Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN

hukeno
Website

Published by Universitas Islam Malang

ISSN : 25493361 EISSN : 26557789 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Arjuna Subject : -

Articles 14 Documents

1 2

Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2020): Februari" : 14 Documents clear

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN NOTARIS-PPAT DALAM MENJALANKAN KEWENANGAN JABATANNYA BERKAITAN DENGAN PEMBUATAN AKTA Santoso, Agus
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Islam Malang

Notaris ialah pejabat umum dan juga konsultan hukum yang diberikan kewenangan atribusi oleh Negara dalam membuat akta otentik. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 mengatur tentang semua kewenangan dari Notaris untuk membuat ataupun mengkonstatir kepentingan para pihak dalam suatu akta otentik. Didalam praktik Notaris, akta Notaris yang merupakan akta otentik dimana Notaris menerima data formil dari para pihak yang dijadikan alat bukti oleh para penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan untuk melakukan penyidikan suatu perkara untuk mencari data materiel dalam suatu permasalahan hukum yang terjadi. Untuk menerapkan teori hukum fungsional tujuannya berfokus pada keterkaitan kewenangan dan fungsi penyidik kepolisian atau kejaksaan diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hukum jika dilihat dari aspek fungsi dan kegunannya para yuris, hakim maupun pembentuk undang-undang dalam menjalankan perannya harus memberikan manfaat atau berguna buat masyarakat banyak ataupun juga Notaris. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan Negara, merubah aset Negara dan penyelewengan atau penggelapan keuangan negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Semakin banyak kewenangan yang dimiliki Notaris maka penyalahgunaan kewenangan semakin besar dan celah hukum untuk terjadinya tindak pidana korupsi juga bisa semakin banyak. Yang menjadi fakta dilapangan jika Notaris tidak berhati-hati, teliti dan memahami dampak hukum dalam pembuatan akta dan salah dalam membuatnya, 100 akta yang dibuat 99 benar dan 1 salah maka akan menjeratnya dalam perkara hukum. Keberadaan MKN yang menggantikan peran dari MPD dalam memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik yang hendak memanggil dan memeriksa Notaris dalam proses peradilan belum bisa banyak membantu untuk melindungi Notaris dari jeratan hukum karena kedudukan atau upaya hukum dari MKN tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menjalankan kewenanganya membuat akta, apakah sudah sesuai harapan atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Notaris harus menerapkan prinsip kehatian-hatian dan menjaga kode etik dalam menjalankan kewenangan jabatannya dalam membuat akta otentik agar tidak terjerat tindak pidana Korupsi.Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan, Notaris, Akta Otentik.ABSTRACTNotary is a public official and also a legal consultan who is given the authority of atribution by the state in making authentic deeds. Article 15 of law number 2 of 2014 concerning notary?s position arranges all authority from a notary to make or contract the interests of the parties in an authentic deeds. In practice, a notary deed which is an authentic deed whereby the notary receives formal data from the parties, used as evidence by investigators both the police and the prosecutors office to conduct investigations or seek material data in a legal matter that occured. To apply fumctional legal theory, the aim is focus on the interrelationship of authorities and functions of the police or prosecutor investigator, expected to be in accordance with the laws and regulationsthe law when viewed from the aspect of the function and function of the juris, judges and legislators in carrying out their role must provide benefits or be useful for many people and notaries. Corruption is a fraudulent act that harms state finance, alter state assets and fraunds or embezzelement of state funances for personal or other people interest?s. The more authority possesed by the notary, the greater abouse of authority and greather legal in the occuren of criminal acts of corruption. A fact, if the notary careless and misunderstands the legal impact in making deed, one hundred deeds made ninety nine true and one is wrong, then will ensnare him a legal case.The existence of a notary honor council that replaces the role of the regional supervisory board in aproving or rejecting the request of investigation who want to call and examine a notary in the judicial process has not helped much to protect the notary from the legal entanglement because the legal position of the regional supervisory board has not been explicitly regulated in a statutory regulation.The purpose of this study is to examine the extent to which legal protection againts a notary in carrying out his authority to make a deed, wheter it is in line with expection or not. The type of research used is empirical juridical which in other words is a type of sociological legal reseacrch and can be reffered to as field research, which is to examine the applicable legal provisions and what happens in reality in the comunity. From the result of the study it can be concluded that the notary must apply the precautionary principle in carrying out his authority so as not to caught in a corruption.Keywords: corruption, authority, notary, authentic deeds.

