cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anna Yulia Hartati
Contact Email
annayuliahartati@gmail.com
Phone
+628122884193
Journal Mail Official
sosiodialektika@unwahas.ac.id
Editorial Address
Jl. Menoreh Tengah X no. 22 Sampangan Semarang 50236
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Sosio Dialektika
Published by Universitas Wahid Hasyim Semarang
ISSN : 25408941     EISSN : 26232944     DOI : http://dx.doi.org/10.31942/sd
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Sosio Dialektika as an open hall for debate and discussion on socio-political science, economics, law, Islamic education and education. Sosio Dialektika accommodates social and humanities disciplines and becomes a growing space for interdisciplinary and holistic approach to the narrow space of strategic approaches so far.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 2 (2025)" : 10 Documents clear
PERAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS GCG SEBAGAI GARDA TERDEPAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG ETIS Salsabila Mahfironi; Budi Astuti Ernawati
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i2.14459

Abstract

This study aims to analyze the role of transparency and accountability as key elements of Good Corporate Governance (GCG) in promoting ethical decision-making in insurance companies in Indonesia. Using a quantitative approach with secondary data from annual reports and sustainability reports of insurance companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2020–2024, this study employs a panel data regression model known as the Common Effect Model (CEM). The analysis results indicate that accountability has a negative impact on ethical decision-making, while transparency also shows a negative relationship but is not statistically significant. These findings indicate that overly repressive accountability mechanisms can weaken managers' moral courage in facing ethical dilemmas. Therefore, this study recommends reformulating the accountability approach and strengthening an organizational culture that promotes substantive integrity. Keyword : GCG; Transparency; Ethical Decision Making; Accountability
Efektivitas Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES) untuk Kualitas Pembangunan Desa Tambak Kalisogo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Faradilla Dwi Anggraeni Faradilla Dwi Anggraeni; Lailul Mursyidah Mursyidah
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i2.14431

Abstract

Penelitian ini meingkaji efektivitas partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Tambak Kalisogo (Musrenbangdes) dan dampaknya terhadap kualitas pembangunan di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasilnya menunjukkan bahwa partisipasi tercermin melalui tiga indikator: forum partisipasi, keterlibatan, proses dan akses. Forum Musrenbangdes berfungsi sebagai media demokratis untuk menampung aspirasi; keterlibatan masyarakat melampaui pengajuan prioritas hingga kontribusi langsung dalam kegiatan pembangunan; dan akses difasilitasi baik melalui pertemuan formal maupun platform digital. Secara keseluruhan, Musrenbangdes di Tambak Kalisogo berfungsi efektif, meiskipun peningkatan kapasitas dan transparansi masyarakat masiih diperlukan. Temuan ini menyoroti Musrenbangdes sebagai instrumen pembangunan partisipatif yang inklusif dan akuntabel yang konsisten dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia di Pemerintah Desa Balongdowo Kecamatan Candi Pungki Rokmahwati; Ilmi Usrotin Choiriyah
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i2.14444

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia aparatur di Pemerintahan Desa Balongdowo, Kecamatan Candi. Pengembangan kapasitas aparatur desa dikaji melalui indikator pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja, serta dilihat dari dimensi kepemimpinan dan dukungan organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang meliputi kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur desa memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Pelatihan bagi perangkat desa dilaksanakan melalui bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh pihak kecamatan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan teknologi administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, sementara pelatihan yang bersumber dari desa lebih banyak diarahkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pengalaman kerja aparatur desa terbentuk dari perbedaan masa kerja dan rentang usia, yang tercermin dalam pelaksanaan tugas administrasi dan penggunaan sistem kerja berbasis teknologi. Pengembangan kapasitas aparatur desa juga didukung oleh peran kepemimpinan dan koordinasi antartingkat pemerintahan.   Kata kunci: Aparatur Desa, Pengembangan Kapasitas, Sumber Daya Manusia.
Penerapan Prinsip Pacta Sunt Servanda Dalam Hubungan Kontrak Bisnis Takwim Azami; Anto Kustanto
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i2.14826

