cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Marthsian Y. Anakotta
Contact Email
marthsiananakotta@ukdc.ac.id
Phone
+6231-5946482
Journal Mail Official
jurnalsev@ukdc.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Lantai 4 Gedung Vidya Loka, Ruang VL 4K Jl. Dr. Ir. H. Soekarno 201, Surabaya 60117
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Sapientia Et Virtus
Published by Universitas Katolik Darma Cendika
ISSN : 2355343X     EISSN : 27162273     DOI : 10.37477
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Tujuan jurnal ini adalah menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas berbagai topik, termasuk berbagai pendekatan untuk studi hukum seperti perbandingan hukum, hukum dan ekonomi, sosiologi hukum, dan antropologi hukum. Artikel juga dapat membahas bidang hukum yang spesifik, misalnya: hukum pidana, hukum perdata, hukum komersial dan bisnis, hukum internasional, hukum konstitusional, hukum administrasi, hukum adat, dan hukum sumber daya alam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 10 No. 1 (2025): March" : 5 Documents clear
Urgensi Penguatan Kewenangan KPPU Untuk Menegakkan Hukum Pada Tindak Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat Muh. Syah Quddus; Atqo Darmawn Aji
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol. 10 No. 1 (2025): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v10i1.726

Abstract

Persaingan usaha yang sehat merupakan faktor penting dalam mendorong perekonomian nasional yang adil dan kompetitif, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Meskipun KPPU berwenang untuk menegakkan hukum persaingan usaha, namun aturan mengenai acara pidana yang belum jelas menyebabkan kelemahan dalam penanganan perkara pelanggaran, sehingga memerlukan perubahan undang-undang untuk membuat kewenangan KPPU lebih tegas dan efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlunya perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 untuk memperkuat kewenangan KPPU dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dengan menganalisis data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU membutuhkan kewenangan yang lebih kuat untuk berfungsi secara efektif dalam menjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Penguatan kewenangan KPPU tidak hanya akan meningkatkan mekanisme penegakan hukum yang terkait dengan persaingan usaha, tetapi juga akan berkontribusi pada penciptaan lingkungan bisnis yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan .
Intelligence Oversight in Indonesia: The Dilemma of Human Rights and National Security Putra, Satria Rangga
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol. 10 No. 1 (2025): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v10i1.633

Abstract

Democratic oversight of intelligence is an instrument to ensure that intelligence activities uphold the principles of human rights and protect liberties of civil society. Based on Law Number 17 of 2011 concerning State Intelligence, oversight is divided into two, internal and external. Internally it is carried out by each state intelligence administrator and externally through the Intelligence Oversight Team of House of Representative. Intelligence oversight has several problems, ranging from regulatory factors, conflicts of interest (political factors) to the weak capacity of oversight actors in assessing alleged violations and considerations of political stability and national security. This paper attempts to constructively analyze the regulation of intelligence oversight in Indonesia and various contemporary problems that surround it. This paper uses a normative juridical research method, with a concept and legislation approach. This research found that the attachment of oversight actors to the limits of intelligence secrets makes it all in a dilemma so that it is impossible to open up allegations of human rights violations of state intelligence to the public holistically. The existence of conflict of interest, void and unclear regulations, until threats to the members of State Intelligence Oversight Team is also a separate inhibiting factor in conducting oversight.
Perlindungan Hukum Ojek Online dalam Perspektif Hukum Pengangkutan di Indonesia Priska Evelyn; Utiyafina Mardhati Hazhin
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol. 10 No. 1 (2025): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Technological advancements have transformed various aspects of life, including transportation. One of the innovations in this field is online motorcycle taxis, which offer convenience to the public through app-based services. However, despite their benefits, online motorcycle taxis face several challenges, particularly in legal and regulatory aspects. Some regions have even temporarily banned their operations due to the lack of recognition as public transportation under Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. This study aims to analyze the legal position and protection of online motorcycle taxis from the perspective of transportation law in Indonesia. The research employs a normative juridical approach and literature study. The findings indicate that online motorcycle taxis fulfill the concept of transportation, which involves the movement of passengers or goods using a means of transport. However, since motorcycles are not categorized as public transport under existing regulations, online motorcycle taxis lack a strong legal foundation. The issuance of Minister of Transportation Regulation Number 12 of 2019 provides a legal basis for their operation and offers legal protection for drivers and passengers. Nonetheless, more comprehensive regulations are still needed to ensure legal certainty and better protection for all parties involved in online motorcycle taxi services
Menakar Komitmen Penanganan Perubahan Iklim Indonesia Pada Periode Kepemimpinan 2024-2029 Hakim, Nanda Vico; Mulya, Josua Hari
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol. 10 No. 1 (2025): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v10i1.542

Abstract

Perubahan iklim menjadi isu lingkungan hidup yang telah menjadi fokus pemerintahan di dunia sejak awal tahun 2000an, termasuk di Indonesia. Tanggung jawab negara sebagai derivasi dari etika lingkungan menavigasi tindakan pemerintah untuk fokus terhadap penanggulangan perubahan iklim. Transisi kepemimpinan menjadi sebuah polemik mengenai komitmen pemerintah dalam penanggulangan perubahan iklim, hal ini untuk membaca proyeksi para calon pemimpin Indonesia dalam memandang dan meminimalisir risiko-risiko perubahan iklim. Penelitian ini didasari pada sebuah research question mengenai bagaimana masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden memproyeksikan rencana penanggulangan perubahan iklim. Penelitian ini disusun menggunakan metode penelitian yuridis normatif disertai dengan pendekatan kebijakan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini sejatinya ditunjukkan untuk memetakan proyeksi kebijakan para calon presiden dan calon wakil presiden dalam menghadapi perubahan iklim yang menjadi isu lingkungan multidimensi. Penelitian ini menavigasi pada sebuah kesimpulan bahwa masing-masing pasangan calon memiliki trajektori kebijakan yang beragam yang dikategorisasi sebagai pasangan calon yang ambisius, kontinuitas, dan gray area.
Meninjau Kembali Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Berlandaskan Asas Musyawarah Mufakat: Studi Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/Pn.Son Susanto, Marchel Christoper Farrel; Lumban Gaol, Heru Saputra
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol. 10 No. 1 (2025): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v10i1.796

Abstract

Settlement of ulayat land disputes highlights the tension between the national legal system, which prioritizes formal legality, and customary law, which upholds spiritual, communal, and cultural values. This research focuses on the principle of consensus-based deliberation (musyawarah mufakat) as a dispute resolution approach that emphasizes collective justice, based on a study of Judgement Number 50/Pdt.G/2017/Pn.Son between the Moi Indigenous Peoples and PT Bank Pembangunan Daerah Papua. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The analysis shows that unilateral monetary compensation fails to represent the religio-magical and social values inherent in ulayat land. The principle of musyawarah mufakat, although recognized in Pancasila and customary legal systems, has not been fully integrated into the resolution process through state judicial institutions. A deliberation-based approach offers an impartial, more restorative alternative that aligns with the needs of indigenous communities in preserving their social and cultural existence.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 (2025): March Vol 9 No 1 (2024): March Vol 8 No 2 (2023): September Vol 8 No 1 (2023): March Vol 7 No 2 (2022): September Vol 7 No 1 (2022): March Vol 6 No 2 (2021): September Vol 6 No 1 (2021): March Vol 5 No 2 (2020): September Vol 5 No 1 (2020): March Vol 4 No 2 (2019) Vol 4 No 2 (2019): September Vol 4 No 1 (2019): March Vol 4 No 1 (2019) Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 2 (2018): September Vol 3 No 1 (2018) Vol 3 No 1 (2018): March Vol 2 No 2 (2015): September Vol 2 No 2 (2015) Vol 2 No 1 (2015) Vol 2 No 1 (2015): March Vol 1 No 2 (2014) Vol 1 No 2 (2014): September Vol 1 No 1 (2014): March Vol 1 No 1 (2014) More Issue