cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lilik Suyanti
Contact Email
liliksuyanti@gmail.com
Phone
+6281310608525
Journal Mail Official
liliksuyanti@gmail.com
Editorial Address
Ikatan Akuntan Indonesia Graha Akuntan, Jl. Sindanglaya No.1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
The Indonesian Journal of Accounting Research
Published by Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen Akuntan Pendidik
ISSN : 20866887     EISSN : 26551748     DOI : 10.33312/ijar
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
Private Sector : 1. Financial Accounting and Stock Market 2. Management and Behavioural Accounting 3. Information System, Auditing, and Proffesional Ethics 4. Taxation 5. Shariah Accounting 6. Accounting Education 7. Corporate Governance Public Sector 1. Financial Accounting 2. Management Accounting 3. Auditing and Information System 4. Good Governance
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Keuangan
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 19, No 2 (2016): IJAR May 2016" : 5 Documents clear
Consistency Analisis Between Regional Development Work Plan Document, The Provisional Budget Ceiling, and Priority, As Well As Budget Revwnue and Spending Areas in Magelang City Government Maya Kumalasari; Abdul Halim
The Indonesian Journal of Accounting Research Vol 19, No 2 (2016): IJAR May 2016
Publisher : The Indonesian Journal of Accounting Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1143.039 KB) | DOI: 10.33312/ijar.410

Abstract

Abstract: The lack of information related to the resources owned by the government caused the Government has to do planning and budgeting properly. Development planning in the form of a document will be useless if it is not linked to budgeting. The consistency between planning and budgeting documents is indispensable so that the development goals can be achieved optimally. However, in reality, it is still often a planning document has not fully become a guide for the next process, namely budgeting. Therefore, this research analyzes the consistency level between planning and budgeting documents as follows RKPD, KUA, PPAS, and APBD. Furthermore, this research aims to explore more in-depth the inconsistencies between planning and budgeting. This research uses a qualitative method, and the objective of the study is Magelang City Government. The informants of this research are employees that directly involved in planning and budgeting. Data analysis results show that there are inconsistencies in 2014 and 2015. The process that needs to be concerned is the APBD process preparation in which according to the data analysis becomes the most susceptible process of inconsistency. There are several factors leading to inconsistencies include low understanding of planning and budgeting from the executive, legislative, society and DPRD intervention, lack of joint commitment from stakeholders and policymakers, the use of different applications, there are no clear sanctions in case of inconsistency, lack of attention to the consistency of performance indicators as well as policies from the central government that are often late to deliver. Abstract: Kurangnya informasi yang terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah menyebabkan Pemerintah harus melakukan perencanaan dan penganggaran dengan benar. Perencanaan pembangunan dalam bentuk dokumen tidak akan berguna jika tidak dikaitkan dengan penganggaran. Konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran sangat diperlukan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Namun, kenyataannya, masih sering dokumen perencanaan belum sepenuhnya menjadi panduan untuk proses  selanjutnya, yaitu penganggaran. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai berikut RKPD, KUA, PPAS, dan APBD. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih mendalam ketidakkonsistenan antara perencanaan dan penganggaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan tujuan penelitian ini adalah Pemerintah Kota Magelang. Informan penelitian ini adalah karyawan yang terlibat langsung dalam perencanaan dan penganggaran. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi pada tahun 2014 dan 2015. Proses yang perlu diperhatikan adalah persiapan proses APBD yang menurut analisis data menjadi proses inkonsistensi yang paling rentan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan inkonsistensi termasuk rendahnya pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran dari intervensi eksekutif, legislatif, masyarakat dan DPRD, kurangnya komitmen bersama dari pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, penggunaan aplikasi yang berbeda, tidak ada sanksi yang jelas dalam kasus inkonsistensi, kurangnya perhatian pada konsistensi indikator kinerja serta kebijakan dari pemerintah pusat yang sering terlambat disampaikan.
The Impact of Internet Financial Reporting towards Cost of Equity in Indonesian Public Firms Rezki Utami Thamrin; Siti Nurwahyuningsih Harahap
The Indonesian Journal of Accounting Research Vol 19, No 2 (2016): IJAR May 2016
Publisher : The Indonesian Journal of Accounting Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (994.401 KB) | DOI: 10.33312/ijar.364

