cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarifuddin
Contact Email
syarifuddin.mala@iain-manado.ac.id
Phone
+6282192516647
Journal Mail Official
-
Editorial Address
Jl. Dr. S. H. Sarundajang Kawasan Ring Road I Malendeng Manado 95128
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam
Published by Institut Agama Islam Negeri Manado
ISSN : 25280317     EISSN : 25280325     DOI : http://dx.doi.org/10.30984/febi
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam is a publication forum for scientific journals related to Islamic economics and business (economic journals).
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2019): June" : 6 Documents clear
Fenomena Zakat Dan Status Hukum Zakat Di Negara Muslim Dan Beberapa Wilayah Di Indonesia Nur Azizah
Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam Vol 4, No 1 (2019): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/tjebi.v4i1.883

Abstract

Zakat is often seen as a very long problem, an ordinary matter and lacks a future in terms of its development. This is due to the legal status of zakat in Law NO. 23 of 2011 is not something that is required as an Indonesian citizen, but as a form of obedience in worship. Next is the lack of awareness of obligatory zakat people to issue zakat. However, there are actually some things that can overcome these problems. basically the regional government has the authority to establish laws in its territory, there are also several articles in the Zakat Management Act (Law NO 23 of 2011) on the role of regional governments, and some regions in Indonesia are quite successful with some of their applications. In this paper some systems of zakat implementation are reviewed in the regions of Indonesia and other Muslim countries which can be taken into consideration for the progress of zakat in Indonesia.Zakat kerap dipandang sebagai persoalan yang sangat lama, perihal yang biasa dan kurang memiliki masa depan dalam hal pengembangannya. Hal ini disebabkan status hukum zakat dalam UU NO. 23 Tahun 2011 bukanlah sesuatu yang diwajibkan sebagai warganegara Indonesia, tetapi sebagai bentuk ketaatan dalam beribadah. Berikutnya adalah kurangnya kesadaran orang-orang wajib zakat untuk mengeluarkan zakat. Meskipun demikian, sebenarnya ada beberapa hal yang dapat mengatasi problem-problem tersebut. pada dasarnya pemerintah daerah berwenang dalam pembentukan hukum di wilayah kekuasaannya, terdapat juga beberapa pasal dalam UU Pengelolaan Zakat (UU NO 23 Tahun 2011) tentang peran pemerintah daerah, serta beberapa wilayah di Indonesia cukup sukses dengan beberapa penerapannya. Dalam tulisan ini diulas beberapa sistem penerapan zakat di wilayah-wilayah Indonesia dan negara muslim lainnya yang dapat dijadikan pertimbangan untuk kemajuan zakat di Indonesia.
Analisis Gender Pencapaian Jabatan Strategik Anggota Dewan Perempuan (DPRD Mamuju Tengah) Rara Novrayanti Salman
Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam Vol 4, No 1 (2019): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/tjebi.v4i1.879

Abstract

Women in the legislature have a minimum amount of let alone the position of strategic positions as the chairman is still very low so gender equality in the legislature is difficult to realize.This study aims to identify and analyze the motivations, mechanisms and barriers in strategic appointments of female council members. The research method is qualitative research. Data was collected through in-depth interviews, observations and documentation. Data was analyzed using gender theories and model analysis developed by Milles and Huberman, the data obtained then processed through three lines of qualitative data analysis namely: data reduction, data presentation and conclusions. The results show that the intrinsic motivation of female parliamentarians is highly motivated to be a leader in structure, the family also supports. Extrinsic motivation is made up of parties and factions but some male parliamentarians do not support women as chairman. The mechanism of the proposed chairman is proposed based on the decision of the faction. Structural barriers are low levels of education or human resources, lack of female self-confidence and specially acquired information about women, a small number of female parliamentarians, lack of support from male parliamentarians and electoral systems based on factional decisions, cultural barriers are the patriarchal culture that some male parliamentarians and the effect of the women's double workload after marriage.Perempuan dalam legislatif memiliki jumlah yang minim apalagi pencapaian jabatan strategis sebagai ketua masih sangat rendah sehingga kesetaraan gender dalam legislatif sulit diwujudkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis motivasi, mekanisme, dan hambatan dalam pencapaian jabatan strategis anggota dewan perempuan. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teori-teori gender dan analisis model interaksi yang dikembangkan oleh Milles dan Huberman, data yang telah didapat kemudian diolah melalui tiga jalur analisis data kualitatif yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan motivasi instrinsik anggota dewan perempuan sebagian besar memiliki motivasi menjadi ketua dalam alat kelengkapan, dukungan keluarga juga diperoleh.Motivasi ekstrinsik diperoleh dari partai dan fraksi tetapi sebagian anggota dewan laki-laki tidak mendukung perempuan dalam mencapai jabatan sebagai ketua. Mekanisme Pengusulan calon ketua diusulkan atas keputusan fraksi. Hambatan structural yaitu rendahnya tingkat pendidikan atau sumber daya manusia, kurangnya rasa pecaya diri perempuan yang diikuti dengan kurangnya informasi yang diperoleh terkhusus mengenai perempuan, minimnya jumlah anggota dewan perempuan, kurangnya dukungan anggota dewan laki-laki dan sistem pemilihan ketua yang melibatkan fraksi, hambatan kultural yaitu budaya partiarki yang dianut sebagian anggota dewan laki-laki dan pengaruh beban kerja ganda perempuan karena telah menikah.
Kolaborasi Pemerintah Daerah Dan Pt. Astra Agro Lestari Dalam Peningkatan Produksi Petani Kelapa Sawit Di Mamuju Tengah Muhlis Zainuddin
Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam Vol 4, No 1 (2019): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/tjebi.v4i1.880