Abstract

Prinsip pacta sunt servanda merupakan asas fundamental dalam hukum kontrak yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dalam konteks sistem hukum perdata Indonesia, asas ini berakar dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan menjadi dasar utama dalam menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak kontraktual. Namun demikian, perkembangan transaksi bisnis modern, termasuk kontrak elektronik dan digital, menimbulkan dinamika baru dalam penerapan prinsip ini, karena muncul tantangan terkait validitas kesepakatan, keaslian identitas para pihak, serta keseimbangan posisi tawar dalam perjanjian baku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep dan dasar hukum pacta sunt servanda dalam sistem hukum perdata Indonesia, menganalisis penerapannya dalam kontrak bisnis modern dan digital, serta mengidentifikasi kendala dan solusi hukum dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) terhadap beberapa putusan Mahkamah Agung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas pacta sunt servanda dalam kontrak bisnis modern tetap relevan, namun tidak dapat dipahami secara kaku. Dalam praktiknya, asas ini perlu diseimbangkan dengan prinsip good faith (itikad baik), rebus sic stantibus (perubahan keadaan fundamental), serta asas kepatutan dan keadilan sosial. Asas tersebut juga berperan penting dalam membangun iklim usaha yang sehat dan stabil di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan transformasi digital dan globalisasi ekonomi. Dalam transaksi elektronik, kekuatan mengikat kontrak digital diakui sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 18 UU ITE. Adapun kendala utama dalam penerapan prinsip ini meliputi ketimpangan posisi tawar, keberlakuan klausul baku yang merugikan, serta belum optimalnya regulasi yang mengatur kontrak digital. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum kontrak nasional yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan sosial. Secara umum, penerapan pacta sunt servanda harus diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan, sehingga hukum perjanjian dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan hukum nasional.
Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Civitas Academica (Studi Kasus Pemberdayaan Para Kader Posyandu Lansia Di Desa Cikakak, Banyumas) Dimas Purbo Pambudi; Titi Rahmawati; Muhammad Riyan; Fitria Ramdlani; Neneng Sobibatu Rohmah; Chanifia Izza Millata
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i2.14917

Abstract

Abstrak Penelitian ini berfokus pada berjalannya kolaborasi antara pemerintah desa dengan civitas academica (dosen) dalam pemberdayaan kader tim pembina posyandu lanjut usia di desa Cikakak. Desa ini dikenal dengan prestasinya dalam layanan posyandu lanjut usia. Namun, dalam perjalanannya masih minim peran yang melibatkan civitas academika dalam meningkatkan kemampuan para kader posyandu lansia. Permasalahan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah masih minimnya bentuk kerjasama yang konstruktif untuk meningkatkan keberdayaan kognitif para kader posyandu lansia padahal hal tersebut sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Desa Cikakak. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan observasi langsung di lokasi penelitian. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah desa dan civitas academica sangat dibutuhkan untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para kader. Kesimpulan yang dapat disampaikan dari riset ini bahwa kolaborasi dalam pemberdayaan dapat terlaksana dengan baik, berbagai materi teori dan praktek dapat diterima dengan baik. Ada beberapa hal yang dapat direkomendasikan diantaranya adalah pertama, dibutuhkan aturan formal untuk meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak secara berkesinambungan; kedua, pemerintah desa harus memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan untuk dapat mengoptimalkan berbagai sumberdaya di Cikakak; ketiga, dalam berkolaborasi dengan berbagai pihak maka dapat melibatkan partisipasi masyarakat agar lebih optimal. Kata kunci: Kolaborasi, Pemberdayaan, Kader TP Posyandu
Penutupan Kampung Kumuh di India pada Pelaksanaan KTT G20 Tahun 2023: Spektakel Kota, Pencitraan Negara, dan Eksklusi Sosial Sukma Nur Fitriani; Anna Yulia Hartati; Achmad Maulani; Azmi Muttaqin
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i2.15158

Abstract

Penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Tahun 2023 di India menjadi momentum strategis bagi negara tersebut untuk menegaskan posisinya sebagai kekuatan global baru, khususnya sebagai representasi Global South. Namun, di balik upaya pencitraan internasional tersebut, muncul kebijakan kontroversial berupa penutupan dan penggusuran kampung kumuh di New Delhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tersebut sebagai bagian dari strategi pencitraan negara dan pengelolaan ruang kota dengan menggunakan teori spektakel kota Guy Debord. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka terhadap dokumen pemerintah, laporan organisasi masyarakat sipil, pemberitaan media nasional dan internasional, serta literatur akademik terkait urbanisasi dan politik kota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penutupan kampung kumuh tidak semata-mata merupakan kebijakan penataan kota, melainkan berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, kapitalisme perkotaan, kontrol sosial, dan nation branding. Kebijakan ini berhasil membangun citra visual kota yang modern dan tertib, namun pada saat yang sama mengorbankan hak-hak dasar masyarakat miskin, terutama hak atas tempat tinggal dan mata pencaharian. Penelitian ini menegaskan pentingnya pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan sosial, serta menolak praktik pembangunan yang hanya berorientasi pada pencitraan visual dan kepentingan diplomasi internasional. Kata kunci: G20_India, kampung_kumuh, spektakel_kota, pencitraan_negara, kapitalisme_ perkotaan
Dinamika Politik Hukum Dalam Transformasi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945 M. Iqbal Wibisono
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i2.15349