Abstract

Abstract: Internet Financial Reporting (IFR) has been a common practice due to its advantages over conventional reporting media. At the end of 2012, Indonesia Financial Services authority (currently known as Otoritas Jasa Keuangan/OJK) released KEP-431/BL/2012 that requires public listed companies in Indonesia to publish its annual reports on corporate’s website.  This regulation raises questions related to the benefits of IFR for companies. Lack of research in the area leaves the questions unanswered.  Departs from this, this study investigates the impact ofIFR towards Cost of Equity (COE). This study employs179 public listed companies in Indonesia that have practiced IFR voluntarily as a sample. This research adopts Machmudin et al.’s (2010) IFR indexation method and Hail and Leus’ (2005) COE measurement by calculating Price Earnings Growth (PEG) Ratio. This study finds that, together, all aspects of IFR do not affect COE. However, when tested as separate aspects, IFR’s aspect of content and timeliness, each, have adverse effects on COE. On the other hand, IFR’s aspect of presentation positively affects COE. With such findings, this study contributes to the accounting literature by providing evidence on the impact of IFR on COE. In practice, our results should be able to provide guidance on how IFR minimizes COE. Abstrak: Pelaporan Keuangan Internet (IFR) telah menjadi praktik umum karena kelebihannya dibandingkan media pelaporan konvensional. Pada akhir 2012, otoritas Jasa Keuangan Indonesia (saat ini dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan / OJK) mengeluarkan KEP-431 / BL / 2012 yang mewajibkan perusahaan publik di Indonesia untuk mempublikasikan laporan tahunannya di situs web perusahaan. Peraturan ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan manfaat IFR bagi perusahaan. Kurangnya penelitian di bidang ini membuat pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab. Berangkat dari ini, penelitian ini menginvestigasi dampak dari IFR terhadap Cost of Equity (COE). Penelitian ini menggunakan 17 perusahaan terbuka di Indonesia yang telah melakukan IFR secara sukarela sebagai sampel. Penelitian ini mengadopsi metode indeksasi IFR Machmudin dkk (2010) dan pengukuran COE Hail dan Leus (2005) dengan menghitung Rasio Penghasilan Harga (PEG). Studi ini menemukan bahwa, bersama-sama, semua aspek IFR tidak mempengaruhi COE. Namun, ketika diuji  sebagai aspek yang terpisah, aspek IFR dari konten dan ketepatan waktu, masing-masing, memiliki efek buruk pada COE. Di sisi lain, aspek presentasi IFR berpengaruh positif terhadap COE. Dengan temuan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur akuntansi dengan memberikan bukti tentang dampak IFR pada COE. Dalam praktiknya, hasil kami harus dapat memberikan panduan tentang bagaimana IFR meminimalkan COE.
The disappearance of Auditors’ Responsibility for Fraud Detection in Auditing Standards Suyanto Suyanto
The Indonesian Journal of Accounting Research Vol 19, No 2 (2016): IJAR May 2016
Publisher : The Indonesian Journal of Accounting Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1102.826 KB) | DOI: 10.33312/ijar.407

Abstract

Abstract: This paper aims to comprehend the auditor’s responsibility in connection with discovering fraud and discuss the framework adopted in auditing standards. The responsibility for detecting fraud is arguably the most significant issue causing the expectation gap. Although auditors had direct responsibility for fraud detection in earlier periods of the auditing profession, this responsibility disappeared later on audit standards. The disappearance may result from an increase of institutional complexity faced by auditors, and thus standard setters may be finally on the favor of the auditors, compared to wider public interests. Standard setters attempt to help auditors by providing a model of fraud risk identification and assessment to assist with fraud detection in auditing standards. However, numerous empirical studies also find that the model does not help auditors in practice. Notwithstanding the expectation gap, a series of accounting scandals and fraud is a test for the effectiveness of the model. Otherwise, it may need to set back a greater auditors’ responsibility for detecting fraud, which is somehow impossible.Abstrak : Tulisan ini bertujuan untuk memahami tanggung jawab auditor sehubungan dengan menemukan kecurangan dan mendiskusikan kerangka yang diadopsi dalam standar audit. Tanggung jawab untuk mendeteksi penipuan bisa dibilang masalah paling signifikan yang menyebabkan kesenjangan harapan. Meskipun auditor memiliki tanggung jawab langsung untuk mendeteksi penipuan pada periode awal profesi audit, tanggung jawab ini kemudian hilang pada standar audit. Hilangnya dapat terjadi akibat peningkatan kompleksitas kelembagaan yang dihadapi oleh auditor, dan dengan demikian penentu standar pada akhirnya dapat menguntungkan auditor, dibandingkan dengan kepentingan publik yang lebih luas. Penyusun standar berusaha membantu auditor dengan menyediakan model identifikasi dan penilaian risiko penipuan untuk membantu mendeteksi penipuan dalam standar audit. Namun, banyak studi empiris juga menemukan bahwa model tersebut tidak membantu auditor dalam praktiknya. Meskipun kesenjangan harapan, serangkaian skandal akuntansi dan kecurangan adalah ujian untuk keefektifan model. Jika tidak, mungkin perlu menetapkan tanggung jawab auditor yang lebih besar untuk mendeteksi penipuan, yang entah bagaimana tidak mungkin. 
The Influences of the Tax System, Tax Rate, Tax Audit and Tax Discrimination on Tax Evasion by Body Taxpayer Allita Prisantama; Muqodim Muqodim
The Indonesian Journal of Accounting Research Vol 19, No 2 (2016): IJAR May 2016
Publisher : The Indonesian Journal of Accounting Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1112.665 KB) | DOI: 10.33312/ijar.408

