cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jurnal Hukum
Contact Email
legalitas.unbari@gmail.com
Phone
+6285266065048
Journal Mail Official
legalitas.unbari@gmail.com
Editorial Address
Jl. Slamet Ryadi, Kec. Telanaipura, Broni, Kodepos: 36122, Phone: 0741-667084
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Legalitas: Jurnal Hukum
Published by Universitas Batanghari Jambi
ISSN : 20850212     EISSN : 25978861     DOI : https://www.doi.org/10.33087/legalitas
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legalitas: Jurnal Hukum is a peer-reviewed open access journal that aims to share and discuss current issues and research results. This journal is published by Center for Law Research and Development, Master of Law Program, Batanghari University, Legalitas: Jurnal Hukum contains research results, review articles, scientific studies from legal practitioners academics covering various fields of legal science, criminal law, civil law, administrative law, constitutional law, law Islamic business and law and other fields of study relating to law in the broadest sense. This journal is published twice a year, in June and December.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2010): Juni" : 5 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI JAMBI M Daus Achmad; Ibrahim Ibrahim; Suzanalisa Suzanalisa
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2010): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.328 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v1i2.62

Abstract

Kegiatan masyarakat melakukan PETI tidak saja menimbulkan resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan jiwa para penambang, tetapi membawa dampak berkelanjutan pada kerusakan lingkungan yang dapat berakibat pada timbulnya berbagai jenis bencana alam. Pada sisi lain manakala dilihat dari latar belakang timbulnya PETI, maka terdapat alasan yang bersifat sosio-ekonomis, dimana PETI telah dijadikan sumber penghasilan alternatif oleh sebagian masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Selanjutnya  ditinjau dari dampaknya, kegiatan masyarakat melakukan PETI tidak saja menimbulkan resiko yang sangat tinggi terhadap keselamatan jiwa para penambang,. Penegakan hukum yang bersifat komprehensif sangat diperlukan karena PETI merupakan persoalan yang relatif kompleks dan bersifat multi dimensi.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penambangan Emas Tanpa Izin
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP Yudelmi Yudelmi; M Chairul Idrah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2010): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.075 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v1i2.66

Abstract

Konstruksi hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut, perlu mengkaji atau mengkonstruksi dua hal, yakni : Pertama, adalah tentang perbuatan pengurus atau orang lain yang harus dikonstruksi sebagai perbuatan korporasi. Kedua, tentang kesalahan pada korporasi, bagaimana dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih anggota pengurus, atau orang lain, seperti pegawai korporasi, atau seorang yang bukan pegawai korporasi tetapi mungkin mempunyai kuasa, adalah perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan korporasinya sendiriSistem pemidanaan tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan dengan tiga bentuk sanksi yaitu sanksi secara administratif, sanksi secara perdata dan jika kedua sanksi itu tidak dapat diterapkan dapat digunakan sanksi secara pidana sebagai jalan terakhir dan upaya pencegahan terhadap pencegahan terhadap pencemaran lingkungan hidup dapat dilakukan secara administratif, secara teknologis dan secara edukatif Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korporasi, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup
UPAYA POLRES TANJUNG JABUNG TIMUR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI TANJUNG JABUNG TIMUR Syahbudin Syahbudin; Mustafa Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2010): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (134.678 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v1i2.63

Abstract

. Penyalahgunaan Narkoba merupakan penyakit masyarakat yang pada akhir-akhir ini pertumbuhannya sangat cepat. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya dan Denpasar dulu dikenal hanya sebagai daerah transit peredaran Narkoba, namun seiring dengan perkembangan globalisasi dunia, kota-kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran Narkoba. Pada saat ini kasus penyalahgunaan Narkoba juga merambah ke kota-kota kecil seperti yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Berkembangnya kasus penyalahgunaan narkoba di Tanjung Jabung Timur  itu diawali dengan ditemukannya miras atau minuman keras yang dijual secara bebas tanpa pengawasan dari Balai Penelitian Obat dan Makanan atau Balai POM maupun dari aparat kepolisian., masyarakat Tanjung Jabung Timur dari yang semula mengkonsumsi minuman keras atau miras, kemudian berubah mengkonsumsi narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan berbahaya). Terdapatnya kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat perhatian yang besar dari berbagai pihak khususnya Kepolisian Negara RI yaitu Satuan Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur’ Kata Kunci: Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
KEBIJAKAN PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI TENTANG PAJAK DAERAH Willi Caramoon; M Zen Abdullah
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2010): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (188.907 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v1i2.64

Abstract

Keberadaan Peraturan Daerah sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Berbagai kewenangan daerah baik yang berdasarkan asas otonomi maupun tugas pembantuan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Pilihan atas penggunaan sanksi hukum pidana dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah perlu dipertimbangkan secara cermat. Pertama, berkaitan dengan efektivitas penerapan sanksi hukum pidana, dan Kedua, berkaitan dengan karakteristik sanksi pidana. Apalagi dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ternyata ketentuan pidana tidak pernah diterapkan. Dalam pelaksanaannya  bahwa penegakan hukum di bidang pajak sesungguhnya lebih mengutamakan penerapan sanksi administrasi bukan sanksi pidana. Penggunaan sanksi pidana dapat saja dilakukan sepanjang menurut pertimbangan pembentuk Peraturan Daerah dianggap perlu. Kata Kunci:    Kebijakan Sanksi Pidana, Peraturan Daerah  Provinsi Jambi,  Pajak Daerah 
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEDOFILIA Walayuliansari Walayuliansari; Ruben Achmad
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 1, No 2 (2010): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v1i2.65

Abstract

Kasus tindak pidana phedofilia merupakan kasus yang cukup marak terjadi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai media massa. Namun demikian kasus tersebut hanya sebagian yang dapat terungkap dan diselesaikan melalui pengadilan. Sedikitnya kasus tindak pidana pedofilia ini terungkap, disebabkan oleh beberapa faktor baik dari sisi pelaku maupun dari sisi korban. Dari sisi pelaku, tindak pidana pedofilia tersebut terorganisir dalam suatu sindikat yang sangat rapi. Dari sisi korban disebabkan karena, halnya sebagian kecil korban yang mau melaporkan kejadian yang menimpa dirinya. Dimana korban merasa malu dan takut aib yang menimpa dirinya tersebut diketahui oleh khalayak ramai. Kebijakan tentang perlindungan terhadap korban tindak pidana pedofilia pada dasarnya telah diatur oleh Negara dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun didalam  perlindungan hukum terhadap tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana pedofilia pada khususnya masih kurang mendapat perhatian masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anak, Tindak Pidana Phedofilia

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17, No 2 (2025): Desember Vol 17, No 1 (2025): Juni Vol 16, No 2 (2024): Desember Vol 16, No 1 (2024): Juni Vol 15, No 2 (2023): Desember Vol 15, No 1 (2023): Juni Vol 14, No 2 (2022): Desember Vol 14, No 1 (2022): Juni Vol 13, No 2 (2021): Desember Vol 13, No 1 (2021): Juni Vol 12, No 2 (2020): Desember Vol 12, No 1 (2020): Juni Vol 11, No 2 (2019): Desember Vol 11, No 1 (2019): Juni Vol 10, No 2 (2018): Desember Vol 10, No 1 (2018): Juni Vol 9, No 2 (2017): Desember Vol 9, No 1 (2017): Juni Vol 8, No 1 (2016): JUNI Vol 7, No 2 (2015): DESEMBER Vol 7, No 1 (2015): JUNI Vol 6, No 2 (2014): Desember Vol 6, No 1 (2014): Juni Vol 5, No 2 (2013): Desember Vol 4, No 1 (2013): Juni Vol 3, No 2 (2012): Desember Vol 2, No 1 (2012): Juni Vol 1, No 5 (2011): Desember Vol 1, No 4 (2011): Juni Vol 1, No 3 (2010): Desember Vol 1, No 2 (2010): Juni Vol 1, No 1 (2009): Desember Vol 8, No 2 (2016): Desember More Issue