Abstract

Analyze collaboration between local government of Mamuju Tengah and PT. Astra Agro Lestari in Mamuju Tengah Regency can help solve various problems related to the production of the community of oil palm farmers whose impact is the improvement of the welfare of the community. This study aims to find out if there is a colaboration between the local goverment of Central Mamuju regency and PT. Astra Agro Lestari in increasing oil palm farmers production.The research used the qualitative approach with a case study. The informants were selected usng the purposive sampling technique. The data were selected through in–depth interviews, dokumentation, and obsevation, and they were analysed in several steps including data reduction, datapresentation, conclusion, and verification.The results show that there is a collaboration between the local goverment of Central Mamuju regency and PT. Astra Agro Lestari. The activities and strategies include conducting trainings and arranging post-harvest management of the palm oil plantation to increase the famers’ production. The collaboration used the donor-recipient model because it is a moderate model based on the idea that several actors have information and skills to control consistent policies related to many social interests.Menganalisis kolaborasi antara pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan PT. Astra Agro Lestari di Kabupaten Mamuju Tengah dapat membantu menyelesaikan berbagai macam permasalahan terkait masalah produksi masyarakat petani sawit yang dampaknya adalah peningkatan kesejahteran masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi sebuah kolaborasi antara pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan PT. Astra Agro Lestari dalam meningkatkan produksi petani kelapa sawit.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian study kasus.Penentuan informan dengan tehknik purposive.Tehnik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi.Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, pengambilan kesimpulan dan verifikasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebuah kolaborasi antara pemerintah daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan PT. Astar Agro Lestari dengan aktivitas dan strategi yang dilakukan adalah melakukan pelatihan dan penanganan pasca panen perkebubnan kelapa sawit untuk meningkatkan produksi petani kelapa sawit.sementara model yang digunakan dalam melakukan kolaborasi adalah model model menyerupai model Donor- recipient Model karena model ini merupakan model moderat yang didasarkan pada gagasan bahwa sejumlah aktor menguasai informasi dan keahlian untuk mengontrol kebijakan yang konsisten dengan kepentingan sosial yang banyak tersebut.
Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo Rahmatia Rahmatia
Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam Vol 4, No 1 (2019): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/tjebi.v4i1.881

Abstract

This research airms to understand and analyze the responsibility of budget management on the quarter of Indonesian Red Cross Society in Gorontalo Province. This research used descriptive methodology within qualitative approach. There are 12 informants of this research, they are the headquarter as the policy taker of Indonesian Red Cross Society, administrative division, service division, finance division as well as the society. The result and discussion of this research showed that the overall budget management of Indonesian Red Cross Society in Gorontalo Province were responsibility handled according to the regulations and provisons which are applicable on Indonesian Red Cross Society. But there are some rules of the Article of Associations and Bylaws that aren’t be done by Indonesian Red Cross Society in Gorontalo Province, it’s concerning to the source of the fund of Indonesian Red Cross Society that according to the article of associations and bylaws chapter XX article 70 which are from the grant of government, support from International Red Cross Society and the other organizations, donations, another business, funding fees, and month of funds.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan anggaranpada Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo.Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Adapun Informan dalam penelitian ini berjumlah dua belas (12) orang yang meliputi kepala markas PMI selaku pengambil kebijakan di markas PMI, bidang administrasi, bidang pelayanan, bidang keuangan, serta masyarakat.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa secara keseluruhan penyelenggaraan pengelolaan anggaran pada PMI Provinsi Gorontalo telah akuntabel sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada PMI. Akan tetapi ada beberapa peraturan AD/ART yang tidak dilakukan oleh  PMI Provinsi Gorontalo. Yakni mengenai Sumber dana PMI yang menurut AD/ART BAB XX Pasal 70 berasal dari bantuan hibah pemerintah, bantuan dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Organisasi lainnya, sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat, iuran dana, dan bulan dana.
Konsep E-Commerce Perspektif Ekonomi Islam Telsy Fratama Samad
Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam Vol 4, No 1 (2019): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/tjebi.v4i1.882

Abstract

The economic development generally and specifically in the field of industry and national trade has resulted in a wide variety of goods/ services that can be consumed. In addition, globalization and free trade, supported by telecommunications and Information technology advances have expanded the space for the transaction flows of goods and services across borders of a country.The development and progress of information and technology influence the development of the business transactions as well. E-commerce creates a new economy, which connects manufacturers, sellers, and customers via technology in ways that had never been done before.Along with the widespread of e-commerce transaction, Muslims are wondering whether this kind of transaction is acceptable in Syariah (Islamic Law) perspective. Thus, this paper will discuss about some matters regarding this issue and find the conclusion about this brand new kind of commerce.Perkembangan ekonomi secara umum dan spesifik dalam lingkup industry serta perdagangan nasional telah menghasilkan begitu banyak varian baik barang maupun jasa yang dilonsumsi masyarakat. Globalisasi dan perdagangan bebas yang di dukung oleh kemajuan telekomunikasi serta teknologi informasi semakin memperluas jarak jangkauan transaksi barang dan jasa melampaui perbatasan Negara. Perkembangan dan kemajuan informasi dan teknologi tentunya mempengaruhi perkembangan transaksi bisnis. E-Commerce menciptakan ekonomi baru, yang menghubungkan para pengusaha pabrik, penjual dan pembeli melalui teknologi dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sepanjang penyebaran transaksi E-Commerce, masyarakat muslim mulai mempertanyakan apabila transaksi ini diperbolehkan dalam Islam. Artikel ini akan membahas tentang beberapa hal terkait permasalahan ini serta memberi kesimpulan tentang jenis perdagangan yang baru ini.  
Implementasi Peraturan Bank Indonesia Tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado Fitria Ayu Lestari Niu
Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam Vol 4, No 1 (2019): June
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/febi.v4i1.877

Abstract

Using a qualitative method with eksploratory approach, it finds that Mandiri Syariah Bank Branch Manado has implemented a Bank Indonesia Regulation on Liquidity Financing of the Syariah Mandiri Bank Branch Manado, which has not yet been difficult to meet the statutory reserve requirement in rupiah. But this cannot be ignored given the factors that might be questioned regarding the problem of funds in meeting their clear needs which is unpredictable and can be returned to the internal and external. The existence of this regulation can provide solutions to problems such as Islamic banking to obtain financing from Bank Indonesia by fulfilling the requirements set by Bank Indonesia such as providing collateral containing securities and contributions from the Financial Services Authority. Penggunaan metode kualitatif dengan pendekatan eksplorasi, ditemukan bahwa Bank Syariah Mandiri Cabang Manado telah mengimplementasikan Peraturan Bank Indonesia tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek kepada Bank Syariah dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Bank Syariah Mandiri Cabang Manado juga belum menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban giro wajib minimum (GWM) dalam rupiah. Namun hal ini tidak dapat disepelekan mengingat terdapat faktor-faktor yang mungkin saja dapat berpotensi menjadi risiko adanya kesulitan dana dalam memenuhi kewajibannya yang jelas yang tidak dapat diramalkan dan dihindari baik itu dari intern maupun ekstern. Dengan adanya peraturan ini dapat memberikan solusi terhadap masalah likuditas khususnya pada perbankan syariah untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seperti memberikan agunan berupa surat berharga dan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2025): DECEMBER Vol 10, No 1 (2025): JUNE Vol 9, No 2 (2024): December Vol 9, No 1 (2024): June Vol 8, No 1 (2023): JUNE Vol 7, No 2 (2022): DECEMBER Vol 7, No 1 (2022): JUNE Vol 6, No 2 (2021): December Vol 6, No 1 (2021): JUNE Vol 5, No 2 (2020): December Vol 5, No 1 (2020) Vol 4, No 2 (2019): December Vol 4, No 1 (2019): June Vol 3, No 2 (2018): December Vol 3, No 1 (2018): June Vol 2, No 2 (2017): December Vol 2, No 1 (2017): June Vol 1, No 2 (2016): December Vol 1, No 1 (2016): June More Issue