cover
Contact Name
Rizaldy Purnamo Pedju
Contact Email
-
Phone
+6282346016601
Journal Mail Official
jurnal.potretpemikiran@iain-manado.ac.id
Editorial Address
Jl. Dr. SH Sarundajang, Kawasan Lingkar I, Malendeng Manado Kode Pos 95128
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Potret Pemikiran
ISSN : 16931874     EISSN : 25280376     DOI : -
Potret Pemikiran terdaftar dengan nomor ISSN 1693-1874 (Cetak), ISSN 2528-0376 (Online) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Potret Pemikiran mulai menerbitkan artikel-artikel versi cetak pada tahun 2000. Potert Pemikiran adalah jurnal pertama di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado yang sekarang bertranformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Saat itu, Potret Pemikiran melingkupi cangkupan ilmu secara umum, yaitu ilmu politik, hukum, ekonomi, pendidikan, serta agama hingga tahun 2018. Sejak tahun 2019, Jurnal Potret Pemikiran fokus dan jangkauannya terkait Pemikiran Islam di bidang: Filsafat, Tasawuf, Politik Islam dan sosial Keagamaan, serta terjadi perubahan gaya selingkung yaitu menjadi APA 6th Edition (American Psychological Association).
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 21, No 1 (2017)" : 5 Documents clear
Politics, Islam, Islamic Trade Law, Nationalism: Titik Singgung Kompetensi Peradilan Umum (Perdata) dan Peradilan Tata Usaha Negara Secara Kompetensi Absolut (Absolute Competency) Rizaldy Pedju
Potret Pemikiran Vol 21, No 1 (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/pp.v21i1.735

Abstract

Abstract. General Courts (Civil) and State Administrative Courts (TUN) are part of State institutions that are legitimately authorized to examine, adjudicate, decide, and resolve any disputes put forward to them. Competence of practical and theoretical Courts, divided into two , namely absolute authority (relative competency) and relative authority (relative juricdiction). However, relative authority does not become a discussion in this section. The intersection of competencies / authority between General (Civil) and State Administrative Courts (TUN) is very likely to occur, for example in the case of unlawful acts by the ruler (Onrechtamtigedaad van ambtsdrager). This offense is due to the nature of unlawful acts by two-sided rulers, that is, it can act against the law based on a civil law relationship or based on a public relationship. This paper, will conduct a theoretical study of how the tangent point between competency / authority of General Courts (Civil) and the State Administrative Court (TUN) by Absolute Competency. This paper uses the library research approach with the analysis of legislation analysis in force in Indonesia to find substance in terms of answering the problem formulation in this study. Keywords: Tangent Point, Competence, General Justice, State Administrative Courts, Absolute Competence. Abstrak. Peradilan Umum (Perdata) dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) merupakan bagian dari institusi Negara yang resmi sah (legitimed) diberi kewenangan dalam memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan padanya.Kompetensi Peradilan praksis maupun teoritis, dibagi menjadi dua, yaitu kewenangan absolut (absolute competency) dan kewenangan relatif (relative juricdiction) Namun demikian, kewenangan relatif tidak menjadi bahasan dalam bagian ini.Persinggungan kompetensi/kewenangan antara Peradilan Umum (Perdata) dengan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sangat mungkin terjadi, misalnya dalam hal perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtamtigedaad van ambtsdrager).Persinggungan ini dikarenakan sifat dari perbuatan melawan hukum oleh penguasa bersegi dua, yaitu dapat bersegi perbuatan melawan hukum berdasar suatu hubungan hukum keperdataan atau berdasarkan suatu hubungan publik. Tulisan ini, akan melakukan kajian teoritik tentang bagaimana titik singgung antara kompetensi/kewenangan Peradilan Umum (Perdata) dengan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) Secara Kompetensi Absolut (Absolute Competency). Tulisan ini menggunakan pendekatan library research dengan studi analisa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia guna menemukan substansi dalam hal untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Keywords: Titik Singgung, Kompetensi, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Kompetensi Absolut.
MAKNA DAN IMPLIKASI MASYARAKAT EKONOMI ASIAN BAGI PERBERDAYAAN BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM MENGEMBANGKAN KARAKTER KONSELING Abd. Latif Samal
Potret Pemikiran Vol 21, No 1 (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/pp.v21i1.736

Abstract

Abstract. According to the UNDP report, the value of the Indonesian Human Development Index in 2014 was 0.684. With this value, Indonesia was ranked 111th out of 188 countries. What must be done to win the competition in the ASEAN and APEC free trade? The answer is that our nation must understand its own abilities, in addition to knowing the abilities, wealth and culture of other nations. By getting more and more knowledge, it will be easier for us to choose and use competitive strategies with other nations. Guidance and counseling activities are not merely individual work but involve the ability of others (team work). Therefore to facilitate education and learning activities need to be built on respect for other people and themselves as well as capacity and quality and the roles and authorities possessed by each person. Keywords: Asian, Guidance, Character, Counseling. Abstrak. Menurut laporan UNDP, nilai Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) Indonesia pada tahun 2014 sebesar 0,684. Dengan nilai tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-111 dari 188 negara. Apa yang harus dilakukan agar memenangkan persaingan dalam perdagangan bebas ASEAN dan APEC itu? Jawabannya adalah bangsa kita harus memahami kemampuan sendiri, di samping mengetahui kemampuan, kekayaan dan kebudayaan bangsa lain. Dengan semakin memperoleh pengetahuan yang lebih banyak dan luas, maka akan lebih memudahkan kita untuk memilih dan menggunakan strategi persaingan dengan bangsa-bangsa lain. Kegiatan bimbingan dan konseling bukan merupakan pekerjaan individu semata tetapi melibatkan kemampuan orang lain (team work). Karena itu untuk memperlancar kegiatan pendidikan dan pembelajaran perlu dibangun atas penghargaan terhadap orang lain dan diri sendiri sebagaimana kapasitas dan kualitas serta peran dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing personel. Keywords: Asian, Bimbingan, Karakter, Konseling.
KEADILAN DALAM KERANGKA TEOLOGIS, FILOSOFIS DAN ETIK Rahman Mantu
Potret Pemikiran Vol 21, No 1 (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/pp.v21i1.737

Abstract

Abstract. Justice has been experiencing a kind of blurring of meaning. Because so many interpretations describe what is called theoretical justice, its limitations, and how it is implemented. There are many differences of opinion that lead to debate among western philosophers and between groups within Islam about the meaning of justice. Therefore the author tries to explain the meaning of theological, philosophical, and ethical perspective justice. The discussion will be limited to the thoughts of leaders related to the three aspects of justice. The predetermined figures have a concern with the theme of justice. The philosophers include Aristotle, Murthada Muthahari, Plato, and John Rawls. While among groups in Islam the authors of this paper include the Mu`tazilah with the Asy`ariyah. In the writing found that each of the philosophers and their groups had different understandings about interpreting justice whether in the theological, philosophical, and ethical domains. Keywords: Justice, Theological, Philosophical, Ethical, Islamic. Abstrak.Keadilan selama ini mengalami semacam pengkaburan makna. Karena begitu banyak tafsir dalam menguraikan apa itu yang disebut dengan keadilan secara teoritik, batasan-batasannya, serta bagaimana implementasinya. Banyak terjadi perbedaan pendapat yang mengtarah ke perdebatan dikalangan filosof barat maupun antar kelompok di dalam Islam tentang makna keadilan. Oleh karena itu penulis mencoba menjelaskan makna keadilan perspektif teologis, filosofis, dan etis. Pembahasan akan dibatasi dengan pemikiran-pemikiran tokoh terkait dengan tiga aspek keadilan tersebut. Tokoh-tokoh yang telah ditentukan memiliki konsern dengan tema keadilan.Para filosof itu diantaranya Aristoteles, Murthada Muthahari, Plato, serta John Rawls.Sedangkan antar kelompok dalam Islam yang penulis angkat dalam tulisan ini diantaranya Kaum Mu`tazilah dengan Kaum Asy`ariyah.Dalam tulisan mendapati bahwa masing-masing para filosof dan kelompoknya mempunyai pemahaman yang berbeda-beda tentang memaknai keadilan apakah itu dalam ranah teologis, filosofis, dan etik. Keywords:Keadilan, Teologis, Filosofis, Etik, Islam.
SAREKAT ISLAM (SI) GERAKAN PEMBARUAN POLITIK ISLAM Ismail Usman
Potret Pemikiran Vol 21, No 1 (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/pp.v21i1.738

