cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bayu Sujadmiko
Contact Email
bayu.sujadmiko@fh.unila.ac.id
Phone
+6281394194918
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Gedung C. Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, 35145
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Cepalo
Published by Universitas Lampung
ISSN : -     EISSN : 25983105     DOI : https://doi.org/10.25041/cepalo
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal ini memiliki visi untuk menjadi jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum yang sesuai dengan kearifan lokal Provinsi Lampung, yang akan di analisis secara komprehensif dengan perundang-undangan Nasional atau Internasional dan kondisi sosiologis. Misi dari Cepalo adalah untuk mempublikasikan hasil penelitian ilmiah di bidang ilmu hukum baik dalam skala nasional, maupun skala internasional. Cepalo pada dasarnya berisi topik tentang hukum, sistem hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, antrophologi hukum, kebijakan publik, hukum internasional, hukum adat, hukum administrasi, hukum agraria, hukum islam, hukum bisnis, hukum pidana, hukum kesehatan, filsafat hukum, hukum kesehatan, hukum tekhnologi dan budaya. Namun tidak membatasi pokok bahasan mengenai studi hukum komparatif dan tidak menutup kemungkinan bagi penelitian yang bertemakan tentang kearifan lokal.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4 No 1 (2020)" : 6 Documents clear
SAFEGUARDING HORMANI BROTHERS AND SISTERS AND CARRYING OUT LEGAL PROTECTION AGAINST ECOSYSTEM CONSERVATION IN MALUKU La Ode Angga La Ode Angga
Cepalo Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1882

Abstract

Brothers and Sisters of people in Maluku have the same hopes and ideals to always maintain peace in the land of the Kings of this Country. Harmony that is manifested in togetherness, friendship, brotherhood, love between fellow children in Maluku, and the silatu of the womb. It will motivate high civilization between public and indigenous people value if Brothers and Sisters of Maluku maintain peace that will ensure harmony among people. On the other hand, it will preserve ecosystems in Maluku which will create Harman between humans and the environment. This research explains the forms of basudara people’s activities as a form of implementation of peace preservation. This study uses a normative legal approach; normative legal research is carried out using appropriate methods based on the scientific characteristics of legal science. Moreover, this study discusses harmony maintenance of brothers in Maluku that perform Legal Protection against Ecosystem Conservation in Maluku. The research finds that the one form of keeping peace in Maluku is in the form of togetherness, friendship, brotherhood and love. It is believed that these principles will provide positive energy in humanity welfare. Therefore, the Government of Maluku must encourage awareness of both general public and indigenous people of Maluku.
CHEMICAL CASTRATION FROM CRIMINAL LAW AND HUMAN RIGHTS Dina Silvia Puteri; Denita Cahyanti Wahono; Rr. Jannatul Firdaus; Steven Sukamdani
Cepalo Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1910

Abstract

Chemical castration is an additional penalty for child sexual abuse stipulated under Protection of Children Law, which states that anyone who intentionally commits sexual violence against children in any way and with certain criminal elements is subject to additional penalties in the form of chemical castration. As an additional penalty, chemical castration is excessive and deprives the right to reproduction. The criminal application also explicitly overrides state protection of human rights based on international conventions such as the ICCPR and UNCAT 1948 which has been ratified by Indonesia Human Rights Law. The implementation of chemical castration in Indonesia may able to reduce the number of habitual crimes or recidivists on sexual offender still raise the pros and cons. On the other hand, the effectiveness of this method in preventing these crimes is still debatable. The Indonesian Doctors Association (IDI) rejects the assignment of the execution because the additional penalty execution by the doctor is in contrary to the Indonesian Medical Ethics Code. This study aims to find solutions to conflict of law that occur in the application of chemical castration in the perspective of criminal law and human rights.
IMPLIKASI ADANYA UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN BAWASLU TENTANG PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU Ahmad Syarifudin
Cepalo Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1897

Abstract

The process of settlement of election administrative of violation’s and implication of the legal remedy mechanism to the Election Supervisory Body (Bawaslu) to Election Supervisory Body Province/District (Bawaslu Kabupaten/Kota) decision that co-create legal uncertainty and losing right to be elected. This is normative law research focus on law norm that related with this topic and using primary legal material Law Number 7 of 2017, Regulation of Election Supervisory Body Number 8 of 2018, Supreme Court Rules Number 4 of 2017 and secondary legal material like book, journal, and research result. Then analyzed with qualitative-juridical are result: First, settlement of election administrative of violation regulated in Article 460 to 465 Law Number 7 of 2017 and Election Supervisory Body Rules Number 8 of 2018. Both regulate settlement of election administrative of violation must implementation open and no later than 14 (fourteen) working days after report received and registred. Second, implication from legal remedy norm to Election Superfisory Body precisely can disturb of the General Election Comission (KPU) working and losing right to use legal remedy to Supreme Court (MA) for candidate who canceled by KPU on the basis of The Election Supervisory Body Provinsi/Kabupaten decision.
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA GUBERNUR DKI JAKARTA 2017 Muhammad Rizqi Fadhlillah; Dwi Andayani B.S
Cepalo Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1892

