cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sufyan Ilyas
Contact Email
sufyan.ilyas@ymail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnal.staitapaktuan@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. aceh selatan,
Aceh
INDONESIA
Al-Mursalah
Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Tapaktuan
ISSN : 24427268     EISSN : 26218240     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
AL-MURSALAH: Jurnal Hukum Islam Bulan dan tahun pertama kali terbit : Januari – Juni 2018 Frekuensi terbitan : 6 Bulanan Bahasa untuk artikel yang diterbitkan : Bahasa Indonesia.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2017" : 7 Documents clear
UPAH BURUH KARYAWAN DITINJAU DALAM PERSPEKIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI KABUPATEN PIDIE (Studi Komparatif) Safriadi MH
Al-MURSALAH Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2017
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bervariasinya tingkat upah minimum antara satu daerah dengan daerah lainnya di Indonesia. Upah tersebut sesuai dengan kemampuan daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2015 tentang penetapan upah minimum Provinsi Aceh. Sedangkan konsep Islam mengenai utang, tidak hanya berorientasi pada uang semata, tetapi lebih menanamkan sifat saling menghargai dan tolong menolong. Dalam realitasnya, pembayaran upah minimum di Kabupaten Pidie dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan berlaku. Tujuan penelitian ini ingin membandingkan antara konsep upah dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode komparatif yuridis dengan menggunakan data primer dan skunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan hukum terhadap pembayaran upah menurut hukum Islam diatur di dalam al-Qur’an dan Hadist bahwa persoalan upah bukan hanya persoalan yang berhubungan dengan uang dan keuntungan, akan tetapi, lebih pada persoalan memahami dan menghargai sesama dan saling tolong menolong; (2) Pengaturan upah di dalam hukum positif terhadap upah bagi tenaga kerja pemerintah sudah membuat rambu-rambunya dalam undang-undang bahwa pelaksanaan pemberian upah bagi tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pidie tidaklah mengacu kepada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2015 tentang penetapan upah minimum Provinsi Aceh dan (3)  Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif dalam pemberian upah, dapat dilihat dari bentuk uang yang diberikan, waktu pembayaran upah, dan juga nominal upah yang layak diberikan.
STATUS ANAK DI LUAR NIKAH: UNDANG-UNDANG NOMOR 1, TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Komparatif) Sufyan Ilyas; Misra Anita
Al-MURSALAH Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2017
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pergaulan bebas muda-mudi, saat ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, yakni terjadi kehamilan sehingga melahirkan anak di luar pernikahan. Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui status anak di luar nikah antara Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dengan keputusa Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif komperatif. Hasil penelitian menunukkan bahwa (1) Status anak di luar nikah, menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974  hanya dapat dihubungkan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sedangkan menurut keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 anak di luar nikah mempunyai hubungan dengan ibunya serta ayahnya. (2) Pengakuan anak di luar nikah, menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974  anak luar nikah hanya boleh diakui oleh ibunya saja, sedangkan menurut keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar nikah boleh diakui oleh ayahnya. (3) Akibat hukum status anak di luar nikah, menurut -undang nomor 1 tahun 1974 hubungan nasab, perwalian, dan waris-mewarisi hanya dapat dihubungkan dengan ibunya saja, sedangkan menurut keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 hubungan nasab, perwalian, dan waris-mewarisi, memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya.
PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT ANEUK JAMEE DI KECAMATAN SAMADUA ACEH SELATAN Oktariadi MA; Ibnul Sadri
Al-MURSALAH Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2017
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus kewarisan yang dualisme yang ada dalam KHI pasal 176 dan 183, untuk mengetahui secara mendalam tentang kewarisan yang digunakan masyarakat Aneuk Jame di Kecamatan Samadua, maka kami mencoba untuk meneliti praktek di lapangan berkaitan dengan warisan. Yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana pembagian harta warisan menurut adat Aneuk Jame di kecamatan Samadua dan Apa yang menjadi dasar hukum dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Aneuk Jame di Kecamatan Samadua. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Bagi adat Aneuk Jamee dalam pembagian warisan mereka tidak lepas dari sistem pembagian menurut hukum Islam yaitu perbandingan dua banding satu, yang mereka sebut laki-laki memikul, sedangkan wanita menjinjing. Untuk pengelolaan harta warisan, mereka menempatkan anak laki-laki tertua sebagai penguasa hingga saudara-saudaranya dapat bertanggung jawab atas warisan yang ditinggalkannya atau yang disebut sistem kolektif mayorat laki-laki dan (2) Warisan rumah peninggalan orangtua menjadi milik anak bungsu perempuan, sebab dia bersama orang tuanya sampai orang tuanya itu meninggal dunia. Apabila anak bungsu tidak serumah dengan pewaris, maka rumah tersebut jatuh kepada anak yang kebetulan bersama-sama/serumah dengan pewaris, dengan alasan dia yang memiliki kematian orang tuanya.
UPAYA BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) DALAM PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN Mihfa Rizkiya; Santi Marhamah
Al-MURSALAH Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2017
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitianinibertujuanuntukmendeskripsikanperan atau upaya BadanPenasehatanPembinaandan PelestarianPerkawinan(BP4) Kecamatan Kluet Utara dalam pembentukan keluarga sakinah, baik sebelum perkawinan (calon pengantin) maupun setelah perkawinan. Dalam realitasnya, peran BP4 dalam menjalankan tugasnya masih belum efektif, hal ini terlihat masih seringnya terjadi konflik rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh petugas BP4 dalam pembinaan dan pelestarian perkawinan di Kecamatan Kluet Utara?.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa(1) Upaya prefentif dapat dilakukan oleh petugas BP4 melalui  pemberiannasihatdanpenyuluhankepadacalon pengantinyangakanmembentukrumahtangga, memberikan informasi tentang keberadaan BP4 kepada masyarakat (calon pengantin), Memberikan ceramah-ceramahtentangperkawinan,hikmah perkawinan, dan tentang berumah tangga yang sesuai dengan syari’at dan tuntunan agamaislampadaacarawalimatulursy dan (2) Upaya kuratif dapat dilakukan melalui pemberiannasihatterhadappasangansuami-istriyangsedangmengalamiperselisihandan berupayamencarijalankeluarterbaikatas masalah yang mereka hadapi. Pendekatan yangdigunakanoleh petugas BP4bukanpendekatan yuridis, melainkan lebih menekankan pada aspekpsikologisdankeagamaan, artinya, pelaksanaan upayakuratif ini akandisesuaikandengankeadaan pasangan suami-istri.
IJAZUL QUR’AN: PENGERTIAN, MACAM-MACAM DAN POLIMIK DISEKITARNYA Riza Nazlianto; Syamsul Bahri
Al-MURSALAH Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2017
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masih adanya sekelompok manusia yang masih meragukan tentang keaslian al-Qur’an ataupun ingin menentang atau menguji kehebatan al-Qur’an. Pada hal secara teori,  al-Qur’an yang diturunkan oleh Allah Swt dalam bahasa Arab, tentu saja, sangat mudah dipahami oleh orang Arab sendiri. Namun dalam kenyataannya, tidak ada seorangpun yang dapat menandingi al-Qur’an tersebut, baik dari segi gaya bahasanya maupun sastranya. Jangankan untuk membuat seumpama al-Qur’an, menandingi untuk membuat satu ayatpun mereka ternyata tidak mampu. Padahal ketika itu,  mereka memiliki kemampuan bahasa dan sastra yang sangat baik dan telah mempunyai peradaban yang tinggi.  Tulisan ini ingin mendeskripsikan tentang Ijazul Qur’an: Pengertian dan Polemik yang Muncul.  Hasil kajian mennjukkan bahwa al-Qur’an memiliki berbagai mukjizat yang terkandung di dalamnya, baik yang berkaitan dengan penggunaan bahasa yang bagus, kajian ilmiah, kajian hukum, kesmpurnaan dari berbagai dimensi kehidupan bahkan al-Qur’an juga menginformasikan tentang persoalan gaib dan kejadian masa lalu yang  kemudian dibuktikan oleh berbagai pakar. Hal ini menunjukan bahwa al-Quran merupakan kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan, karena isi yang terkandung di dalamnya mengandung pedoman kehidupan bagi manusia. 
