Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk cetak. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum memuat artikel hasil penelitian dibidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari dalam maupun luar Universitas Muhammadiyah Jember, yang diterbitkan secara berkala pada bulan Mei dan November.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[PRINSIP KEPASTIAN HUKUMDALAM PEMBATASAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI ]]>
<![CDATA[Hakim, Dedi Rahman]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (667.25 KB)
|
DOI: 10.32528/faj.v16i1.2101
<![CDATA[Perkembangan regulasi anti pencucian uang di Indonesia telah sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan penyempurnaan, dan yang terakhir berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun dalam aplikasinya masih menyisakan celah hukum, salah satunya berkaitan dengan pemidanaan terhadap korporasi khususnya pidana tambahan. Pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU PPTPPU belum dapat diaplikasikan secara baik karena penerapan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi jarang ditemukan dalam putusan hakim. Selain itu, penjelasan terhadap sanksi pidana tambahan pada Pasal 7 ayat (2) UU PPTPPU tersebut dinyatakan cukup jelas dan tidak ada keterangan lebih lanjut.]]>
<![CDATA[KONSEP KEBEBASAN BERPOLITIK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ubaidillah, Lutfian]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (496.701 KB)
|
DOI: 10.32528/faj.v16i1.2102
<![CDATA[Anggota TNI dan Polri tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemiludikarenakan anggota TNI dan Polri membawa senjata, yang berbeda dengan masyarakat sipil yang tidak membawa senjata, sehingga dapat dimaknai anggota TNI dan Polri itu mempunyai kedudukan yang luar biasa (extraordinary position). Secara teoretik memang anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama dengan warga sipil lainnya, namun secara praktik hal tersebut masih belum bisa dilaksanakan. Hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilu dapat diberikan karena anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama sebagai warga negara; kedua, Larangan bagi anggota TNI dan Polri untuk memilih dan dipilih dalam pemilu adalah bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum. Anggota TNI dan Polri mempunyai kedudukan yang sama sebagai warganegara yang berhak untuk memilih maupun dipilih dalam pemilu. Asas persamaan dihadapan hukum mengharuskan bahwa setiap orang harus diposisikan sama dihadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi]]>
<![CDATA[ASAS PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nugroho, Agung]]>;
<![CDATA[Harianto, Aries]]>;
<![CDATA[Jayus, Jayus]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (535.861 KB)
|
DOI: 10.32528/faj.v16i1.2098
<![CDATA[Kebutuhan akan tenaga ahli yang professional serta kebutuhan teknologi untuk mendukung suatu proses kerja, menyebabkan perusahaan-perusahaan swasta, baik itu swasta asing maupun swasta nasional menggunakan tenaga-tenaga asing sebagai tenaga kerja meskipun tetap mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal. Penggunaan tenaga-tenaga asing tersebut dalam tataran normatif dan praktis tidak terlepas dari permasalahan keimigrasian. Karena penggunaan tenaga asing tersebut berhubungan dengan lalu lintas orang asing yang keluar masuk wilayah Indonesia. Seiring dengan gerak laju pembangunan di Indonesia serta tingkat pekembangan teknologi dan industri, maka masalah ketenagakerjaan mempunyai peranan yang sangat strategis. Namun demikian kebijakan pemerintah dalam pembangunan tetap diarahkan pada perluasan dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia, maka secara bertahahap penggunaan tenaga kerja asing perlu diadakan pembatasan. Pemerintah dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan tepat dalam rangka memberikan izin untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing dipandang perlu untuk mengikutertakan Perusahaan Pengurusan Izin Memperkejakan Tenaga Kerja Negara Asing.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM BENTUK REHABILITASI ]]>
<![CDATA[Rizal, Rizal]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (490.882 KB)
|
DOI: 10.32528/faj.v16i1.2103
<![CDATA[Perkembangan regulasi anti pencucian uang di Indonesia telah sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan penyempurnaan, dan yang terakhir berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun dalam aplikasinya masih menyisakan celah hukum, salah satunya berkaitan dengan pemidanaan terhadap korporasi khususnya pidana tambahan. Pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU PPTPPU belum dapat diaplikasikan secara baik karena penerapan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi jarang ditemukan dalam putusan hakim. Selain itu, penjelasan terhadap sanksi pidana tambahan pada Pasal 7 ayat (2) UU PPTPPU tersebut dinyatakan cukup jelas dan tidak ada keterangan lebih lanjut.]]>
