cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ma'adul Yaqien Makkarateng
Contact Email
maadulyaqien.m7w@gmail.com
Phone
+6281259984383
Journal Mail Official
jurnal.aldustur@gmail.com
Editorial Address
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 9, Watampone, 92731, Indonesia
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Dustur
Published by Institut Agama Islam Negeri Bone
ISSN : 26225964     EISSN : 26866498     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Dustur is a Scientific Journal published by Department of Constitutional Law in Postgraduate Program of the State Islamic Institute (IAIN) Bone as a media of publishing and sharing the results of research and the development of Politic and Islamic Law. This journal contains articles that have never been previously published in the form of articles from research or applied research. All submitted articles will go through "peer-review process" after fulfilling the requirements according to the article writing guidelines. The publication of this journal every six months, namely in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2018)" : 7 Documents clear
Tugas dan Tanggungjawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan di Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone Nuralim Nuralim
Jurnal Al-Dustur Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v1i1.347

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Tugas dan Tanggung Jawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan di Kecematan Sibulue Kabupaten Bone. Pokok permasalahan adalah bagaimana tugas dan tanggung jawab dokter dalam pemberian pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. dan bagaimana bentuk pelaksanaan tanggung jawab dokter di Kecematan Sibulue Kabupaten Bone..metode penelitian yang di gunakan lapangan (Field Research) dengan menggunakan teknik yakni wawancara (interview), dan observasi. Data yang diperoleh diolah dengan teknik metode kualitatif, Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian dari peneliti terkait Tugas dan Tanggung Jawab Dokter Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan di Kecematan Sibulue Kabupaten Bone yakni Dalam menjalankan tugas dan tangung jawab dokter melakukan pemeriksaan kepada pasien sesuai degan standar oprasional secara berkala untuk memantau perkembangan kondisi yang di alami pasien itu sendiri, melakukan pendekatan kepada masyarakat, memberikan nasehat mengenai pengobtan, pencegahan dan rehabilitasi dengan dibantu oleh rekan medis lainya sesuai dengan bidang keahlianya masing-masing yang di gunakan dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Untuk mengatasi permaslahan mengenai penyakit yang dialami masyarakat yaitu melakukan promosi kesehatan karena promosi kesehatan merupakan ujung tombak terhadap semua program kesehatan untuk mewujudkan kesehatan maka promosi kesehatan dilakukan dengan cara advokasi, komunikasi kesehatan dan mobilisasi sosial kepada masyarakat.
Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Rinayanti Rinayanti
Jurnal Al-Dustur Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v1i1.352

Abstract

Tujuan dari penelitian adalah (1) Untuk mengetahui Peran Badan Narkotika Nasional Kapubaten Bone dalam Mencegah penyalahgunaan Narkoba Perpestif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (2) Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan berbagai pendekatan yaitu pendekatan normatif empiris Adapun sumber data penelitian ini adalah Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat,Kepala Seksi Rehabulitasi dan Beberapa Staf Badan Narkotika Nasional Kabupaten Selanjutnya, metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Lalu, tekhnik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Narkotika dalam mecengah penyalahgunaan Narkoba Yaitu : Hasil penelitian bahwa faktor pengawasan dari aparat pemerintah dipandang masih kurang, bahkan oknum aparat sendiri juga memberi kelonggaran seperti perilaku melibatkan diri ke arah penyalahgunaan narkoba. Sedangkan proses dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba adalah pelatihan dan advokasi. dalam mensosialisasikan kesadaran anti narkoba meningkatkan penyebaran informasi mengenai bahaya dan dampak dari narkoba melalui sosialisasi Baik tatap muka maupun sosialisasi melalui media informasi peserti peenyiaran radio, media cetak, baliho maupun binner.
Impeachment President (Studi Perbandingan Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam Anggun Sulistiani
Jurnal Al-Dustur Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v1i1.348

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pokok permasalahan adalah Bagaimana konsep impeachment kepada presiden berdasarkan HukumTata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam dan penerapan impeachment kepada presiden berdasarkan Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam.metode penelitian yang di gunakan lapangan (Field Research) dengan menggunakan teknik yakni wawancara (interview), dan observasi. Data yang diperoleh diolah dengan teknik metode kualitatif, Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme Impeachment Presiden di Indonesia melalui proses di 3 lembaga negara secara langsung, proses yang pertama di lembaga DPR, DPR melalui hak pengawasan yang melalukan investigasi atas dugaan-dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tergolong dalam alasan-alasan impeachment. Setelah proses DPR selesai maka dilanjutkan dan dibawa ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR. Kemudian dilanjutkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mendapat hasil akhir akan Presiden dan/atau Wakil Presiden di impeachmet atau tidak.
Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Balapan Liar Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone) Dhya Wulandari
Jurnal Al-Dustur Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v1i1.353

