Moderat
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 3 (2015)"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KEPALA TERMINAL CIAMIS BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI TERMINAL PENUMPANG DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN AWAK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM ]]>
<![CDATA[ARIP NURHIDAYAH]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2023.838 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2824
<![CDATA[Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Terminal Ciamis berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Retribusi Terminal Penumpang dalam meningkatkan disiplin awak angkutan penumpang umum. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif sedangkan menurut pendekatan analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif, dalam penelitian yang menjadi informan sebanyak 19 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Terminal Ciamis dan 3 orang Kepala Regu Terminal Ciamis serta 15 orang awak angkutan, dimana teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Terminal Ciamis berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Retribusi Terminal Penumpang dalam meningkatkan disiplin awak angkutan penumpang umum secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari pendapat informan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Kepala Terminal Ciamis berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Retribusi Terminal Penumpang dalam meningkatkan disiplin awak angkutan penumpang umum yang menyatakan sudah baik yakni sebesar 72,30% dan yang menyatakan kurang baik sebesar 27,69% mengenai pelaksanaan pengawasan berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Dan Retribusi Terminal. Hambatan-hambatan yang dihadapi adalah a) kurang memadai fasilitas terminal seperti jalur pemberangkatan dan jalur tunggu angkutan umum yang masih kurang, b) kurangnya jalinan komunikasi baik sesama petugas maupun dengan para awak angkutan, c) keterbatasan kualitas seumberdaya manusia yang sesuai dengan bidang keahliannya dan keterampilan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah meningkatkan koordinasi, komunikasi dan pemberian informasi yakni pendataan angkutan umum semaksimal mungkin, melakukan penambahan fasilitas terminal, dan penambahan sumber daya manusia yang berkualitas dengan cara memberikan peluang untuk meningkatkan pendidikan atau pun dengan cara mengikut sertakan petugas dalam seminar-seminar ataupun pendidikan teknis.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS KARANG TARUNA DALAM MEMBINA GENERASI MUDA DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA CIGAYAM KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[LISTIA KARTIKASARI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1852.134 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2829
<![CDATA[Berdasarkan hasil penjajagan penulis di Desa Cigayam Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis diketahui bahwa terdapat beberapa masalah seperti masih rendahnya upaya pencegahan masalah sosial sehingga masih banyak pemuda yang terjerumus pada hal-hal negatif dan masih rendahnya upaya peningkatan usaha ekonomi produktif sehingga masih banyak pemuda yang menganggur. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : observasi dan wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 5 orang anggota karang taruna dan 10 orang pemuda Desa Cigayam. Dari hasil penelitian di Desa Cigayam Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis diperoleh hasil sebagai berikut : pelaksanaan tugas Karang Taruna dalam membina generasi muda dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Desa Cigayam Kecamatan Banjarsawi Kabupaten Ciamis dapat dikatakan masih belum optimal.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 044/U/2002 TENTANG DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH PADA SMP NEGERI 3 KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[YAYAN MULYANA]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2293.407 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2834
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah belum dilaksanakan dengan optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Implementasi Keputusan Komite Sekolah? 2) Hambatan apa yanh dihadapi dalam Imlpementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah? 3) Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Lamanya penelitian selama 10 bulan. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang yang terdiri dari 1 orang kepala sekolah, 3 orang pengurus dan anggota komite sekolah dan 6 orang perwakilan orang tua siswa. Teknik analisa data adalah data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Implementasi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah berdasarkan hasil wawancara belum dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pendapat Agustino (2014:149) mengenai 4 variabel yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. Begitupula dengan hasil observasi yang dilakukan diketahui terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan peran komite sekolah belum memberikan manfaat yang baik dalam membantu penyelenggaraan pendidikan. 2) Adanya hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh komite sekolah dengan sekolah. Begitupula dengan observasi yang karena selama ini komite sekolah kurang menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat. 3) Adanya berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain melakukan kerjasama yang lebih baik dengan sekolah dan orang tua siswa dalam menyelenggarakan pendidikan. Begitupula dengan observasi yang dilakukan yaitu dengan mengupayakan komunikasi yang dilakukan dengan sekolah dan orang tua siswa dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di sekolah serta melakukan penambahan sumber daya yang dirasa masih kurang dan melakukan kerjasama dengan sekolah untuk memperoleh kejelasan wewenang yang dapat dilaksanakan oleh komite sekolah.]]>
