cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Suryono, S.H., M.H
Contact Email
ahmadsuryono@unmuhjember.ac.id
Phone
+6281330470898
Journal Mail Official
jurnal.hukum@unmuhjember.ac.id
Editorial Address
Jl. Karimata No 49 Sumbersari Jember
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Jember
ISSN : 18580106     EISSN : 25023926     DOI : http://dx.doi.org/10.32528/faj
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum pertama kali diterbitkan pada tahun 2005 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember dalam bentuk cetak. Jurnal Ilmiah ilmu Hukum memuat artikel hasil penelitian dibidang ilmu Hukum yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dari dalam maupun luar Universitas Muhammadiyah Jember, yang diterbitkan secara berkala pada bulan Mei dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE" : 5 Documents clear
Rekonstruksi Kewenangan Permohonan Kepailitan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia terhadap Perusahaan Asuransi Suryono, Ahmad
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i2.22953

Abstract

AbstrakKewenangan Permohonan Kepailitan secara umum berada pada pihak kreditur yang memiliki piutang jatuh tempo dan bisa ditagih, namun berbeda halnya jika perkara kepailitan berada dalam ruang lingkup usaha perasuransian. Pasca dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kewenangan permohonan kepailitian perusahaan asuransi diatur secara spesifik dan hanya melekat kepada OJK.  Namun keadaan tersebut akan bermasalah jika kemudian terdapat permohonan kepailitan oleh kreditur kepada OJK dan kemudian OJK tidak mengambil sikap atas permohonan tersebut, baik menolak atau menerima. Pada  sisi lain berdasarkan ketentuan UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenal norma baru fiktif positif yang bermakna diam adalah tindakan menyetujui. Atas dasar hal tersebut kreditur yang meminta permohonan kepailitan perusahaan perasuransian mengambil jalan untuk melakukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan harapan PTUN dapat mengkualifikasi tindakan OJK tersebut sebagai tindakan fiktif positif sekaligus juga mengkualifikasi OJK sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kompetensi absolut bagi sikap diam OJK dalam hal permohonan kepailitian perusahaan asuransi, sehingga didapatkan kepastian hukum terkait situasi tersebut.Luaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah ditetapkannya rekomendasi terkait pengadilan mana yang paling berwenang terkait gugatan sikap diam OJK dalam hal permohonan kepalitian perusahaan asuransi sekaligus menciptakan kepastian hukum dalam lingkup usaha perasuransian.Kata kunci: pailit, Perusahaan asuransi, PTUN
Typosquatting: Ancaman dan Dampaknya dalam Kejahatan Teknologi Informasi Maulana, Muhammad Asrul
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i2.22957

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami dampak typosquatting terhadap pengguna internet serta melihat sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelakunya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa typosquatting dapat merugikan pengguna internet dengan potensi kehilangan informasi pribadi, kerugian finansial, dan kerusakan perangkat. Pelaku typosquatting dapat dikenakan sanksi hukum berat, termasuk denda dan hukuman penjara, serta pembekuan atau penghapusan situs web mereka. Oleh karena itu, pengguna internet perlu meningkatkan kesadaran, berhati-hati dalam memasukkan URL, dan menggunakan langkah-langkah keamanan seperti firewall dan antivirus guna melindungi diri dari typosquatting.Kata Kunci: Kesalahan Penulisan, Implikasi Hukum.
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL NIKRAGUA DENGAN AMERIKA SERIKAT DALAM HUKUM INTERNASIONAL Nugraheni1, Prasasti Dyah
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i2.22958

