Pagaruyuang Law Journal
Pagaruyuang Law Journal (PLJ) is a Peer Review journal published periodically two (2) times in one (1) year, ie in January and July. The journal is based on the Open Journal System (OJS) and is accessible for free, and has the goal of enabling global scientific exchange. PLJ is available in both printed and online versions. The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Civil Law; Criminal Law; International Law; Constitutional Law Administrative Law; Islamic Law; Business Law; Agrarian Law; Adat Law; and Environmental Law.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"volume 7 Nomor 2, Januari 2024"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[Penghapusan Pidana Mati dalam Perspektif Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Muhammad, Mahdi]]>;
<![CDATA[susanti, Rahtami]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5121
<![CDATA[AbstrakPenghapusan pidana mati telah menjadi trend sejak beberapa dekade belakangan dengan alasan kemanusiaan, zaman dan norma hukum internasional yang mengaturnya yang salah satunya adalah Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Trend ini telah merambah hampir semua bagian dunia, kecuali beberapa gelintir negara dan dunia Islam. Pidana mati memang ada dalam sistem pidana Islam akan tetapi hak asasi manusia dan perubahan hukum berdasarkan dinamika zaman juga diakui. Masalah yang berusaha dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana penghapusan pidana mati dalam prespektif the Second Optional Protocol to ICCPR dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penghapusan pidana mati menurut norma internasional tersebut dan hukum Islam. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa penghapusan pidana mati bersifat mutlak dan non-derogatif serta dengan reservasi yang bersifat sangat terbatas. Sedangkan di dalam hukum Islam, pidana mati justru tidak dapat dihapuskan karena eksistensi qishash diatur secara tegas, eksplisit dan qat’i di dalam Al-Qur’an serta qishash bukanlah hal yang mutaghayyirat yang dapat diperbaharui sesuai dengan perubahan zaman, selain itu qishash juga menjamin kelangsungan hidup dan mengakomodir hak hidup dalam spektrum yang luas. Eksistensi pidana qishash juga tidak dapat dihapuskan oleh negara karena dalil diyat dan permaafan karena untuk dua hak tersebut semata-mata berada di tangan ahli waris.]]>
<![CDATA[Urgensi Penyelesaian Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah Akibat Kesalahan Penulisan dalam Akta Jual Beli Tanah ]]>
<![CDATA[Oktaviani, Yohana Widya]]>;
<![CDATA[Yulianingrum, Aullia Vivi]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5139
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan; Pertama tentang urgensi penyelesaian tumpang tindih kepemilikan tanah akibat kesalahan penulisan dalam Akta Jual Beli tanah dan Kedua; solusi penyelesaian tumpang tindih kepemilikan tanah akibat kesalahan penulisan dalam Akta Jual Beli tanah. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian yuridis empiris berdasarkan metode pengumpulan data secara purposes sampling pada studi kasus di Samarinda Seberang, Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021. Selain data primer berupa wawancara bersama korban yang mengalami kesalahan penulisan nama dalam akta jual beli tanah, data yang digunakan lainnya berupa data sekunder melalui bahan kepustakaan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat kesalahan penulisan nama dalam Akta Jual Beli tanah dapat berpotensi untuk disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan akan berakibat fatal terhadap legalitas hak milik tanah tersebut. Urgensi penyelesaian sengketa tersebut harus segera diberantas karena potensi terjadinya tumpang tindih kepemilikan legalitas tanah akan berakibat terjadi kekacauan dan ketidakadilan terhadap pemegang sah hak milik tanah. Sehingga upaya penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan tanah dapat segera diatasi dengan melaporkan kepada pihak yang berwajib melalui hotline yang telah disediakan baik oleh instansi Kepolisian maupun Kejaksaan dan melakukan pemantauan secara online menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/)Badan Pertanahan Nasional (BPN). Perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tulisan ini memiliki perbedaan yang menekankan pada aspek urgensi sebagai pokok penyelesaian atau solusi yang diberikan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kesalahan penulisan nama dalam Akta Jual Beli tanah yang berakibat terjadinya sengketa hak milik tanah.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK YANG DIGUNAKAN UNTUK MENANGKAP IKAN (Studi Putusan Nomor : 427/Pid.Sus/2023/PN TJK) ]]>
<![CDATA[Yazhalina, Shefa Rindya]]>;
<![CDATA[Anggalana, Anggalana]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5120
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif didukung yuridis empiris. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan bahan peledak berdasarkan kasus yang terjadi dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya, Keuntungan yang Besar Faktor keuntungan menjadi salah satu faktor maraknya destructive fishing, Lingkungan Perilaku seseorang dapat terbentuk oleh lingkungan dimana seorang tinggal, Rendahnya Kepatuhan Hukum, Pengawasan kepada nelayan oleh petugas yang berwenang dalam menggunakan pelabuhan tangkahan sebagai alternatif prasarana dalam kegiatan perikanan daripada pelabuhan perikanan yang dikelola langsung oleh pemerintah, Mudahnya Memperoleh Bahan Peledak Bahan peledak dalam penangkapan ikan biasanya berasal dari bahan baku berupa Amonium Nitrat (NH3NH4). Majelis Hakim memutuskan dengan Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.]]>