ANALISIS KEDUDUKAN AKTA KONSEN ROYA SEBAGAI PENGGANTI SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN YANG HILANG Hamzah, Ony
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Islam Malang

Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur secara eksplisit kewenangan Notaris untuk membuat Akta Konsen Roya sebagai pengganti Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang, namun berdasarkan penafsiran gramatikal pasal 15 ayat (1) UUJN notaris berwenang membuat akta apapun apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan sepanjang kewenangan itu tidak ditugaskan atau dikecualikan oleh undang-undang. Kedudukan Akta Konsen Roya sebagai pengganti sertipikat Hak Tanggungan yang hilang sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), yaitu dengan cara dicatat pada buku tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan. Namun dalam praktik, Kantor Pertanahan tidak menerima permohonan pencoretan Hak Tanggungan yang tidak dilampiri dengan Sertipikat Hak Tanggungan, sebagai gantinya maka dibuatlah akta konsen roya.Kata Kunci: Akta Konsen Roya; Sertipikat Hak Tanggungan Law No. 2 of 2014 concerning Notary (UUJN) does not explicitly regulate the authority of a Notary to make a Roya Consent Deed in lieu of a lost Mortgage Certificate, but only based on grammatical interpretation of article 15 paragraph (1) UUJN that Notary is authorized to make any deed if desired by the interested parties as long as such authority is not assigned or excluded by the Law; (2) The position of the Roya Consent Deed as a substitute of a lost Mortgage Certificate has actually been regulated in Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights (UUHT), that is by being recorded in the relevant Mortgage Right?s land book. However, in practice, the Land Office will not accept the applications for crossing off Mortgage Right that are not accompanied by a Mortgage Certificate, therefore the Roya Consent Deed is made as the replacement. Key Word: Roya Consent Deed; Mortgage Certificate.

ANALISIS PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Di Bank Muamalat Kota Malang) Adnina, Rahmi Khoirinnisazzahra
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Bagaimana Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah dan Apa Faktor Pendukung dan Penghambatnya Dalam Perjanjian Kredit Pada Lembaga Keuangan Syariah di Bank Muamalat Kota Malang. Adapun faktanya, akad Murabahah di Bank Muamalat Kota Malang telah ditiadakan sejak tahun 2015 dikarenakan menurut evaluasi dari bank tidak lagi memenuhi prinsip akad Murabahah. Nasabah mendatangi pihak supplier atau developer terlebih dahulu, melakukan kesepakatan harga dan membayar uang muka kepada pihak supplier atau developer kemudian mendatangi bank Muamalat untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad Murabahah, akan tetapi harga yang disampaikan bukan harga yang sebenarnya namun harga yang sudah dipotong uang muka. Kasus yang sering terjadi adalah kasus yang berkaitan dengan pembiayaan Rumah KPR.Kata Kunci : Perbankan Syariah, Pembiayaan Murabahah This study aims to analyze How the Application of Murabahah Financing Contracts and What are the Supporting Factors and Obstacles in Credit Agreements at Islamic Financial Institutions at Bank Muamalat, Malang City. As for the fact, the Murabahah contract at Bank Muamalat City of Malang has been abolished since 2015 because according to the evaluation of the bank no longer meets the principle of the Murabahah contract. Customers come to the supplier or developer first, make a price agreement to pay a down payment to the supplier or a new developer then go to Muamalat bank to submit a financing application with a Murabahah contract, but the price delivered is not the actual price but the down payment . Cases that often occur are cases related to housing finance.Keywords : Islamic Banking, Murabahah Financing

