cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dini Yuliani
Contact Email
diniasyari16@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
diniasyari16@gmail.com
Editorial Address
-
Location
Kab. ciamis,
Jawa barat
INDONESIA
Moderat
Published by Universitas Galuh
ISSN : 24423777     EISSN : 2622691X     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah MODERAT (Modern dan Demokratis) merupakan media publikasi Karya Tulis Ilmiah di bidang Ilmu Pemerintahan yang berada di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh dengan Nomor ISSN: 2442-3777 yang mempublikasikan hasil penelitian mahasiswa dan dosen, dengan fokus kajian Ilmu Pemerintahan. Jurnal ini terbit setiap tiga bulan sekali, yaitu: Februari, Mei, Agustus, dan November.
Arjuna Subject : -
Articles 17 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3, No 3 (2017)" : 17 Documents clear
STRATEGI DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA BARAT Fauzi, Lukman Munawar; Iryana, Asep Bambang
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.418 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.749

Abstract

Menuju pemerintahan daerah kelas dunia merupakan salah satu satu unsur dan alasan penting bagi pemerintahan Jawa Barat. Oleh karena itu berbagai program dan kegiatan di lingkup pemerintahan harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik seiring berbagai tantangan dan tuntutan kebutuhan Jawa Barat. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif  sudah selayaknya memperhatikan konsep-konsep baru sesuai dengan perkembangan zaman yang ada namun menjadi alasan penting untuk tetap juga sesuai dengan kaidah dan kondisisosial yang ada di Jawa Barat. Namun dalam realitanya masalah dan berbagai tantangan bagi Pemerintahan Jawa Barat sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya permasalahan pelayanan publik, dan belum optimalnya masalah pemerintahan lainnya dalam kondisi Ini mengisyaratkan bahwa program-program pemerintah belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya strategi pemerintahan Jawa Barat adalah Pertama, satu budaya organisasi pemerintah, meliputi : integritas, korupsi, kemampuan dan prestasi, pasar yang berkeadilan (market), kemudahan dalam  menyesuaikan ideology dan kepercayaan,  aktivitas dan peran pemerintah, perencanaan, kebijakan pemerintah, pertumbuhan stabilitas, kebijakan serta kemandirian dan pola pikir. Kata Kunci : Strategi Pemerintahan dan Dynamic Governance
SOSIALISASI KEBIJAKAN TAX AMNESTY OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIAMIS DI WILAYAH KECAMATAN CIAMIS KABUPATEN CIAMIS Restia, Dita Ayu
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.018 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.763

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena pengetahuan warga tentang tax amnesty masih kurang maka perlu sosialisasi tetapi proses sosialisasi yang dilakukan tidak secara terus menerus, sosialisasi belum membuat wajib banyak tergiur mengikuti tax amnesty, partisipasi masyarakat untu mengikuti sosialisasi  masih kurang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)bagaimana sosialisasi kebijakan tax amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? 2) apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis dalam sosialisasi kebijakan tax amnesty di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis? 3) bagaimana upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan sosialisasi kebijakan tax amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten  Ciamis? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analis. Informan dalam penelitian sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa sosialisasi kebijakan tax amnesty oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ciamis di wilayah Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis masih belum optimal, hal ini ditunjukan karena proses sosialisasinya belum dilaksanakan secara terus menerus tetapi hanya satu kali di setiap wajib pajak serta belum menyeluruh kesemua kalangan terbukti masih banyak yang belum mendapatkan sosialisasi, pelaksanaan sosialisasi secara langsung sebagian masyarakat sudah mendapatkan undangan tetapi masih banyak juga masyarakat yang tidak mendapatkan undangan ataupun tidak mendapatkan sosialisasi secara langsung, sosialisasi secara tidak langsung kurang maksimal karena masih ada masyarakat yang sulit memahami sosialisasi karena bahasa perpajakan yang sulit dimengerti. Hambatan-hambatannya yaitu kurangnya minat masyarakat untuk mengetahui dan mengikuti sosialisasi tax amnesty, kapasitas waktu serta sulit mendapatkan kesamaan waktu antara pegawai dengan wajib pajak menjadi factor penghambat sosialisasi. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yaitu dengan melakukan tax gathering, sosialisasi ke berbagai media masa, serta mendatangi langsung ke rumah wajib pajak tersebut.  Kata Kunci : Sosialisasi, Kebijakan Tax Amnesty, Kantor Pelayanan PajakPratama Ciamis. 
PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DI KELURAHAN HEGARSARI KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR TAHUN 2013 Permatasari, Furi Indah
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.405 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.754

