cover
Contact Name
abdul wahid
Contact Email
riopascaunisma@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
riodyka@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN
ISSN : 25493361     EISSN : 26557789     DOI : -
Core Subject : Social,
Arjuna Subject : -
Articles 14 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2020): Februari" : 14 Documents clear
ANALISIS PENERAPAN AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Rahmi Khoirinnisazzahra Adnina
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.61 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v4i1.6451

Abstract

Ada temuan di masyarakat yang dapat dikaji atau dipahami dengan pendekatan norma, bahwa akad murabahah di Bank Muamalat Kota Malang telah ditiadakan sejak tahun 2015 dikarenakan menurut evaluasi dari bank tidak lagi memenuhi prinsip akad murabahah. Nasabah mendatangi pihak supplier atau developer terlebih dahulu, melakukan kesepakatan harga dan membayar uang muka kepada pihak supplier atau developer kemudian mendatangi Bank Muamalat untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan akad murabahah, akan tetapi harga yang disampaikan bukan harga yang sebenarnya namun harga yang sudah dipotong uang muka. Kasus yang sering terjadi adalah kasus yang berkaitan dengan pembiayaan rumah KPR.Kata Kunci: perbankan,  pembiayaan, syariah,  nasabah, murabahahThere are findings in the society that can be studied or understood using the norm approach, that the murabahah contract at the Muamalat Bank in Malang has been abolished since 2015 because according to the evaluation of the bank it no longer meets the murabahah contract principle. The customer goes to the supplier or developer first, makes a price agreement and pays the advance payments to the supplier or developer then goes to Bank Muamalat to submit a financing request with the murabahah contract, but the price submitted is not the actual price but the price has been deducted by the advance payment. Cases that often occur are cases related to housing mortgages.Keywords: banking, financing, syariah, customers, murabahah
ANALISIS KEDUDUKAN AKTA KONSEN ROYA SEBAGAI PENGGANTI SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN YANG HILANG Misranto Misranto; Ony Hamzah
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (437.481 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v4i1.6450

Abstract

Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur secara eksplisit kewenangan Notaris untuk membuat Akta Konsen Roya sebagai pengganti Sertipikat Hak Tanggungan yang hilang, namun berdasarkan penafsiran gramatikal pasal 15 ayat (1) UUJN notaris berwenang membuat akta apapun apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan sepanjang kewenangan itu tidak ditugaskan atau dikecualikan oleh undang-undang. Kedudukan Akta Konsen Roya sebagai pengganti sertipikat Hak Tanggungan yang hilang sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), yaitu dengan cara dicatat pada buku tanah Hak Tanggungan yang bersangkutan. Namun dalam praktik, kantor pertanahan tidak menerima permohonan pencoretan Hak Tanggungan yang tidak dilampiri dengan sertipikat Hak Tanggungan, sebagai gantinya maka dibuatlah akta konsen roya.Kata Kunci: akta, sertipikat,  hak,  tanah, notarisLaw No. 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN) does not explicitly regulate the authority of the Notary to make the Roya Concentration Deed as a substitute for the Lost Mortgage Certificate, but based on grammatical interpretation of article 15 paragraph (1) UUJN, notary authorizes to make any deed if desired by the parties concerned as long as the authority is not assigned or excluded by law. The position of the Roya Concentration Deed as a substitute for the lost Mortgage certificate has actually been regulated in Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights (UUHT), that is being recorded in the relevant Mortgage Rights land book. However, in practice, the land office does not accept applications for deletion of Mortgage Rights which are not accompanied by a certificate of Mortgage. Instead, a roya concentration certificate is made.Keywords: deed, certificate, rights, land, notary
PERAN NOTARIS DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA Triwahyuningsih, Susani
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.384 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v4i1.6447

Abstract

 Notaris merupakan salah satu  pelayan masyarakat yang penting atau bahkan istimewa. Pelayanannya ini berhubungan dengan perlindungan  atau penegakan hukum. Dalam ranah demikian, peran yang dilakukan oleh notaris identik dengan menegakkan hak asasi manusia (HAM), karena dari aktifitas yang dilakukannya dapat memberikan jaminan kepastian yuridis terdapa hak-hak masyarakat atau pihak yang meminta jasa layanan kepadanya. Kalau jasa layanan yang ditunjukkannya benar sesuai dengan norma yuridis, maka hal ini memosisikannya sebagai subyek yang bekomitmen terhadap HAM.Kata kunci: notaris, peran, hak asasi manusia, penegakanNotary is one of important or even special public servants. This service is related to protection or law enforcement. In this domain, the role carried out by the notary is synonymous with upholding human rights (HAM), because the activities carried out can provide a guarantee of juridical certainty on the rights of the society or the party requesting services to him. If the services shown are in accordance with juridical norms, then their positions as subjects who are committed to HAM.Keywords: notary, role, human rights, enforcement
EFEKTIFITAS AKTA YANG MEMUAT KLAUSULA ACCESOIR DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS Dudi Setiyawan
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 4, No 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.646 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v4i1.6441

Abstract

Kedudukan hukum terhadap akta yang memuat klausula accesoir dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi profesi Notaris merupakan akta yang autentik. Penambahan kalusula accesoir tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan manapun, termasuk UUJN. Penambahan kalusula accesoir dapat dimasukkan kedalam akta selama dibatas wajar (tidak berlebihan) dan diketahui serta disetujui oleh para pihak yang menghadap, sehingga kedudukan akta tersebut tetaplah menjadi akta yang autentik yang menjadikannya produk hukum yang sempurna sebagai alat bukti.Kata kunci: akta notaris, perlindungan hukum, efektifitasThe legal position of the act containing the accesoir clause in order to provide legal protection for the notary profession is an authentic act. The addition of the accesoir case is not contrary to any rules, including the UUJN. The addition of accesoir can be incorporated into the deed as long as it is reasonable (not exaggerated) and acknowledged and approved by the parties facing it, so the position of the act remains an authentic act which makes it a legal product perfect as a means of proof. Keywords: notary deed, legal protection, effectiveness

Page 2 of 2 | Total Record : 14