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MENGELUARKAN SALINAN AKTA DARI PROTOKOL NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Sari, Ratna Dewi Nirwana
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Magister Kenotariatan, Universitas Islam Malang

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MENGELUARKAN SALINAN AKTA DARI PROTOKOL NOTARIS SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

PERANAN BADAN WAKAF INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF Mohammad Syamsul Arifin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Di dalam agama Islam wakaf merupakan ibadah yang bernuansa penuh dengan rasa cinta kasih terhadap sesama manusia, menyejahterakan kepentingan orang lain bahkan kepentingan umum, dengan mewakafkan harta benda maka, akan tercipta solidaritas seseorang terhadap sesamanya. Akan tetapi di lapangan sering terjadi sengketa yang didahului oleh unsur kepentingan. Dalam penyelesain sengketa menggunakan metode penyelesain sengketa di luar pengadilan atau non litigasi yaitu menggunakan metode mediasi yang di lakukan oleh nadzir dan waqif dalam penyelesaian masalah. Adapun faktor dari sengketa khusus Masjid Tawakkal adalah unsur kepentingan baik oleh wakif maupun nadzir sedangkan peranan Badan Wakaf Indonesia dalam penyelesaian sengketa wakaf adalah berpedoman pada pasal 62 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomer 41 tahun 2004 yaitu BWI dalam penyelesaian sengketa wakaf mengedepankan musyawarah mufakat.Kata kunci: penyelesain sengketa, wakaf, nadzir dan wakif In Islam, waqf is nuanced worship full of love for fellow human beings, welfare of the interests of others and even public interests, by endowing property, there will be a solidarity between one another. However, in the field there are often disputes which are preceded by elements of interest. In resolving disputes using the method of resolving disputes outside the court or non-litigation, namely using the mediation method that is done by Nadzir and Waqif in solving problems. The factors of special dispute Tawakkal Mosque are elements of interest both by wakif and nadzir while the role of the Indonesian Waqf Agency in settlement of waqf disputes is guided by article 62 paragraph 1 and 2 of Law Number 41 of 2004 namely BWI in resolving endowments disputes prioritizing consensus.Keywords: dispute resolution, waqf, nadzir and wakif

IMUNITAS HUKUM BAGI NOTARIS YANG MEMBUKA RAHASIA DALAM PERSIDANGAN Annisa Annisa
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memaparkan mengenai konsep ideal imunitas hukum bagi notaris ditinjau dari segi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap notaris yang membuka kerahasiaan isi akta di pengadilan. Konsep ideal imunitas bagi notaris yang didapat dalam penelitian ini adalah dimana notaris dapat perlindungan hukum dari kemungkinan terkena sanksi karena menjalankan kewajiban sebagai saksi dan melindungi notaris dari akta yang bermasalah, dengan konteks pembuatan akta yang secara administrative adalah benar namun dalam proses pengkonstantiran kedalam bentuk akta, terjadi manipulasi data oleh klien tanpa sepengetahuan notaris.Kata Kunci: imunitas hukum, perlindungan hukum, kerahasiaan This research aim to explain about ideal concept of legal immunity to a notary reviewed from legislation aspects in Indonesia and legal protection toward notary which reveal the secrecy of deed contents in the court. Ideal concept of immunity to a notary that has been found in this research is where the notary receive legal protection from the probability of given sanctions because of perform the duty as a witness and protect the notary from problematic deed, with the context that deed making administratively is right yet in process of to the deed form, there were data manipulation done by the client without notary known.Keywords: legal immunity, legal protection, secrecy

