cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ma'adul Yaqien Makkarateng
Contact Email
maadulyaqien.m7w@gmail.com
Phone
+6281259984383
Journal Mail Official
jurnal.aldustur@gmail.com
Editorial Address
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 9, Watampone, 92731, Indonesia
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Dustur
Published by Institut Agama Islam Negeri Bone
ISSN : 26225964     EISSN : 26866498     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Dustur is a Scientific Journal published by Department of Constitutional Law in Postgraduate Program of the State Islamic Institute (IAIN) Bone as a media of publishing and sharing the results of research and the development of Politic and Islamic Law. This journal contains articles that have never been previously published in the form of articles from research or applied research. All submitted articles will go through "peer-review process" after fulfilling the requirements according to the article writing guidelines. The publication of this journal every six months, namely in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2019)" : 8 Documents clear
Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone Dalam Pembinaan Narapidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Jumarni Jumarni
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v2i2.502

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahuiPeran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone dalam melakukan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; (2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone dalam melakukan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data yakni dengan cara melakukan wawancara dan melakukan studi dokumen kepustakaan yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti, kemudian dianalisis dengan cara kualitatif dengan menggunakan teknik pengolahan data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan namun belum optimal karena kurangnya pengetahuan petugas dalam melakukan pembinaan dan masih adanya narapidana narkoba yang berstatus residivis.Adapun hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Watampone dalam melakukan pembinaan narapidana peyalahgunaan narkoba yakni kurangya sumberdaya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, dan kurangnya dana.
Peran Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 4 Tahun 2017 tentangPenyelenggaraan Kabupaten Sehat (Studi di Desa Kawerang Kabupaten Bone) Amilah Sugirah
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v2i2.500

Abstract

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui peran penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dan untuk mengetahui upaya pemerintah daerah Kabupaten Bone dalam mengatasi permasalahan mengenai mewujudkan lingkungan sehat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitan kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer berupa wawancara dan sekunder merupakan peraturan perundang-undangan terkait, buku, jurnal dan lain-lain. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan responden yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Desa Kawerang, Kabupaten Bone belum terlaksana secara menyeluruh hal ini dapat dilihat dari keluhan masyarakat ketidak tahuannya adanya program kerja pada tingkat desa mengenai kabupaten sehat serta kurangnya sosialisasi dalam menyelenggarakan kabupaten sehat karena seharusnya tujuan dari penyelenggaraan kabupaten sehat yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup masyarakat yang bersih, aman, nyaman dan sehat bagi setiap masyarakat.
Kajian Hukum Islam terhadap Kepemimpinan Gubernur Non Muslim di Negara Kesatuan Republik Indonesia Husnaeni Husnaeni
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v2i2.505

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan pengaruh yang ditimbulkan dari adanya pemimpin non muslim di Negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk memperoleh data dari masalah tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan menggunakan metode deskriptif analisis untuk menganalisis dan menjelaskan terkait hukum islam dan pemimpin non muslim Hasil penelitian menunjukan bahwa pemimpin adalah individu yang memiliki pengaruh terhadap individu lain dalam sebuah sistem untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak hanya dipertanggungjawabkan dihadapan Allah swt. Rasulullah sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah dikaruniai empat sifat utama yaitu, sidiq, amanah, tabligh dan fatanah. Dalam perspektif hukum islam dan kepemimpinan gubernur non muslim di Negara kesatuan Republik Indonesia. Hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam, yang dimaksudkan segala sesuatu yang terdapat di dalam al-qur’an dan sunnah. Adapun Kepemimpinan dalam pandangan Islam tidak memisahkan secara dikotomis Negara dan agama, umara dan ulama. Agama dan ulama memberi warna negara karena pemimpin merupakan sebuah amanat yang diberikan kepada orang yang benar-benar ahli, berkualitas dan memiliki tanggungjawab yang jelas dan benar serta adil, jujur dan bermoral baik, menerima kritik membangun dan ditambah berkolaborasi dengan ulama. Pemimpin yang adil itu syarat utamanya harus beriman dan taat menjalankan ajaran agama. Di luar itu, tidak bisa disebut pemimpin yang adil (‘adalah ). Tanggung jawab tidak hanya kepada rakyat tetapi juga kepada Allah di akhirat.
Peran Dinas sosial Kabupaten Bone dalam Menanggulangi kemiskinan (Perspektif Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial) Heryanti Heryanti
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v2i2.501

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menanggulangi kemiskinan Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; (2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menanggulangi kemiskinan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris yang menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data yakni dengan cara melakukan wawancara dan melakukan studi dokumen kepustakaan yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti, kemudian dianalisis dengan cara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bone telah melaksanakan perannya dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial namun belum optimal, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Bone setiap tahunnya.Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Bone dalam menanggulangi kemiskinan yakni kurangnya anggaran daru pemerintah, kurangnya sumber daya manusia dan tingginya angka kemiskinan.
Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019 Adi Akmal
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v2i2.504

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas di pemilihan umum tahun 2019. Masalah ini dianalisis dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris dan dibahas dengan menggunakan Metode Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pemenuhan hak-hak politik Penyandang Disabilitas yang telah diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, meskipun peran dan pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal.
Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penuntasan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia (Studi Pengadilan HAM Makassar) A. Yulia Yunara
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v2i2.499

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam penuntasan pelanggaran hak asasi  manusia  di  Indonesia  dan  faktor  yang  menjadi kendala dalam penerapan Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia  dalam  penegakan  kasus  hak  asasi manusia di Indonesia. Jenis  Penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun  teknik  pengumpulan  data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia khususnya di Pengadilan HAM Makassar belum bisa dikatakan efektif. Hukum acaranya pada tahap penyelidikan, tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam kasus pelanggaran HAM sebagian besar aturannya masih menginduk pada KUHAP.
Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Dalam Mencegah Terjadinya Pencemaran Limbah Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Masnawati Masnawati
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v2i2.503

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui apa faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam mencegah terjadinya pencemaran limbah rumah sakit; (2) untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone dalam mencegah terjadinya pencemaran limbah rumah sakit.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris yang yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan data yakni dengan cara melakukan wawancara dan melakukan studi dokumen kepustakaan yang erat kaitannya dengan objek yang diteliti, kemudian dianalisis dengan cara kualitatif dengan menggunakan teknik pengolahan data yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Peran Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Bone belum efektif karena masi ada rumah sakit yang mencemari masyarakat setempat. Adapun faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone yaitu (a) instalasi pengolahan air limbah (IPAL) tidak berfungsi dengan baik, (b) kurangnya pengawasan dari Dnas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone, (c) kapasitas limbahnya melebihi dari kapasitas pengolahanya, (d) kurangnya kompratif dari pihak rumah sakit.
THE POLITICAL DEVELOPMENT OF ISLAMIC CONSTITUTIONAL IN INDONESIA Ma'adul Yaqien Makkarateng
Jurnal Al-Dustur Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/jad.v2i2.2812

Abstract

The development of Islamic state administration politics in Indonesia from time to time starting from the Dutch occupation, the Japanese occupation, independence, the old order, the new order, and Islamic politics during the reformation period experienced different shocks, not only in the form of structural reforms. Government but to the grassroots of society. Then over time, the Ulama realized that their struggle would not succeed if they continued in traditional ways. Therefore, it is necessary to make changes which, although originating from the colonial influence itself, are struggling through organizations, both in the field of social education or in the field of political administration. The presence of Ulama in the political field should have a positive impact, in the sense of contributing to the creation of a moral, political structure, because the Ulama is a moral symbol. However, when Ulama have been polarized in such a way, so often between one Ulama and other Ulamas face each other and defend their respective parties. This condition will cause divisions, and the effect is to confuse the people so that it will weaken the power of the Muslims themselves, which in turn is often used by other party groups.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2025): December Vol 8 No 1 (2025) Vol 7 No 2 (2024) Vol 7 No 1 (2024) Vol 6 No 2 (2023) Vol 6 No 1 (2023) Vol 5, No 2 (2022) Vol 5, No 1 (2022) Vol 4, No 2 (2021) Vol 4, No 1 (2021) Vol 4 No 1 (2021) Vol 3, No 2 (2020) Vol 3, No 1 (2020) Vol 2, No 2 (2019) Vol 2, No 1 (2019) Vol 1, No 1 (2018) More Issue