cover
Contact Name
Makhrus
Contact Email
makhrus.ahmadi@gmail.com
Phone
+628562933154
Journal Mail Official
makhrus.ahmadi@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Ahmad Dahlan, PO BOX 202 Purwokerto 53182 Kembaran Banyumas
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
ISSN : 27152510     EISSN : 26557703     DOI : 10.30595/JHES
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Terbit pertama kali pada tahun 2018. Terbit setahun dua kali yakni pada bulan April dan Oktober. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah mengundang peneliti, dosen, dan praktisi untuk mempublikasikan hasil penelitian dan pemikiran reflektif yang progresif. Focus and scope Jurnal Hukum Ekonomi Syariah yakni hukum ekonomi syariah, ilmu hukum, hukum Islam, dan ekonomi syariah.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol. 7 No. 2 (2024): Oktober" : 6 Documents clear
Tinjauan Konsep Sulhu Terhadap Penyelesaian Sengketa Murabahah Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Banyumas Juen, Juen
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol. 7 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v7i2.20212

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan hakim dalam penyelesaian sengketa yang dapat merujuk pada konsep perdamaian dalam Islam. Pokok permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan konsep sulhu terhadap penyelesaian sengketa murabahah di Pengadilan Agama Banyumas. Metode penelitian yang digunakan penulis termasuk dalam penelitian hukum kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini fokus pada lingkup konsepsi hukum, kaidah hukum serta asas-asas hukum, tidak sampai pada prilaku manusia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses mediasi yang terjadi pada perkara tersebut sesuai dengan konsep mediasi dalam Fikih atau Hukum Islam, baik dilihat dari keabsahannya maupun penerapannya, yaitu menerapkan konsep sulh. Konsep ini secara tidak langsung diterapkan pada proses mediasi pada perkara tersebut. Dimana konsep sulh ini lebih mengedepankan upaya-upaya yang memberikan solusi tanpa merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Tidak hanya itu konsep sulh juga dalam prosesnya memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengutarakan keinginannya masing-masing kepada mediator untuk bisa dicarikan jalan keluar yang bersifat adil untuk keduanya.
Talfiq In The Fatwa Of The National Sharia Council-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Regarding Syirkah Mubarok, Anas Bayan; Al Hakim, Sofian; Nurjaman, Muhamad Izazi
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol. 7 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v7i2.20789

Abstract

This article discusses the ikhtilaf of Hanafiyah, Malikiyah Shafi'iyah and Hanabilah related to musharakah/shirkah and talfiq contracts in the determination of DSN-MUI fatwas on shirkah. The method used in this study is a descriptive method of analysis with a qualitative approach. The data sources used come from books, books, journals, the internet, theses and fatwas related to the shirkah contract. The results of the research in the article are: first, the DSN-MUI Fatwa on shirkah does not refer to one particular group of madhab scholars, but there are different opinions taken from one circle of scholars only there are opinions taken from the number of ulama and most of them come from jumhur. Secondly, it can be said that if there is talfiq in this fatwa about shirkah, the talfiq referred to here is to take some opinions from madzhab scholars in one qadliyah namely about shirkah.   About the definition and determination of the profit ratio in shirkah taking the opinion of Hanafi scholars, as for the rukun of the death contract, opinions taking jumhur opinions other than Hanafi scholars, and about the type of shirkah more likely to use the opinions of jumhur ulama.  Third, talfiq in this fatwa can be classified as talfiq which is allowed by some scholars, not talfiq which causes obscurity of shirkah law, not talfiq in playful motives and not necessarily just taking the easy.
Analisis Akad Pemberian Hadiah dalam Produk Wadiah pada Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam Rahmika, Izam Bahtiar; Nashirudin, Muh
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol. 7 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v7i2.22488

Abstract

Berkembangnya LKS tentu tidak lepas dari promosi. Salah satu cara yang dilakukan banyak LKS adalah pemberian hadiah pada produk wadiah. Dalam tabungan wadiah berhadiah ini, nasabah akan mendapatkan hadiah tanpa diundi sesuai dengan besaran nominal tabungan dan jangka waktu tabungan yang telah disepakati. Pemberian hadiah pada produk wadiah tentu menimbulkan suatu permasalahan karena pemberian hadiah diberikan setelah terjadinya kesepakatan wadiah, baik pemberian hadiah tersebut dilakukan sebelum teken kontrak maupun sesudahnya. Sehingga, penentuan akad yang dipakai oleh LKS dalam menjalankan praktik ini tentu menjadi sangat menarik untuk dibahas. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini terfokus pada penentuan akad yang dipakai dalam praktik pemberian hadiah pada produk wadiah. Metode pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif. Kesimpulan yang didapat penulis dalam penelitian ini adalah pemberian hadiah dibolehkan selama niat dan tata cara memberikan hadiah tidak melenceng dari syariat Islam. Pemberian hadiah pada produk wadiah tidak boleh dijanjikan di awal akad wadiah. Hadiah harus berupa bonus yang diberikan secara sukarela. Pada praktik pemberian hadiah, penentuan pemberian hadiah dilakukan pada saat sebelum akad wadiah berlangsung. Pemberi hadiah atau bonus adalah pihak LKS sebagai penerima titipan tanpa dipersyaratkan oleh nasabah sebagai pihak penitip. Pemberian hadiah tidak mengurangi jumlah uang yang dititipkan. Nasabah harus menyepakati besaran deposito awal dan panjang jangka waktu simpanan sebagai persyaratan mendapatkan hadiah. Ketika hadiah diberikan setelah terjadinya akad wadiah, maka hadiah masuk dalam kategori akad ju’alah.
Efektivitas Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan pada Pembiayaan Bermasalah di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Syariah Solo Meylawati, Dani Dwi; Wijaya, Andy Putra; Riduwan, Riduwan; Adha, Mufti Alam
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol. 7 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v7i2.22583