EFEKTIVITAS PASAL 1 PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2017 M Riza Aufa Rahman
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Tahap Penelitian atau yang penulis biasa sebut dengan validasi SSP (Surat Setoran Pajak) merupakan tahap final dimana seorang wajib pajak telah melakukan kewajibannya dalam penyetoran pajak, dan dalam proses validasi itu sendiri tidak semua akan diterima oleh kantor pajak setempat karena masih akan dilakukan penelitian baik penelitian serara formil maupun materiil. Untuk mekanismenya validasi telah ditetapkan dalam Per-18/Pj/2017 Tentang Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya. Efektifitas pasal 1 Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-18/Pj/2017 di Kantor Pajak Pratama Kota Malang telah sesuai akan tetapi untuk pasal 1 ayat 2 masih belum dan untuk pengikatan jual beli, dan mengenai cara pembuktian bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban penyetoran adalah dengan cara validasi ataupun telah di telitiKata Kunci: kewajiban, penyetoran, pemenuhan, pajak, validasiThe Research Phase or what the author commonly refers to as SSP validation (Tax Payment Deposit) is the final stage in which a taxpayer has carried out his obligations in tax payments, and in the process of validation itself not all will be accepted by the local tax office because there will still be done a research both formal and material. For the mechanism of validation, it has been stipulated in Per-18 / Pj / 2017 Regarding the Method of Research of Evidence of Fulfillment of Obligation of Income Tax on Income from Transfer of Land and / or Building Rights, and Agreement on Binding of Sale and Purchase of Land and / or Buildings and Amendments. The effectiveness of article 1 of the Regulation of the Director General of Tax Number Per-18 / Pj / 2017 in the Pratama Tax Office Malang is appropriate but for article 1 paragraph 2 it is still not yet for the binding of buying and selling, and regarding the means of proving that the taxpayer has fulfilled the payment obligation is by validation or thoroughlyKeywords: oblilgation, deposit, fulfillment, tax, validation

TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN NOTARIS-PPAT DALAM MENJALANKAN KEWENANGAN JABATANNYA Agus Santoso
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 mengatur tentang semua kewenangan dari notaris untuk membuat ataupun mengkonstatir kepentingan para pihak dalam suatu akta autentik. Akta notaris merupakan akta otentik dimana notaris menerima data formil dari para pihak yang dijadikan alat bukti oleh para penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan untuk melakukan penyidikan suatu perkara untuk mencari data materiel dalam suatu permasalahan hukum yang terjadi. Jika notaris tidak berhati-hati, teliti dan memahami dampak hukum dalam pembuatan akta dan salah dalam membuatnya, 100 akta yang dibuat 99 benar dan 1 salah, maka akan menjeratnya dalam perkara hukum (korupsi). Keberadaan MKN yang menggantikan peran dari MPD dalam memberikan persetujuan atau menolak permintaan penyidik yang hendak memanggil dan memeriksa notaris dalam proses peradilan belum bisa banyak membantu untuk melindungi notaris dari jeratan hukum karena kedudukan atau upaya hukum dari MKN tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan. Notaris harus menerapkan prinsip kehatian-hatian dan menjaga kode etik dalam menjalankan kewenangan jabatannya dalam membuat akta otentik agar tidak terjerat tindak pidana korupsi.Kata Kunci: korupsi, kewenangan, notaris, akta otentik Article 15 of Law Number 2 of 2014 regulates all authority of a notary to make or state interests of the parties in an authentic deed. Notary deed is an authentic deed in which the notary receives formal data from the parties that is used as evidence by investigators both the police and the attorney to conduct a case investigation to look for material data in a legal problem that occurs. If the notary is not careful, thorough and understands the impact of the law in making a deed and gets wrong in making it, 100 deeds made 99 right and 1 wrong, it will ensnare him in a legal case (corruption). The existence of MKN which replaces the role of MPD in giving approval or rejecting requests from investigators who want to summon and examine a notary in the judicial process has not been able to help much to protect the notary from legal snares because the position or legal remedy of the MKN is not explicitly regulated in a statutory regulation. . The notary must apply the precautionary principle and maintain the code of ethics in carrying out the authority of his position in making an authentic deed so that it is not caught in a criminal act of corruption.Keywords: corruption, authority, notary, authentic deed