Abstract

Abstrak Tulisan ini mengkaji dinamika politik hukum dalam transformasi kekuasaan kehakiman pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan utama yang dianalisis adalah bagaimana arah perubahan kebijakan hukum terhadap desain dan kedudukan kekuasaan kehakiman setelah dilakukan perubahan konstitusi. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran dalam bidang hukum tata negara dan politik hukum, khususnya terkait konsepsi pemisahan kekuasaan dan prinsip negara hukum. Secara praktis, kajian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penyempurnaan sistem hukum yang mengatur independensi lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan tipe penelitian fundamental (fundamental research), yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai hukum sebagai fenomena sosial, termasuk dimensi historis, filosofis, politik, dan kelembagaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) secara historis, perubahan konfigurasi kekuasaan kehakiman berkaitan erat dengan perkembangan teori pemisahan kekuasaan dan penguatan prinsip negara hukum; (2) amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan terhadap struktur dan fungsi kekuasaan kehakiman, antara lain: pengakuan eksplisit atas independensi kekuasaan kehakiman; penegasan fungsi peradilan dalam menegakkan hukum dan keadilan; pembagian kewenangan yudisial antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi; penetapan standar integritas, profesionalitas, dan kapasitas hakim agung; serta pembentukan Komisi Yudisial sebagai instrumen pengawasan untuk menjaga kemandirian dan martabat hakim. Kata kunci : Independensi Peradilan, Konstitusi, Politik Hukum, Transformasi Kekuasaan Kehakiman
Tingkat Kemampuan Motorik Siswa SDN Slerok 1,2,3, Dan 4 Kota Tegal Tahun 2025-2026 Liska Sukiyandari; Miftachul A’La
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i2.15124

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan motorik siswa putri kelas IV SDN Slerok 1-4 Kota Tegal . Metode yang digunakan penelitian kuantitatif jenis survei. Sample dalam penelitian ini adalah siswa putri kelas IV sebanyak 40 siswa dengan metode teknik purposive sampling. Instrumen tes yang digunakan berupa tes motor ability untuk yang meliputi tes lempar tangkap bola jarak 1 meter dengan tembok (koordinasi) dan tes lari cepat 30 meter (kecepatan). Teknik analisis data menggunakan rumus persentase dalam menentukan kategori hasil tes yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian tingkat gerak dasar motorik pada siswa putri kelas IV SDN Slerok 1-4 Kota Tegal memiliki gerak dasar motorik pada tes lempar tangkap bola (koordinasi) rata-rata masuk dalam kategori “kurang ” berjumlah 20 siswa (50%), dan tes lari cepat 30 meter rata-rata masuk dalam kategori “kurang” sebesar 22 siswa (55%). Kata Kunci : Survei, Motorik, Siswa
Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif UU NO. 18 Tahun 2017 dan Tantangan Implementasinya Endar Susilo
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i2.15472

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia serta mengidentifikasi berbagai tantangan implementatif dalam praktik perlindungan ketenagakerjaan lintas negara. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian diperoleh melalui studi terhadap regulasi, literatur ilmiah, serta berbagai kajian yang relevan dengan isu perlindungan pekerja migran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka regulasi perlindungan pekerja migran Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menegaskan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan pada tahap pra-penempatan, masa penempatan, dan purna penempatan. Meskipun demikian, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi berbagai kendala struktural, antara lain lemahnya pengawasan terhadap proses perekrutan tenaga kerja migran, keterbatasan akses pekerja migran terhadap bantuan hukum di negara tujuan, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga dalam sistem perlindungan tenaga kerja migran. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran memerlukan penguatan implementasi kebijakan melalui peningkatan pengawasan kelembagaan, penguatan kerja sama bilateral dengan negara tujuan, serta peningkatan literasi hukum bagi calon pekerja migran guna memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja migran secara efektif dan berkelanjutan. Kata kunci : Migrasi Tenaga Kerja; Pekerja Migran; Perlindungan Hukum; Regulasi Ketenagakerjaan Abstract This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for Indonesian migrant workers and to identify practical challenges in the implementation of cross-border labor protection policies. The research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained through the examination of legislation, legal literature, and relevant scholarly studies related to migrant worker protection. The findings reveal that the legal framework governing the protection of Indonesian migrant workers has been comprehensively regulated through Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, which emphasizes the state's responsibility to ensure protection during the pre-placement, placement, and post-placement stages. However, the implementation of such legal protection still faces several structural challenges, including weak supervision of migrant worker recruitment processes, limited access to legal assistance for migrant workers in destination countries, and insufficient institutional coordination within the migrant worker protection system. These findings indicate that strengthening migrant worker protection requires improved institutional supervision, stronger bilateral cooperation with destination countries, and enhanced legal literacy among prospective migrant workers to ensure the effective and sustainable fulfillment of migrant workers’ rights. Key words : labor migration; legal protection; migrant workers; labor regulation
Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Nama Artis Dalam Bisnis Fashion Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Yurida Zakky Umami
SOSIO DIALEKTIKA Vol. 10 No. 2 (2025)
Publisher : LP2M