Abstract

Abstract. The birth of a politically oriented Sarekat Islam with the forerunner of business oriented Islamic Trade Sarekat was inseparable from the strong motivation to implement Islamic teachings in various aspects. Not only limited to worship rituals, but also need to be translated into the midst of other aspects, especially at that time the condition of the Indonesian people was under Dutch colonialism, so Islamic political movements were a mystery and focus. Using Islamic labels in organizations that allow positive responses everywhere to participate in this organization. In this paper the author wants to know what the Sarekat Islam has been doing in carrying out political relations and anything that contributes to the movement of Indonesian nationalism with Islam as a basic effort and whatever efforts are needed in upholding these noble ideals. Keywords: Politics, Islam, Islamic Trade Law, Nationalism. Abstrak. Lahirnya Sarekat Islam yang berorientasi politik dengan cikal bakal dari Sarekat Dagang Islam yang berorientasi bisnis tampaknya tidak lepas dari motivasi kuat untuk mengimplemantasikan ajaran-ajaran Islam dalam berbagai aspeknya. Bukan saja terbatas pada ibadah ritual, tapi juga perlu dijabarkan ke tengah- tengah masyarakat aspek-aspek lain, lebih-lebih pada waktu itu kondisi bangsa Indonesia sedang berada di bawah tekanan kolonial Belanda, maka kehadiran gerakan politik Islam merupakan tuntutan dan keharusan. Menggunakan label Islam dalam organisasi politik ini mungkin dimaksudkan untuk menarik respons masyarakat muslim di mana saja untuk ikut serta berpartisipasi dalam organisasi ini. Dalam makalah ini penulis ingin membahas sejauh mana kiprah Sarekat Islam dalam melakukan pembaruan politik dan apa sumbangsinya terhadap gerakan nasionalisme Indonesia dengan Islam sebagai ajaran dasar serta kendala-kendala apa yang dihadapi dalam menegakkan cita-cita luhur ini. Keywords: Politik, Islam, Sarekat Dagang Islam, Nasionalisme
PERAN KOMUNIKASI ASERTIF KONSELOR ALAM PROSES LAYANAN KONSELING UNTUK EMBANTU MENYELESAIKAN PERMASALAHAN KONSELING Ekawati S Rukmana
Potret Pemikiran Vol 21, No 1 (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/pp.v21i1.734

Abstract

Abstract. Professional counseling is expected to assist in solving the problems of the counselee, the counselee generally come to the counselor with the problem, whether it was about family, friends, romance or love, career, and life during the difficult issues in the world and the fear of the afterlife. Counselor as a facilitator should be able to master the theory and practice of counseling either counseling west and counseling Islamic approach in order to counselee feel comfortable in the counseling process that is undertaken, so that the counselee very open to all the problems he faced, and counselee can independently solve the issue and be able to develop themselves to a better way. With the help of a counselor as a facilitator, using existing counseling skills including assertive communication skills expected counselee can get out of the difficulties she experienced and can happily live their lives. Keywords: assertive communication, counselor, counselee, the counseling process. Abstrak. Konseling professional diharapkan dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan konseli, konseli umumnya datang kepada konselor dengan membawa permasalahannya, baik itumasalah keluarga, teman, asmara atau cinta, karir maupun masalah kesulitan hidup selama di dunia dan ketakutan akan kehidupan akhirat. Konselor sebagai fasilitator harus mampu menguasai teori dan praktek konseling baik itu praktek konseling barat maupun konseling islam agar konseli merasa nyaman dalam proses konseling yang dijalani, sehingga konseli sangat terbuka terhadap semua permasalahan yang ia hadapi, dan konseli secara mandiri dapat menyelesaikan permasalahan dan dapat mengembangkan dirinya kea rah yang lebih baik. Dengan bantuan konselor sebagai fasilitator, dengan menggunakan ketrampilan konseling yang ada termasuk ketrampilan komunikasi sertif di harapkan konseli dapat keluar dari kesulitan yang ia alami dan dapat bahagia menjalani kehidupannya. Keywords: Komunikasi asertif, Konselor, Konseli, Proses konseling.

Page 1 of 1 | Total Record : 5