Abstract

Abstract: The objective of this research is to analyze the influence of the tax system, tax rate, tax audit and tax discrimination on tax evasion. This survey research is using the questionnaire as an instrument. The population in this research are all body taxpayers in the form of Incorporate Company or Commmanditaire Vennootschaap located in Yogyakarta Province. The research samples are selected using a random sampling method. Total of samples is 42 body taxpayers in Yogyakarta Province in the form of Incorporate Company and Commmanditaire Vennootschaap. The data is analyzed using multiple regression analysis with SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 23. The result of hypothesis testing conclude that: (1) tax system variable has positive and significant effect toward tax evasion, (2) tax rate has negative and insignificant effect toward tax evasion, (3) tax audit has negative and insignificant effect to tax evasion and (4) tax discrimination has positive and significant effect to tax evasion. Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan, tarif pajak, pemeriksaan pajak, dan diskriminasi pajak terhadap penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak badan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Commmanditaire Vennootschaap (CV) yang berada di Provinsi Yogyakarta. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode random sampling. Total sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 42 wajib pajak badan di Provinsi Yogyakarta dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Commmanditaire Vennootschaap (CV). Data dianalisis menggunakan analisis regresi berganda dengan software SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 23. Dari hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa: (1) variabel sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak, (2) variabel tarif pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penggelapan pajak, (3) variabel pemeriksaan pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penggelapan pajak, dan (4) variabel diskriminasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak.
Lessons Learned From Early Implementation Stage of Accrual Accounting in Indonesia Local Government. A Case Study in Local Government of Province Jawa Timur Irwan Taufiq Ritonga
The Indonesian Journal of Accounting Research Vol 19, No 2 (2016): IJAR May 2016
Publisher : The Indonesian Journal of Accounting Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (815.705 KB) | DOI: 10.33312/ijar.409