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, meskipun telah terdaftar dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dikarenakan dengan alasan-alasan tertentu. Rumusan permasalahannya sebagai berikut : 1) Bagaimanakah partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari Kecamatan Pataruman Kota Banjar Tahun 2013? 2) Bagaimanakah hambatan-hambatan yang timbul dalam partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar Tahun 2013? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar Tahun 2013? Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengolahan/analisis data adalah reduksi data, penyajian data (data display) dan penari1zkan kesimpulan (conclusion drawing/verifikasi).Hasil penelitian menunjukan bahwa 1) Partisipasi  masyarakat dalam pemilihan Walikota di Kelurahan Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar Tahun 2013 secara umum sudah dapat terlaksana, namun masih terdapat beberapa indikator pelaksanaannya masih belum optimal. 2) Hambatan yang dihadapi berupa kurangnya kesadaran masyarakat, masyarakat tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan bekerja di luar daerah, masyarakat belum memiliki pemahaman keunggulan calon Walikota, kurang dapat mendapatkan kemudahan untuk mencari akses informasi terkait pemilihan Walikota, kepengurusan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak terdapat perubahan atau pergantian anggotanya, kurang adanya kerjasama khususnya antara Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan masyarakat. 3) Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemahaman masyarakat, mendata ulang masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih dan memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya di luar daerah,memberikan pemahaman penilaian atas berbagai keunggulan calon, memberikan kemudahan untuk mencari akses informasi terkait pemilihan walikota, upaya mendaftar untuk menjadi anggota penyelenggara pilkada,melakukan komunikasi dan pendekatan untuk menciptakan adanya kerjasama. Kata Kunci : Partisipasi, politik masyarakat, pemilihan walikota
PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS Darmawansyah, Rizwan
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.981 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.759

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang disebabkan karena peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis diduga belum dilaksanakan dengan baik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1).Bagaimana Peran Lembaga Pembemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis? 2).Bagaimana hambatan–hambatan dalam Peran Lembaga Pembemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis? 3).Bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan- hambatan yang timbul dalam Peran Lembaga Pembemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis?          Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriftif dengan pendekatan kualitatif dan dengan jumlah informan sebanyak 10 orang. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan meliputi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi.            Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1).Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis sudah dilaksanakan perannya dengan baik, hal itu terbukti sebanyak 53 jawaban dengan presentasi 66,00% menjawab semua indicator sudah dilaksanakan dengan baik, kemudian hanya 27 jawaban dengan presentase 34,00% jawaban semua indikator belum dilaksanakan dengan baik. 2). Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis antara lain yaitu: a). LPM dalam merencanakan pembangunan secara partisipatif di Desa Buniseuri belum punya wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, pemikiran/gagasan/ide yang dapat mempermudah merencanakan serta memprioritaskan kebutuhan pembangunan di Desa Buniseuri. 3). Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: a). Upaya LPM dalam merencanakan pembangunan secara partisipatif di Desa Buniseuri yaitu dengan membuat rembug warga minimal dua bulan satu kali.  Kata Kunci : Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
PERAN PETUGAS KESEHATAN PUSKESMAS LUMBUNG DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI IBU MENGENAI PEMBERIAN IMUNISASI BAYI DI DESA DARMARAJA KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS Maulana, Muhamad Nizar
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.636 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.750

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman para ibu akan pentingnya pemberian imunisasi pada balita, rendahnya keikutsertaan masyarakat untuk ikut program imunisasi, sebagian besar para ibu kurang memiliki kesempatan untuk hadir dalam kegiatan posyandu karena sibuk dengan pekerjaannya dan rendahnya kesadaran para ibu terhadap pentingnya kesehatan anaknya sehingga belum merupakan suatu kebutuhan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana peran Petugas Kesehatan Puskesmas Lumbung dalam upaya meningkatkan partisipasi ibu mengenai pemberian imunisasi bayi di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis? 2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Petugas Kesehatan Puskesmas Lumbung dalam upaya meningkatkan partisipasi ibu mengenai pemberian imunisasi bayi di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis? 3) Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi Petugas Kesehatan Puskesmas Lumbung dalam upaya meningkatkan partisipasi ibu mengenai pemberian imunisasi bayi di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis?.Metode penelitian yang di pakai adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka (literature study), studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa: 1) Peran Petugas Kesehatan Puskesmas Lumbung dalam upaya meningkatkan partisipasi ibu mengenai pemberian imunisasi bayi di Desa Darmaraja Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis secara umum telah dilaksanakan, namun demikian tedapat beberapa indikator yang pelaksanaannya belum dilaksanakan dengan baik. 2) Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa rendahnya sumber daya manusia, rendahnya tingkat ekonomi, adanya mitos kepercayaan dilingkungan masyarakat, minimnya fasilitas, kurang jelasnya informasi, kurangnya anggaran dan sumber dana dan kurang adanya kerjasama yang terjalin dengan pihak ketiga. 3) Upaya-upaya yang dilakukan yaitu memberikan kesempatan  dengan mengikutsertakan petugas pendidikan dan pelatihan, seminar dan worskhop, memberikan penjelasan dan bimbingan secara rutin pada ibu balita, menyediakan berbagai fasilitas berupa pedoman tentang imunisasi. Kata Kunci : Peran, Petugas Kesehatan, Partisipasi Ibu, Imunisasi Bayi
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NO 18 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PENERANGAN JALAN UMUM OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN PANGANDARAN Hastuti, Desi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.912 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.764

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi belum adanya fasilitas penerangan jalan umum yang memadai, belum banyaknya lampu penerangan jalan umum menuju jalan raya Cigugur, terhambatnya keselamatan, keamanan dan kelancaran mobil dan sepeda motor menuju jalan raya Cigugur. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 ?, 2) Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 ?, 3) Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 ?Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan jumlah informan 10 orang, (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 1 orang, Staf Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 3 orang, Kepala Desa Cigugur 1 orang, Kepala Desa Cimindi 1 Orang, masyarakat Kecamatan Cigugur 4 orang), adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum belum dilaksanakan dengan baik. Hambatan yang dihadapi berupa kurangnya bersosialisasi mengenai kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan, kurang memiliki pemahaman atas tujuan kebijakan, kurang mempunyai sumberdaya yang memadai. Sementara itu upaya yang dilakukan berupa memahami kejelasan tujuan dan sasaran kebijakan dengan memperbanyak sosialisasi dengan pihak yang terlibat, memiliki pemahaman dan ditungtut untuk memahami isi perda, meningkatkan/memperbanyak sumberdaya manusia dengan merekrut pegawai lulusan S1. Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 18 Tahun 2015, Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum
PELAKSANAAN TUGAS PELAKSANA DISTRIBUSI RASKIN DI DESA SIDAHARJA KECAMATAN LAKBOK KABUPATEN CIAMIS Ratnawati, Dewi Ayu
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3, No 3 (2017)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.635 KB) | DOI: 10.25147/moderat.v3i3.755

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksana distribusi raskin yang kurang memeriksa kondisi kelayakan beras, kemudian terjadinya ketidaksesuaian masyarakat penerimaraskin, dan tim pelaksana raskin masih belum tepat dalam melakukan pembayaran ke Kecamatan.Berdasarkan uraian permasalahan di atas, selanjutnya untuk membatasi masalah yang diteliti penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah pelaksanaan tugas pelaksana distribusi raskin di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?2) Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pelaksana distribusi raskin dalam melaksanakan tugasnya di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis? 3) Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaksana distribusi raskin untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugasnya di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Dalam penelitian ini yang menjadi informan sebanyak 11 orang yang terdiri dari pegawai Desa Sidaharja, petugas pelaksana distribusi raskin dan pengurus distribusi raskin. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Studi lapangan (observasi dan wawancara). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Tugas Pelaksana Distriusi Raskin Di Desa Sidaharja Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamismasih belum bekerja secara optimal. Hambatan yang dihadapi berupapelaksana kurang memeriksa kelayakan beras dan ketidaksesuaian data masyarakat penerima raskin, kemudian masih terjadinya keterlambatan dalam pembayaran ke Kecamatan. Adapun upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu dengan mengevaluasi antar kinerja pelaksana distribusi raskin untuk memperbaiki hasil kerja kedepannya. Kata Kunci :Pelaksanaan Tugas, Pelaksana Distribusi Raskin

Page 2 of 2 | Total Record : 17

 1   2 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 4 (2020) Vol 6, No 3 (2020) Vol 6, No 2 (2020) Vol 6, No 1 (2020) Vol 5, No 4 (2019) Vol 5, No 3 (2019) Vol 5, No 2 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 5, No 1 (2019) Vol 4, No 4 (2018) Vol 4, No 3 (2018) Vol 4, No 2 (2018) Vol 4, No 1 (2018) Vol 3, No 4 (2017): - Vol 3, No 3 (2017) Vol 3, No 2 (2017) Vol 3, No 1 (2017) Vol 2, No 4 (2016) Vol 2, No 3 (2016) Vol 2, No 2 (2016) Vol 2, No 1 (2016) Vol 1, No 4 (2015) Vol 1, No 3 (2015) Vol 1, No 2 (2015) Vol 1, No 1 (2015) More Issue