PENERAPAN PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) BERKAITAN DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS Atik Riswantoro
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Pada dasarnya pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada hakekatnya ahli waris pengganti terjadi karena ayah atau ibu (orang tuanya) yang berhak menerima harta warisan meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris. Konsep ahli waris pengganti dalam Pasal 185 Kompilasi hukum Islam berlaku bagi semua keturunan ahli waris yang seagama serta wafat terlebih dahulu dari pewaris serta bagian dari ahli waris pengganti tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Selain itu kedudukan ahli waris pengganti tidak dijelaskan secara menyeluruh (secara riil), akan tetapi mempunyai tujuan rasa kemaslahatan serta rasa keadilan bagi ahli waris.Kata Kunci: waris, keturunan, keadilan, hak, kedudukanBasically inheritance is a transfer of all the rights and obligations of someone who died to his heirs. The understanding of inheritance law is the law governing the transfer of assets left by someone who died and the consequences for his heirs. In essence the successor heir occurs because the father or mother (parents) who is entitled to receive the inheritance died earlier than the heir. The concept of substitute heirs in article 185 Compilation of Islamic law applies to all descendants of heirs who are in the same religion and died earlier of the heirs and the portion of the successor heirs does not exceed that of the heirs equal to those replaced. In addition, the position of a successor is not explained thoroughly (in real terms), but has the goal of a sense of benefit and a sense of justice for the heirsKeywords: inheritance, ancestry, justice, rights, position

KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI MENGELUARKAN SALINAN AKTA DARI PROTOKOL NOTARIS Ratna Dewi Nirwana Sari
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Ada kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan salinan akta dari protokol notaris yang minuta aktanya telah berumur 25 tahun dan perlindungan hukum terhadap notaris serta para pihak/ahli waris terkait minuta akta yang masih disimpan di Pengadilan Negeri. Sejak berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Pengadilan Negeri tidak mempunyai wewenang untuk mengeluarkan salinan akta dari protokol notaris yang minuta aktanya sudah berumur 25 tahun. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi notaris sudah diatur dalam UUJN yang antara lain: memiliki hak ingkar dan cara pemanggilan notaris oleh penegak hukum terkait akta yang dibuatnya. Sedangkan perkindungan hukum bagi para pihak/ahli warisnya belum tercapai karena tidak adanya kepastian hukum terkait pihak yang berwenang mengeluarkan Salinan akta dari minuta kata yang berumur 25 tahun dan masih disimpan di Pengadilan Negeri.Kata Kunci: kewenangan, akta, pengadilan, notaris, perlindungan There is the authority of the District Court to issue a copy of the deed from the notary protocol whose actuality is 25 years old and legal protection of the notary and parties / heirs related to the document deed that is still kept in the District Court. Since the entry into force of the Notary Position Act (UUJN), the District Court has no authority to issue a copy of the deed from the notary protocol whose the deed of a 25 years old. The form of legal protection for notaries has been regulated in UUJN, which among others: has the right to deny and how to summon a notary by law enforcers related to the deed he made. While legal protection for the parties / heirs has not been reached because there is no legal certainty related to the party authorized to issue a copy of the deed of a 25-year-old and still kept in the District Court.Keywords: authority, deed, court, notary, protection

Page 1 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2020 2020

Filter By Issues

All Issue Vol 8 No 3 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 8 No. 1 (2024): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 4 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 3 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 6 No. 4 (2022) Vol 6, No 3 (2022) Vol. 6 No. 3 (2022) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol. 6 No. 1 (2022) Vol 5, No 4 (2021): November Vol 5, No 3 (2021): Agustus Vol 5, No 2 (2021): Mei Vol 5, No 1 (2021): Februari Vol 4, No 2 (2020): Agustus Vol 4, No 1 (2020): Februari Vol 3, No 2 (2019): Jurnal Volume III – Nomor 2 – Agustus 2019 Vol 3, No 2 (2019): Agustus Vol 3, No 1 (2019): Februari Vol 2, No 1 (2018): Jurnal Volume II – Nomor 1– Februari 2018 Vol 2, No 2 (2018): Agustus Vol 2, No 1 (2018): Februari More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name abdul wahid

Contact Email riopascaunisma@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official riodyka@gmail.com

Editorial Address -

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
abdul wahid

Contact Email
riopascaunisma@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
riodyka@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA