Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[Tanggung Jawab Konsorsium Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal ]]>
<![CDATA[Nur Huda Sulaeman]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (953.339 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i2.10954
<![CDATA[Konsorsium asuransi penyingkiran kerangka kapal merupakan kumpulan sejumlah perusahaan asuransi kerugian sebagai satu kesatuan yang terdiri dari ketua dan anggota yang dibentuk berdasarkan perjanjian sebagai Penanggung Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal termasuk tanggung jawab polusi. Produk asuransi ini timbul sebagai akibat adanya peraturan dari pemerintah yang mewajibkan pemilik kapal untuk menyingkirkan kerangka kapalnya yang tenggelam dan kewajiban mengasuransikan kapal yang berukuran sama atau lebih 35 GT (Gross Tonnage) dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau asuransi perlindungan dan ganti rugi. Konsorsium dibentuk untuk memudahkan pemilik kapal melaksanakan aturan dari pemerintah sekaligus mendorong peningkatan kapasitas asuransi dalam negeri guna memenuhi kebutuhan pertanggungan asuransi dalam negeri. Di sisi lain, OJK memiliki rencana untuk mengembangkan polis Protection & Indemnity Indonesia. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Konsorsium merupakan salah satu bentuk gabungan usaha yang telah diakui eksistensinya di Indonesia. Karakteristik konsorsium asuransi menyerupai persekutuan perdata (maatschap) sebab konsorsium bukanlah badan hukum melainkan hanya merupakan perjanjian kerja sama untuk melakukan pertanggungan bersama dan para pihak bersama-sama mengelola risiko yang menjadi tanggungan bersama sesuai kuota share yang disepakati di dalam kontrak. Perusahaan akan mengganti kerugian Tertanggung terhadap kewajiban-kewajiban, biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran yang sah sesuai kelas asuransi yang terjadi sehubungan dengan operasi kapal milik Tertanggung yang timbul dari peristiwa-peristiwa yang terjadi selama periode pertanggungan. Kata Kunci: Konsorsium, Asuransi, Kerangka kapal]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sebagai Pemegang Polis Asuransi Profesi ]]>
<![CDATA[Iswahyudi Adipradana]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.243 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i2.10101
<![CDATA[Perlindungan hukum bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pemegang polis asuransi profesi AJB Bumiputera 1912 adalah pada tahap sebelum adanya transaksi dimana AJB Bumiputera 1912 pengenalan dan penawaran terhadap produk asuransi tanggung gugat profesi kepada PPAT selaku calon tertanggung dengan menyampaikan informasi mengenai produk asuransi tersebut secara jujur, jelas, akurat dan tidak menyesatkan. Pada tahap transaksi adalah tahap telah terjadi kesepakatan antara PPAT dengan pihak AJB Bumiputera melalui ditandatanganinya perjanjian atau polis asuransi yang telah dibuat sepihak (perjanjian baku) oleh AJB Bumiputera, sehingga menimbulkan hubungan hukum diantara kedua belah pihak. Pada tahap pasca transaksi, adalah tahap penyelesaian sengketa antara pihak AJB Bumiputera 1912 dengan PPAT sebagai pemegang polis. Penyelesaian sengketa antara AJB Bumiputera 1912 dengan PPAT jika terjadi perselisihan maka diselesaikan secara damai atau musyawarah, apabila perselisihan tidak dapat dicapai, maka PPAT dapat memilih salah satu penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia, Arbitrase dan pengadilan. Asuransi dalam menilai pertanggungan atas kerugian yang dialami PPAT ditentukan oleh aktuaria dengan mempertimbangkan segala aspek terkait risiko-risiko dan keadaan konsumen. Terdapat juga underwriter yang bertugas untuk menentukan besaran nilai premi berdasarkan risiko yang akan ditanggung, dan adjuster yang bertugas sebagai menentukan nilai ganti rugi terhadap klaim yang diajukan tertanggung atas suatu objek asuransi yakni tindakan/perbuatan PPAT dalam menjalankan profesinya sesuai dengan ketentuan polis asuransi.]]>
<![CDATA[Jual Beli Bitcoin di Indodax.com. Dalam Perspektif Syariah ]]>
<![CDATA[Zidna Aufima]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.549 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i2.9702
<![CDATA[Penggunaan Bitcoin sebagai mata uang atau alat pembayaran dilarang oleh Bank Indonesia. Namun, Bitcoin sebagai obyek jual beli yang berbentuk aset digital atau barang tidak berwujud diperjualbelikan di indodax.com. Metode yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa hukum jual beli Bitcoin di indodax.com dalam perspektif syariah adalah dilarang karena dalam fikih, akad jual beli Bitcoin di indodax.com. termasuk akad yang fasid karena Bitcoin mengandung unsur gharar, maysir, syubhat, dan dharar sebagai obyek jual beli sehingga melanggar ketentuan syariah. Seharusnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang Bitcoin.]]>