Abstract

Basuki Tjahaja Purnama mantan gubernur DKI Jakarta saat ini sudah menjalani Putusan Pengadilan oleh Pengadilan Negri Jakarta Utara, akan tetapi sebelum putusan ini dijatuhkan terdapat sebuah permasalahan hukum mengenai kepastian hukum dalam pemberhentian sementara kepala daerah yang terdapat dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah, karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 156 a sebelum Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tahun 2017 dijatuhkan. Sehingga timbul permasalahan yaitu: Bagaimana kepastian hukum Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tahun 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang kepastian hukum Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 156 dan 156 a KUHP terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebelum vonis hukuman dalam Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN. Jkt Utr Tahun 2017 dijatuhkan. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam ilmu pengetahuan digolongkan sebagai data sekunder yang bertumpu kepada alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberhentian sementara seorang kepala daerah dalam hal ini Basuki Tjahaja Purnama seharusnya diberlakukan, yang berarti Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak terlaksana dengan semestinya, dan seharusnya Presiden dan Mendagri menjalankan tugasnya sesuai Pasal 83 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Daerah untuk memberhentikan sementara Basuki Tjahaja Purnama namun hal itu tidak telakasana, yang berarti Presiden dan Mendagri tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang sudah diatur dan juga kepastian hukum dari Pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah mengenai pemberhentian sementara seorang kepala tidak terlaksana dengan baik.
BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PERSEKUTUAN DI INDONESIA DAN PERBANDINGANNYA DI MALAYSIA Rizha Claudilla Putri
Cepalo Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1913

Abstract

Perusahaan dapat dibedakan atas perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Di Indonesia, Perusahaan badan hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi. Sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa Firma (Fa) dan Persekutuan Komanditer atau Comanditaire Vennootschap (CV). Peraturan mengenai bentuk perusahaan persekutuan, firma dan CV terdapat di dalam KUHPer dan KUHD. Sama halnya seperti di Indonesia, bentuk hukum suatu perusahaan Malaysia dapat dikenal dengan beberapa bentuk business entitiy, seperti Sole Proprietorship, Partnership, Limited Liability Partnership (LLP), Private Limited Company/SendirianBerhad (Sdn Bhd), dan Public Limited Company/Berhad (Bhd). Beberapa Business Entity yang ada di Malaysia memiliki kemiripan dengan jenis badan usaha yang ada di Indonesia, seperti Partnership atau Perusahaan Persekutuan. Terdapat pula perbedaan antara bentuk dan peraturan yang mengatur perusahaan persekutuan Indonesia dengan perusahaan persekutuan Malaysia. Undang-Undang yang digunakan pun berbeda bagi kedua negara, Partnership diatur dalam Partnership Act 1961 sedangkan untuk Limited Liability Partnership diatur dalam Limited Liability Act 2012. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan komparatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumen serta diolah dengan melakukan seleksi data secara sistematis untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Partnership mengatur mengenai perusahaan secara tradisional dengan ingin mendapatkan laba atau keuntungan. Sedangkan di dalam LLP menggabungkan antara partnership dan company. Perbedaan bentuk hukum perusahaan persekutuan antara Indonesia dan Malaysia ini juga jelas terlihat jika dilihat dari aturan pada masing-masing negara dimana Indonesia tidak mempunyai undang-undang khusus mengenai bentuk hukum persekutuan ini. Dengan demikian, pemerintah hendaknya membuat sebuah undang-undang yang mengatur mengenai bentuk usaha persekutuan lebih khusus dalam peraturan yang berbeda agar dapat mudah dipahami oleh pelaku usaha seperti peraturan yang berlaku di negara Malaysia..
INDEPENDENSI KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Muhammad Habibi
Cepalo Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/cepalo.v4no1.1962

Abstract

After the enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Corruption Eradication Commission (KPK) Law, the position of the KPK which was originally a non-governmental institution is now included in the branch of governmental power branches (Auxiliary State Organs). All corruption eradication institutions (outside the police and prosecutors) that still survive are only the Corruption Eradication Commission, namely an independent commission which has been given pro justitia authority in carrying out acts of corruption so far not without criticism. In carrying out their duties and functions (before the revision of the Act), experts criticized many of the institutions that were "independent". The purpose of writing this journal is to find out whether the amendment of Corruption Eradication Commission Law has given birth to the concept of an independent state institution for the KPK. This study uses a normative legal research method, meanwhile, the approach taken uses a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study explain if the overall amendment to the KPK Law has not yet given birth to the concept of an independent state institution because there are still provisions in the article to intervene in the independence of the KPK's authority for corruption.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023): Issue In progress (August 2023) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 1 (2017) More Issue