Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) OLEH PUSKESMAS KAMPUNG LAUT KECAMATAN KAMPUNG LAUT KABUPATEN CILACAP SUNCOKO, SUNCOKO
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam Implementasi Kebijakan Tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)? 3) Bagaimana Upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 13 orang yang terdiri dari kepala Puskesmas 1 orang, tokoh masyarakat 4 orang dan perwakilan masyarakat dari 4 desa sebanyak 8 orang. Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa :1) Kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) telah diimplementasikan cukup baik sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah. Begitupula berdasarkan hasil observasi yang dilakukan diketahui bahwa dalam mengimplementasikan Kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), Puskesmas telah melaksanakannya cukup baik walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan yang ditentukan. 2) Terdapat beberapa hambatan, yang antara lain anggaran yang ada kurang memadai dalam melaksanakan program jamkesda kepada masyarakat. Begitupula dengan hasil observasi penulis bahwa implementasi kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) belum terlaksana dengan baik karena puskesmas memiliki hambatan seperti ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana pelayanan serta kemampuan sumber daya manusia. 3) Terdapat upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain : menambah anggaran serta sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil observasi penulis diketahui bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh puskesmas dapat memperbaiki beberapa permasalahan terkait implementasi Kebijakan tentang jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dengan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang memiliki kartu jamkesda.

PEMBERDAYAAN KELOMPOK USAHA KRIPIK OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA PUTRAPINGGAN KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN BALKIAN, BALKIAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Latar belakang penelitian ini adalah Pemerintah Desa kurang berusaha meningkatkan pengetahuan teknis kelompok usaha keripik melalui pendidikan khusus, sehingga kelompok usaha keripik melakukan kegiatannya secara manual. Contoh dalam pembuatan keripik masih menggunakan alat-alat tradisional, Pemerintah Desa kurang berusaha melakukan perbaikan manajemen kelompok usaha keripik, sehingga manajemen kelompok usaha keripik belum memadai,. Penterintah Desa kurang berusaha meningkatkan optimalisasi peluang bisnis kelompok usaha keripik, sehingga proses penjualan masih bersifat lokal. Rumusan masalah dalam penelitian (1) Bagaimana pemberdayaan kelompok usaha keripik oleh Pemerintah Desa?, (2) Hambatan apa yang dihadapi Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok usaha keripik?, (3) Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan kelompok usaha keripik ? Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 13 orang perangkat desa dan 10 orang angota kelompok. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Pemberdavaan kelompok usaha keripik oleh Pemerintah Desa Putrapinggan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak pemerintah desa dalam Pemberdayaan kelompok usaha keripik adalah: Ketersediaan anggaran, SDM atau pegawai, sarana prasarana, minat perhatian dan sebagainya. Hasil observasi menunjukkan bahwa koperasi unit desa sebagai sumber keuangan yang memberikan pinjaman kepada kelompok usaha, tidak mampu memenuhi permintaan seluruh kelompok. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah: (1) Dilakukannya pengajuan anggaran; (2) Diikutsertakan pada kegiatan diklal, pendidikan latihan dan bimbingan teknis, (3) Mendatangkan narasumber dari luar dinas melalui kerjasama atau koordinasi dengan Pemerintah pusat agar diikutsertakan dalam pelatihan yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pusat; (4) Adanya pengajuan alokasi biaya. Sementara hasil wawancara diketahui keempat hal tersebut telah dilaksanakan

STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS PARIWISATA KABUPATEN PANGANDARAN DI OBJEK WISATA GREEN CANYON AAN ANWAR SIHABUDIN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Latar belakang penelitian ini adalah belum adanya kerjasama dengan pihak media untuk promosi wisata dalam rangka merebut pasaran/bersaing dengan objek wisata lain. Tetapi jumlah pengunjung dari tahun ke tahun tetap meningkat. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan seperti ruang tunggu, ruang informasi wisata, dan tempat ibadah dalam rangka menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional. Rumusan masalah dalam penelitian ini bermaksud untuk menerapkan teori atau menguji teori dalam kaitannya dengan pemanfaatan dalam dunia kepariwisataan. Penelitian ini berupaya menggambarkan dan mengungkapkan praktek-praktek pelaksanaan strategi peningkatan Pelayanan Publik di Objek Wisata Green Canyon. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 6 pegawai objek wisata Green Canyon dan 5 orang perwakilan masyarakat di sekitar objek wisata Green Canyon dan 5 orang pengunjung (wisatawan). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Strategi yang digunakan dapat dijadikan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional, diperoleh keterangan dari 18 pertanyaan yang diajukan hanya 11 pertanyaan (61,11%) yang telah dilaksanakan dengan baik, 5 pertanyaan (27,77%) responden meyatakan bahwa strategi yang digunakan dapat dijadikan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional dilaksanakan dengan cukup baik, dan 2 pertanyaan (11,11%) strategi yang digunakan dapat dijadikan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional dilaksanakan dengan belum baik, hasil observasi menunjukkan bahwa secara fungsional semua strategi yang digunakan menunjang kredibilitas organisasi secara fungsional, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. 2) Hambatan yang dihadapi oleh Kawasan objek wisata Green Canyon adalah: sumber daya manusia; dana untuk membangun masih relatif kecil; Rencana Indung Pembangunan Daerah (RIPDA) pariwisata belum ada; objek wisata masih banyak di kelola oleh Desa setempat; Kurang adanya sinkronisasi dan kesempatan antara masyarakat lokal dan pemerintah dalam rangka pengembangan dan kemajuan pariwisata; Sarana dan prasarana di objek wisata yang belum lengkap; Perlu adanya objek wisata minat khusus; 3) Upaya strategi yang diambil oleh Dinas Pariwisata Kawasan objek wisata Green Canyon dalam pengembangan pariwisata adalah: Membuat terlebih dahulu rencana induk pembangunan daerah (RIPDA) tahun 2015, Menata, membangun tahap demi tahap infrastruktur untuk menunjang tentang kepariwisataan di Kabupaten Green Canyon, Mengadakan sosialisasi penyebaran sosialisasi tentang pariwisata di Kabupaten Green Canyon.

OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PARKIR DI TERMINAL PANGANDARAN KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN IYAN APRIYANTO
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya petugas dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, petugas Parkir belum cukup secara kuantitas maupun kualitas untuk menangani tugas/target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan kepada petugas pemungut retribusi bak yang bersifat langsung dilapangan maupun tidak langsung melalui laporan pelaksanaan tugas dilapangan. Berdasarkan latar belakang di atas, punulis merumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana optimalisasi pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatanhambatan dalam optimalisasi Pemungutan Retribusi Parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran?Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Infornian dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang yang terdiri dari kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir sebanyak 1 orang. Petugas lapangan sehanyak 9 orang. Teknik pengunipulan data diatas digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, dan studi lapangan (wawancara dun observasi). Lamanya penelitian yang penulis lakukan kurang lebih 10 bulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa optimalisasi pemungutan retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir di Terminal Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Terdapat hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia petugas, kurangnya fasilitas pendukung dilapangan dan minimnya anggaran yang dimiliki, belum optimalnya penyampaian informasi, belum optimalnya pemberian penjelasan, kurang adanya kesediaan petugas untuk mengeluarkan upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan yang diinginkan UPTD Parkir, belun optimalnya dalam melakukan pembinaan bagi para koordinator dan petugas pemungut. Telah dilakukan upaya yaitu penambahan jumlah pelugas, mengomunikasikan seluruh arah pekerjaan dengam semua koordinator dan petugas pemungut, melakukan sosialisasi, memperjelas materi tentang retribusi parkir, menyediakan waktu untuk meninjau langsung ke lapangan, memberikan motivasi dan memberikan kesempatan pada pegawai untuk melanjutkan pendidikannya.

PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP PELAYANAN PRIMA PADA BIDANG TENAGA KERJA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN CIAMIS AGUS NURULSYAM SUPARMAN
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Latar belakang penelitian ini adalah mengenai proses pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pegawai bidang tenaga kerja yang diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan terutama yang menyangkut pelayanan pembuatan AK. I di DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan penerapan prinsip pelayanan prima pada bidang tenaga kerja dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis, untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat menghambat pelaksanaan tersebut, dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriftif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 orang pegawai bidang tenaga kerja DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis dan 5 orang masyarakat yang menerima pelayanan pembuatan kartu pencari kerja. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah random sampling yang mana semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk digunakan sebagai sampel. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan penerapan prinsip pelayanan prima sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di DINSOSNAKERTRANS Kabupaten Ciamis dinilai sudah mampu secara optimal melaksanakannya, dilihat dari 15 indikator yang dijadikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan dimana 10 indikator sudah dapat dilaksanakan dengan baik dan 5 indikator belum dapat dilaksanakan dengan baik. Faktor yang menghambat adalah Belumi tersedianya stundar operasional prosedur dalam melayani masyarakat khususnya dalam pelayanan Kartu Pencari Kerja; Keterbatasan sumber daya manusia sebagai pegawai pemberi layanan; Keterbatasan pemanfaatan media sosialisasi dalam hal prosedur dan alur proses pelayanan pembuatan AKI kepada masyarakat; Keterbatasan sarana dan prasana dalam ruang pelayanan AK. 1 yang tidak mendukung Upaya yang dilakukan adalah Pembuatan standar operasional prosedur pelayanan pembuatan AK.1 dengan mengacu berdasarkan aturan perundang-undangan; Pemanfaatan sumber daya manusia yang ada melalui prinsip kerja gotong royong yang dapat bekerja secara fleksibel: Pemanfaatan media dan saluran komunikasi, seperti adanya media bookflet, banner, dan papan informasi; Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada agar dapat melakukan komunikasi dengan masyarakat yang dilayani secara efektif dan efisien.

PENGARUH JABATAN SEKRETARIS DESA PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DESA DI DESA CINTARATU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN NENA HERNAWATI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Diangkatnya Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam kerangka pembangunan nasional merupakan bagian intergral untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang di cita-citakan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pelayanan masyarakat akan lebih optimal, efektif dan efisien. Sebagai realisasi dari reformasi di wujudkannya Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil dalam pemerintahan desa yang merupakan birokrasi untuk melakukan pelayanan pemerintahan di tingkat desa kepada masyarakat untuk berperan aktif dan parsitipatif dalam hal seluruh aspek pembangunan desa. Jabatan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, diperoleh total skor 855 dengan skor rata-rata sebesar 65,77 dan persentase sebesar 69,23% berada pada kategori baik. Artinya jabatan Sekretaris Desa sebagai Pegawai Negeri Sipil telah dilakukan dengan baik berdasarkan pada tugas dan kewjiban yang telah, sedang, dan akan dikerjakan. Adapun peningkatan kinerja pemerintah di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, diperoleh total skor sebesar 852 dengan skor rata-rata sebesar 65,53 dan persentase sebesar 62,25% berada pada kategori baik. Hubungan Jabatan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil dan Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran herada pada katagori sedang diketahui nilai koefisien korelasinya sebesar 0,472. Dam hesarnya pengaruh Jabatan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil terhadap Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran memiliki koefesien determinasi sebesar 22,28%, sedangkan sisanya sebesar 77.72% adalah faktor lain yang tidak diteliti seperti motivasi, sosial masyarakat dan kerjasama kelembagaan pemerintah. Berdasarkan hasil perhitungan interpolasi, diketahui bahwa nilai t table sebesar 1.72913. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa t hitung >I tabel yaitu 2,207 > 1.72913 berarti kriteria Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Jabatan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil terhadap tingkat Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2005 SAMPAI 2014 OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA KABUPATEN PANGANDARAN ALI NURJAMIL
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2783