ANALISIS PUTUSAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MAHKAMAH SYAR’IYAH TAPAKTUAN (Peneli tian Putusan Nomor 050/Pdt.G/2015/MS.Ttn) Harry Kurniawan; Suryati SH
Al-MURSALAH Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2017
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus kewarisan yang diajukan ke Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan dikarenakan pembagian harta warisan yang dilaksanakan secara kekeluargaan tidak berhasil. Harta warisan itu dikuasai oleh sepihak saja, bahkan harta tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris. Kemudian kasus tersebut diajukan ke MS Tapaktuan dengan Putusan Perkara Nomor 0050/pdt.G/2015/MS.Ttn. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil kajian menunjukan bahwa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan dalam memutuskan perkara kewarisan Nomor: 0050/pdt.G/2015/MS.Ttn, yaitu dengan cara melihat dari keterangan-keterangan Penggugat I, II, Tergugat I dan II, dan alat-alat bukti baik dari saksi maupun dari surat atau dokumen yang kuat dalam persidangan dan di kaitkan dengan Undang-undang kewarisan yaitu pasal 171, 172, 174 ayat 1 huruf (a) dan pasal 176. Kemudian baru Majelis Hakim memutuskan bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris jatuh kepada  ahli warisnya yaitu kepada (Penggugat I) sebanyak 2/6, (Tergugat II) sebanyak 1/6, (Penggugat II) sebanyak 2/6 dan (Tergugat I) sebanyak 1/6. Pembagian yang diputuskan ini sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum kewarisan bahwa anak laki-laki mendapat dua banding satu anak perempuan.
PERAN PENGAWASAN WILAYATUL HISBAH TERHADAP PELAKSANAAN SYARI’AT ISLAM DI KABUPATEN ACEH SELATAN Abdul Qadir Handuh Saiman; Kamil Hadi
Al-MURSALAH Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2017
Publisher : STAI Tapaktuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan  syari’at Islam di Aceh Selatan. Secara teori, pelaksanaan syariat Islam sudah memiliki instrument pengawasan dan penegakan syariat Islam yang diberikan tugas secara khusus oleh pemerintahan Aceh yaitu polisi syari’at (wilatul hisbah). Apakah peran Wilayatul Hisbah ini menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga masih ditemukan adanya pelanggaran. Kajian ini sangat menarik untuk diteliti secara lebih mendalam, sehingga akan ditemukan solusinya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan obsevasi di lapangan secara langsung. Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik reduksi, display dan verifikasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas WH terhadap  pelaksanaan syariat Islam di Aceh Selatan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada ditemukan kendala pengawasan di lapangan, di antaranya: masih terbatasnya SDM, kekurangan dana dan fasilitas yang dimiliki petugas WH, di sisi lain, luasnya wilayah kerja WH juga menjadi kendala dalam pelaksanaan syari’at Islam; (2) Pembinaan terhadap warga atau masyarakat yang melakukan pelanggaran syariat Islam sudah berjalan secara baik, namun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, di antaranya: masih kurang tenaga atau sumber daya manusia (SDM) dan masih terjadinya penggabungan kantor WH dengan Satpol PP dengan  tufoksi yang berbeda, sehingga WH tidak efektif bekerja.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 Januari-Juni 2020 Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2017 Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2017 Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2016 Vol. 2 No. 1 Januari - Juni 2016 Vol. 1 No. 2 Juli - Desember 2015