarakat. Teknik pengumpulan data menerapkan kuesioner. Teknik analisis data memakai statistik inferensial dan statistik deskriptif, serta koefisien determinasi untuk mengetahui tingkat pengaruh antar variabel. Hasil penelitian memperlihatkan kedua variabel yang dipakai dalam penelitian ini mempunyai Tingkat Pencapaian Responden (TCR) yang sama dalam kategori “Baik”. Selain itu, terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel kualitas layanan (X) yang mempengaruhi kepuasan masyarakat (Y) sebesar 15,1%. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lanjutan terhadap variabel lain yang mempengaruhi kepuasan masyarakat di Kota Jambi dalam menggunakan aplikasi SiPaduko. Abstract The government utilizes technology to improve service quality in order to provide convenience for the community. The city of Jambi is an area that continues to innovate in technology-based public services, one of which is through the SiPaduko application. However, in 2024, even though the city of Jambi ranked fourth nationally in the implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE), there was a decline in the number of SiPaduko application users. This situation raises questions about the quality of services provided and the satisfaction of Jambi City residents who use the SiPaduko application. This study aims to examine the quality of services and public satisfaction in Jambi City, as well as the influence of the quality of SiPaduko application services on public satisfaction in Jambi City. This study applies a descriptive quantitative approach. The population consisted of 2,205 people, with a sample of 100 people using the Slovin technique. Non-proportional stratified random sampling was used in this study. The research variables were the independent variable (X) of service quality and the dependent variable (Y) of public satisfaction. The data collection technique used a questionnaire. The data analysis technique used inferential statistics and descriptive statistics, as well as a coefficient of determination to determine the level of influence between variables. The results of the study show that the two variables used in this study have the same Respondent Achievement Level (RAL) in the “Good” category. In addition, there is a positive and significant influence between the service quality variable (X) and public satisfaction (Y) of 15.1%. Therefore, further research is needed on other variables that affect public satisfaction in Jambi City in using the SiPaduko application.

Audit Sistem Pos Kafe Batas Menggunakan Framework Cobit 2019 Gunawan, Naufal Alif Fasha; Zulkarnain; Sangka, Yuliana; Indaryani, Lilis
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5375

(Audit of the Cafe Boundary System Using the Cobit 2019 Framework) Sistem Point of Sale (POS) berperan penting dalam mendukung kegiatan operasional bisnis seperti transaksi, manajemen stok, dan pelaporan keuangan. Namun, implementasi sistem POS di Kafe Batas masih menghadapi kendala berupa pemanfaatan fitur yang belum optimal dan tidak adanya evaluasi kinerja secara berkala. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan audit tata kelola sistem POS menggunakan framework COBIT 2019 guna mengidentifikasi kesenjangan kapabilitas dan memberikan rekomendasi perbaikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan COBIT 2019 yang mencakup Goals Cascade, Design Factors, serta pengukuran tingkat kapabilitas proses. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara dengan pengguna sistem POS di Kafe Batas. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan kondisi yang diharapkan, terutama pada fitur manajemen stok dan laporan keuangan. Rekomendasi perbaikan meliputi peningkatan pelatihan pengguna, optimalisasi fitur sistem POS, serta penerapan evaluasi berkala. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan tata kelola teknologi informasi pada usaha kecil dan menengah serta menjadi dasar bagi peningkatan efektivitas sistem informasi di masa depan. Abstract The Point of Sale (POS) system plays a vital role in supporting business operations, including transactions, inventory management, and financial reporting. However, the POS system implementation at Kafe Batas still faces challenges such as underutilized features and the absence of regular performance evaluations. This study aims to audit the governance of the POS system using the COBIT 2019 framework to identify capability gaps and provide improvement recommendations. The research employs a COBIT 2019-based approach involving Goals Cascade, Design Factors, and process capability measurements. Data were obtained through questionnaires and interviews with POS users at Kafe Batas. The results indicate a gap between the current capability level and the expected state, especially in inventory management and financial reporting modules. Recommendations include improving user training, optimizing POS features, and conducting periodic evaluations. This research contributes to the practical development of IT governance for small and medium enterprises and serves as a reference for enhancing the effectiveness of information systems in business operations.