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran, sehingga hal tersebut sangat berkaitan dengan kajian-kajian ilmu pemerintahan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan jumlah informan sebagai sumber data sebanyak 15 orang yang terdiri dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebanyak 1 orang, Pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebanyak 5 orang, Pegawai Kantor Kecamatan Padaherang sebanyak 4 orang dan Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Padaherang sebanyak 5 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, dan wawancara. Hasil penelitian dan diperoleh kesimpulan bahwa: 1). Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran sudah dilaksanakan dengan baik berdasarkan 4 faktor variabel pendukung dimensi, 2). hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 sampai 2014, yaitu hambatan dalam melaksanakan sosialisasi, hambatan dalam kerjasama, hambatan mengenai anggaran, dan hambatan sumberdaya manusia yang konpeten. 3). upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2005 Sampai 2014 yakni Mengatur waktu yang tepat untuk melakukan sosialisasi kebijakan, meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat, Mengajukan anggaran yang memadai kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan Membuat program peningkatan keterampilan dan pengetahuan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN CIAMIS (Studi Kasus di Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis) RAHAYU, ELIS
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2789

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis belum optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapai dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian yang penulis lakukan selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan ( observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 15 orang yang terdiri dari 5 orang pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 3 orang pegawai Kecamatan Lumbung dan sebanyak 7 orang perwakilan masyarakat. Teknik analise data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Penyajian Data) dan Verifikasi Data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pendapat Surbakti (2002:198) tentang beberapa tahap yang harus diimplementasikan dalam saulu kebijakan. Berdasarkan hasil observasi bahwa kebijakan telah diimplementasikan dengan baik walaupun masih ada beberapa tahap yang harus diperbaiki. 2) Adanya hambatan antara lain yaitu : kurangnya dukungan anggaran, sumber daya manusia yang kurang memadai, ketersediaan blanko yang masih kurang, sosialisasi kepada masyarakat masih kurang, serta kurangnya pengawasan dan evaluasi. Begitupula berdasarkan observasi diketahui bahwa selama ini proses pelayanan administrasi kependudukan mengalami berbagai hambatan.3) Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut maka dilakukan berbagai upaya antara lain : Mengajukan tambahan anggaran operasional, meningkatkan kemampuan petugas pelaksana, melakukan kerjasama dengan pemerintahan desa Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa ada upaya yang dilakukan oleh seksi pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan misalnya membantu petugas dalam proses pelayanan dengan melakukan berbagai pengarahan kepada petugas selain itu memberikan arahan untuk melengkapi berbagai persyaratan supaya tidak menghambat dalam proses pelayanan

PELAKSANAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN KELILING OLEH KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS DI DESA PANAWANGAN KECAMATAN PANAWANGAN VESTIKOWATI, ENDAH
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2779

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelayanan dan petugas perpustakaan keliling dirasa masih banyak kendala yang dihadapi antara lain: (1) Masih kurang jelasnya jadwal keliling yang dilaksanakan oleh perpustakaan untuk mengunjungi satu tempat ke tempat lain. (2) Masih belum maksimalnya sarana dan prasarana kerja yang tersedia serta pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika. (3) Masih kurang nyamannya pengunjung dalam mempergunakan perpustakaan keliling, mengingat kursi yang disediakan oleh petugas terbatas. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan respon penelitian berjumlah 4 orang pegawai dan 6 orang masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara dan observasi). Berdasarkan hasil penelitian diketahui: Masih ada indikator yang masih perlu ditingkatkan, seperti memberikan pelayanan yang andal kepada pengunjungnya, pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan keliling sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, cara petugas bersikap terbuka, dan proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Sedangkan hasil observasi menunjukkan bahwa, terdapat beberapa indikator yang perlu diperbaiki, seperti memberikan pelayanan yang andal kepada pengunjungnya, pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan keliling sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, cara petugas bersikap terbuka, dan proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan adalah (1) Jumlah kendaraan yang ada belum mampu memenuhi tuntutan. (2) Jumlah buku yang ada belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (3) Jumlah petugas pelayanan lapangan yang sangat sedikit. (4) SDM pelanggan yang ada perlu peningkatan. (5) Fasilitas penunjang perpustakaan keliling masih kurang. Upaya untuk mengatasi hambatan (1) Menambah unit kendaraan perpustakaan keliling agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setiap waktu; (2) Menambah jumlah buku yang dibutuhkan masyarakat (3) Menambah petugas pelayanan agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan (4) Meningkatkan SDM pelanggan yang ada agar dapat bekerja lebih profesional. (5) Memperbanyak dan memperbaiki fasilitas penunjang perpustakaan.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 101 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DI SDN 2 CIPARAKAN KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2014 NURHANIVA, NOVA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2794