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/sd.v10i2.15488

Abstract

Abstrak Seiring dengan berkembangnya teknologi, pembuatan suatu karya oleh manusia menjadi semakin mudah dilakukan. Internet telah menjadi salah satu media informasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat modern untuk mencari referensi maupun inspirasi sebelum menghasilkan suatu karya yang bernilai. Internet memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi, termasuk mengenai artis yang sedang populer. Nama artis yang sering muncul di media sosial, berita, maupun platform digital menjadi lebih dikenal oleh masyarakat. Kondisi ini mendorong pelaku usaha fashion memanfaatkan popularitas nama artis tersebut sebagai bagian dari desain produk untuk menarik perhatian konsumen. Sehingga, pada prakteknya nama artis sering dicantumkan pada desain pakaian. Nama artis merupakan bagian dari identitas yang memiliki nilai komersial dan reputasi. Penggunaan nama artis dalam desain fashion tanpa izin dapat menimbulkan kerugian bagi artis, baik dari segi ekonomi maupun reputasi. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan agar identitas tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan sifat penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan untuk memperoleh gambaran umum mengenai permasalahan yang dikaji. Perlindungan terhadap penggunaan nama artis sering dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap karya cipta seperti foto, gambar, desain grafis, maupun karya seni lainnya yang sering digunakan dalam desain pakaian. Seorang artis memiliki hak ekonomi atas karya atau citra yang dimilikinya. Jika nama artis digunakan pada produk fashion untuk tujuan komersial tanpa persetujuan, maka pihak yang menggunakan nama tersebut dapat dianggap mengambil keuntungan ekonomi secara tidak sah. Oleh karena itu, penggunaan nama artis seharusnya dilakukan dengan izin atau melalui kerja sama resmi Perlindungan hukum terhadap penggunaan nama artis dalam bisnis fashion dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu: Perlindungan Preventif, yaitu perlindungan yang bersifat pencegahan melalui pengaturan dalam peraturan perundang-undangan agar masyarakat tidak melakukan pelanggaran. Perlindungan Represif, yaitu perlindungan yang diberikan ketika pelanggaran telah terjadi, misalnya melalui penyelesaian sengketa, tuntutan ganti rugi, atau sanksi pidana terhadap pelaku. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Artis, Bisnis Fashion, Hak Cipta Abstract With the advancement of technology, it has become increasingly easy for people to create works of art. The internet has become one of the information channels utilised by modern society to seek references and inspiration before producing a valuable piece of work. The internet makes it easy for people to access a wide range of information, including details about popular artists. Artists whose names frequently appear on social media, in the news, or on digital platforms are becoming increasingly well-known to the public. This situation has encouraged fashion businesses to capitalise on the popularity of these artists’ names as part of product designs to attract consumer attention. Consequently, in practice, artists’ names are frequently featured on clothing designs. An artist’s name constitutes part of their identity, possessing commercial value and reputation. The use of an artist’s name in fashion designs without permission may cause harm to the artist, both economically and in terms of reputation. Consequently, the law provides protection to ensure that such identity is not misused by third parties. The research methodology employed in this study is a normative legal approach with a qualitative research nature. This study was conducted using data and information obtained from various legal sources, such as legislation, books, academic journals, and other relevant literature, to provide an overview of the issues under examination. Protection against the use of an artist’s name is often linked to Law No. 28 of 2014 on Copyright. This law provides protection for creative works such as photographs, images, graphic designs and other works of art that are frequently used in clothing design. An artist holds economic rights over their works or likeness. If an artist’s name is used on fashion products for commercial purposes without consent, the party using the name may be deemed to be deriving economic benefit unlawfully. Therefore, the use of an artist’s name should be carried out with permission or through formal collaboration. Legal protection regarding the use of an artist’s name in the fashion industry can be achieved through two forms, namely: Preventive Protection, which is protection of a preventative nature through regulations in legislation to ensure the public does not commit infringements. Repressive Protection, which is protection provided once a violation has occurred, for example through dispute resolution, claims for damages, or criminal sanctions against the perpetrator. Keywords: Legal Protection, Artists, Fashion Business, Copyright

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol 9, No 2 (2024) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol 8, No 2 (2023) Vol 8, No 1 (2023) Vol 7, No 2 (2022) Vol 7, No 1 (2022) Vol 6, No 2 (2021) Vol 6, No 1 (2021) Vol 5, No 2 (2020) Vol 5, No 1 (2020) ARTICLE IN PRESS Vol 4, No 2 (2019) Vol 4, No 1 (2019) Vol 3, No 2 (2018) Vol 3, No 1 (2018) Vol 2, No 2 (2017) Vol 2, No 1 (2017) Vol 1, No 2 (2016) More Issue