<![CDATA[FUNGSI PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KARANGPANINGAL KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[CICI NUR MUSTIKA RAHAYU]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1840.773 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2825
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang ditemukan dalam pelaksanaan Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusywaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah meggunakan penelitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 15 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, mengenai Fungsi Pengawasan Kinerja Kepala Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis belum berjalan secara maksimal, dikarenakan pelaksanaan fungsi pengawasna kinerja kepala desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis masih rendah.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA PARAKANMANGGU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[SURYATI, SURYATI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2422.181 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2832
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pembanguan fisik di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran masih rendah. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik?; 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam partisipasi pembangunan fisik? 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 1) Pertisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik masih kurang sesuai dengan pendapat Solekhah (2014: 152) merumuskan bahwa bentuk-bentuk partisipasi. Begitupula berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis diketahui bahwa masyarakat kurang melibatkan diri pada proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan fisik yang dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan tidak sesuainya jumlah undangan rapat yang dilakukan dengan jumlah penghadir rapat sehingga ketika diundang sebanyak 65 orang masyarakat maka hanya 45 orang yang hadir. Begitu pula ketika masyarakat diminta swadaya untuk pelaksanaan pembangunan maka masih ada masyarakat yang enggan untuk memberikan sumbangan baik uang maupun tenaga sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan pembangunan tidak berjalan sesuai rencana yang dituangkan dalam RKPDes. 2) Adanya beberapa hambatan yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik kurang optimal, hal ini dikarenakan dalam proses perencanaan pembangunan masyarakat kurang dilibatkan, begitu pula pada tahap pelaksanaan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam RKPDes tidak sesuai sehingga masyarakat tidak mau memberikan dukungan dana maupun tenaga dalam pembangunan, selain itu pada tahap evaluasi masyarakat tidak dapat memberikan penilaian secara objektif. Begitu pula dengan observasi yang dilakukan diketahui bahwa adanya hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik yang dibuktikan dengan tidak tercapainya swadaya masyarakat untuk pembangunan fisik yang dilaksanakan. 3) Adanya beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik, hal ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai rapat perencanaan pembangunan fisik, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat dapat memberikan sumbangan beik berupa dana maupun tenaga serta melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan dengan memberikan penilaian secara objektif terhadap pembangunan serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memberikan berbagai masukan terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan. Begitu pula dengan hasil observasi diketahui bahwa dilakukan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat pada proses perencanaan dengan cara mengundang masyarakat dalam merencanakan pembangunan fisik serta menyusun anggaran biaya dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengevaluasi hasil pembangunan yang dilaksanakan. ]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI KINERJA PEGAWAI BALAI BENIH IKAN SUKAMAJU DALAM RANGKA PENYEDIAAN BENIH IKAN DI KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[AHYAR, AHYAR]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2571.94 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2821
