cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sukendar
Contact Email
spsilmuhukum@uninus.ac.id
Phone
+628122416324
Journal Mail Official
sukendarsps@uninus.ac.id
Editorial Address
Jl. Soekarno - Hatta No. 530, Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA
Published by Universitas Islam Nusantara
ISSN : 20858884     EISSN : 28295889     DOI : https//doi.org/10.30999
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Media Justitia Nusantara (MJN) is a journal that intends to publish most quality research papers in the fields of law or criminology and social justice studies. The journal is keen to present relative overview of law, system-wide trends and problems on law, crime and justice throughout the world. Journal provides a medium for social scientists to report research findings with respect to crime and justice through innovative and advanced methodologies. The Journal encourages in submission of articles, research notes, and commentaries and also invites papers based on empirical research, theoretical analysis and debate, and policy analysis and critique that centre on crime and broadly defined justice-related topics in an international perspective.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015" : 1 Documents clear
KAPITA SELEKTA PENYITAAN BIDANG HUKUM PERPAJAKAN DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA Fontian Munzil
Jurnal Media Justitia Nusantara Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.419 KB) | DOI: 10.30999/mjn.v4i1.2115

Abstract

Peningkatan kesadaran masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya harus ditunjang dengan iklim yang baik. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dengan berjalannya waktu menunjukkan peningkatan oleh karena itu perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Wajib pajak yang belum melunasi utang pajaknya dapat dilakukan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam bentuk tindakan penyitaan terhadap barang milik Penanggung Pajak untuk dijadikan jaminan pelunasan utang pajak dan biaya penagihan pajak. Tindakan penyitaan adalah alat paksa oleh fiskus untuk memaksa wajib pajak agar melunasi utang pajaknya dengan maksud wajib pajak akan berpikir dua kali apabila ingin menghindari pelunasan pajak. Penyitaan dapat diterapkan terhadap seluruh barang wajib pajak dan dikumpulkan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penyitaan harus dapat mengira-ngira nilai barang yang disita agar tidak melakukan penyitaan secara berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaj i bagaiiuanakah tindakan hukum penyitaan yang bersifat memaksa terhadap wajib pajak dikaitkan dengan hak wajib pajak dalam ruang lingkup hukum perdata dan seberapajauhkah kekuataan hukum penyitaan dalam hukum perpajakan dihubungkan dengan aspek hukum acara pidana.Metode penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif anal isis untuk menganalisis data hasil penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data  yang  diperoleh  dari  data sekunder yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier dan lain-lain. Penelitian yuridis normatif juga digunakan untuk irenel iti sikronisasi vertikal dan horizontal dari peraturan perundang-undangan yang ada dengan maksud untuk mempertajam kajian  terhadap  penyitaan  Bidang  Hukriin  Perpajakan  Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya.Penelitian menemukan tindakan penyitaan dalam ruang lingkup perpajakan memiliki kesamaan dalam penyitaan pada HIR dalam hal seperti sebagai jaminan pembayaran terhadap pihak yang memiliki kepentingan obyek sita, mengainankan obyek sita tersebut dan penguasaan serta kepemilikan atas obyek sita tersebut. Perbedaannya dalam hal subyek hukum yang memiliki kewenangan untuk dilakukan penyitaan dan pencabutan/pengangkatan obyek sita dan tu| uan pada pajak adalah pembayaran pajak dan pada HI R adalah kemenangan berdasarkan pritusan pengadilan dapat dinikmati. Penyitaan dalam ran•qka penegakan hukum bidang perpajakan cukup kuat diterapkan dengan maksud waj ib pajak lnemenuhi kewajiban perpajakannya yang mana terdapat perbedaan mendasar dengan hukum acara pidana terhadap pengtiasaan/status barang yang disita.

Page 1 of 1 | Total Record : 1

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 15 No 2 (2025): September 2025 Vol 15 No 1 (2025): Februari 2025 Vol 14 No 2 (2024): September 2024 Vol 14 No 1 (2024): Februari 2024 Vol 13 No 2 (2023): September 2023 Vol 13 No 1 (2023): Februari 2023 Vol 13, No 1 (2023): FEBRUARI 2023 Vol 12 No 2 (2022): September 2022 Vol 12, No 2 (2022): September 2022 Vol 12, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 11, No 2 (2021): September 2021 Vol 11, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 10, No 2 (2020): September 2020 Vol 10, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 9, No 2 (2019): September 2019 Vol 9, No 1 (2019): Februari 2019 Vol 8, No 2 (2018): September 2018 Vol 8, No 1 (2018): Februari 2018 Vol 7, No 2 (2017): September 2017 Vol 7, No 1 (2017): Februari 2017 Vol 6, No 1 (2016): Februari 2016 Vol 4, No 2 (2015): September 2015 Vol 4, No 1 (2015): Februari 2015 Vol 2, No 1 (2012): Februari 2012 Vol 1, No 2 (2011): September 2011 Vol 1, No 1 (2011): Februari 2011 More Issue