cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ma'adul Yaqien Makkarateng
Contact Email
maadulyaqien.m7w@gmail.com
Phone
+6281259984383
Journal Mail Official
jurnal.aldustur@gmail.com
Editorial Address
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 9, Watampone, 92731, Indonesia
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Dustur
Published by Institut Agama Islam Negeri Bone
ISSN : 26225964     EISSN : 26866498     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Dustur is a Scientific Journal published by Department of Constitutional Law in Postgraduate Program of the State Islamic Institute (IAIN) Bone as a media of publishing and sharing the results of research and the development of Politic and Islamic Law. This journal contains articles that have never been previously published in the form of articles from research or applied research. All submitted articles will go through "peer-review process" after fulfilling the requirements according to the article writing guidelines. The publication of this journal every six months, namely in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2019)" : 7 Documents clear
Peran BPD dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Secara Demokratis Menurut Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa (Studi Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone) Khaerunnisa Khaerunnisa
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v2i1.356

Abstract

Masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana peran BPD dan pemerinah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone dan 2) Apa kendala yang dihadapi oleh BPD dan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone. Masalah ini dianalisis dengan jenis penelitian field research yaitu suatu jenis penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data di lapangan dengan pendekatan normatif dan pendekatan empiris serta dibahas dengan metode kulitatif .Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran BPD dan pemerinah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa secara demokratis di Desa Wellulang Kec. Amali Kab. Bone adalah 1) pihak pemerintah sudah melaksanakan pembangunan desa secara demokratis karena beliau telah melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan, 2) Alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2018 lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan 3) pengelolaan dan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikelolah berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Mirnawati D
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v2i1.357

Abstract

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hak-hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Narapidana wanita merupakan narapidana yang harus dilindungi dan diberikan haknya dengan kodrat yang ia miliki, diantaranya menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Dengan kodrat inilah menjadi landasan utama perlu ada perlindungan hukum terhadap narapidana wanita. Dengan adanya perlindungan hukum, maka selanjutnya akan diterapkan dalam Lembaga Pemasyarakatan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Hak-Hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone belum terlaksana secara maksimal, mengakibatkan narapidana wanita merasa tidak sepenuhnya puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal tersebut dikarenakan beberapa kendala diantaranya Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II AWatampone merupakan LAPAS umum (bukan LAPAS khusus wanita) sehingga pemenuhan hak-hak narapidana wanita sama dengan hak-hak narapidana secara umum. Keterbatasan petugas wanita sehingga untuk bersentuhan langsung terkait masalah wanita tentu narapidana wanita merasa terbatasi. Keterbatasan anggaran, sehingga untuk memenuhi kebutuhan narapidana wanita, seperti memberikan makanan tambahan secara rutin, baik kepada bayi maupun ibunya tidak dapat terlaksana. Menyediakan tenaga kesehatan lainnya juga tidak dapat dilaksanakan oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone. Keterbatasan tenaga kesehatan, dengan dua jumlah perawat dan satu sebagai dokter bantu tentu tidak dapat mengontrol kesehatan seluruh narapidana wanita dengan jumlah 12 orang, terlebih pada ibu yang menyusui dan juga bayinya yang berumur 1 tahun 2 bulan.
Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam kaitannya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak di Bawah Umur Nur Aisyah
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v2i1.358

Abstract

Kajian dalam penelitian ini adalah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba, pemberian hak anak yang dipidana serta pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Polres Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak telah terealisasi di Polres Bone, karena dimana anak yang terlibat dengan kasus penyalagunaan narkoba betul-betul mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah, dimana pihak Kepolisian Polres Bone tetap memberikan hak-hak anak yang menjadi tersangka. Anak tetap mendapatkan pendidikan bagi yang masih sekolah. Bagi anak yang putus sekolah akan di berikan kesempatan untuk mengembangkan ide serta kekreatifannya pada suatu instansi yang bekerja sama dengan pihak Polres Bone. Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh anak akan didampingan oleh orang tua serta penasehat hukum. Anak yang terbukti telah menggunakan narkoba akan diberikan pengobatan berupa rehabilitasi hingga anak dikategorikan bebas dari narkoba. Dengan kebijakan yang diberikan oleh pihak Kepolisian Polres Bone, maka anak yang telah di kategorikan sebagai pengguna bisa bersosialisasi kembali dengan masyarakat dengan baik.
Periodisasi Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Kabupaten Bone Juhasdi Susono
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v2i1.354

Abstract

Pertumbuhan perbankan Islam yang cepat dan siqnificant harus didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Orang membutuhkan kepastian hukum untuk menjaga ketertiban sosial. Terkadang, orang membuat aturan untuk melegitimasi tindakan mereka atau untuk menciptakan interpretasi hukum yang baru. Karena itu, hukum yang ketat diperlukan untuk mengendalikan orang agar tidak sampai pada kesimpulan yang meminta maaf. Islam memberi manusia hukum Allah sebagai pedoman di dunia dan kehidupan di sini setelahnya. Perbankan syariah adalah sistem perbankan nasional berdasarkan hukum Islam. Perbankan Islam didirikan berdasarkan sistem ekonomi Islam. Ini bertujuan tidak hanya untuk keuntungan tetapi untuk kesejahteraan masyarakat.
Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentangTenaga Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan pada Pasien di Puskesmas Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Wahyuni Wahyuni
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v2i1.359

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai implementasiUndang-UndangNomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap pemberian pelayanan pada pasien dan kendala dalam pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terhadap pasiendi Puskesmas Bajoe Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif untuk menganalisis terkait pemberian pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien di Puskesmas BajoeKecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien di Puskesmas BajoeKecamatanTanete Riattang Timur Kabupaten Bone sudahberjalan denganbaik, namun belum terlaksana dengans empurna.Hal tersebut terjadi karena adanya kekurangan atau ketidaknyamanan yang diterima oleh pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan.Pernyataan tersebut diperoleh dari tenaga kesehatan yakni dokter, bidan, dan apoteker melalui kuesioner serta wawancara oleh pasien di Puskesmas Bajoe KecamatanTanete Riattang TimurKabupaten Bone.
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Mengatasi Tindakan Perusakan Terhadap Fasilitas Umum di Kota Watampone Aji Purnomo
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v2i1.355

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui peran pemerintah dalam menjaga dan merawat fasilitas umum di Kota Watampone agar tercipta kenyamanan saat menggunakan fasilitas umum. Selain itu penulis juga ingin mengetahui upaya pemerintah dalam menangani kasus perusakan terhadap fasilitas umum yang cukup meresahkan masyarakat serta kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah tersebut. Penulis menggunakan pendekatan normatif-empiris dalam penelitian ini Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan catatan lapangan serta untuk teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan. Peran pemerintah seharusnya memberikan sarana operasional kepada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) guna mempermudah pelaksanaan dan penegakan perda khususnya mengenai tindakan perusakan. Peran masyarakat juga dibutuhkan agar dapat bersinergi dengan pemerintah dan pro-aktif melaporkan setiap tindakan perusakan fasilitas umum yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
Peran Partai Politik Islam dalam Mewujudkan Pemerintahan Ideal (Studi Partai Politik Islam di Kabupaten Bone) Akbar Tanjung
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 1 (2019)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v2i1.360

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peranan partai politik Islam dalam bidang pemerintahan untuk mencapai tujuan nasional yaitu kesejahteraan rakyat, disamping itu juga untuk menyelidiki kendala yang di hadapi partai politik Islam sehingga kesejahteraan rakyat belum mampu di optimalkan, sehingga dapat memberikan upaya yang bisa di tempuh dalam mewujudkan pemerintahan yang baik demi tercapainya tujuan nasional. Untuk memperoleh data, dilakukan dengan observasi dan teknik wawancara dengan para pengurus partai politik Islam dan Anggota DPRD Kab.Bone fraksi PPP dan PKS. Data yang diperoleh kemudian ditelaah dan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.hasil penelitian peranan partai politik Islam belum maksimal memainkan perannya secara keseluruhan. Sehingga muncul sebuah kendala partai politik Islam yakni kondisi Internal, mekanisme yang belum berjalan efektif sehingga tidak mampu mempengaruhi kebijakan publik, hanya sebatas menyampaikan bukan yang menentukan arah kebijakan pemerintah karena kekuatan partai politik Islam di legislatif merupakan suara minoritas. Upaya yang ditempuh berusaha melakukan pembenahan di internal partai khusunya di wilayah sumber daya manusia dengan proses rekrutmen politik yang berkualitas serta memahami prinsip “amar’ maruf nahi mungkar” sebagai prinsip pada setiap proses pelaksanaan pemerintahan baik di legislatif maupun di eksekutif.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2025): December Vol 8 No 1 (2025) Vol 7 No 2 (2024) Vol 7 No 1 (2024) Vol 6 No 2 (2023) Vol 6 No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 4 No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018) More Issue