<![CDATA[HAK KONSTITUSIONAL ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Syahputra, Andi]]>;
<![CDATA[Harianto, Aries]]>;
<![CDATA[Jayus, Jayus]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (444.838 KB)
|
DOI: 10.32528/faj.v16i1.2099
<![CDATA[Perkawinan campuran saat ini telah banyak terjadi pada masyarakat Indonesia. Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57 menyatakan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, telah mengakomodasi berbagai pemikiran yang mengarah kepada pemberian perlindungan warga negaranya dengan memperhatikan kesetaraan gender, dan yang tidak kalah penting adalah pemberian perlindungan terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Masalah yang sering muncul akibat dari perkawinan campuran adalah tentang anak, karena anak merupakan buah dari hasil perkawinan beda negara tersebut. Dalam prakteknya, perbedaan hukum antara kedua orang tua baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah yang seringkali berbeda aturan masing ? masing negara baik negara satu maupun negara lain maka berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi anak dalam kehidupan sehari hari]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TIDAK MENANDATANGANI PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU ( PKWTT ) DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA ]]>
<![CDATA[PRAMITA P.D, YESSI]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (570.164 KB)
|
DOI: 10.32528/faj.v16i1.2104
<![CDATA[sesuai dengan teori kehendak. Karena apa yang sudah menjadi kewajiban pekerja dalam pencapaian target kerja sudah terpenuhi dengan baik dan kontrak kerja selama satu tahun dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ( PKWT ) antara kedua belah pihak juga telah berakhir. mengingat perjanjian kerja waktu tertentu merupakan perjanjian yang bersifat sementara. Dan ketentuan dalam pembuatan perjanjian kerja waktu tertentu ( PKWT ) harus ditaati secara mutlak, serta tidak boleh dilanggar karena dalam hal ini hukum ketenagakerjaan bersifat imperatif atau memaksa ( dwingenrecht). dan bahwa perlindungan hukum yang dapat dilakukan adalah dengan adanya unsur paksaan yang ada dalam PKWT, terkait kerugian yang nyata dan terang terhadap harta kekayaan orang yang bersangkutan yakni kewajiban untuk menandatangani PKWTT yang harus dilakukan oleh pihak pekerja, jika pekerja tidak bersedia maka pekerja dikenakan ganti rugi. Maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan ]]>
<![CDATA[Peranan Lembaga Sosial Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bondowoso ]]>
<![CDATA[Tuharyati, Yanny]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (319.425 KB)
|
DOI: 10.32528/faj.v16i1.2100
<![CDATA[Tidak dapat dipungkiri, bahwa tidak sedikit korban kekerasan seksual yang selain mengalami penderitaan psikis, dan kalau ia melanjutkan persoalannya ke pengadilan maka penderitaanyapun semakin kompleks, sebab demi kepentingan yuridis sebagai saksi korban iapun harus menceritakan kembali persoalan pribadi yang ia alami. Selain itu ia pun harus mengeluarkan biaya medis, pengacara dan biaya transportasi ketika ia dipanggil oleh pihak penyidik, penuntut umum dan pengadilan, belum lagi persoalan pribadinya dikorankan wartawan dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam bentuk apakah lembaga sosial yang dikelola masyarakat dalam memberi perlindungan secara konkrit terhadap korban kekerasan seksual dan kendala-kendala yang dihadapi lembaga sosial yang dikelola masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan fenomenologis. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap individu-individu biasa dalam situasi-situasi tertentu.lokasi penelotian di Kabupaten Bondowoso. Data Primer diperoleh dari keterkaitan Lembaga Sosial Masyarakat dalam kasus kekerasan seksual di kabupaten Bondowoso. Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berstruktur yang berfokus. Artinya wawancara berdasarkan pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada masalah-masalah penelitian dengan informan yang berkaitan.. Analisis Data Peneitian dianalisis secara kualitatif, sehingga akan diperoleh uraian dan deskripsi mendalam. Hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dapat disimpulkan 1) beberapa Lembaga Sosial Masyarakat yang beraktivitas melalui wadahnya masing-masing telah memberi peranan penting dalam perlindungan bagi beberapa korban perkosaan baik secara langsung dan konkrit maupun secara tidak langsung dan konkrit berupa pendampingan, konseling, advokasi dan menyediakan pengacara, lancar, psikolog, medis serta menyediakan rumah aman dan rohaniwan. sehingga proses hukum maupun non hukum dapat berjalan dengan mudah dan lancar, 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Sosial Masyarakat dalam aktivitas masing-masing sangat kompleks yakin selain keterbatasan dana sarana dan prasarana, tenaga ahli dan SDM, juga diselimuti oleh korban yang tidak mau melapor.]]>
