cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Marthsian Y. Anakotta
Contact Email
marthsiananakotta@ukdc.ac.id
Phone
+6231-5946482
Journal Mail Official
jurnalsev@ukdc.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Lantai 4 Gedung Vidya Loka, Ruang VL 4K Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 201, Surabaya 60117
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Sapientia Et Virtus
Published by Universitas Katolik Darma Cendika
ISSN : 2355343X     EISSN : 27162273     DOI : 10.37477
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Tujuan jurnal ini adalah menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas berbagai topik, termasuk berbagai pendekatan untuk studi hukum seperti perbandingan hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Artikel juga dapat membahas bidang hukum yang spesifik, misalnya: hukum pidana, hukum perdata, hukum komersial dan bisnis, hukum internasional, hukum konstitusional, hukum administrasi, hukum adat, dan hukum sumber daya alam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 8 No 1 (2023): March" : 5 Documents clear
Sistem Perlindungan Indikasi Geografis: Perbandingan Antara Indonesia dan China Triyono Adi Saputro; Teguh Hartono
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 8 No 1 (2023): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v8i1.409

Abstract

Persaingan pasar global yang semakin ketat mengharuskan pelaku usaha harus memberikan perlindungan dan jaminan atas karya intelektualnya untuk bisa diterima di pasar internasional. Indonesi dan China merupakan negara anggota world trade organization (WTO) yang sudah lama bergabung dalam meramaikan pasar global. Untuk bisa bersaing dan diterima dalam menghasilkan produk, kedua negara tersebut memiliki sistem perlindungan karya intelektual khusus indikasi geografis yang berbeda. Penulisan ini menganalisa mengenai perbedaan diantara kedua negara tersebut dalam penerapan system perlindungan indikasi geografis dengan metode penelitian normative yang didukung dengan data sekunder serta pendekatan yuridis normative sebagai bahan referensi. Indonesia menganut 2 (dua) system yang terdiri dari sistem konstitutif dan deklaratif, sedangkan China menganut system Merek Dagang dan Sistem SAQSIQ (State Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine). Jadi, masing-masing negara memiliki sistem yang berbeda sesuai dengan aturan yang dimiliki dan dikembangkan dengan pedoman yang sama yaitu Perjanjian Trade Related Aspect of intellectually Property right (TRIPs).
Perjanjian Internasional Ditinjau dari Perspektif Hukum Nasional dan Internasional Ibnu Mardiyanto
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 8 No 1 (2023): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v8i1.415

Abstract

Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perspektif hukum nasional dan internasional terkait politik hukum Pasal 9 dan 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional dengan fokus pada adanya pertentangan di dalam Pasal 9 Ayat (2) dan Pasal 18 huruf h. Oleh karena itu, harmonisasi antara sistem hukum nasional dan internasional perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan koordinasi antara lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam rangka melindungi kepentingan nasional Indonesia di setiap kerja sama internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, undang-undang, dan perbandingan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis dokumen dengan mempelajari dokumen-dokumen hukum seperti UUD NRI 1945, Konvensi Wina 1969, dan UU Perjanjian Internasional dan literatur hukum yang terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengesahan perjanjian internasional melalui Keputusan Presiden bertentangan dengan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan penentuan kepentingan nasional sebagai salah satu alasan pembenar pengakhiran suatu perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Pasal 42 Konvensi Wina 1969. Kata Kunci: perjanjian internasional, pengesahan, pengakhiran Abstract This article aims to examine the national and international legal perspectives related to the legal policy of Articles 9 and 18 of Law Number 24 of 2000 regarding International Agreements, with a focus on the conflicts in Article 9 Paragraph (2) and Article 18 letter h. Therefore, harmonization between the national and international legal systems is necessary to improve understanding and coordination between national and international institutions in order to protect Indonesia's national interests in every international cooperation. This study uses a normative legal research method with conceptual, legal, and comparative approaches to analyze the issues in this study. The author uses document analysis techniques by studying legal documents such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the 1969 Vienna Convention, the International Agreement Law, and related legal literature. The results of the analysis show that the ratification of international agreements through Presidential Decree conflicts with Article 11 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and the determination of national interests as one of the justifications for terminating an international agreement made by the Indonesian Government as regulated in Article 18 of the Law is contrary to Article 42 of the Vienna Convention 1969. Keywords: international agreement, ratification, termination.
Legal Consideration in Implementing Artificial Intelligence when Dealing with Patients in Healthcare Services Yuliana Yuliana
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 8 No 1 (2023): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v8i1.416

Abstract

Artificial intelligence (AI) is applied in large activities of daily life. However, besides the positive sides of AI, there are still many legal concerns about implementing AI in medical practice and healthcare services. Ethical consideration needs legal background involvement. This paper aims to describe the legal consideration in implementing Artificial Intelligence (AI) when dealing with patients in healthcare services. This is a narrative literature review. Literature was searched from Science Direct, Google Scholar, and PubMed. The inclusion criteria are research and review. The exclusion criteria are unavailable in full-text journals. The articles were read twice to reduce the possibility of bias. Finally, the selected articles were summarized and narrated in a review. Possible pitfalls in legal concerns when using Artificial Intelligence when dealing with patients include patient privacy, data sharing, rigorous testing procedure, and expensive process. Unification and harmonization of legal regimes have to be applied for legal regulation. Non-discriminative principles are required to ensure legal liability. Legal concerns about implementing Artificial Intelligence (AI) in healthcare services include patient privacy, data sharing, and testing procedure. Legal liability should be ensured by non-discriminative principles.
Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Muchlas Rastra Samara Muksin
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 8 No 1 (2023): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v8i1.465

Abstract

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia saat ini adalah peninggalan dan masih ‘bercorak’ Belanda baik dari sisi filosofis maupun sosilogis, juga tidak memiliki tujuan dan pedoman pemidanaan (Straftoemetingsleiddradd) yang umumnya memuat asas-asas yang harus diperhatikan oleh hakim guna menjatuhkan pidana, Namun sayangnya selama ini Indonesia belum memiliki tujuan pemidanaanya karena masih menggunakan hukum peninggalan Belanda. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui urgensi tujuan pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia saat ini dan yang akan datang. Metode yang digunakan adalah metode Normatif, hasil analisis diketahui KUHP lama tidak memiliki pedoman dan tujuan pemidanaan serta berorientasi pada pembalasan adapun tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan petunjuk tentang arah tujuan hukum pidana pada Bab III Tentang Pemidanaan dan Pedoman Pemidanaan. Kesimpulannya yaitu perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan pada KUHP Baru merupakan perubahan yang progresif. KUHP dapat memberikan arah yang jelas dan dapat membantu Aparat Penegak Hukum (APH) mengatasi tantangan dan hambatan yang muncul dalam kerja-kerja sistem peradilan pidana yang mengarah pada tercapainya keadilan dan kepastian sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP Baru.
Keberlakuan dan Kekuatan Hukum Terhadap Wasiat yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris Astrid Athina Indradewi
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 8 No 1 (2023): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v8i1.483

Abstract

This study aims to analyze the legal validity and legal force of a testament whose contents violate the 'legitieme portie' of the heirs. The testament may not contain provisions that reduce the absolute share of the heirs. The Civil Law Code stipulates a system of restrictions on the allocation of inheritance to be distributed to heirs through 'legitieme portie' in order to protect heirs from the tendency for heirs to benefit other people. This study uses a normative juridical research method with conceptual and statutory approaches. The results of this study are testaments that contain provisions regarding the distribution of inheritance which violates the 'legitieme portie' of heirs, thus legally it must be prosecuted and enforced based on the provisions of Article 913 juncto Article 914 juncto Article 920 of the Civil Law Code. However, if the heirs do not sue, the testament as intended will continue as it is. In other words, the testament remains valid even if it contains a violation of the 'legitieme portie' of the heir as long as it has not been canceled by the injured party.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2025): March Vol 9 No 1 (2024): March Vol 8 No 2 (2023): September Vol 8 No 1 (2023): March Vol 7 No 2 (2022): September Vol 7 No 1 (2022): March Vol 6 No 2 (2021): September Vol 6 No 1 (2021): March Vol 5 No 2 (2020): September Vol 5 No 1 (2020): March Vol 4 No 2 (2019): September Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 1 (2019) Vol 4 No 1 (2019): March Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018): September Vol 3 No 1 (2018): March Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 2 (2015): September Vol 2 No 1 (2015): March Vol 2 No 1 (2015) Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014): September Vol 1 No 1 (2014) Vol 1 No 1 (2014): March More Issue