Sapientia Et Virtus
Tujuan jurnal ini adalah menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas berbagai topik, termasuk berbagai pendekatan untuk studi hukum seperti perbandingan hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Artikel juga dapat membahas bidang hukum yang spesifik, misalnya: hukum pidana, hukum perdata, hukum komersial dan bisnis, hukum internasional, hukum konstitusional, hukum administrasi, hukum adat, dan hukum sumber daya alam.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 4 No 2 (2019)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG TELAH DIBERHENTIKAN BERDASARKAN PASAL 13 UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Marpaung, Maraja Malela]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (256.842 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v4i2.123
<![CDATA[Pasal 13 UU Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Ketentuan Pasal 13 UUJN tersebut berkaitan erat dengan KUHAP yang merupakan hukum acara formil, dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 KUHAP mendefinisikan upaya hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berkaitan dengan upaya hukum dan Pasal 13 UUJN sesungguhnya notaris masih memiliki hak untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, dalam hal ini dengan mengajukan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sesungguhnya karena tidak adanya keselarasan antara UUJN sebagai hukum materiil dan KUHAP sebagai hukum formiil, maka tidak mencerminkan suatu kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi notaris yang sedang berperkara atau sedang berhadapan dengan permasalahan hukum. Selanjutnya dalam hal notaris telah diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UUJN, namun berdasarkan putusan peninjauan kembali diputus tidak bersalah. Maka notaris berhak menuntut pemulihan hak-hak yang dimilikinya. Salah satu hak yang pasti akan diminta oleh notaris yaitu berkaitan dengan statusnya sebagai notaris, maksudnya meminta pengangkatan kembali sebagai seorang notaris karena sebelumnya telah diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Pasal 13 UUJN. Namun karena tidak diatur mengenai prosedur dan mekanisme pengangkatan kembali notaris dalam UUJN maupun peraturan perundang-undangan terkait, maka dalam hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah kekosongan hukum dan tidak mencerminkan perlindungan hukum bagi para notaris yang sedang berperkara atau sedang berhadapan dengan permasalahan hukum.]]>
<![CDATA[PEMANFAATAN TENAGA OLEH RBA TERHADAP ANM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ]]>
<![CDATA[Horianto, Edwin]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (240.692 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v4i2.125
<![CDATA[Masyarakat seringkali memandang perempuan sebagai mahkluk yang lemah lembut, perasa, serta sabar. Pandangan tersebut seringkali ditemukan di dalam kehidupan masyarakat patriakhal yaitu masyarakat yang mempunyai pandangan bahwa laki-laki yang mempunyai kekuasaan absolut. Akibat pandangan dari masyarakat tersebut, perempuan seringkali mendapat perlakuan yang diskriminatif serta perempuan seringkali menjadi objek kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis. Salah satu bentuk dari kejahatan perempuan adalah adalah perdagangan orang. Di Indonesia, perdagangan orang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Filosofi dari terbentuknya Undang-undang ini di dasarkan bahwa perdagangan orang khususnya perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. RBA sebagai pelaku dalam penelitian telah terbukti memenuhi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, RBA mampu bertanggungjawab karena telah dewasa dan cakap, mempunyai suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan dalam perbuatanya tidak memiliki alasan pemaaaf. Harapan dari penelitian ini adalah: terhadap korban perdagangan orang perlu diberikan rehabilitasi serta majelis hakim harus memahami substansi permasalahan yang sedang ditangani agar penjatuhan putusan menjadi efektif.]]>
<![CDATA[ASPEK HUKUM PEMBERIAN HPL ATAS BIDANG TANAH YANG TELAH DIKUASAI, DIDUDUKI ATAU DIGARAP OLEH WARGA ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Felix]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (224.798 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v4i2.126
<![CDATA[Penelitian berjudul ?Aspek Hukum Pemberian HPL Atas Bidang Tanah Yang Telah Dikuasai, Diduduki Atau Digarap Oleh Warga?, dengan membahas permasalahan akibat hukum pemberian HPL atas bidang tanah yang telah dikuasai, diduduki atau digarap oleh warga, disimpulkan sebagai berikut: Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas tanah, kekuasaan tersebut meliputi mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.Atas dasar hak menguasai dari Negara tersebut ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh.Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Keputusan No. 53/ HPL/BPN/1997 tentang Pemberian HPL Atas Nama Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, padahal bidang tanah tersebut telah dikuasai, diduduki atau digarap oleh warga cacat hukum.]]>
<![CDATA[BATAS USIA KEDEWASAAN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Andriani, Veronica]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (316.019 KB)
|
DOI: 10.37477/sev.v4i2.128
<![CDATA[Perdagangan elektronik merupakan sarana baru untuk melakukan transaksi jual beli, di mana transaksi ini dilakukan secara online untuk mempermudah dan menjangkau setiap orang tanpa batas geografi tertentu. Selain mempermudah perdagangan elektronik memiliki kekurangan yaitu identitas para pihak yang tidak dapat diketahui. Pentingnya informasi terkait identitas sangat diperlukan untuk mengetahui apakah pihak yang bertransaksi tersebut telah dewasa dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui tolak ukur usia dewasa mana yang dapat melakukan transaksi secara daring.]]>
<![CDATA[PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Kristina, Jennis]]>
<![CDATA[ Sapientia Et Virtus Vol 4 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Darma Cendika ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v4i2.168
<![CDATA[Kegiatan kredit oleh bank yang dilaksanakan dengan segala kebijakan internal harus menerapkan prisnip kehati-hatian. PPJB yang merupakan perjanjian pengikatan antara para pihak yang peralihan hak nya belum terjadi secara sempurna, ketika digunakan sebagai jaminan kredit hak tanggungan maka dapat menjadi penyebab tidak terpenuhinya prinsip kehati-hatian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatam kepustakaan. Hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian ini menunjukkan: Kebijakan internal bank yang menyebutkan bahwa PPJB yang digunakan sebagai jaminan hak tanggungan dapat dilakukan dengan melalui proses pembuatan Cover Note. Hal ini dapat membawa bank dalam posisi yang digurikan karena pembuatan Cover Note tidak menggantikan akta otentik apapun terkait proses jual beli seperti, akta jual beli atau sertifikat. Kemudian apabila terdapat debitor yang lalai atau tidak beritikad baik maka, Cover Note tersebut tidak ditingkatkan menjadi suatu sertifikat. Keadaan tersebut menjadikan objek yang akan dijaminkan atau diikat dengan hak tanggungan masih bersifat menggantung, maka kedudukan bank kreditor sangat terancam sebagai kreditor konkuren yang tidak memiliki kedudukan istimewa ketika dalam proses kredit. Kata Kunci: Kredit, PPJB, Cover Note.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Diberhentikan Berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Jabatan Notaris ]]>
<![CDATA[Maraja Malela Marpaung]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 4 No 2 (2019): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v4i2.190
<![CDATA[Article 13 Notary Law governs that the notary was dismissed with disrespect by the minister because it was sentenced to imprisonment based on a court ruling that had acquired the legal force remained because of a criminal offence threatened with a prison sentence of 5 (five) years or more. The provisions of article 13 of the Notary Law are closely related to the criminal code which is the law of the event, in the provision of article 1 number 12 Criminal Procedural Law defines a legal effort i.e. the right of defendant or public prosecutor to not accept a court ruling in the form of resistance Appeals or the appeal or the criminal right to apply for a review in respect of and in the manner governed by this law. With regard to the efforts of the law and Article 13, indeed, notary still has the right to prove his innocence, in this case by submitting a review pursuant to the provisions of article 263 paragraph (1) of the criminal code. Indeed, because of the lack of harmony between the constitution as material law and the criminal code as the law of Formiil, it does not reflect a legal certainty and legal protection for notary who is litigated or is dealing with Legal issues. Furthermore, in case of notary has been disrespectfully dismissed pursuant to article 13 Notary Law, but based on the verdict of review was not guilty. The notary is entitled to claim the restoration of its rights. One of the rights that will be bound to be asked by a notary public is related to his status as a notary, meaning requesting a reappointment as a notary because it has previously been dismissed disrespectfully based on article 13 Notary Law. However, due to unregulated procedures and mechanisms for reappointment of notary public in Notary Law and related legislation, in this case it can be said as a legal void and does not reflect legal protection for A notary who is litigated or is dealing with legal issues.]]>
<![CDATA[Pemanfaatan Tenaga Oleh RBA Terhadap ANM Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ]]>
<![CDATA[Edwin Horianto]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 4 No 2 (2019): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v4i2.191