<![CDATA[Peranan Lembaga Sosial Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bondowoso ]]>
<![CDATA[Yanny Tuharyati]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/faj.v16i1.2100
<![CDATA[Tidak dapat dipungkiri, bahwa tidak sedikit korban kekerasan seksual yang selain mengalami penderitaan psikis, dan kalau ia melanjutkan persoalannya ke pengadilan maka penderitaanyapun semakin kompleks, sebab demi kepentingan yuridis sebagai saksi korban iapun harus menceritakan kembali persoalan pribadi yang ia alami. Selain itu ia pun harus mengeluarkan biaya medis, pengacara dan biaya transportasi ketika ia dipanggil oleh pihak penyidik, penuntut umum dan pengadilan, belum lagi persoalan pribadinya dikorankan wartawan dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam bentuk apakah lembaga sosial yang dikelola masyarakat dalam memberi perlindungan secara konkrit terhadap korban kekerasan seksual dan kendala-kendala yang dihadapi lembaga sosial yang dikelola masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan fenomenologis. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para subjek yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap individu-individu biasa dalam situasi-situasi tertentu.lokasi penelotian di Kabupaten Bondowoso. Data Primer diperoleh dari keterkaitan Lembaga Sosial Masyarakat dalam kasus kekerasan seksual di kabupaten Bondowoso. Selain menggunakan data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka pengumpulan data dilakukan dengan wawancara berstruktur yang berfokus. Artinya wawancara berdasarkan pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada masalah-masalah penelitian dengan informan yang berkaitan.. Analisis Data Peneitian dianalisis secara kualitatif, sehingga akan diperoleh uraian dan deskripsi mendalam. Hasil penelitian dan pembahasan, kemudian dapat disimpulkan 1) beberapa Lembaga Sosial Masyarakat yang beraktivitas melalui wadahnya masing-masing telah memberi peranan penting dalam perlindungan bagi beberapa korban perkosaan baik secara langsung dan konkrit maupun secara tidak langsung dan konkrit berupa pendampingan, konseling, advokasi dan menyediakan pengacara, lancar, psikolog, medis serta menyediakan rumah aman dan rohaniwan. sehingga proses hukum maupun non hukum dapat berjalan dengan mudah dan lancar, 2) kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Sosial Masyarakat dalam aktivitas masing-masing sangat kompleks yakin selain keterbatasan dana sarana dan prasarana, tenaga ahli dan SDM, juga diselimuti oleh korban yang tidak mau melapor.]]>
<![CDATA[PRINSIP KEPASTIAN HUKUMDALAM PEMBATASAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI ]]>
<![CDATA[Dedi Rahman Hakim]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/faj.v16i1.2101
<![CDATA[Perkembangan regulasi anti pencucian uang di Indonesia telah sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan penyempurnaan, dan yang terakhir berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, namun dalam aplikasinya masih menyisakan celah hukum, salah satunya berkaitan dengan pemidanaan terhadap korporasi khususnya pidana tambahan. Pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) UU PPTPPU belum dapat diaplikasikan secara baik karena penerapan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi jarang ditemukan dalam putusan hakim. Selain itu, penjelasan terhadap sanksi pidana tambahan pada Pasal 7 ayat (2) UU PPTPPU tersebut dinyatakan cukup jelas dan tidak ada keterangan lebih lanjut.]]>
<![CDATA[KONSEP KEBEBASAN BERPOLITIK ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Lutfian Ubaidillah]]>
<![CDATA[ FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Jember ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32528/faj.v16i1.2102
<![CDATA[Anggota TNI dan Polri tidak diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemiludikarenakan anggota TNI dan Polri membawa senjata, yang berbeda dengan masyarakat sipil yang tidak membawa senjata, sehingga dapat dimaknai anggota TNI dan Polri itu mempunyai kedudukan yang luar biasa (extraordinary position). Secara teoretik memang anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama dengan warga sipil lainnya, namun secara praktik hal tersebut masih belum bisa dilaksanakan. Hak memilih dan dipilih bagi anggota TNI dan Polri dalam pemilu dapat diberikan karena anggota TNI dan Polri mempunyai hak yang sama sebagai warga negara; kedua, Larangan bagi anggota TNI dan Polri untuk memilih dan dipilih dalam pemilu adalah bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum. Anggota TNI dan Polri mempunyai kedudukan yang sama sebagai warganegara yang berhak untuk memilih maupun dipilih dalam pemilu. Asas persamaan dihadapan hukum mengharuskan bahwa setiap orang harus diposisikan sama dihadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi]]>