<![CDATA[Hukum Aborsi Akibat Pemerkosaan ]]>
<![CDATA[Ummah, Rofi’atul]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5128
<![CDATA[AbstrakAborsi merupakan suatu tindakan menggugurkan kandungan dengan paksaan. Hukum aborsi diibaratkan seperti pembunuhan. Maka dari itu, sudah sangat jelas jika aborsi adalah suatu tindakan yang dilarang oleh Negara dan agama. Namun permasalahan aborsi tidak berhenti sampai disitu, masih banyak problematika aborsi yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat. Seperti halnya hukum aborsi akibat pemerkosaan, ketika kandungan tidak digugurkan akan mengakibatkan gangguan psikir ibu yang mengandung. Sedangkan jika janin digugurkan akan membunuh calon anak tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kejelasan hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Undang-Undang dan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library research), dengan memanfaatkan dokumen-dokumen berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian, jurnal, brosur, internet. Penelitian pustaka ini guna menelaah hal-hal yang berkaitan dengan aborsi. Hasil dari penelitian ini adalah hukum aborsi akibat pemerkosaan menurut Undang-Undang sejalan dengan Hukum Islam, keduanya melarang adanya praktik aborsi, namun peratiran tersebut tidak mutlak adanya. Salah satu faktor yang memperbolehkan aborsi adalah akibat pemerkosaan. Hal tersebut dilegalkan karena maslahat lebih besar adanya dibandingkan mafsadat. Namun, menghalalkan sesuatu yang dilarang karena keadaan dan faktor tertentu tidak akan menyebabkan suatu hukum menjadi halal. Diperbolehkannya suatu tindakan yang dilarang oleh norma hukum dengan syarat dan ketentuan tertentu bukan berarti larangan tersebut secara prinsip tidak berlaku, tetapi suatu jalan keluar yang dibuka lebar dalam keadaan darurat dan untuk menyelamatkan kehidupan kedepannya.]]>
<![CDATA[LARANGAN TINDAK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA YANG TERLARANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM ]]>
<![CDATA[adriaman, mahlil]]>;
<![CDATA[Arman, Zuhdi]]>;
<![CDATA[Munandar, Syaiful]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5489
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja istilah dalam persaingan, bagaimana perilaku perusahaan dalam menghadapi sistem pasar, Apa saja yang mengakibatkan ketika curang dalam timbangan dan takaran, dan Kenapa praktek monopoli dalam pandangan islam dilarang. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridris-normati. Metode penelitian yuridris-normatif diartikan sebagai “Metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki maupun peraturan hukum (vertikal), maupun hubungan harmoni antarv peraturan hukum (horizontal). Kecurangan tersebut jelas merupakan satu bentuk praktek sariqah (pencurian) terhadap milik orang lain dan tidak mau bersikap adil dengan sesama. Hal ini merupakan perbuatan berbahaya, karena timbangan dan takaran menjadi tumpuan roda perekonomian dunia dan asas dalam transaksi.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Oleh Debt Collector Di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Lampung ]]>
<![CDATA[Anggalana, Anggalana]]>;
<![CDATA[Juliansa, Muhammad Raies]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5119
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana penggelapan, penerapan hukum pidana penggelapan serta pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.B/2023/PN Tjk). Metode yang digunakan dalam penelitin ini yaitu dengan pendekatan hukum normative. Mengenai faktor penyebab terjadinya penggelapan dalam jabatan pada Putusan No. 16/Pid.B/2023/PN Tjk adalah mental dan daya inlegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan. Putusan hakim menyatakan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan penggelapan dalam jabatan sudah tepat. Tebukti bahwa Terdakwa menggelapkan uang angsuran kredit milik konsumen dan menjual kendaraan milik Perusahaan. Penerapan Hukum Pidana pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tjk, berdasarkan Putusan Majelis Hakim maka terdakwa dijerat dengan Pasal 374 KUHP karena telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dengan jabatan yang ada pada unsur-unsur Pasal 374 KUHP dan terdakwa dihukum penjara selama 1 tahun 3 bulan. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Tjk menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi secara nyata atau peristiwa konkrit yang terjadi (dassein) dan telah memenuhi unsur-unsur putusan yang baik serta pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam penerapan putusannya sesuai dengan asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan secara berimbang atau proporsional dengan substansi prinsip indepedensinya.]]>
<![CDATA[EKSISTENSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN SISTEM PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA ]]>
<![CDATA[Setiawan, Rahmat Bagus]]>;
<![CDATA[Hariri, Achmad]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5127