<![CDATA[Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Dalam Pemberesan Harta Pailit ]]>
<![CDATA[RAISA INAYATI]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.433 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i2.9283
<![CDATA[Kepailitan pada hakikatnya akan mengubah status cakap dari subjek hukum yang bersangkutan yaitu si debitor dalam pengurusan harta pailitnya, maka dalam prosesnya harus mengikuti syarat dan prosedur tertentu sehingga dinyatakan pailit dengan berdasarkan suatu keputusan hakim. Akibat putusan pernyataan pailit terhadap debitor yang mendasar tersebut akan menjadi suatu pijakan persoalan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana para kreditor mendapatkan hak-haknya dari debitor pailit dan siapakah yang akan mengurus pembagian harta debitor pailit tersebut. Terhadap pernyataan ini, dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur bahwa yang berhak melakukan itu adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator. Membagi harta pailit merupakan bagian akhir dari proses kepailitan. Dalam penulisan ini dapat diketahui mengenai peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilaksanakan oleh Kurator/Balai Harta Peninggalan.]]>
<![CDATA[Personal Data Protection Law Used in Mobile Phone Sim Card Registration in Indonesia ]]>
<![CDATA[mahendri putri sholichah]]>;
<![CDATA[Dewi Rumaisa]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (307.267 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i2.9434
<![CDATA[The growths of technology make the privacy of personal information become an important issue in most countries, including Indonesia. Utilization of personal data is common things in most of our activity within the cyberspace and in this case, even the advancement of technology cannot neglect the privacy of personal information. The abusing of the data record, especially the data that belongs to the personal data category, the information that exists within this data could go to the public when it is leaked. One of the cases related to the personal data abuse is registration of thirty mobile phone SIM cards using one person’s personal information without the consent of personal information owner. This paper explains about personal data cases related to the mobile phone SIM card registration, and from this case, some issues about the abusing of personal data will be taken as an example to give consideration for legislating personal data protection. Moreover, this paper also explores the purpose of personal data collection, sensitive data collection, limitation of data collection, storage of collected personal data, transfer of collected personal data, and deletion of collected personal data. This paper convinces the urgency drafting of personal data protection law for country likes Indonesia. Therefore it is hoped that this paper will become one of many considerations for the Indonesian government to include personal data protection law into their national legislation program and legislate the personal data protection law in recent times.]]>
<![CDATA[Kebijakan Hak Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Bagi Orang Asing ]]>
<![CDATA[Noer Sida]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.764 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i2.9602
<![CDATA[Penduduk yang berada di Indonesia tidak hanya warga negara Indonesia akan tetapi juga terdapat orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia dengan berbagai latar belakang dan alasan. Keberadaan orang asing tersebut tentunya memerlukan rumah tempat tinggal atau hunian untuk bernaung selama di Indonesia. Sehingga diperlukan kebijakan yang memberikan kepastian hukum serta kemudahan dalam pemberian pelayanan maupun izin meperoleh hak atas tanah untuk rumah tempat tinggal atau hunian bagi orang asing. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kebijakan terkait hak orang asing memiliki rumah tinggal di Indonesia, melalui pendekatan yuridis normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia dan juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum beberapa negara ASEAN terkait hak orang asing memiliki rumah tinggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperkenankan bagi orang asing untuk memiliki rumah tinggal di atas tanah hak pakai di Indonesia dengan berbagai persyaratan dan pembatasan, hal serupa juga diterapkan oleh mayoritas negara ASEAN yang lain.]]>
<![CDATA[Perkawinan Sirri di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan ]]>
<![CDATA[AVISENA AULIA ANITA]]>;
<![CDATA[FELISA HARYANTI]]>;
<![CDATA[DIAH ASTRI ELLISA]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (45.24 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i2.9759
<![CDATA[Undang-Undang perkawinan dibentuk untuk mengatur pergaulan hidup manusia yang sempurna, bahagia dan kekal didalam suatu rumah tangga. Sehingga dalam melaksanakan perkawinan pun harus berdasarkan menurut aturan perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No 1 Tahun 1974, dimana harus sah berdasarkan hukum agama dan hukum negara. Apabila tidak dilakukan secara sah maka dampaknya adalah pada pihak perempuan (istri) dan keturunannya, selain it apabila terjadi perceraian, maka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun, karena hanya sah di mata agama, misalnya “Kawin Sirri”. Karena banyaknya praktik kawin sirri, maka sudah sepatutnya perlu ada pengawasan lebih lanjut dan penjelasan lebih mengenai kawin sirri. Salah satu yang penulis angkat yaitu mengenai praktik perkawinan sirri yang terjadi di suatu daerah di Kabupaten Pasuruan. Tujuan penulisan ini, untuk membantu memberikan gambaran serta realita yang ada akan dampak dari perkawinan sirri tersebut, dengan didukung penelitian lapang serta pendekatan konseptual untuk memudahkan penulisan ini.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Pembeli Satuan Rumah Susun yang Berbentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Apartemen Puncak Permai) ]]>
<![CDATA[Conan Budi Wijaya]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (309.71 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i2.9862
<![CDATA[Saat ini kebutuhan akan perumahan di kota-kota besar semakin meningkat. Pengembang sering memasarkan flat sebelum flat selesai. Dalam hal ini, perjanjian yang mengikat untuk penjualan dan pembelian diperlukan yang membentuk dasar dari perjanjian antara pengembang dan pembeli. Perjanjian yang mengikat untuk penjualan dan pembelian perlu ditinjau ulang untuk validitasnya dan bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli. ]]>
<![CDATA[Keabsahan Kontrak Konstruksi dalam aspek kerjsama Pengelolaan Aset Daerah antara pemerintah dan swasta ]]>
<![CDATA[Muhammad Zainal Abidin]]>
<![CDATA[ Notaire Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.116 KB)
|
DOI: 10.20473/ntr.v1i2.10219
<![CDATA[Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, pemegang hak tanggungan dapat melakukan eksekusi atas obyek hak tanggungan tanpa persetujuan dari debitor terlebih dahulu (Parate Executie) dan tanpa memerlukan fiat pengadilan yaitu dengan penjualan melalui lelang, sehingga memberikan kemudahan kepada pemegang hak tanggungan untuk memperoleh pelunasan piutangnya dari debitor. Namun dalam pelaksanaannya seringkali menemui hambatan dalam pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut dikarenakan ada gugatan dari debitor yang menghambat proses lelang maupun pada saat pengosongan obyek lelang dimana pemenang lelang sudah ditentukan dan risalah lelang sudah diterbitkan. Gugatan tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum karena menganggap proses lelang tidak sah ataupun nilai limit terlalu rendah dan berbagai alasan lain. Permasalahan hukum yang kemudian timbul adalah pertama bagaimana mekanisme pelaksanaan lelang eksekusi oleh bank berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan ketika ada gugatan dari debitor dan yang kedua bagaimana bentuk perlindungan kreditur pemegang Hak Tanggungan bilamana ekseskusi lelang Hak Tanggungan dibatalkan karena adanya gugatan dari debitor. guna menjawab isu hukum yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini digunakan metode penelitian hukum, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab semua isu hukum yang dihadapi.berkaitan dengan permasalahan pertama pelaksanaan eksekusi lelang berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan dapat dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan bantuan pejabat lelang kelas I tanpa membutuhkan persetujuan pihak debitor sedangkan perlindungan bagi pihak kreditor adalah kemudahan dalam melaksanakan eksekusi hak tanggungan tersebut dengan adanya ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan tersebut, karena risalah lelang sendiri merupakan sebuah akta otentik yang dapat dijadikan dasar untuk balik nama objek hak tanggungan yang dilelang tersebut. ]]>