Abstract

AbstrakAbstrak. Berbagai peristiwa internasional yang terjadi di dunia ini telah dicatat dalam suatu hukum internasional yang berlaku bagi seluruh masyarakat internasional. Sehingga untuk menyelesaikan berbagai perdamaian internasional yang telah terjadi tersebut, biasanya para negara yang terlibat membuat suatu perjanjian perdamaian sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan berbagai perdamaian internasional tersebut dan mencegah terjadinya suatu perang antar negara. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menyelesaikan perdamaian internasional yang telah terjadi diperlukan adanya kesepakatan antar negara sebagai jalan keluar. Permasalahan yang ditulis oleh penulis dalam jurnal ini adalah penyelesaian penyelesaian internasional yang terjadi antara negara Nikaragua dengan negara Amerika Serikat. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dan yuridis, yaitu suatu penulisan hukum yang dilaksanakan dengan cara menganalisis bahan hukum sekunder atau bahan pustaka untuk mencari penyelesaian masalah terhadap suatu permasalahan hukum yang timbul serta menggunakan pendekatan masalah yang berdasarkan pada undang-undang atau aturan hukum umum mengenai penyelesaian penyelesaian internasional yang terjadi antara negara Nikaragua dan negara Amerika Serikat dan pendekatan masalah yang berdasarkan pada landasan konseptual. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pada kasus ini merupakan penegakan hukum internasional yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Internasional dimana negara Nikaragua telah menjalankan cara-cara penyelesaian internasional yang sesuai dengan prosedur hukum internasional, akan tetapi negara Amerika Serikat menolak keputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional.Kata Kunci: Amerika Serikat; Mahkamah Internasional; Nikaragua; Penyelesaian Sengketa Internasional
Perbandingan Perlindungan Hukum Nasabah Bank Antara Indonesia Dengan Singapura Pasca Pemberlakuan Automatic Exchange Of Information (AEOI) di Bidang Perpajakan Aris, Aris Yuni
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i2.22954

Abstract

AbstrakSejak diterapkannya penerapan pelaporan otomatis informasi keuangan antar negara atau dikenal dengan istilah pertukaran informasi otomatis. Pengaturan kerahasiaan bank mempunyai beberapa pengecualian, antara lain di Indonesia dan Singapura. Ada ketidakharmonisan dalam pengaturan ini. Kerangka teori dan konseptual yang digunakan sebagai alat analisis berupa teori perlindungan hukum, teori rahasia bank, serta konsep perlindungan hukum sebagai hak konstitusional, konsep rahasia bank, konsep pelaporan informasi keuangan berbasis perpajakan. Sebagai penelitian normatif dengan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, historis, dan pendekatan hukum komparatif. Dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ada dua permasalahan yang menjadi substansi penelitian ini, yaitu bagaimana perlindungan hukum nasabah bank antara Indonesia dan Singapura pasca penerapan AEOI, dan bagaimana konsep ideal di kedua negara tersebut. Kesimpulannya, perlindungan hukum nasabah bank di kedua negara pada dasarnya bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi nasabah bank namun terdapat pengurangan dengan beberapa pengecualian pada dasar kepentingan umum. Konsep pengaturan kedepannya adalah adanya rumusan baru mengenai batasan kerahasiaan bank dan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.Kata Kunci : Perlindungan hukum AEOI, Perpajakan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERKENAL TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA Shahrullah, Rina Shahriyani
FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/faj.v20i2.22956

Abstract

AbstrakMerek memiliki peranan penting dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan. merek berfungsi sebagai tanda pengenal atau pembeda ataupun sebagai penunjuk asal barang.  Merek juga berperan sebagai paralel dalam menghubungkan produsen dengan konsumen untuk memudahkan konsumen dalam menentukan atau memiliih produk yang diinginkan. Namun pelanggaran merek masih kerap terjadi khususnya terhadap merek terkenal yang tidak terdaftar di Indonesia. Penelitian ini menganilisis tentang perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal yang mana haknya dirugikan akibat terjadinya pelanggaran merek. Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo untuk mengajukan argument bahwa perlindungan hukum dan upaya hukum dapat diberikan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia ketika terjadi pelanggaran tersebut.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pendaftaran Merek, Merek Terkenal

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 2 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 22, No 1 (2024): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 2 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 21, No 1 (2023): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 2 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 20, No 1 (2022): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 2 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 19, No 1 (2021): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 2 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 18, No 1 (2020): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 2 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 17, No 1 (2019): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 2 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 16, No 1 (2018): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 2 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 15, No 1 (2017): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 2 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 14, No 1 (2016): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 2 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 9, No 1 (2013): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 8, No 1 (2012): FAIRNESS AND JUSTICE Vol 7, No 1 (2011): FAIRNESS AND JUSTICE More Issue