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya alokasi penggunaan dana BOS untuk alokasi pengembangan perpustakaan yang belum terealisasikan, Kepala Sekolah belum merealisasikan alokasi dana BOS untuk pembelian komputer dan Kepala Sekolah belum merealisasikan alokasi anggaran untuk pemeliharaan sekolah dari dana BOS. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahu 2014 ? 2) Apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam Implementasi kebijakan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini adanya sebanyak 11 orang. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknis analisis data dalam penelitian ini adalah Data Reduction (Reduksi Data), Data Display (Pemvajian Datu) dan Conclusion Drawing/Verivikation (Verifikasi Data). Berdasarkan pembahasan husil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 Tentang Bantuan Operasional Sekolah di SDN 2 Ciparakan Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran Tahun 2014 dapat diketahui bahwa secara umum sudah dilaksanakan namun masih ada sebagian realisasi penggunaan dana BOS yang belum optimal. Terdapat hambatan yang dihadapi dalam pengadaan buku teks pelajaran dan mengganti buku yang rusuk adalah belum melakukan inventasrisasi kebutuhan buku teks pelajarun siswa dari mulai buku kelas 1 sampai kelas VI dan inventarisir buku-buku pelajaran yang rusak untuk diganti dengan yang baru, belum adanya penggunaan internet dengan mobile modem karena lemahnya sinyal di lokasi sekolah, dan jauhnya jaringan kabel telkom, belum dapat merealisasikan untuk pengecatan, perbaikan alap bocor dan perbaikan mebeler dan perbaikan WC guru dan siswa dan belum dapat merealisasikan untuk pembelian dan perawatan perangkat komputer sekolah dan pengadaan alat cetak dan pemindai seperti printer dan scanner. Upaya mengatasi hambatan yang dihadapi, diantaranya adalah upaya untuk pengadaan buku pelajaran siswa berupa upaya inventasrisasi macam-macam buku teks pelajaran siswa dan jumlah buku dari mulai buku kelas / sampai kelas VI, mendata dan menginventarisir buku-buku yang terdapat di perpustakaan dengan cara memisahkan buku-buku pelajaran yang sudah rusak yang ada diperpus kemudian di data buku-buku apa yang dibutuhkan, pengadaan alat penguat sinyal dan mengajukan permohonan pada Telkom untuk dapat berlangganan speddy dan unuyu untuk merealisasikan pengecatan, perbaikan atap bocor dan perbaikan mebeler berupa menunggu waktu yang lepat agar perbaikan dapat dilakukan, mencari suplaver cat yang lebih kompetitif serta upaya untuk dapat merealisasikan pembelian dan perawatan perangkat komputer sekolah dan pengadaan alat celak dan pemindai seperti printer dan scanner.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dini Yuliani

Contact Email
diniasyari16@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dini Yuliani

Contact Email diniasyari16@gmail.com

Phone -

Journal Mail Official diniasyari16@gmail.com

Editorial Address -

Location Kab. ciamis, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dini Yuliani

Contact Email
diniasyari16@gmail.com

Phone
-

Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com

Editorial Address
-

Location
Kab. ciamis,

Jawa barat

INDONESIA