<![CDATA[Latar belakang penelitian yang penulis lakukan mengenai gejala-gejala tentang kurangnya capaian kinerja pegawai, dimana terkadang ada ketidak sesuaian capaian realisasi dari target yang sudah direncanakan, seperti hasil produksi benih ikan yang sudah direncanakan. Hasil produksi tersebut merupakan bagian yang sudah ditetapkan sebagai hasil kerja dari pegawai di Balai Benih Ikan Sukamaju Kabupaten Ciamis serta keterbatasan dan kemampuan sumberdaya manusia yang ada di Balai Benih Ikan Sukamaju Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan masalah yaitu : 1). Bagaimana optimalisasi kinerja pegawai Balai Benih Ikan Sukamaju dalam rangka penyediaan benih ikan di Kabupaten Ciamis? 2). Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi kinerja pegawai Balai Benih Ikan Sukamaju dalam rangka penyediaan benih ikan di Kabupaten Ciamis? 3). Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan optimalisasi kinerja pegawai Balai Benih Ikan Sukamaju dalam rangka penyediaan benih ikan di Kabupaten Ciamis? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Dengan jumlah responden sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu : 1). Reduksi data, 2). Display data, dan 3). Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa: 1). Optimalisasi kinerja pegawai Balai Benih Ikan Sukamaju dalam rangka penyediaan benih ikan di Kabupaten Ciamis diketahui bahwa informan yang menyatakan sudah baik sebesar 31,03 %, yang menyatakan cukup baik sebesar 62,07% dan yang menyatakan kurang sebanyak 6,90%. 2). Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam optimalisasi kinerja pegawai Balai Benih Ikan Sukamaju Kabupaten Ciamis meliputi faktor kemampuan, motivasi, individu, serta lingkungan organisasi. 3). Upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan optimalisasi kinerja pegawai Balai Benih Ikan Sukamaju Kabupaten Ciamis dilakukan dengan menggunakan penilaian atas kinerja yang dimiliki dengan cara pengukuran kinerja seperti mempertimbangkan memberikan penilaian mengenai hal-hal seperti kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan pekerjaan.]]>
<![CDATA[PENGARUH KOMUNIKASI PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA TERHADAP PARTISIPASI PASANGAN USIA SUBUR DALAM PENGGUNAAN ALAT KONTRASEPSI DI WILAYAH KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[FITRI HARIYUKI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2460.486 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2828
<![CDATA[Berdasarkan hasil observasi diketahui pelaksanaan program keluarga berencana belum berjalan secara optimal, hal ini diduga disebabkan karena komunikasi dan pelayanan belum sepenuhnya dilaksanakan. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) bagaimankah pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB); 2) Bagaimanakah partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi? 3) bagaimanakah pengaruh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi? Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Lamanya penelitian selama 7 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan angket). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 60 orang yang terdiri dari petugas PLKB dan Kader serta pasangan usia subur. Teknik analisis data adlaah menentukan rentang, menentukan kategori penilaian, menentukan persentase yang selanjutnya menguji hipotesis dengan menggunakan uji koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji t. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 162,56 berada pada kategori cukup, yang apabila dipresentasekan sebesar 54,19%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (1998: 246) berada pada kategori cukup baik karena telah melaksanakan tiga strategi dalam pelaksanaan komunikasi sesuai dengan pendapat Fitriani (2010 : 94). Begitu pula hasil wawancara diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) masih harus ditingkatkan pelaksanaannya. Sementara berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB belum optimal. 2) Partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi ditunjukkan dengan nilai angka rata-rata sebesar 188,25 berada pada kategori cukup, apabila dipersentasekan sebesar 62,75%. Angka tersebut jika dikonsultasikan dengan perhitungan Arikunto (1998 : 246) berada pada kategori cukup baik sesuai dengan bentuk0bentuk partisipasi masyarakat dalam penggunaan alat kontrasepsi menurut Solekhan (2014: 152). Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa dalam meningkatkan partisipasi pasangan usia subur dalm penggunaan alat kontrasepsi telah dilakukan dengan berbagai upaya. Sedangkan hasil observasi diketahui bahwa partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi masih kurang mencapai target yang diharapkan. 3) Terdapat pengaruh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) terhadap partisipasi pasangan usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 57,19% artinya 57,19% partisipasi pasanagn usia subur dalam penggunaan alat kontrasepsi dipengaruhi oleh komunikasi petugas lapangan keluarga berencana (PLKB).]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM PASAR PANGANDARAN OLEH UPTD PARKIR DINAS PEKERJAAN UMUM, PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN ]]>
<![CDATA[TRI HASTUTI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1631.644 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2833
<![CDATA[Berdasarkan hasil penjajagan penulis di pasar Pangandaran, ternyata pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum belum dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum pasar Pangandaran? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum pasar Pangandaran? 3) Bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum pasar Pangandaran? Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebanyak 17 orang yang terdiri dari pegawai UPTD Parkir sebanyak 3 orang, koordinator lapangan sebanyak 1 orang, juru parkir sebanyak 4 orang dan perwakilan masyarakat sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik analisis data melalui langkah-langkah yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : 1) Pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum belum sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir. Berdasarkan hasil observasi diketahui pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum belum optimal. 2) Adanya hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Begitupula berdasarkan observasi diketahui bahwa adanya hambatan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum. 3) Adanya upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan kesadaran petugas maupun pengguna parkir serta memperbaiki dan melakukan penataan tempat parkir sehingga dapat digunakan dengan baik. Begitu pula berdasarkan observasi diketahui bahwa adanya upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan cara memperbaiki berbagai sarana parkir yang masih kurang memadai.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN ASET MILIK DAERAH OLEH KELURAHAN DI KELURAHAN KARANGPANIMBAL KECAMATAN PURWAHARJA KOTA BANJAR ]]>
<![CDATA[RUDI SHALAM]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2873.937 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2830
<![CDATA[Belum optimalnya pengelolaan aset milik daerah oleh kelurahan di Kelurahan Karang Panimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut: pengelolaan terhadap aset milik daerah masih kurang optimal. Aset berupa prasarana tidak dikelola dengan baik sesuai dengan peruntukannya masing-masing. Contohnya penggunaan kendaraan baik motor maupun mobil dinas banyak yang digunakan untuk keperluan pribadi bukan untuk keperluan kantor hal tersebut karena kurangnya pemahaman dari pengguna kendaraan tersebut. Tidak adanya jadwal yang pasti dan terencana untuk melakukan peninjauan aset milik daerah hanya berdasarkan laporan tertulis saja mengenai pengelolaan aset milik daerah hal tersebut berdampak pada langkah-langkah yang harus dilakukan mengenai penggunaan, pengawasan dan pengelolaan aset milik daerah tersebut tidak berjalan dengan baik. Contohnya kurangnya sumber daya pelaksana untuk melakukan peninjauan ke lapangan sehingga langkah-langkah yang seharusnya dilakukan tidak berjalan dengan baik. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, teknik pengelolaan data dilakukan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan terdiri dari observasi dan wawancara, sumber data penelitian ini terdiri dari 12 orang pegawai Kelurahan Karangpanimbal dan 10 orang tokoh masyarakat Kelurahan Karangpanimbal. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: pegelolaan aset milik daerah oleh Kelurahan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, belum berjalan dengan baik seperti tidak adanya operasional untuk pengelola aset. Hambatan-hambatan yang ditemukan, yaitu diindikasikan karena pengurus barang masih merangkap dengan bendahara pengeluaran sehingga terjadi ketumpangtindihan pelaksanaan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang di Kelurahan Karangpanimbal. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat diajukan saran bahwa sebaiknya meningkatkan perencanaan yang tepat, penganggaran yang akurat, dan pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) atas keberadaan aset milik daerah yang dipercayakan kepada pemegang aset di Kelurahan Karangpambal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.]]>
<![CDATA[KOMUNIKASI KEPALA DESA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN FISIK DI DESA KARYAMUKTI KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS ]]>
<![CDATA[YUDI YUDI]]>
<![CDATA[ Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 3 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Galuh Ciamis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (2446.524 KB)
|
DOI: 10.25147/moderat.v1i3.2835
<![CDATA[Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan komunikasi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Karyamukti Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. 2) Untuk mengetahui bagaimana komunikasi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Karyamukti Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. 3) Untuk mengetahui bagaimana komunikasi Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Karyamukti Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yang artinya suatu metode penelitian yang menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan menjelaskan daya yang diperoleh untuk kemudian di analisis sesuai dengan teori yang ada. Dengan teknik pengumpulan data adalah penelitian studi kepustakaan dan teknik studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Populasi penelitian 20 orang dengan jumlah sampel 20 orang dengan menggunakan teknik sampling insidental. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Karyamukti Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, diperoleh jawaban bahwa Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan telah melaksanakan semua yang terdapat dalam indikator dengan cukup, karena masih banyak kekurangan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa dan aparat pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sehingga masyarakat kurang berpartisipasi karena komunikasi yang dilakukan Kepala Desa kurang baik. 2) Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Komunikasi Kepala Desa diantaranya: Kepala Desa jarang mendekatkan diri dengan masyarakat kurang berbaur dengan mereka bukan hanya dapat berkomunikasi dalam acara-acara yang dilaksanakan oleh desa tapi bisa berkomunikasi dimana saja. 3) Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan komunikasi Kepala Desa adalah mendekatkan diri, mengajak dan mengundang masyarakat agar hadir dalam rapat/acara yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa yang tujuannya untuk mempererat tali silaturahmi agar Kepala Desa bisa berbaur dengan masyarakat.]]>