<![CDATA[Society often view woman as a graceful, sensitive, and patient human being. That view often found in a patriarchal society. Patriarchal society itself is a society where man had absolute power and dominence over a woman. Because of that view, woman tend to be discriminated and abuse physically, sexually, or physchologically. Human trafficking is one form of crime against woman. The Republic of Indonesia had regulated regarding the human trafficking on Law Number 21 of 2007 on Eradication of Human Trafficking. The philosophy behind the creation of this law is based on the fact that human trafficking especially on woman and children is an act that against the dignity of human and can be consider as a breach of human right, therefore it has to be eliminate. Also the current legislation regarding human trafficking isn’t capable of providing a comprehensive and integrated legal basis for the eradiction of such criminal acts. RBA as a criminal offender on this paper has fulfilled the definition of human trafficking on Article 2 of Law Number 21 of 2012, also she is eligible to bear criminal responsibility of her actions as she was legally adult and legally competent, she also intentionally perform the crime, and has no legal excuse to be excused from criminal responsibility. Through this study, we hoped that: the victims of human trafficking should be rehabilitated, and the judges should be more cautious in examining the subject matter to produce impartial verdicts.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Pemberian HPL Atas Bidang Tanah Yang Telah Dikuasai, Diduduki Atau Digarap Oleh Warga ]]>
<![CDATA[Felix Kurniawan]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 4 No 2 (2019): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v4i2.192
<![CDATA[This article discusses the legal consequences of granting Management Rights (HPL) on land that has been controlled, occupied or cultivated by residents. The state as the highest holder of power over land, that power includes regulating and carrying out the designation, use, supply and maintenance of the earth, water and space; determine and regulate legal relations between people and earth, water and space; determine and regulate legal relations between people and legal actions concerning earth, water and space. On the basis of the state's right to control, there are various kinds of rights to the surface of the earth, called land, which can be given to and owned by people both alone and together with other people and legal entities. State power over land that is not owned by a person or other party's rights is wider and fuller. Decree of the State Minister for Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency issues Decree No. 53 / HPL / BPN / 1997 concerning the Provision of HPL on behalf of the Surabaya Level II Municipal Government, even though the land has been controlled, occupied or cultivated by residents who have no legal basis.]]>
<![CDATA[Batas Usia Kedewasaan Dalam Transaksi E-Commerce ]]>
<![CDATA[Veronica Andriani]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 4 No 2 (2019): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v4i2.193
<![CDATA[E-Commerce is a new way for buying and selling transactions, where these transactions are carried out online to facilitate and reach everyone without a certain geographical limit. In addition to e-commerce goodness, it has a weakness that the identity of the stakeholder that cannot be known. The importance of information related to identity is needed to determine whether the parties to the transaction are capable in carrying out legal actions. This becomes important to know which benchmarks of adults can conduct transactions online.]]>
<![CDATA[Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Kredit Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Jennis Kristina]]>
<![CDATA[ SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 4 No 2 (2019): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Darma Cendika Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37477/sev.v4i2.194
<![CDATA[Bank credit activities carried out with all internal policies must apply the principle of prudence. PPJB which is a binding agreement between the parties whose rights are not yet perfect, compilation is used as a guarantee of mortgage rights can be a cause of failure to fulfill the prudential principle. This research is a normative juridical research, using literature approach. The results of the discussion and conclusion of this study show: Bank's internal policy that states PPJB used as security of mortgage can be done using the process of making a Note Cover. This can bring the bank in the position of being stolen because making a Cover Note does not require an approved deed related to the buying and selling process such as a sale and purchase certificate or certificate. Furthermore, debtors who are negligent or have no good intentions, the Cover Note does not increase to become a certificate. Such participation makes the object to be requested or bound with mortgage rights still needed, so the position of the bank's creditors is threatened as concurrent creditors who do not have a special position of compilation in the credit process.]]>