Abstract

Kajian dalam penelitian ini adalah peranan kepolisian dalam penanggulangan balapan liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Polres Bone). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan dan penegakan hukum oleh kepolisian resort bone dalam penanggulangan balapan liar menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris. Jenis data dalam penelitian ini adalah Data Primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber data dari kepolisian Data Sekunder yakni data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Tekhnik analisis data digunakan untuk menganalisis data, penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu dimana data-data dikumpulkan dilakukan pemilihan selektif dengan disesuaikan pada permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Peran aparat Kepolisian Resort Bone bagian Satlantas sudah berperan aktif dengan melakukan upaya maksimal dalam penindakan kasus balapan liar seperti rutin melakukan Patroli diwaktu dan tempat yang marak terjadi balapan liar, namun juga diperlukan peran aktif masyarakat sekitar dan pemerintah daerah untuk menanggulangi aksi balapan liar, agar kasus balapan liar ini dapat diminimalisir secara maksimal apabila masyarakat dan pemerintah daerah sering melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam menanggulangi balapan liar.
Peran Partai Golkar Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Kabupaten Bone Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone Muhammad Ihsan
Jurnal Al-Dustur Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v1i1.349

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Peran Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone dalam melaksanakan pendidikan politik. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data, dan metode atau teknik pengumpulan data. Hasil dalam penelitian ini bahwa Peran Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone dalam memberikan pendidikan politik di kabupaten Bone menunjukan peran yang sangat penting dalam melakukan pendidikan politik. Untuk menarik simpati dari masyarakat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone melakukan kegiatan pendidikan politik dengan terjun langsung ke masyarakat melalui forum pertemuan warga dengan menyampaikan program partai dan visi misi partai juga menanamkan rasa nasionalisme, kebangsaan, kebinekaan, dan demokrasi begitu juga memberikan arahan cara berpolitik yang baik dan benar. Tujuan partai Golkar yang utama adalah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan mensejahterakan masyarakat. Partisipasi partai Golkar dalam pendidikan politik Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bone mengadakan diklat karater kepada kader partai agar mampu memberikan penjelasan tentang politik ke masyarakat.Pencapaian yang diinginkan partai Golkar adalah menciptakan masyarakat adil dan makmur, mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menghormati dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, hukum dan HAM. Adapun penyebab-penyebab rendahnya tingkat pertisipasi politik masyarakat di kabupaten Bone disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, pertimbangan ekonomi, merasa apatis dan pesimis terhadap politik disebabkan para politisi menghalangkan segala cara untuk mendapatkan kursi kekuasaan misalnya memanipulasi dan berbohong/menipu rakyat.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada di Kabupaten Bone) Delviani Delviani
Jurnal Al-Dustur Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v1i1.350

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mngetahui Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilukada Tahun 2018 di Kabupaten Bone. Untuk memperoleh data dari masalah tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris serta melakukan observasi dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif untuk menganalisis terkait pemutakhiran data pemilih dalam pemilukada Tahun 2018 di Kabupaten Bone. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pemiliukada di Kabupaten Bone telah berjalan dengan baik namun belum terlaksana dengan sempurna. Hal tersebut terjadi karena adanya sejumlah anggota masyarakat yang masih belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dan adanya sejumlah masyarakat yang tidak berada di rumah pada saat proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan sehingga pemutakhiran data pemilih tersebut tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Studi Komparatif Pelaksanaan Poligami Rasulullah Dan Pelaksanaan Poligami Pada Zaman Kekinian Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Studi Kec. Mare) Satriana Satriana
Jurnal Al-Dustur Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v1i1.351

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan study perbandingan. Sedangkan, tujuan desain penelitian adalah untuk membandingkan, meringkaskan berbagai kondisi, fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berupaya menarik realitas atau kenyataan yang sebenarnya mengenai bagaimana pelaksanaan perkawinan poligami yang terjadisekarang ini khususnya di Kec. Mare.Hasil penelitian menunjukkan. Poligami yang dipraktekkan di Kecamatan Mare Provinsi Sulawesi Selatan, adalah poligami (sirri) atau perkawinan yang tidak dicatatkan. Bila dipandang dari sisi agama sah karena pernikahannya dilakukan sesuai dengan tata cara pernikahan dalam Islam yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan. Akan tetapi jika dipandang dari sisi undang-undang Negara pernikah mereka itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat poligami dalam agama yang di syari’atkan oleh Allah swt. Faktor- faktor yang menyebabkan maraknya praktek poligami pada masyarakat Kecamatan Mare yaitu karena poligami bukan hal yang asing di lingkungan masyarakat desa mereka. Mereka tetap mempercayai bahwa poligami itu merupakan ajaran agama dan sunnah Nabi dan adanya anggapan masyarakat bahwa perkawinan tetap di pandang sah walaupun tidak dicatatkan. Yang penting sudah sesuai aturan agama. Dalam praktek poligami yang terjadi sekrang ini hanya semata-mata demi kepentingan pribadi tanpa melihat tujuan hakiki dari poligami itu sendiri, selain itu praktek poligami yang terjadi tidak memberikan sisi kebaikan atau kemeslahatan bagi pasangan yang melakukan poligami.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2025): December Vol 8 No 1 (2025) Vol 7 No 2 (2024) Vol 7 No 1 (2024) Vol 6 No 2 (2023) Vol 6 No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4 No 1 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018) More Issue