cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
Notaire@fh.unair.ac.id
Phone
0315023151
Journal Mail Official
Notaire@fh.unair.ac.id
Editorial Address
Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Notaire
Published by Universitas Airlangga
ISSN : -     EISSN : 26559404     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The name e-Journal (Notaire) is taken from French which means Notary. The Notaire name is also an acronym of Kenotariatan Airlangga E-Journal (The Airlangga E-Journal Notary). The name selection is based on the specificity of this journal as a journal belonging to the Master Program of Master of Notary of Airlangga University. This journal was established as a means for students of the Master Program of Notary in particular and the academic community in general to share ideas and ideas related to legal issues in the field of notary.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 9 No. 1 (2026): NOTAIRE" : 8 Documents clear
Perbandingan Penyelesaian Kredit Macet KPR FLPP antara Bank BRI Cabang Purwodadi dan Bank BTN Cabang Purwodadi Hanyndra, Divara Aqila
Notaire Vol. 9 No. 1 (2026): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v9i1.79928

Abstract

Kebutuhan akan perumahan terus meningkat, sementara keterbatasan lahan menyebabkan harga tanah dan bangunan melambung tinggi, memunculkan kesenjangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Pemerintah kemudian menghadirkan program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagai bentuk dukungan pembiayaan perumahan dengan bunga rendah. Bank BRI Cabang Purwodadi dan Bank BTN Cabang Purwodadi merupakan bank pelaksana KPR FLPP di Kabupaten Grobogan. Faktanya terjadi risiko kredit macet akibat wanprestasi debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit pada KPR FLPP di Bank BRI Cabang Purwodadi dan Bank BTN Cabang Purwodadi serta membandingkan penyelesaian kredit macet yang diterapkan di kedua bank tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, yakni gabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris, dengan menelaah penerapan peraturan, kodifikasi, serta praktik perjanjian. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian KPR FLPP mengacu pada POJK Nomor 42/POJK.03/2017 dengan penyesuaian terhadap karakteristik program KPR FLPP melalui dua prosedur yaitu persetujuan kredit dan perjanjian kredit. Penyelesaian kredit macet di kedua bank memiliki kesamaan yaitu pendekatan persuasif, tanpa penyelamatan kredit, serta penyelesaian melalui alih debitur dan eksekusi objek jaminan sesuai UUHT. Perbedaannya terletak pada pola pengikatan jaminan, BRI menggunakan SKMHT yang ditingkatkan ke APHT, sedangkan BTN hanya menggunakan SKMHT dengan tambahan buy back guarantee sebagai alternatif penyelesaian kredit macet.
Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Peralihan Hak Atas Tanah Hibah dan Waris Muhammad Asrul Maulana; Henin Dyah Syafrina; Ni Ketut Indhira Maharani; Paskah Febiola Dwi Gonstary; Rizqi Puspita Sari
Notaire Vol. 9 No. 1 (2026): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v9i1.80649

Abstract

Penelitian ini membahas penolakan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan atas peralihan hak atas tanah melalui hibah dan waris. Metode penelitian menggunakan normatif dengan statute approach dan conceptual approach. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait standar penilaian penerimaan atau penolakan SKB, terutama dalam aspek kelengkapan administrasi, NJOP, status SPT, dan kendala bagi pewaris tanpa NPWP. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, menurunkan kepatuhan pajak, serta membuka peluang penyalahgunaan diskresi pejabat pajak. Sebagai saran, diperlukan pedoman teknis yang jelas, harmonisasi standar antar-KPP, digitalisasi prosedur, serta mekanisme keberatan yang transparan agar tercipta kepastian hukum dan keadilan fiskal.
Beyond Prohibition: A Proposal for an International Treaty on Parental Readiness to Safeguard Child Welfare Tarmidi, Maximillian Kenas
Notaire Vol. 9 No. 1 (2026): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v9i1.82146

Abstract

Globalization has accelerated the erosion of traditional social structures, creating a vacuum where the welfare of children is increasingly precarious. This new landscape presents dual threats: the normalization of "free sex" and unstructured relationships which can lead to unstable family environments, and the reactionary persistence of child marriage, often a consequence of socioeconomic instability amplified by global pressures. Both phenomena critically endanger a child's fundamental right to a secure and nurturing upbringing. Current international human rights law, however, remains largely reactive, addressing harm only after it has occurred. This research posits a radical but necessary evolution of human rights doctrine: a proactive framework legally mandating parental readiness. It argues that for the "welfare of the child" to be a meaningful legal standard, it must be guaranteed before conception and birth. The author proposes an international treaty, or a new protocol to the Convention on the Rights of the Child (CRC), that establishes clear, universal prerequisites for legal marriage and parenthood. These prerequisites would be twofold: a minimum level of educational attainment to ensure cognitive and emotional maturity, and a verifiable minimum threshold of financial stability to guarantee the provision of a child's basic needs. This is not a limitation on freedom, but a fulfillment of a collective duty to ensure that every child is born into a world of opportunity, not disadvantage. This framework reframes child welfare as the paramount human right, a right that society has the obligation to proactively secure.
Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Kenotariatan Pada Tahap Penyelidikan Dan Penyidikan Di Kabupaten Magelang Sulthan Rafii Satria; Sigid Riyanto
Notaire Vol. 9 No. 1 (2026): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v9i1.82806

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan penerapan serta problematika keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana kenotariatan pada tahap penyelidikan dan penyidikan di Kabupaten Magelang. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang bersifat deskriptif dengan memadukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dengan Notaris E dan Notaris A di Kabupaten Magelang serta penyidik Polresta Magelang, Majelis Kehormatan Notaris, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, serta akademisi dan praktisi kenotariatan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai penerapan keadilan restoratif dalam konteks kenotariatan. Penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana kenotariatan di Kabupaten Magelang dapat dilakukan pada tahap penyelidikan dan penyidikan dengan adanya pertimbangan faktor yuridis, sosial, psikologis, serta faktor kerugian dan pemulihan. Secara yuridis, syarat formil dan materiil sesuai Perpol Nomor 8 Tahun 2021 harus dipenuhi, sementara secara sosial dan psikologis diperlukan dukungan lingkungan, penyesalan pelaku, dan kesediaan korban untuk berdamai serta pengembalian keadaan semula dengan mengganti kerugian. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi problematika yuridis, prosedural dan fasilitasi serta efisiensi waktu seperti ketidaksesuaian Pasal 263 KUHP dengan Pasal 13 UU Jabatan Notaris, kurangnya koordinasi dengan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah, serta minimnya mediator ahli. Meski demikian, keadilan restoratif tetap efektif, efisien, dan humanis dalam memulihkan keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris.
Reposisi Organisasi Notaris dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan dengan Mengkaji UUJN dan Permenkum 24 Tahun 2025 Salsabila Khairunnisa
Notaire Vol. 9 No. 1 (2026): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v9i1.82985

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan organisasi notaris berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta Permenkum Nomor 24 Tahun 2025 tentang Organisasi Notaris, khususnya terkait statusnya sebagai perkumpulan privat, kemungkinan kedudukannya sebagai organ negara, serta dampak hukumnya dalam sistem kenotariatan Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis melalui penelusuran Staatsblad 1870 Nomor 64. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap undang-undang, peraturan menteri, literatur hukum, dan dokumen resmi terkait, kemudian dianalisis menggunakan teknik interpretasi hukum secara sistematis dan historis. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya pergeseran karakter organisasi notaris dari perkumpulan privat menuju entitas yang menyelenggarakan sebagian fungsi publik, meskipun tidak memenuhi unsur sebagai organ negara. Peran organisasi semakin diperkuat melalui ketentuan Permenkum 24 Tahun 2025 yang memberikan kewenangan dalam pembinaan, pengawasan, dan administrasi profesi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa organisasi notaris memiliki kedudukan hibrid sebagai quasi public body yang memadukan unsur privat dan publik, serta menimbulkan konsekuensi hukum yang mengikat bagi seluruh notaris dalam menjalankan jabatannya.
Legalitas dan Penegakan Hukum Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Penyewaan Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel Pambudi, Ardelia Zahra Ratna; Indrawati; Rr. Herini Siti Aisyah
Notaire Vol. 9 No. 1 (2026): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v9i1.84895

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan penegakan hukum pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas penyewaan tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel. Metode penelitian yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah ialah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif dengan negara Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas formal meliputi wewenang dan prosedur pemungutan PBJT tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam aspek legalitas substansial masih terdapat beberapa celah hukum, seperti kekosongan hukum mengenai salah satu objek PBJT, yaitu kondominium hotel, juga pemungutan yang belum menjangkau transaksi yang dilakukan di platform digital, selain itu, adanya Permendagri No. 15/2024 yang memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk tetap memungut pajak meskipun objek ilegal atau tidak memiliki izin. Hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakabsahan pemungutan PBJT terhadap objek ilegal dan memperlemah penegakan hukum. Sebagai dasar preskripsi, perbandingan dengan Belanda menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak atas penyewaan akomodasi jangka pendek sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, kewajiban pelaporan transaksi oleh platform digital, serta mekanisme pemblokiran iklan tanpa nomor registrasi, yang dapat menjadi rujukan bagi Indonesia.
Independensi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Bank Milik Negara Di Indonesia Sofie Indah Tricahyani; Dian Afrilia; Helena Primadianti
Notaire Vol. 9 No. 1 (2026): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v9i1.85617

Abstract

Bank milik negara (BUMN Bank) memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional dan mendorong pembangunan ekonomi. Namun, peran ganda pemerintah sebagai pemilik dan sekaligus regulator sering kali memunculkan konflik kepentingan yang berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan terhadap bank-bank tersebut. Untuk menjamin tata kelola yang baik dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang maupun moral hazard, dibutuhkan sistem pengawasan yang benar-benar independen, profesional, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis independensi pengawasan terhadap bank milik negara dalam perspektif hukum di Indonesia. Fokus utama diarahkan pada pengkajian terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen yang diberi mandat untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara struktural, OJK memang dibentuk sebagai lembaga independen. Namun dalam pelaksanaannya, independensi tersebut masih menghadapi tantangan, baik dari sisi intervensi politik, konflik kepentingan akibat kepemilikan saham oleh negara, maupun tekanan dari dalam industri keuangan itu sendiri. Studi ini juga menyoroti pembelajaran dari kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebagai bukti lemahnya pengawasan di masa lalu yang tidak dijalankan secara objektif dan profesional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integritas kelembagaan dan reformasi sistem pengawasan agar pengawasan terhadap bank BUMN benar-benar mampu menjamin stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen secara optimal.
Asas Proporsionalitas dalam Non-Compete Clause pada Perjanjian Kerja Ricky Wijaya Gunawan; Ghansham Anand; Lanny Ramli; Gianto Al Imron
Notaire Vol. 9 No. 1 (2026): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan asas proporsionalitas sebagai dasar penilaian sah atau tidaknya non-compete clause dalam perjanjian kerja serta relevansinya dalam pembatalan atau pemutusan klausul tersebut. Permasalahan timbul karena tidak adanya pengaturan khusus terkait non-compete clause dalam hukum Indonesia sehingga menimbulkan pertentangan antar putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asas proporsionalitas yang seharusnya diterapkan dalam perancangan non-compete clause pada perjanjian kerja di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas proporsionalitas berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai kewajaran pembatasan hak pekerja melalui pertukaran hak dan kewajiban yang adil. Penerapan asas ini menuntut adanya kepentingan bisnis yang sah, pembatasan waktu dan wilayah yang wajar, relevansi jabatan pekerja, investasi pemberi kerja, serta pemberian kompensasi finansial. Pelanggaran terhadap asas proporsionalitas dapat mengakibatkan non-compete clause pada perjanjian kerja tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum berdasarkan syarat sahnya perjanjian. Pengaturan non-compete clause pada perjanjian kerja di Jerman mencerminkan asas proporsionalitas yang lebih seimbang melalui kewajiban kompensasi dan pembatasan yang rasional. Terdapat urgensi pengaturan khusus non-compete clause pada perjanjian kerja untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak pekerja, dan keadilan kontraktual dalam hubungan kerja.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2026 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2026): NOTAIRE Vol. 8 No. 3 (2025): NOTAIRE Vol. 8 No. 2 (2025): NOTAIRE Vol. 8 No. 1 (2025): NOTAIRE Vol. 7 No. 3 (2024): NOTAIRE Vol. 7 No. 2 (2024): NOTAIRE Vol. 7 No. 1 (2024): NOTAIRE Vol. 6 No. 3 (2023): NOTAIRE Vol. 6 No. 2 (2023): NOTAIRE Vol. 6 No. 1 (2023): NOTAIRE Vol. 5 No. 3 (2022): NOTAIRE Vol. 5 No. 2 (2022): NOTAIRE Vol. 5 No. 1 (2022): NOTAIRE Vol. 4 No. 3 (2021): NOTAIRE Vol. 4 No. 2 (2021): NOTAIRE Vol. 4 No. 1 (2021): NOTAIRE Vol. 3 No. 3 (2020): NOTAIRE Vol. 3 No. 2 (2020): NOTAIRE Vol. 3 No. 1 (2020): NOTAIRE Vol. 2 No. 3 (2019): NOTAIRE Vol. 2 No. 2 (2019): NOTAIRE Vol. 2 No. 1 (2019): NOTAIRE Vol. 1 No. 2 (2018): NOTAIRE Vol. 1 No. 1 (2018): NOTAIRE More Issue