Abstract

Financial institutions, including the branch office of BTN Syariah in Solo City, often face non-performing financing. One strategy the branch office of BTN Syariah in Solo City uses to resolve non-performing financing is to execute the mortgage guarantee, which is carried out as the last alternative. This research aims to determine the effectiveness of strategies to overcome obstacles in implementing the execution of the mortgage guarantee for non-performing financing at the branch office of BTN Syariah in Solo City. This field research uses a descriptive qualitative approach. The object of this research is the branch office of BTN Syariah in Solo City. The primary and secondary data sources are collected through observation, interviews, documentation, and triangulation. The results state that the execution of the mortgage guarantee on non-performing financing at the branch office of BTN Syariah in Solo City has yet to be said to be effective. The strategy to overcome obstacles in implementing the execution of mortgage guarantees carried out by the branch office of BTN Syariah in Solo City is visiting a notary and attempting to rescue the non-performing financing, continuing to sell the collateral until it is sold with no period, and trying to cooperate and ensuring that the steps in the execution process are under legal provisions. Meanwhile, the strategy to overcome obstacles carried out by the State Property and Auction Services Office (KPKNL) is proposing additional auction officials to maximize services. In addition, KPKNL is collaborating with various parties to organize outreach regarding the procedures for bidding for auctions and updating regulations related to auctions.
Studi Literatur Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 02 Tentang Tabungan Wadi’ah: Pendekatan PRISMA Framework Mujaddidi, Muhammad Qassam; Handoko, Luqman Hakim; Almaududi, Muhammad Isman
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol. 7 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v7i2.23481

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penelitian implementasi fatwa DSN MUI No. 02 tentang tabungan wadi’ah di lembaga keuangan syari’ah. Data di ambil dari database Google Scholar menggunakan software PoP. Metode yang digunakan adalah systematic literature review dengan dengan pendekatan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA). Hasil penelitian berdasarkan 19 artikel yang membahasa implemntasi fatwa DSN MUI NO. 02.  Artikel yang muncul mulai tahun 2018 sampai 2023. Artikel yang paling banyak pada tahun 2023 sebanyak 4 artikel. Studi kasu paling banyak adalah di BMT. Hasil penelitian juga menunjukkan tidak semua Lembaga kuangan Syariah menrapkan fatwa DSN MUI No. 02. Ada 13 artikel menemukan Lembaga keuangan Syariah telah sesuai dalam menerapkan fatwa ini. Sedangkan 6 artikel menyatakan bahwa Lembaga keuangan syariah belum menerapkan fatwa. Dengan ini diharapkan dewan pengawas lebih memperhatikan penerapan produk dalam Lembaga keuangan syaariah yang diawasinya.
Pengelolaan Dana Tabarru’ Asuransi Syariah: Studi Kasus di Hijrah Agency Takaful Keluarga Representative Office Pekalongan Imeldalia, Vanesaa; Shulthoni, Muhammad; Adinugraha, Hendri Hermawan
JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH Vol. 7 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/jhes.v7i2.24234

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengelolaan dana tabarru' asuransi syariah di kantortakaful keluarga perwakilan kota Pekalongan. Salah satu yang menjadi perbedaan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah adalah adanya dana tabarru di asuransi syariah. Dana tabarru' merupakan dana yang digunakan untuk jangka panjang-menolong (hibah). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian memilih tempat di kantor Hijrah Agency Kantor Perwakilan Takaful Keluarga Pekalongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua produk yang ditawarkan oleh kantor hijrah agen takaful keluarga perwakilan pekalongan kepada para nasabah sudah menerapkan akad tabarru'. Hal ini menunjukkan bahwa kantortakaful keluargapekalongan telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh fatwa dewan syariah indonesia sebagaimana kantor hijrah agency takaful keluarga Representative office pekalongan merupakan kantor asuransi dengan berbasis syariah.

Page 1 of 1 | Total Record : 6