Abstract

Abstract:Starting from 1 January 2015, all local governments in Indonesia implement accrual accounting.  There is a big question as of how good the implementation. Therefore, the objective of this study is to assess the implementation of accrual accounting in a local government in Indonesia for the first three months. This study utilizes descriptive-qualitative research method. This study finds that almost all of the working unit in the local government has not implemented the accrual accounting properly because the implementation is not conformed to the Government Accounting Standards. However, the local government showed a tendency to improvement. Problems in the implementation involved inadequatehuman resourcecapacity, poor commitment and poor intention of leaders of local government working units to implement accrual accounting, the poor infrastructure of accrual accounting, and poor organizational and internal coordination of local government working unit. Findings of this study will contribute benefits to other local governments by learning the successful critical variables in implementing accrual accounting.  Based on results, the central government (i.e., the Ministry of Home Affairs), local government executives could utilize the evidence to improve the implementation of accrual accounting for the future time. For Indonesian scholars and practitioners in the field of public sector accounting, this study will represent the first attempt to assess the implementation of accrual accounting in Indonesia.Abstrak: Mulai dari 1 Januari 2015, semua pemerintah daerah di Indonesia menerapkan akuntansi akrual. Ada pertanyaan besar tentang seberapa bagus implementasinya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai penerapan akuntansi akrual di pemerintah daerah di Indonesia selama tiga bulan pertama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Studi ini menemukan bahwa hampir semua unit kerja di pemerintah daerah belum menerapkan akuntansi akrual dengan baik karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Namun, pemerintah daerah menunjukkan kecenderungan untuk perbaikan. Masalah dalam implementasi melibatkan kapasitas sumber daya manusia yang tidak memadai, komitmen yang buruk dan niat buruk dari pemimpin  unit kerja pemerintah daerah untuk menerapkan akuntansi akrual, infrastruktur buruk akuntansi akrual, dan koordinasi organisasi dan internal yang buruk dari unit kerja pemerintah daerah. Temuan dari studi ini akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah lainnya dengan mempelajari variabel kritis yang berhasil dalam menerapkan akuntansi akrual. Berdasarkan hasil, pemerintah pusat (yaitu, Departemen Dalam Negeri), eksekutif pemerintah lokal dapat memanfaatkan bukti untuk meningkatkan pelaksanaan akuntansi akrual untuk waktu mendatang. Bagi para sarjana dan praktisi Indonesia di bidang akuntansi sektor publik, penelitian ini akan mewakili upaya pertama untuk menilai penerapan akuntansi akrual di Indonesia.Abstract:Starting from 1 January 2015, all local governments in Indonesia implement accrual accounting.  There is a big question as of how good the implementation. Therefore, the objective of this study is to assess the implementation of accrual accounting in a local government in Indonesia for the first three months. This study utilizes descriptive-qualitative research method. This study finds that almost all of the working unit in the local government has not implemented the accrual accounting properly because the implementation is not conformed to the Government Accounting Standards. However, the local government showed a tendency to improvement. Problems in the implementation involved inadequatehuman resourcecapacity, poor commitment and poor intention of leaders of local government working units to implement accrual accounting, the poor infrastructure of accrual accounting, and poor organizational and internal coordination of local government working unit. Findings of this study will contribute benefits to other local governments by learning the successful critical variables in implementing accrual accounting.  Based on results, the central government (i.e., the Ministry of Home Affairs), local government executives could utilize the evidence to improve the implementation of accrual accounting for the future time. For Indonesian scholars and practitioners in the field of public sector accounting, this study will represent the first attempt to assess the implementation of accrual accounting in Indonesia. Keywords: local government, accrual accounting Abstrak:Mulai dari 1 Januari 2015, semua pemerintah daerah di Indonesia menerapkan akuntansi akrual. Ada pertanyaan besar tentang seberapa bagus implementasinya. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai penerapan akuntansi akrual di pemerintah daerah di Indonesia selama tiga bulan pertama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Studi ini menemukan bahwa hampir semua unit kerja di pemerintah daerah belum menerapkan akuntansi akrual dengan baik karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Namun, pemerintah daerah menunjukkan kecenderungan untuk perbaikan. Masalah dalam implementasi melibatkan kapasitas sumber daya manusia yang tidak memadai, komitmen yang buruk dan niat buruk dari pemimpin unit kerja pemerintah daerah untuk menerapkan akuntansi akrual, infrastruktur buruk akuntansi akrual, dan koordinasi organisasi dan internal yang buruk dari unit kerja pemerintah daerah. Temuan dari studi ini akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah lainnya dengan mempelajari variabel kritis yang berhasil dalam menerapkan akuntansi akrual. Berdasarkan hasil, pemerintah pusat (yaitu, Departemen Dalam Negeri), eksekutif pemerintah lokal dapat memanfaatkan bukti untuk meningkatkan pelaksanaan akuntansi akrual untuk waktu mendatang. Bagi para sarjana dan praktisi Indonesia di bidang akuntansi sektor publik, penelitian ini akan mewakili upaya pertama untuk menilai penerapan akuntansi akrual di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 1, No 1 (2026): IJAR September 2026 in Progress Vol 28, No 3 (2025): IJAR September 2025 Vol 28, No 2 (2025): IJAR May 2025 Vol 28, No 1 (2025): IJAR January 2025 Vol 27, No 3 (2024): IJAR September 2024 Vol 27, No 2 (2024): IJAR May 2024 Vol 27, No 1 (2024): IJAR January 2024 Vol 26, No 3 (2023): IJAR September 2023 Vol 26, No 2 (2023): IJAR May 2023 Vol 26, No 2 (2023): IJAR May - August 2023 Vol 26, No 1 (2023): IJAR January - April 2023 Vol 26, No 1 (2023): IJAR January 2023 Vol 25, No 3 (2022): IJAR September - December 2022 Vol 25, No 2 (2022): IJAR May - August 2022 Vol 25, No 1 (2022): IJAR January - April 2022 Vol 24, No 3 (2021): IJAR September 2021 Vol 24, No 2 (2021): IJAR May 2021 Vol 24, No 1 (2021): IJAR January 2021 Vol 23, No 3 (2020): IJAR September 2020 Vol 23, No 2 (2020): IJAR May 2020 Vol 23, No 1 (2020): IJAR January 2020 Vol 22, No 3 (2019): IJAR September 2019 Vol 22, No 2 (2019): IJAR May 2019 Vol 22, No 1 (2019): IJAR January 2019 Vol 21, No 3 (2018): IJAR September 2018 Vol 21, No 2 (2018): IJAR May 2018 Vol 21, No 1 (2018): IJAR January 2018 Vol 20, No 3 (2017): IJAR September 2017 Vol 20, No 2 (2017): IJAR May 2017 Vol 20, No 1 (2017): IJAR January 2017 Vol 19, No 3 (2016): IJAR September 2016 Vol 19, No 2 (2016): IJAR May 2016 Vol 19, No 1 (2016): IJAR January 2016 Vol 18, No 3 (2015): IJAR September 2015 Vol 18, No 2 (2015): IJAR May 2015 Vol 18, No 1 (2015): IJAR January 2015 Vol 17, No 3 (2014): IJAR September 2014 Vol 17, No 2 (2014): IJAR May 2014 Vol 17, No 1 (2014): IJAR January 2014 Vol 16, No 3 (2013): IJAR September 2013 Vol 16, No 2 (2013): IJAR May 2013 Vol 16, No 1 (2013): IJAR January 2013 Vol 15, No 3 (2012): IJAR September 2012 Vol 15, No 2 (2012): IJAR May 2012 Vol 15, No 1 (2012): IJAR January 2012 Vol 14, No 3 (2011): IJAR September 2011 Vol 14, No 2 (2011): IJAR May 2011 Vol 14, No 1 (2011): IJAR January 2011 Vol 13, No 3 (2010): IJAR September 2010 Vol 13, No 2 (2010): IJAR May 2010 Vol 13, No 1 (2010): IJAR January 2010 Vol 12, No 3 (2009): IJAR September 2009 Vol 12, No 2 (2009): JRAI May 2009 Vol 12, No 1 (2009): JRAI January 2009 Vol 11, No 3 (2008): JRAI September 2008 Vol 11, No 2 (2008): JRAI May 2008 Vol 11, No 1 (2008): JRAI January 2008 Vol 10, No 3 (2007): JRAI September 2007 Vol 10, No 2 (2007): JRAI May 2007 Vol 10, No 1 (2007): JRAI January 2007 Vol 9, No 3 (2006): IJAR September 2006 Vol 9, No 2 (2006): JRAI May 2006 Vol 9, No 1 (2006): JRAI January 2006 Vol 8, No 3 (2005): JRAI September 2005 Vol 8, No 2 (2005): JRAI May 2005 Vol 8, No 1 (2005): JRAI January 2005 Vol 7, No 3 (2004): JRAI September 2004 Vol 7, No 2 (2004): JRAI May 2004 Vol 7, No 1 (2004): JRAI Januari 2004 Vol 6, No 3 (2003): JRAI September 2003 Vol 6, No 2 (2003): JRAI May 2003 Vol 6, No 1 (2003): JRAI January 2003 Vol 5, No 3 (2002): JRAI September 2002 Vol 5, No 2 (2002): JRAI May 2002 Vol 5, No 1 (2002): JRAI January 2002 Vol 4, No 3 (2001): JRAI September 2001 Vol 4, No 2 (2001): JRAI May 2001 Vol 4, No 1 (2001): JRAI January 2001 Vol 3, No 2 (2000): JRAI May 2000 Vol 3, No 1 (2000): JRAI January 2000 Vol 2, No 2 (1999): JRAI May 1999 Vol 2, No 1 (1999): JRAI January 1999 Vol 1, No 2 (1998): JRAI May 1998 Vol 1, No 1 (1998): JRAI January 1998 More Issue