Peran Teknologi Dan Regulasi Pemerintah Dalam Implementasi Pelayanan Rehabilitasi Fisik Bagi Penyandang Disabilitas: (The Role of Technology and Government Regulation in the Implementation of Physical Rehabilitation Services for People with Disabilities) M. Ariy Dermawan; Agustina , Nurillah; HIDAYAT, RAHMAD
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5413

Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi dan regulasi pemerintah dalam implementasi layanan rehabilitasi fisik bagi penyandang disabilitas guna menciptakan sistem layanan yang efektif, adaptif, dan adil. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan hasil studi terkait dari basis data Dimensions dan Scopus selama 10 tahun terakhir (2015–2025). Hasil studi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program rehabilitasi sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan, dukungan kepemimpinan, desain program yang adaptif, dan regulasi pemerintah yang jelas dan responsif. Lebih lanjut, tantangan implementasi juga muncul dari keterbatasan sumber daya, kompleksitas regulasi, dan kebutuhan akan pelatihan staf yang berkelanjutan. Sinergi multi-sektor dan penguatan ekosistem teknologi komunikasi merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi fisik inklusif. Studi ini merekomendasikan pengembangan model kolaborasi multi-sektor yang efektif, penguatan regulasi adaptif, dan strategi pemberdayaan pasien untuk mendukung keberhasilan implementasi program rehabilitasi. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi para pembuat kebijakan dan praktisi dalam merancang kebijakan rehabilitasi yang adil dan berkelanjutan. Abstract This study aims to analyze the role of technology and government regulations in the implementation of physical rehabilitation services for people with disabilities to create an effective, adaptive, and equitable service system. This study uses a qualitative method with a Systematic Literature Review (SLR) approach that identifies, evaluates, and interprets the results of related studies from the Dimensions and Scopus databases over the past 10 years (2015–2025). The study results indicate that the successful implementation of rehabilitation programs is highly dependent on synergy between stakeholders, leadership support, adaptive program design, and clear and responsive government regulations. Furthermore, implementation challenges also arise from limited resources, regulatory complexity, and the need for ongoing staff training. Multi-sector synergy and strengthening the communication technology ecosystem are key to improving the quality of inclusive physical rehabilitation services. This study recommends the development of an effective multi-sector collaboration model, strengthening adaptive regulations, and patient empowerment strategies to support the successful implementation of rehabilitation programs. These findings provide important contributions to policymakers and practitioners in designing equitable and sustainable rehabilitation policies.

Opening the Gateway to Nutrition: An Evaluation of Public Service Access and Health Education in Stunting Prevention in Cikarang Irwansyah, Iwan; Wahidin Septa Zahran; Aramia Fahriyah
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2: Desember 2025
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31334/transparansi.v8i2.5416

(Membuka Gerbang Gizi; Evaluasi Akses Layanan Publik dan Edukasi Kesehatan dalam Pencegahan Stunting di Cikarang) This study aims to analyze the influence of public service access and health education on stunting prevention among urban-industrial communities in Cikarang, Bekasi Regency. Using a quantitative explanatory research approach, data were collected from 300 respondents, including pregnant and breastfeeding mothers, mothers of toddlers, health cadres, and health workers through surveys conducted at several posyandu (integrated health posts). The data were analyzed using Exploratory Factor Analysis (EFA) and Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results show that public service access has a significant positive effect on health education (β = 0.161; p = 0.01), while its direct effect on stunting prevention is not significant (β = 0.118; p = 0.081). In contrast, health education has a significant positive effect on stunting prevention (β = 0.292; p = 0.000) and mediates the relationship between public service access and stunting prevention (β = 0.047; p = 0.032). These findings indicate that the success of stunting prevention depends not only on the availability of health facilities but also on the effectiveness of health education and cross-sectoral collaboration in public service governance. The study recommends strengthening posyandu as community-based nutrition education centers and adapting public services to the socio-economic characteristics of industrial communities. abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akses layanan publik dan edukasi kesehatan terhadap pencegahan stunting pada komunitas perkotaan-industrial di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif eksplanatori, data dikumpulkan dari 300 responden, termasuk ibu hamil dan menyusui, ibu balita, kader kesehatan, serta tenaga kesehatan melalui survei yang dilakukan di beberapa posyandu. Data dianalisis menggunakan Exploratory Factor Analysis (EFA) dan Partial Least Squares–Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses layanan publik berpengaruh positif signifikan terhadap edukasi kesehatan (β = 0.161; p = 0.01), namun pengaruh langsungnya terhadap pencegahan stunting tidak signifikan (β = 0.118; p = 0.081). Sebaliknya, edukasi kesehatan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pencegahan stunting (β = 0.292; p = 0.000) dan memediasi hubungan antara akses layanan publik dan pencegahan stunting (β = 0.047; p = 0.032). Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pencegahan stunting tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga pada efektivitas edukasi kesehatan serta kolaborasi lintas sektor dalam tata kelola layanan publik. Penelitian ini merekomendasikan penguatan posyandu sebagai pusat edukasi gizi berbasis komunitas dan penyesuaian layanan publik dengan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat industrial.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rudi Kristanto

Contact Email
zonapurple@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
maryismo@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rudi Kristanto

Contact Email zonapurple@yahoo.co.id

Phone -

Journal Mail Official maryismo@yahoo.com

Editorial Address -

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rudi Kristanto

Contact Email
zonapurple@yahoo.co.id

Phone
-

Journal Mail Official
maryismo@yahoo.com

Editorial Address
-

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA