cover
Contact Name
Nurzamzam
Contact Email
zamzam.law@gmail.com
Phone
+6285242942361
Journal Mail Official
bolrev.borneo@gmail.com
Editorial Address
Jalan Amal Lama No 1 Tarakan Kalimantan Utara
Location
Kota tarakan,
Kalimantan utara
INDONESIA
Borneo Law Review Journal
ISSN : 25806750     EISSN : 25806742     DOI : https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i2
Core Subject : Social,
Jurnal Borneo Law Review is the Journal of Legal Studies that focuses on law science. The scopes of this journal are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights and International Law. All of focus and scope are in accordance with the principle of Borneo Law Review.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
Search results for , issue "Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023" : 8 Documents clear
PERALIHAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH MELALUI LELANG DI INDONESIA Ismi Putri, Oriza Imanda Pratama; Ulfatun Najicha, Fatma
Borneo Law Review Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i2.4657

Abstract

Abstrak Peralihan kepemilikan hak atas tanah melalui lelang merupakan kegiatan yang sudahtidak asing lagi di Indonesia. Melalui peralihan kepemilikan ini, hak atas tanah yangawalnya dikuasai penuh oleh pemilik tanah kemudian berganti kepada pemenanglelang atas hak milik tanah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuiprosedur peralihan kepemilikan hak atas tanah melalui lelang dan kepastian hukumperalihan kepemilikan hak atas tanah melalui lelang. Adapun hasil penelitian iniadalah tata cara peralihan hak melalui lelang diatur didalam Pasal 41 PeraturanPemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 PeraturanMenteri Agraria atau Kepala BPN No 3 Tahun 1997 jo. PMK Keuangan Nomor213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam lelang, seseorangyang berani membeli dengan harga yang tertinggi, itulah pemenangnya. Kemudianmengenai kepastian hukum peralihan kepemilikan hak atas tanah melalui lelang inisudah diatur didalam Vendu Reglement, yang menyatakan bahwa pemenang lelangberhak memperoleh kutipan risalah lelang sebagai akta jual beli objek lelang. Kata kunci : kepastian hukum; lelang; peralihan hak milik atas tanah.
SINERGI TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI ERA DIGITAL Shakira, Alma Mahesti; Najicha, Fatma Ulfatun
Borneo Law Review Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i2.4663

Abstract

AbstrakArtikel ini membahas pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam pendidikankewarganegaraan di era digital. Integrasi teknologi informasi dalam pendidikandapat meningkatkan akses, memungkinkan pembelajaran yang lebih menarik, danmendukung pemahaman konsep-konsep kewarganegaraan. Media sosial, sepertiTikTok, juga dapat digunakan sebagai alat efektif untuk menyebarkan informasipendidikan kewarganegaraan kepada generasi muda. Namun, ada tantangan sepertikesenjangan akses dan literasi digital yang perlu diatasi. Pemanfaatan teknologiinformasi juga memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan demokrasi,termasuk perluasan partisipasi dan penyebaran hoaks. Oleh karena itu, literasi digitalyang kuat sangat penting dalam memanfaatkan teknologi informasi dengan bijakdalam pendidikan kewarganegaraan dan proses demokrasi.Kata kunci: Teknologi Informasi; Pendidikan Kewarganegaraan; Era Digital AbstractThis article discusses the importance of using information technology in civic educationeducation in the digital era. The integration of information technology in education canimprove access, enable more engaging learning and support the understanding of civicconcepts. Social media, such as TikTok, can also be used as an effective tool todisseminate civic education information to the younger generation. However, there arechallenges such as access gaps and digital literacy that need to be addressed. The use of information technology also has both positive and negative impacts in democratic life, including the expansion of participation and the spread of hoaxes. Therefore, strong digital literacy is essential in utilizing information technology wisely in civic education. wisely in civic education and the democratic process.Keywords: Information Technology; Civic Education; Digital Age
KEBIJAKAN DIGITALISASI PENYIARAN TERHADAP KESIAPAN MASYARAKAT MENGHADAPI MIGRASI DIGITAL : FAKTOR PENGHAMBAT ANALOG SWITCH OFF Suci Maharani, Asari; Subhandi Bakhtiar, Handar
Borneo Law Review Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i2.4658

Abstract

Abstract This article discusses broadcasting digitization policies on community readiness and the inhibiting factors for the Analog Switch Off (ASO) policy. The purpose of this research is to know the principles that support the implementation of ASO and also to describe the community's readiness in dealing with this broadcasting migration. This study uses empirical legal research methods using a quantitative approach with a descriptive type. This research also uses a statutory approach (statue approach) such as Law no. 32 of 2002 concerning Broadcasting to Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. Collecting data in this study using literature and online surveys. Where the literature study is intended to find information related to the migration policy of digital television broadcasting. Meanwhile, an online survey was conducted to obtain an overview of the community's readiness to face digital broadcasting migration. The results of this study show the relationship between community readiness in broadcasting migration and the current ASO policy. Keywords: Broadcasting Digitalization; Analog Switch Off; Set Up Box; CommunityAbstrakArtikel ini membahas mengenai kebijakan digitalisasi penyiaran terhadap kesiapanmasyarakat serta faktor penghambat kebijakan Analog Switch Off (ASO). Adapunpenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui regulasi yang mendukung penyelenggaraan ASO dan juga gambaran kesiapan masyarakat dalam menghadapimigrasi penyiaran ini. Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian hukumempiris yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) seperti UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran hingga UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Data pada penelitian ini didapatkan dengan menggunakan studi pustaka dan survei online. Dimana studi pustaka dimaksudkan untuk mencari informasi terkait kebijakan migrasi penyiaran televisi digital. Sedangkan survei online dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kesiapan masyarakat dalam menghadapi migrasi penyiaran digital. Hasil dari penelitian ini menunjukan relasi antara kesiapan masyarakat dalam migrasi penyiaran terhadap kebijakan ASO saat ini. Kata Kunci: Digitalisasi Penyiaran; Analog Switch Off; Set Up Box; Masyarakat
EKSISTENSI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENANGANI TAKE OVER MOBIL SECARA ANGSURAN Febrianti, Resha; Adawiyah, Rabiatul; Nurani, Muhammad Fahmi; Hidayatullah, Muhammad Syarif
Borneo Law Review Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i2.4664

Abstract

AbstractInteresting problem in this study discuss settlement efforts default if the collateralobject has been transferred to a third party. Associated with way of guaranteeing inthe a motor vehicle financing agreement, it is inseparable from possible risks that mayoccur, such as take over to a third party without creditor’s knowledge. This study aimsto identify and analyse the role and constraints of the Consumer Dispute ResolutionAgency (BPSK) in handling car take over instalments (analysis of decision number06/PT/BPSK.BJM/IV/2022). This type of research uses qualitative methods with caseresearch (study case). The object of this research in the office staff of the ConsumerDispute Resolution Agency (BPSK) City of Banjarmasin. The data sources used areinterview results and secondary data. Then do the analysis to draw conclusion. Theresult of this study indicate that in carrying out its duties and authorities the role ofthe Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) is towards efforts legal protectionregarding car take over in Decision Number 6/PT/BPSK.BJM/IV/2022 is to act as anassembly that decides disputes, the parties submit their settlement to the ConsumerDispute Resolution Agency (BPSK) because the parties to the dispute resolution chooseusing the arbitration method. Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK)constrained to help resolve the case in the event that the BPKB cannot taken becausethe debtor cannot show the original identity of the power of attorney for taking BPKB ,so naturally the creditor has not submitted it. Based on this, the role of the ConsumerDispute Resolution Agency (BPSK) in carrying out its duties and authorities has actedin accordance with the provisions applicable law, and become a fair and objective arbiter in protecting consumer rights. Presence of the of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) provide protection and guarantees for consumer in conducting transactions financing, as well as facilitating efficient and fair dispute resolution.Keywords: Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK); take over; installmentAbstrak Permasalahan menarik dalam penelitian ini membahas upaya penyelesaian wanprestasi apabila objek jaminan sudah berpindah ke pihak ketiga. Berkaitandengan cara penjaminan dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, tidakterlepas dari kemungkinan risiko yang terjadi, seperti take over kepada pihak ketigatanpa sepengetahuan kreditur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui danmenganalisis peran dan kendala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)dalam menangani take over mobil secara angsuran (analisa putusan nomor06/PT/BPSK.BJM/IV/2022). Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatifdengan penelitian kasus (case study). Objek penelitian ini adalah pegawai kantorBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin. Adapun sumberdata yang digunakan adalah hasil wawancara dan data sekunder. Kemudiandilakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya peran Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) terhadap upaya perlindungan hukum mengenai take overmobil pada putusan Putusan Nomor 6/PN-BPSK.BJM/IV/2022 adalah bertindaksebagai majelis yang memutuskan sengketa, para pihak menyerahkanpenyelesaiannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) karena parapihak dalam penyelesaian sengketa memilih menggunakan metode arbitrase. BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terkendala membantu menyelesaikanperkara tersebut dalam hal BPKB tidak bisa diambil disebabkan debitur tidak dapatmenunjukkan identitas asli pemberi kuasa untuk pengambilan BPKB, sehingga wajarkreditur belum menyerahkannya. Berdasarkan hal tersebut peran Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sudahbertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menjadi penengah yang adilserta objektif dalam melindungi hak-hak konsumen. Kehadiran Badan PenyelesaianSengekta Konsumen (BPSK) memberikan perlindungan dan jaminan bagi konsumendalam melakukan transaksi pembiayaan, serta memfasilitasi penyelesaian sengketayang efisien dan adil.
PENGARUH IMPLEMENTASI IDEOLOGI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN JIWA KEWARGANEGARAAN GENGERASI MUDA DI INDONESIA Maula Sandy, Abiaz Fazel; Najicha, Fatma Ulfatun
Borneo Law Review Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i2.4660

Abstract

AbstrakJurnal ini membahas pengaruh implementasi ideologi Pancasila dalam pembentukanjiwa kewarganegaraan generasi muda di Indonesia. Studi ini bertujuan untukmenyelidiki peran pendidikan, pengaruh nilai-nilai Pancasila, tantangan danhambatan, serta rekomendasi dan strategi untuk meningkatkan implementasiideologi Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dananalisis kualitatif terhadap literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwapendidikan memegang peran krusial dalam membentuk jiwa kewarganegaraangenerasi muda, dengan pendidikan kewarganegaraan yang memperkuat pemahamandan pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi faktor penting dalam proses ini. Nilainilai Pancasila memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sikap dan perilaku generasi muda, yang tercermin dalam sikap inklusif, toleran, dan bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Namun, implementasi ideologi Pancasila juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, perbedaan interpretasi, pengaruh globalisasi, dan polarisasi politik. Oleh karena itu, rekomendasi dan strategi diperlukan untuk memperkuat implementasi ideologi Pancasila, termasuk peningkatan pendidikan kewarganegaraan, kampanye publik yang intensif, kerjasama antarstakeholder, dan pemanfaatan media massa dan teknologi informasi. Implementasi ideologi Pancasila dalam pembentukan jiwa kewarganegaraan generasi muda perlu melibatkan komitmen kuat dari semua pihak terkait, dengan tujuan memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan menjadi landasan moral dan etika yang kuat dalam membangun bangsa yang berkeadilan, demokratis, dan berbudaya. Kata kunci: Implementasi ideologi Pancasila, Jiwa kewarganegaraan muda,Pendidikan kewarganegaraan.AbstractThis journal This abstract discusses the influence of Pancasila ideology implementationin shaping the civic consciousness of the younger generation in Indonesia. The studyaims to investigate the role of education, the influence of Pancasila values, challengesand barriers, as well as recommendations and strategies to enhance the implementation of Pancasila ideology. The research methodology employed includes literature review and qualitative analysis of relevant sources. The findings indicate that education plays a crucial role in shaping the civic consciousness of the younger generation, with civic education that strengthens the understanding and practice of Pancasila values being a vital factor in this process. Pancasila values have a significant influence on the attitudes and behaviors of the younger generation, reflected in their inclusive, tolerant, and responsible attitudes as good citizens. However, the implementation of Pancasila ideology also faces various challenges and barriers, such as the lack of public understanding, differing interpretations, the impact of globalization, and political polarization. Therefore, recommendations and strategies are necessary to strengthen the implementation of Pancasila ideology, including enhancing civic education, intensive public campaigns, collaboration among stakeholders, and utilizing mass media and information technology. The implementation of Pancasila ideology in shaping the civic consciousness of the younger generation requires strong commitment from all relevant parties, with the aim of ensuring that Pancasila values remain relevant and serve as a strong moral and ethical foundation in building a just, democratic, and cultured nation. Keywords: Implementastion of Pancasila ideology, Civic Consciousness of the youngergeneration, Civic education.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK CIPTA PENGGUNAAN POTRET KONTEN KOMERSIAL BERDASARKAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Feby Welgaputri, Feby x; Bakhtiar, Handar Subhandi
Borneo Law Review Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i2.4661

Abstract

AbstrakPotret termasuk karya cipta yang dilindungi didefinisikan sebagai karya fotografiyang menampilkan objek manusia. Bentuk implementasi perlindungannyamencakup hak moral dan hak ekonomi. Maraknya brand kosmetik, kuliner danplatform media sosial lainnya yang seakan berlomba-lomba menggunakan potretseseorang yang merupakan negara asing sebagai konten media sosial. Hal tersebutmenimbulkan kerugian dan Adaya unsur foreign elemnt sehingga masuk kedalamlingkup hukum perdata internasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahamipengaturan hukum atas pelanggaran hak cipta penggunaan tanpa izin karya ciptapotret untuk kepentingan komersil dan memahami penyelesaian yang dapatdilakukan terhadap pelanggaran hak cipta potret antar negara. Penelitian inimenggunakan penelitian hukum normatif dengan Pendekatan perundang-undangandan Pendekatan Perbandingan dan menggunakan metode deduktif untuk menarikkesimpulan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa UUHC melindungi hak cipta milikasing dan terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum baik berdasarkanKUHPerdata dan Korean Civil Code serta penyelesaiannya karena Indonesia masihmenerapkan Pasal 18 Algemene Bepalingen Van Wetgeving (AB) bahwa bentukperbuatan hukum ditentukan oleh UU tempat perbuatan itu dilakukan (Locus RegitActum) sehingga dapat dilakukan dengan mediasi, arbitrase, atau pengadilan denganpengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga. Kata Kunci: Potret; hakcipta; hukum; perlindungan; pelanggaran.
TINJAUAN YURIDIS PERIZINAN HAK ATAS TANAH UNTUK TUJUAN PEMBANGUNAN BERBASIS PENANAMAN MODAL ASING Hanif Asror, Muhammad; Ulfatun Najicha, Fatma
Borneo Law Review Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i2.4656

Abstract

Abstrak Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris/sosiologis.Pengaturan kepemilikan hak atas tanah bagi orang asing di Indonesia, mulai darimendapat izin tinggal berada di Indonesia sampai dengan memperoleh hak atas tanahuntuk tempat tinggalnya. Sektor lingkungan berperan penting dalam perekonomiannasional dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional.Hasil Penelitian ini adalah Perlindungan hukum preventif yang diberikan olehpemerintah berdasarkan undang-undang bagi penanam modal asing di Indonesiaadalah berupa penetapan kebijakan dasar penanaman modal dalam sektorlingkungan, izin penggunaan tanah dan izin usaha sampai dengan berakhirnyakegiatan penanaman modal sedangkan Perlindungan hukum represif adalahbertujuan untuk menanggulangi dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi antarapenanam modal dengan pemerintah atau antara sesama penanam modal dantanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Keywords: Hak atas Tanah; Penanaman Modal Asing; Tinjauan Yuridis
PERAN PANCASILA DALAM MEMBANGKITKAN JIWA NASIONALISME Ramadhan, Bintang Harida; Najicha, Fatma Ulfatun
Borneo Law Review Vol 7, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35334/bolrev.v7i2.4662

Abstract

AbstrakPancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa dalam menjalani kehidupanberbangsa dan bernegera. Pemahaman nilai nilai pancasila yang masih kurang padamasyarakat, membuat lingkungan masyarakat cenderung bertentangan denganaturan hukum dan peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan. Penyebabtidak terlaksananya implementasi Pancasila dikarenakan masyarakat Indonesia yangbelum dapat memahami arti yang terkandung dalam butir butir sila Pancasila.Pemahaman yang dimaksud adalah masyarakat dapat mengetahui nilai nilai yangterkandung dalam setiap sila pancasila untuk dapat dipahami dan diterapkan dalamkehidupan sehari-hari. Apabila pemahaman telah tertanam dalam pikiran dan jiwagenerasi muda sejak dini, maka hal tersebut dapat membuat mereka lebih kuat dalammenghadapi dampak negatif serta perubahan moral yang tidak sesuai dengankepribadian bangsa Indonesia. Karya ilmiah ini bertujuan untuk memberikanpemahaman yang lebih banyak tentang apa itu pancasila, apa fungsi dankedudukannya serta nilai nilai apa saja yang terkandung dalam sila-silanya danbagaimana cara menerapkannya pada lingkungan masyarakat di era globalisasi ini.Kata kunci: Peran Pancasila, nasionalisme.

Page 1 of 1 | Total Record : 8