<![CDATA[AbstrakPemerintahan desa diawasi oleh lembaga perwakilan yang disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, dalam kehidupan nyata, Badan Permusyawaratan Desa sering menghadapi masalah dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Salah satu faktornya adalah bahwa Badan Permusyawaratan Desa dianggap berada di bawah kepemimpinan atau subordinasi kepala desa. Karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana Badan Permusyawaratan Desa bertanggung jawab atas operasi pemerintahan desa. Metode Yuridis Normatif digunakan dalam penelitian ini. Memperhatikan persyaratan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan memberikan penjelasan menyeluruh tentang penelitian sebelumnya tentang sistem pengawasan pemerintahan desa. Studi menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki kemampuan untuk melakukannya karena diberi wewenang untuk melakukannya. Hal ini termasuk meminta keterangan, menilai, dan memeriksa segala hal yang berkaitan dengan kinerja pemerintahan desa. Namun demikian, keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut masih terkendala oleh beberapa faktor yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa, serta ketidakmampuan untuk memahami bahwa pemerintahan desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa. Karena itu, fungsi Badan Permusyawaratan Desa harus ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan. Selain itu, masyarakat dan pemerintah desa harus lebih menyadari peran pentingnya sebagai pengawas Pemerintahan Desa.]]>
<![CDATA[Perkembangan Pidana Denda Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Akibat Tindak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Fawaid, bahrul]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5124
<![CDATA[AbstrakPidana denda merupakan pidana pokok yang ditunjukan pada harta kekayaan atau harta benda dari seorang pelaku yang melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan mendasar pidana denda berdasarkan KUHP lama dan KUHP baru, yaitu bagaimana perkembangan pidana denda dalam sistem hukum di Indonesia, dan selanjutnya penelitan ini juga ingin mengetahui bagaimana upaya pemulihan kerugian akibat tindak pidana dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan metode pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini adalah, pertama, pidana denda dalam KUHP lama dan KUHP baru memiliki perbedaan dalam pengaturannya yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman, pada KUHP lama, jumlah pidana denda dimasukan ke dalam rumusan pasal, sedangkan pada KUHP baru, jumlah pidana denda tidak dirumuskan ke dalam pasal-pasal tetapi dirumuskan ke dalam kategori Pasal 79. Kedua, dalam perspektif hukum Islam, konsep denda dan pemulihan kerugian memiliki relevansi. Pemulihan kerugian dapat dilakukan melalui upaya-upaya restitusi dan rekonsiliasi. Pendekatan hukum Islam terhadap denda dan pemulihan kerugian bertujuan untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.]]>
<![CDATA[Analisis Faktor Perlindungan Tenaga Kerja Di Proyek Konstruksi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Asmorowati, Tutik]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5129
<![CDATA[AbstrakTenaga kerja sebagai pelaku utama dalam menjalankan aktivitas pada proyek konstruksi, sangat berisiko terkena kecelakaan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Faktor perlindungan yang dianalisis diukur berdasarkan kriteria penilaian 45 responden terhadap sensitivitas dampaknya terhadap proyek konstruksi. Metode perhitungan indeks kepentingan relatif digunakan untuk memperoleh faktor yang paling sensitif dalam perlindungan tenaga kerja, yang merupakan fungsi terpenting dari faktor-faktor lainnya. Penelitian ini memperoleh 5 faktor yang memiliki indeks kepentingan relatif tertinggi yang merupakan fungsi terpenting dalam mempengaruhi perlindungan tenaga kerja pada proyek konstruksi. Peringkat tertinggi merupakan target pencapaian kinerja perusahaan sejalan dengan tidak adanya kecelakaan kerja dan metode kerja yang digunakan dengan prinsip mengutamakan keselamatan kerja. Peringkat kedua adalah tenaga kerja bekerja dengan tindakan aman dan budaya perusahaan yang mendukung perlindungan tenaga kerja. Ketiga, komitmen perlindungan tenaga kerja terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Peringkat keempat adalah peraturan dan prosedur perlindungan tenaga kerja yang diperbarui secara berkala serta lingkungan kerja yang aman di tempat kerja. Peringkat kelima adalah peraturan dan prosedur perlindungan tenaga kerja diterapkan secara konsisten. Ditemukannya peringkat faktor perlindungan, menjadi rekomendasi bagi pemangku kepentingan terkait, untuk diprioritaskan sehingga memberikan kontribusi nyata dalam mencapai status nihil kecelakaan kerja pada proyek konstruksi.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Perlidungan Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Riantika]]>;
<![CDATA[m, Tri Novita Sari]]>;
<![CDATA[Harahap, Irawan]]>
<![CDATA[ Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31869/plj.v7i2.5126
<![CDATA[AbstrakTujuan tulisan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi dalam transaksi E-Commerce. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah Statute Approach (Pendekatan Undang-Undang), dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini bahwa pengaturan perlindungan data pribadi di indonesia saat ini sudah memiliki aturan khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Perlidungan Data Pribadi . Pada transaksi E-Commerce, marketplace bertanggungjawab atas perlindungan data pribadi konsumen. Demi memberikan kepastian hukum dalam transaksi E-Commerce, Undang-Undang Perlidungan Data Pribadi mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelanggar dalam kejahatan terhadap data pribadi yang diatur dalam Pasal Undang-Undang Perlidungan Data Pribadi.]]>
